SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka Sosialisasi dan Expo Perumahan Program Kredit Pemilikan Rumah – Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk ASN di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Selasa (2/12/2025). Program KPR FLPP tersebut merupakan kolaborasi Pemkab dengan Bank Jateng.

Bupati Etik Suryani memberikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan Bank Jateng, Pemprov, dan BP Tapera tersebut. Pasalnya, program tersebut tidak hanya untuk ASN juga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan bunga flat 5%.

“Kalau ingin punya rumah ya harus dipaksa. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu ASN semuanya untuk segera memiliki rumah yang sehat dan layak huni,” kata Bupati.

Bupati melanjutkan, program tersebut merupakan bagian dari Program Nasional 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat untuk memperluas akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi ASN yang hingga kini belum memiliki rumah pribadi.

“Kita semua tentu memahami bahwa memiliki rumah bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga pondasi kesejahteraan keluarga. Rumah adalah tempat kita membangun kebahagiaan, menanam nilai-nilai, dan menumbuhkan generasi yang kuat dan berkarakter,” ujarnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo, Lanjar Budi Wahyono, mengatakan, KPR FLPP bagi ASN yang diluncurkan merupakan sinergi antara Pemkab Sukoharjo, Bank Jateng dan pengembang perumahan.

“Program ini merupakan salah satu instrumen pembiayaan perumahan untuk mempermusah akses perbankan bagi masyarakat termasuk ASN,” ujarnya.

Lanjar mengatakan, KPR FLPP bagi ASN tersebut menyasar ASN Pemkab Sukoharjo yang belum memiliki rumah dan berusia maksimal 40 tahun. Masa kredit KPR FLPP bagi ASN adalah 20 tahun dengan bunga 5% flat selama masa kredit.

Sedangkan Wakil Kepala Divisi Bisnis Konsumen Bank Jateng, Septo Adi Purwoko mengatakan, selain ASN, program juga menyasar MBR, dan juga Polri. Khusus untuk Sukoharjo, program tersebut menggandeng 16 developer dengan lokasi perumahan tersebar di sejumlah kecamatan.

“Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo menunjukkan sebanyak 1.544 orang ASN belum memiliki rumah,” ujarnya.

Di satu sisi, informasi data ketersediaan rumah dari BP Tapera melalui website sikumbang diketahui jumlah kavling yang tersedia di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 2.353 unit kavling ready dan siap bangun dengan lokasi antara lain di Kecamatan Bendosari, Polokarto dan Mojolaban. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menghadiri acara Grebeg Hari Jadi Desa Purbayan Ke-77 Tahun 2025 dan Launching Desa Anti Korupsi di Gedung Purba Wijaya, Minggu (30/11/2025). Acara tersebut mengusung tema “Saka Adat Tumuwuh Integritas, Saka Budaya Tumancep Kejujuran”.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, perjalanan panjang Desa Purbayan yang telah menginjak usia 77 tahun ini adalah sebuah perjalanan sejarah yang penuh liku dan tantangan, namun juga penuh dengan keberhasilan dan prestasi yang patut sisyukuri dan dijadikan sebagai pijakan untuk melangkah ke depan dengan semangat yang lebih kuat.

“Sejarah panjang ini mencerminkan tekad dan kerja keras seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh aparatur desa yang telah bekerja tanpa kenal lelah dalam membangun desa tercinta ini menjadi tempat yang aman, makmur, dan sejahtera,” ujarnya.

Dalam momentum yang berharga ini, sBupati memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat Desa Purbayan yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat gotong royong dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Bupati berharap keberhasilan demi keberhasilan yang telah diraih selama ini mampu menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus berinovasi, berkreasi, serta berkontribusi positif dalam pembangunan desa.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama Bupati Launching Desa Anti Korupsi. Menurutnya, peluncuran Program Desa Anti Korupsi adalah sebuah langkah strategis dan inovatif yang sangat relevan dengan tantangan zaman.

“Tema “Saka Adat Tumuwuh Integritas, Saka Budaya Tumancep Kejujuran”, mengandung makna mendalam bahwa nilai-nilai luhur adat dan budaya lokal harus menjadi landasan utama dalam membangun budaya integritas dan kejujuran di tengah masyarakat.

“Dengan menanamkan sikap jujur dan berintegritas, kita berharap desa ini mampu menjadi teladan dan pusat pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh warga masyarakat, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh stake holder terkait, untuk mendukung penuh upaya tersebut.

“Mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa adanya sinergi dan kolaborasi yang harmonis antara semua pihak. Bupati meminta untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama agar program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa Purbayan. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menjadi Inspektur Upacara (Irup) Peringatan HUT KORPRI ke-54 Tahun 2025. Upacara dilaksanakan di halaman Kantor Setda Pemkab Sukoharjo, Sabtu (29/11/2025).

“Momentum ulang tahun ke 54 ini, marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan KORPRI sebagai Penguat NKRI dan Pelindung ASN,” ujar Bupati mengawali sambutan.

Bupati melanjutkan, tema peringatan tahun ini adalah, “Bersatu, Berdaulat, bersama KORPRI dalam mewujudkan Indonesia Maju,” yang mengandung pesan yang sangat dalam dan strategis. Tema ini mengingatkan akan pentingnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era modern ini.

Selain itu, tema ini menegaskan peran strategis KORPRI sebagai organisasi yang mampu memperkuat kedaulatan bangsa melalui profesionalisme, integritas, dan semangat pengabdian yang tinggi.

“KORPRI sebagai organisasi yang telah menginjak usia 54 tahun adalah simbol kekuatan, kebersamaan, dan pengabdian seluruh aparatur negara.

“Organisasi ini berfungsi sebagai perekat dan penggerak utama dalam mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus sebagai motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. KORPRI harus mampu menjadi contoh teladan dalam hal integritas, etika kerja, serta keberanian dalam mengedepankan kepentingan bangsa dan negara,” sambung Bupati.

Bupati menilai di tengah berbagai dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks saat ini, peran KORPRI menjadi semakin vital. Perlu disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional dan daerah sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh komponen bangsa, terutama aparaturnya sendiri.

Oleh karena itu, melalui momentum peringatan hari ini, saya mengajak seluruh anggota KORPRI di Kabupaten Sukoharjo untuk terus memperkuat komitmen dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” ujar Bupati.

“Mari kita tingkatkan kompetensi, profesionalisme, serta integritas agar mampu memberikan pelayanan yang prima dan mampu menjawab berbagai tantangan zaman,” ajaknya.

Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan kegiatan penyerahan bantuan infaq dari Bupati Sukoharjo beserta seluruh ASN dan anggota KORPRI kepada Masjid Agung Baiturrahmah Sukoharjo sebesar Rp108.572.100.

“Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tambah Bupati. (*)

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2025, di Hotel Tosan Solo Baru, Kamis(27/11/2025). Rakor tersebut dibuka langsung oleh Bupati Etik Suryani. Dalam rakor terungkap sesuai data BPS 2025, angka kemiskinan Sukoharjo 2025 turun 0,64% dibanding tahun 2024.

Bupati menyampaikan, berdasarkan data BPS tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo 6,83 persen, turun 0,64 persen dibanding 2024 yang mencapai 7,47 persen.

“Capaian ini sangat membanggakan karena lebih baik daripada capaian Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 9,48 persen, maupun capaian Nasional sebesar 8,47 persen,” ujar Bupati.

Bahkan, lanjutnya, Sukoharjo berhasil menempati peringkat ke-9 sebagai kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah. Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 0,42 persen, menjadi yang terendah nomor 2 di wilayah Solo Raya dan peringkat ke-8 terendah di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dikatakan Bupati, angka kemiskinan 2025 tersebut menggambarkan berbagai upaya yang telah dilakukan daerah melalui serangkaian program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Disisi lain, kemiskinanan masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar hasilnya lebih maksimal.

“Dalam konteks seperti ini peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjadi elemen yang sangat vital dan strategis dalam rangka membantu daerah untuk akselerasi/ percepatan penurunan kemiskinan melalui berbagai inovasi, penguatan sinergi dan kolaborasi dan konvergensi dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, masing-masing:

1. Perlu memperkuat pemetaan ulang penerima manfaat dari berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti bansos, PKH, dan BPNT. Pemetaan ini harus dilakukan secara kolaboratif agar data benar-benar tepat sasaran. Warga yang sudah mandiri dan telah berhasil keluar dari garis kemiskinan harus kita dorong untuk melakukan graduasi, sehingga mereka tidak lagi termasuk dalam kelompok sasaran penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang masih benar-benar membutuhkan.

2. Perlu melakukan optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. Dengan pemanfaatan data yang terintegrasi dan mutakhir, kita dapat memastikan bahwa seluruh program berjalan lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, DTSEN akan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang rencananya mulai dibangun di Kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun ini, sehingga penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.

3. Kepada seluruh pemangku kepentingan, saya memohon dukungan dan kerja samanya. Penanggulangan kemiskinan ini adalah kerja bersama, kerja tim, yang harus kita lakukan secara gotong royong. Dengan kebersamaan tersebut, kita dapat memastikan bahwa setiap program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, tanpa ada yang keliru dalam pemberian bantuan. Dengan sinergi semua pihak, saya yakin upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo, dapat kita capai sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

4. TKPK Kabupaten Sukoharjo untuk bekerja lebih optimal lagi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Untuk itu, saya menekankan pentingnya terus mendorong inovasi, memperkuat sinergi dan kolaborasi, serta memastikan konvergensi program dapat berjalan dengan baik di seluruh perangkat daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat mempercepat pencapaian target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

“Saya mengajak seluruh stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam setiap program dan kegiatan yang kita jalankan. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih, dan pastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat paling rentan dan miskin ekstrem,” pesan Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Brothers Solo Baru dengan dihadiri perwakilan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI.

Dalam kesempatan tersebut Bupati mengatakan, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter individu dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, membangun keluarga yang berintegritas adalah langkah fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang bersih, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi.

“Kita menyadari bahwa korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya tidak hanya terjadi di lembaga formal dan instansi pemerintah saja, tetapi juga sering berakar dari budaya dan karakter yang tidak berintegritas di tingkat keluarga dan masyarakat,” ujar Bupati.

“Oleh karena itu, pembinaan dan penanaman nilai-nilai integritas harus dimulai dari rumah, dari meja makan keluarga, dari komunikasi dan pendidikan moral yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya.”

Menurut Bupati, Pemkab Sukoharjo berkomitmen penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kita terus berupaya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sampai tahun 2025 sudah 9 (sembilan) kali berturut turut, meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan yang paling utama, meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK.

Namun, lanjut Bupati, upaya pemberantasan korupsi dan pembangunan integritas tidak akan pernah berhasil hanya melalui peraturan dan sanksi semata. Integritas harus menjadi budaya yang lahir dari lingkungan terkecil dan terdekat kita yaitu Keluarga.

“Kepada para Ibu dan para Bapak sebagai Istri atau Suami dari Kepala OPD, Kepala Bagian ataupun Camat, Anda adalah benteng pertahanan moral terdepan. Jadilah pengingat yang setia dan pendorong utama suami ataupun istri untuk selalu berjalan di jalur kejujuran,” pesannya.

Bupati mengajak untuk menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai contoh daerah yang tidak hanya unggul dalam pembangunan fisik, tetapi juga kaya akan sumber daya manusia yang berintegritas tinggi. “Saya mengajak seluruh hadirin, mari kita perkuat komitmen: Membangun Sukoharjo dengan integritas, mulai dari meja makan keluarga kita sendiri,” tambahnya. (*)