SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan secara simbolis program “Corporate Social Responsibility” (CSR) Bank Jateng Sukoharjo yang diwujudkan dalam Program Percepatan Penanganan Kemiskinan (PPPK) di Kabupaten Sukoharjo. Penyerahan bantuan dilakukan di Gedung Menara Wijaya Lantai 10, Selasa (19/12/2023).
Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi kepada Bank Jateng Sukoharjo yang telah menyalurkan anggaran CSR untuk Program Percepatan Penanganan Kemiskinan. Menurut Bupati, salah satu ukuran yang dipakai untuk melihat seberapa jauh tingkat kemakmuran/kesejahteraannya, adalah dari angka kemiskinannya.
“Data BPS tahun 2022, menunjukkan angka kemiskinan di Sukoharjo 2022 sebesar 7,61% turun 0,60% dari tahun 2021 sebesar 8,21%,” kata Bupati.
Menurutnya, CSR Bank Jateng tersebut merupakan bentuk kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Non APBD.
“Melalui program ini, saya harap mampu mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Sukoharjo, serta dapat meningkatkan ketangguhan para penerima bantuan untuk keluar dari kondisi kemiskinan,” tambahnya.
Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko mengatakan, program PPPK Bank Jateng dilaksanakan oleh empat OPD.
“Total anggaran CSR dalam Program Percepatan Penanganan Kemiskinan dari Bank Jateng Sukoharjo mencapai Rp2,622 miliar,” ujar Richard.
Menurutnya, anggaran tersebut masing-masing digunakan untuk rehab RTLH 100 unit masing-masing Rp15 juta (Rp1,5 miliar) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan, pengadaan sumur dalam di Desa Kedungjambal dan Desa Watubonang Kecamatan Tawangsari, serta Desa Kemasan Kecamatan Polokarto sebesar Rp480 juta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), pengadaan toren air dan pralonisasi jaringan air bersih Dukuh Temuwuh RT 02/01 Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari Rp25 juta melalui DPUPR.
Kemudian Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) bagi kader KB dalam rangka pencegahan stunting sebesar Rp125 juta melalui pada Dinas PPKBP3A, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebanyak 289 Balita Stunting dan 75 ibu hamil kurang energi kronik sebesar Rp491 juta melalui Dinas Kesehatan. (*)
