SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani memimpin Apel Bersama dalam rangka Memperingati Hari Desa Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026. Apel dilaksanakan di Halaman Setda, Rabu (14/1/2026) dengan diikuti ASN Pemkab dan juga jajaran pemerintah desa.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan jika desa adalah tulang punggung bangsa Indonesia. Desa merupakan fondasi utama dalam pembangunan nasional, sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi, pelestari budaya, dan pusat kehidupan masyarakat yang penuh dinamika.

“Oleh karena itu, momentum Hari Desa Nasional ini menjadi sangat penting sebagai refleksi dan evaluasi terhadap seluruh upaya pembangunan desa yang telah dilakukan, sekaligus sebagai penyemangat untuk terus berinovasi dan bekerja keras dalam membangun desa-desa kita agar menjadi desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

Bupati melanjutkan, dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, tema yang diusung tahun ini adalah “Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia”. Tema ini bukan hanya sekadar slogan, tetapi merupakan seruan nasional yang mengandung makna mendalam bahwa pembangunan desa harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

“Desa yang terdepan adalah desa yang mampu mandiri secara ekonomi, unggul dalam pembangunan infrastruktur, berkualitas dalam sumber daya manusia, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa secara menyeluruh,” ujarnya.

Bupati menegaskan, pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat desa. Kunci utama keberhasilan pembangunan desa terletak pada partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dari seluruh komponen masyarakat desa itu sendiri.

Dalam menyelenggarakan, pemerintahan desa Kepala desa tetap harus bersinergi dengan lembaga lain di desa. Jangan sampai ada ketidak harmonisan diantara lembaga di desa.

“Jangan sedikit-sedikit mengeluh, kita harus tahu dan tanggap dengan keadaan negara kita yang baru dalam masa semangat-semangatnya dalam menata kembali arah pembangunan nasional,” pesan Bupati.

Bupati juga mengingatkan, tugas bersama adalah melayani masyarakat dengan baik dan menjaga kekompakan. “Mari kita sukseskan program-program pemerintah melalui program yang ada di desa, termasuk target dan program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih,” tambah Bupati. (*)

SUKOHARJO – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 resmi diserahkan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani di Lantai 10 Gedung Terpadu Menara Wijaya, Rabu (7/1/2026). Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatangan lelang kontrak dini 2026.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, DPA merupakan dokumen yang memuat Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah (APBD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. APBD menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan pada tahun berkenaan.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah agar kegiatan yang dibiayai dari APBD segera dapat dilaksanakan dan percepatan kegiatan Tahun Anggaran 2026, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” ujar Bupati.

Disamping itu penyerahan DPA ini juga sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, dalam rangka mewujudkan kesatuan langkah dalam melaksanakan sistem keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran serta tanpa ekses,” lanjutnya.

Bupati meminta OPD segera tancap gas melakukan lelang utamanya proyek strategis 2026. proyek tersebut masing-masing:

1. Pembangunan Masjid di Kawasan Eks Terminal Kartasura oleh DPUPR;
2. Peningkatan Jalan Tanjunganom – Daleman oleh DPUPR;
3. Peningkatan Jalan Adi Sumarmo oleh DPUPR;
4. Pemeliharaan Pasar Kartasura oleh DISKOPUMDAG;
5. Pembangunan Pujasera Alun-Alun Sukoharjo oleh DISKOPUMDAG;
6. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten oleh Dinas Perhubungan;
7. Peningkatan Jalan Tawangsari-Pojok oleh DPUPR;
8. Peningkatan Jalan Ambil-ambil Tanjung oleh DPUPR;
9. Rehabilitasi Saluaran Drainase Jalan Bekonang-Mojo oleh DPUPR; dan
10.Rehabilitasi Jembatan Sayegan (Calen – Sonorejo) oleh DPUPR.

“Untuk kegiatan-kegiatan pengadaan di luar proyek strategis agar juga segera dilaksanakan. Semua perangkat daerah agar teliti dan hati-hati dalam menyusun kontrak kerja dengan pihak ketiga,” pesan Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan Penandatanganan Kontrak antara Pemkab Sukoharjo pada kegiatan pengadaan barang/ jasa melalui e-purchasing, yakni Paket Belanja Sewa Bandwith Utama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Paket Belanja Sewa Bandwith Utama dengan PT. Lintas Data Prima, Kontrak Penyedia Jasa Kebersihan dengan PT. Ben Resik Solusindo, dan Kontrak penyedia Jasa Keamanan/ Security, Jasa Resepsionis dan Jasa Juru Parkir dengan PT. Intens Wira Sembada.

“Saya berharap kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan penandatanganan kontrak di awal tahun ini sehingga begitu serapan anggaran akan dapat berjalan dengan cepat dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat selesai tepat waktu,” tambah Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menjadi Inspektur Upcara Peringatan Hari Amal Bhakti Ke-80 Kementerian Agama Tahun 2026. Upacara dilaksanakan di halaman Sekretariat Daerah Pemkab Sukoharjo, Sabtu (3/1/2026).

Bupati mengatakan, tahun ini tema peringatan adalah “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Selanjutnya, Bupati membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar.

Dalam sambutan terebut, Menag mengatakan dalam catatan sejarahnya, kehadiran Kementerian Agama bukan semata lahir dari tuntutan sosiologis, melainkan merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Republik ini tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini.

Para founding fathers Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya bagi terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera.

“Delapan puluh tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan.

“Kini, peran tersebut semakin luas dan semakin krusial: meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa.”

Sepanjang tahun 2025, Kemenag telah bekerja keras membangun fondasi “Kemenag Berdampak.” Hal itu membuktikan bahwa semangat tersebut bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat. Transformasi digital yang kita lakukan secara masif telah menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Etik juga menyerahkan penghargaan untuk pegawai kemenag dan juga menyerahkan bantuan. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menggunakan momen malam Tahun baru 2026 untuk melakukan mutasi/rotasi/promosi pejabat di lingkungan Pemkab Sukoharjo, Rabu (31/12/2025) malam. Pelantikan dilaksanakan di Lantai 10 Gedung Terpadu Menara Wijaya dimana ada 155 pejabat yang diambil sumpah dan janjinya.

Sesuai data, pejabat yang dilantik sendiri terdiri atas pejabat Eselon II sebanyak 11 orang, pejabat Eselon III 40 orang, Eselon IV 66, dan pejabat fungsional 38 orang. Dari para pejabat yang dilantik, tiga diantaranya adalah camat, yakni Camat Gatak, Camat Polokarto, dan Camat Sukoharjo.

“Saya tegaskan, dalam pelantikan ini tidak ada pungutan sepeserpun. Kalau sampai ada oknum yang minta-minta uang, laporkan!,” tandas Bupati.

Bupati melanjutkan, pelantikan tersebut diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) hasil seleksi secara terbuka dan kompetitif dan hasil seleksi mutasi/rotasi secara kompetitif. Proses seleksi harus dilewati karena selain merupakan prosedur perundang -undangan.

“Dengan proses ini diharapkan agar JPT yang terpilih adalah mereka yang cakap, memiliki kompetensi yang sesuai, kualifikasi pendidikan yang baik, rekam jejak yang bagus serta memiliki integritas tinggi,” ujarnya.

“Oleh karena itu saudara memiliki beban dan tanggung jawab terhadap pembinaan kepegawaian yang ada di bawahnya, agar saudara dapat mengedepankan perilaku disiplin sebagai contoh dan tauladan bawahan yang saudara pimpin,” sambung Bupati.

Bupati berharap para pejabat yang dilantik mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya. “Saya berharap saudara dapat memberikan kinerja terbaik dan memiliki loyalitas tinggi terhadap pimpinan di bidang masing-masing,” harapnya.

Menurut Bupati, menjalankan roda pemerintahan adalah tanggung jawab besar yang sungguh tidak mudah. Bupati yakin ketika bekerja dengan hati dan sungguh sungguh, segala bentuk tantangan akan mampu kita hadapi. Dengan demikian pengalaman dan kinerja yang dimiliki dari jabatan sebelumnya dijadikan bekal dan pengalaman untuk lebih baik di jabatan yang baru ini.

“Kemudian saya juga berpesan kita semua dapat menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sedapat mungkin menjaga sikap dan jadilah teladan bagi masyarakat,” tambahnya. (*)

SUKOHARJO — Dalam upaya untuk memastikan pengamanan perayaan Natal 2025 berjalan aman, lancar, dan kondusif, Bupati-Wakil Bupati Sukoharjo, Etik Suryani – Eko Sapto Purnomo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pantauan langsung ke sejumlah Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Pengamanan Operasi Lilin Candi 2025 dan juga gereka, Rabu (24/12/2025) malam.

Kegiatan pantauan perayaan malam Natal dilakukan di Gereja Hati Kudus Sukoharjo, Gereja Kristen Jawa Sukoharjo, Gereja Katolik Kristus Raja Solo Baru, dan Gereja Katolik Santa Maria Kartasura. Sedangkan kunjungan Pospam Nataru dilaksanakan di Pospam Simpanglima, Pospam Pandawa Solo Baru, serta Pospam Terminal lama Kartasura.

“Secara umum pelaksanaan ibadah malam Natal di Kabupaten Sukoharjo berjalan lancar dan aman. Tadi menyambangi beberapa gereja yang melaksanakan ibadah,” ujar kata Bupati.

Terkait Pospam, Bupati mengatakan didirikan dalam rangka pengamanan Nataru secara keseluruhan. Bupati berharap dengan adanya Pospam tersebut pengalaman selama libur Nataru di Kabupaten Sukoharjo bisa berjalan optimal.

Sementara itu, Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi Forkopimda dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya umat Kristiani yang merayakan Natal.

“Kami memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal di wilayah Sukoharjo berjalan dengan aman, lancar, dan penuh khidmat,” ujar Kapolres. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Hight Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025. Acara dilaksanakan di Pendopo GSP, Rabu (24/12/2025).

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

“Selain itu, juga dalam upaya meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi,” ujarnya.

Menurut Bupati, hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berusaha untuk meningkatkan proses transaksi Pemerintah Daerah berbasis Elektronifikasi.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut, Pemkab Sukoharjo telah menetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 500/441 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

“Inovasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mendukung program Elektronifikasi Transaksi Daerah pada saat ini, telah membuat beberapa aplikasi,” ujarnya.

Aplikasi tersebut antara lain Biling Center, aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan beberapa pendapatan daerah yaitu : Retribusi, Deviden dan Pendapatan Asli Daerah lainnya, Smart Gov, aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan PBB, BPHTB, ABT dan MBLB.

Kemudian SIMPDRD, aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan Pajak, Reklame, dan PBJT, E Ret, aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan Retribusi Pasar, Host to Host, penerimaan BLUD RSUD, Host to Host penerimaan Puskesmas yang segera akan di implementasikan.

Bupati juga mengatakan, berdasarkan hasil asesmen Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2025, Pemkab Sukoharjo telah masuk dalam kategori Digitalisasi dengan nilai 96,8%. “Saya berharap nilai tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi dan agar terus berinovasi supaya semua transaksi Pemerintah Daerah berbasis elektronifikasi dapat berjalan sesuai perkembangan di era digitalisasi ini,” harapnya.

Bupati menambahkan, ada hal penting yang harus diperhatikan, yakni penyusunan roadmap / peta jalan Elektronifikasi Pemerintah Daerah tahun 2026 – 2030 serta Transaksi Pemerintah daerah dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

“Saya menghimbau kepada semua Pemegang KKPD di masing – masing Perangkat Daerah agar dapat merealisasikan belanja melalui KKPD sesuai dengan batasan limit yang ditentukan. Sebagai evaluasi pelaksanaan belanja melalui KKPD tahun 2024 dan 2025 belum dilakukan secara maksimal,” pesannya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan Wakil Bupati, Eko Sapto Purnomo menghadiri acara “Tax Gathering Gebyar Undian PBB-P2 2025 di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Selasa (23/12/2025). Dalam acara tersebut diketahui terdapat 93 desa dan 6 kelurahan yang berhasil lunas PBB-P2 100%.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 99 Kepala Desa/Lurah dan 12 Camat di Kabupaten Sukoharjo yang telah menunjukkan kinerja optimal dalam pengelolaan dan pelunasan PBB-P2 Tahun 2025,” ujar Bupati mengawali sambutan.

Bupati melanjutkan, meskipun jumlah desa dan kelurahan yang mencapai status masuk kategori lunas mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 116 menjadi 99 desa/kelurahan, namun realisasi penerimaan PBB-P2 hingga bulan September tetap mampu dipertahankan sebesar Rp44 miliar. Hal tersebut menunjukkan kesungguhan dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah, di tengah dinamika dan tantangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Patut kita apresiasi bahwa terdapat empat kecamatan yang secara konsisten mencapai pelunasan 100%, yaitu Kecamatan Tawangsari, Bulu, Weru, dan Polokarto.

“Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, disiplin, serta sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bupati.

Bupati berharap melalui pelaksanaan kegiatan tersebut semangat dan kinerja yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Terkait hal itu, Bupati menegaskan beberapa poin penting, yakni:
1. Kegiatan JEMPOL (Jemput Bola) dalam pembayaran PBB-P2 agar terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pemutakhiran data PBB-P2 agar dilakukan secara berkala guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat sinergi dalam mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah, khususnya tunggakan PBB-P2, sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
4. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah agar senantiasa berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku.
5. BPKPAD agar melakukan monitoring terhadap petugas penyampai SPPT PBB-P2, sehingga SPPT benar-benar diterima oleh wajib pajak.
6. Seiring dengan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, maka Pendapatan Asli Daerah menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, BPKPAD diharapkan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah yang masih dapat dioptimalkan.

Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko, mengatakan, realisasi PBB-P2 Sukoharjo hingga jatuh tempo 30 September 2025 mencapai Rp37,668 miliar dari ketetapan Rp41,855 miliar. Namun, realisasi hingga 15 Desember 2025 mencapai Rp49 miliar sehingga melebihi target. (*)

SUKOHARJO – Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II Dan III pemkab Sukoharjo Pola Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 resmi ditutup, Selasa (23/12/2025). Penutupan dilakukan oleh Bupati Etik Suryani di Auditorium Menara Wijaya Lantai 10 yang juga dihadiri Wakil Bupati, Eko Sapto Purnomo.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, peserta latsar telah menyelesaikan bagian akhir dari Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu, Bupati mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara dalam menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan, mulai dari pembelajaran mandiri MOOC, distance Learning, hingga sesi klasikal dan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN di tempat kerja masing-masing.

“Kini, Saudara telah resmi mengantongi bekal awal yang esensial. Saudara bukan lagi sekadar individu dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, melainkan satu kesatuan insan ASN yang terikat pada korps, etika, dan nilai-nilai fundamental yang sama : Ber-AKHLAK,” ujar Bupati.

Bupati melanjutkan, tahun 2025 adalah tahun penuh tantangan sekaligus peluang. Transformasi digital dan tuntutan birokrasi yang lebih lincah (agile) membutuhkan energi baru, ide segar, dan semangat juang tinggi dari generasi muda ASN, yaitu Anda sekalian.

“Anda adalah talenta-talenta terpilih yang telah melewati seleksi ketat. Keberhasilan Anda menyelesaikan latsar hari ini menandai satu langkah maju yang krusial, Anda bukan lagi calon, melainkan sebentar lagi akan resmi menjadi bagian integral dari mesin birokrasi Pemkab Sukoharjo.

“Di pundak Anda, terletak harapan besar masyarakat dan visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo yaitu “Sukoharjo yang Lebih Maju, Adil, dan Bermartabat”,” sambungnya.

Bupati juga menyampaikan beberapa pesan, antara lain soal integritas sebagai modal utama dalam era reformasi birokrasi. Memberikan pelayanan terbaik, filosofi utama ASN adalah melayani.

“Terus Berinovasi dan Adaptif, dunia berubah cepat, tuntutan masyarakat semakin tinggi, Kabupaten Sukohrjo membutuhkan ASN yang cerdas, Kompeten, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk efisiensi pelayanan publik. Jangan takut untuk mengusulkan ide baru dan berkolaborasi lintas OPD,” tambahnya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani meluncurkan Puskesos Desa/Kelurahan dan Aplikasi Integrasi Data Kesejahteraan Sosial (Ideal). Peluncuran dilakukan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Jumat (19/12/2025).

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, tantangan di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat dewasa ini semakin kompleks dan dinamis. Berbagai permasalahan sosial mulai dari kemiskinan, ketertinggalan, ketidakmerataan, hingga masalah-masalah sosial lain yang bersifat multidimensi membutuhkan solusi yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga inovatif, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat serta terpercaya.

“Oleh karena itu, langkah strategis yang kita lakukan hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi tantangan tersebut secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Menurut Bupati, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan launching Puskesos Desa/Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo dan aplikasi Ideal.

Nantinya, Puskesos akan melaksanakan fungsi sebagai Lembaga yang dibentuk oleh desa/ kelurahan untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota pemerintah desa/ kelurahan dan swasta dan merupakan Miniatur dan perpanjangan tangan Sistem Layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/ kelurahan.

Adapun Tujuan pembentukan Puskesos adalah :
1. Menjadi Pusat Informasi program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, desa maupun swasta.
2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpadu ditingkat desa/ kelurahan,
3. Menyediakan pelayanan dan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin di tingkat desa/ kelurahan
4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut
5. Memastikan keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

“Puskesos tidak hanya sebagai pusat informasi dan koordinasi, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat yang mampu menjembatani antara kebutuhan dan layanan sosial di lapangan,” kata Bupati.

“Kehadiran Puskesos yang aktif dan profesional di setiap desa dan kelurahan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sosial, mempercepat penanganan masalah sosial, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam membangun kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan.”

Selain itu, launching Aplikasi Ideal merupakan inovasi besar dalam pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial yang berbasis teknologi digital. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem terintegrasi yang mampu menyatukan seluruh data dari berbagai sumber, baik dari instansi pusat, daerah, maupun desa/kelurahan, sehingga tercipta sebuah ekosistem data yang lengkap, akurat, dan real-time.

“Dengan adanya Aplikasi Ideal, kita akan mampu melakukan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, serta meminimalisasi potensi data ganda atau tidak valid,” tambah Bupati.(*)

SUKOHARJO – Gedung Pertemuan Budi Sasono Sukoharjo resmi dibuka. Hal itu ditandai dengan “soft opening” yang dilakukan oleh Bupati Etik Suryani, Rabu (17/12/2025). Acara tersebut
dihadiri pejabat Forkopimda dan juga Wakil Bupati, Eko Sapto Purnomo.

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, pembangunan fasilitas pusat pertemuan tersebut merupakan salah satu langkah strategis Pemkab Sukoharjo dalam rangka mewujudkan visi dan misi untuk menjadikan Sukoharjo sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berbudaya.
“Gedung ini tidak hanya sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan simbol dari semangat kebersamaan, inovasi, dan komitmen kita dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif,” ujarnya.

Bupati mengatakan, Gedung Pertemuan Budi Sasono dirancang dengan arsitektur yang megah dan modern, dilengkapi dengan fasilitas lengkap yang mampu menampung berbagai kegiatan, mulai dari rapat resmi pemerintahan, seminar, workshop, hingga berbagai acara sosial dan budaya. Dengan keberadaannya, diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

“Pembangunan gedung ini juga merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengadakan berbagai kegiatan.

“Selain itu, pembangunan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan wisata budaya yang mampu mendukung program pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Kabupaten Sukoharjo di tingkat nasional maupun internasional,” sambungnya.

Bupati juga mengatakan, pembangunan gedung pertemuan juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Sukoharjo untuk meningkatkan dan melengkapi fasilitas publik serta infrastruktur pemerintahan di wilayah kita. Bupati menyadari bahwa ketersediaan fasilitas yang representatif sangat diperlukan untuk menunjang berbagai kegiatan kemasyarakatan, rapat koordinasi, serta acara-acara resmi pemerintahan.

“Tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan dan sosial,” ujar Bupati.

Keberadaan gedung diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh elemen masyarakat untuk berbagai kegiatan positif, seperti pernikahan, pameran, dan acara sosial lainnya, yang pada akhirnya dapat mempererat tali silaturahmi dan persatuan di Kabupaten Sukoharjo.

“Saya berharap agar keberadaan Gedung Pertemuan Budi Sasono ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan dan pemeliharaannya harus dilakukan secara profesional dan penuh tanggung jawab demi keberlangsungan manfaatnya bagi generasi masa depan,” tambah Bupati. (*)