SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, meninjau tiga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (13/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan menjelang rencana peluncuran operasional KDMP secara serentak pada 15 Oktober 2026 mendatang.
Tiga lokasi yang menjadi sasaran peninjauan yakni KDMP Purbayan, KDMP Kadilangu, dan KDMP Menuran. Ketiganya berada di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. 
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat secara langsung kondisi bangunan koperasi, kesiapan fasilitas, hingga ketersediaan barang kebutuhan pokok yang akan dipasarkan kepada masyarakat.
Sejumlah kebutuhan rumah tangga telah tersedia di dalam gedung KDMP. Barang-barang tersebut di antaranya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng berbagai merek, mi instan, sabun cuci pakaian, serta sejumlah produk kebutuhan sehari-hari lainnya.
Ketersediaan barang tersebut menjadi salah satu bagian yang diperhatikan menjelang koperasi mulai beroperasi untuk melayani masyarakat di tingkat desa.
Peninjauan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melihat kesiapan KDMP dalam menjalankan fungsi pelayanan ekonomi bagi masyarakat.
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus mendukung kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.
Dengan adanya koperasi di setiap desa, masyarakat diharapkan memiliki alternatif tempat berbelanja yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
Selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, KDMP juga dirancang untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat melalui akses layanan keuangan dan pembiayaan. 
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah berencana meluncurkan operasional KDMP secara serentak pada 15 Oktober 2026.
Ia menyebutkan, sekitar 27.000 koperasi telah terbangun dan pemerintah menargetkan jumlahnya mencapai 35.000 hingga akhir 2026.
Pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola koperasi. Menurut Zulkifli, lebih dari 9.000 manajer telah dikirim dan ditempatkan secara bertahap guna mendukung kesiapan operasional KDMP.
Zulkifli menegaskan, koperasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, baik dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun mendukung aktivitas usaha.
Karena itu, pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah ikut melakukan pengecekan terhadap kesiapan koperasi di wilayah masing-masing.
Melalui peninjauan di Sukoharjo tersebut, kesiapan sarana dan ketersediaan barang menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sebelum koperasi beroperasi secara resmi.
Di sisi lain, keberadaan KDMP diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok tanpa harus pergi jauh ke pusat perdagangan atau kawasan perkotaan.
Dengan lokasi yang berada di lingkungan desa, koperasi diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi warga sekaligus membuka peluang pengembangan kegiatan ekonomi setempat.
Rencana peluncuran serentak pada 15 Oktober 2026 mendatang menjadi tahapan penting bagi program KDMP. Setelah mulai beroperasi, keberlanjutan pelayanan, ketersediaan stok barang, pengelolaan koperasi, serta kemampuan memenuhi kebutuhan warga akan menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Pemerintah daerah diharapkan turut melakukan pemantauan agar keberadaan koperasi dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. (Fjr)
Plt Bupati Sukoharjo Dampingi Zulhas dan Mendag Tinjau Tiga KDMP Jelang Launching
Plt Bupati Sukoharjo Apresiasi Ethno Carnival Ambal Warsa Kartasura ke-346, Dorong Pelestarian Budaya dan Ekonomi
SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menyukseskan rangkaian peringatan Ambal Warsa Kartasura ke-346. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga mampu mendorong kreativitas masyarakat dan mengakselerasi perekonomian lokal.
Apresiasi tersebut disampaikan Sapto saat menghadiri puncak peringatan Ambal Warsa Kartasura ke-346 yang ditutup melalui gelaran Ethno Carnival dan kirab budaya pada Minggu (11/10/2026).
Menurut Sapto, kolaborasi antara masyarakat, kelompok seni, panitia, dan berbagai elemen lainnya menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus mengembangkan potensi daerah.
“Kami selaku pemerintah daerah dan secara pribadi memberikan apresiasi kepada masyarakat Kartasura. Dengan segala dinamika dan berbagai elemen potensi yang ada, masyarakat bersama panitia bisa terus menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal di Kecamatan Kartasura,” ujar Sapto, Minggu (11/10/2026).
Ia berharap masyarakat tidak hanya mempertahankan warisan budaya leluhur, tetapi juga terus mengembangkan kreativitas dan menggali potensi baru yang relevan dengan perkembangan zaman.
Menurutnya, kegiatan Ethno Carnival dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan kemampuan dan kreativitas di berbagai bidang, mulai dari seni, budaya, hingga kepemudaan.
“Melalui karnaval ini, kami berharap bisa menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan potensi yang ada di Kartasura, baik potensi kreativitas, seni budaya, maupun kepemudaan,” katanya. 
“Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi akselerasi perekonomian di Kecamatan Kartasura dan mampu mengangkat potensi-potensi baru yang terus bisa dikembangkan dan dikreasikan,” ungkapnya.
Peringatan Ambal Warsa Kartasura ke-346 berlangsung selama 10 hari, mulai 1 hingga 11 Oktober 2026. Berbagai kegiatan digelar untuk melestarikan budaya sekaligus mengangkat potensi seni, kreativitas, dan perekonomian masyarakat di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
Ethno Carnival menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian perayaan tersebut. Sebanyak 25 kelompok peserta ambil bagian dalam kegiatan yang ditargetkan mampu menarik hingga 18.000 pengunjung. 
Melalui peringatan Ambal Warsa Kartasura ke-346, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berharap pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kreativitas masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.
Dengan demikian, tradisi lokal tidak hanya tetap terjaga, tetapi juga dapat menjadi daya tarik yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. (Ang)
Monitoring Bantuan Pertanian di Sukoharjo, Plt Bupati Sukoharjo Serap Aspirasi Kelompok Tani
SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, melakukan monitoring bantuan pertanian sekaligus menyerap aspirasi kelompok tani di hamparan sawah Desa Baki Pandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program dan bantuan pemerintah di sektor pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sukoharjo.
Dalam agenda tersebut, Eko Sapto berdialog langsung dengan kelompok tani melalui kegiatan sarasehan. Pertemuan itu menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan kendala yang dihadapi petani sekaligus menggali kebutuhan dan harapan mereka terhadap dukungan pemerintah.
Eko Sapto mengatakan, monitoring dilakukan untuk memastikan kebijakan dan bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Sejumlah dukungan yang menjadi perhatian di antaranya alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembangunan irigasi perpipaan.
“Ini bagian dari langkah kita untuk memastikan apa yang menjadi program-program pemerintah, baik itu kebijakan maupun bantuan-bantuan alat seperti alsintan, irigasi perpipaan, kemudian kebijakan-kebijakan ini bisa dipastikan berjalan dan menghasilkan produktivitas yang ada di pertanian Kabupaten Sukoharjo,” ujar Sapto, Sabtu (10/10/2026). 
Sarasehan tersebut sekaligus menjadi ajang belanja masalah untuk memetakan persoalan yang dihadapi petani. Selain menyampaikan keluhan, petani juga dapat berbagi pengalaman mengenai praktik pertanian yang dinilai berhasil untuk diterapkan di kelompok tani lainnya.
Sapto menjelaskan, persoalan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat dan sarana produksi. Sejumlah faktor lain, seperti dukungan jaringan listrik dan pengelolaan irigasi, juga memerlukan perhatian serta koordinasi lintas sektor.
“Persoalan pertanian tidak hanya terkait dengan satu faktor saja. Ada masalah listrik, masalah dukungan jaringan listrik, ada juga terkait dengan pengelolaan Balai Besar, masalah irigasi yang bisa menjadi urusan PUPR maupun Dinas Pertanian,” katanya.
Ia menuturkan, berbagai persoalan tersebut perlu dipetakan berdasarkan jenis masalah dan kewenangan masing-masing instansi. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara tepat, baik melalui perangkat daerah terkait maupun dengan berkoordinasi bersama instansi lain yang memiliki kewenangan.
Menurut Sapto, masukan yang disampaikan petani harus menjadi bahan tindak lanjut bagi pemerintah. Upaya tersebut diperlukan agar kegiatan monitoring dan sarasehan tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga dapat menghasilkan solusi atas persoalan yang dihadapi di lapangan.
Selain memperhatikan kegiatan produksi di lahan persawahan, Pemkab Sukoharjo juga menyoroti pengembangan pertanian di luar lahan sawah, termasuk pemanfaatan pekarangan melalui konsep urban farming.
Sapto menilai, pengembangan sektor pertanian perlu memperhatikan seluruh tahapan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran hasil panen. Dengan begitu, kegiatan pertanian diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pasca panen tidak hanya di sawah. Ada juga pertanian yang sifatnya pekarangan, yang sekarang namanya urban farming. Bagaimana pemasarannya dan seterusnya,” ujarnya.
Ia berharap, sarasehan bersama kelompok tani dapat menjadi jembatan antara persoalan yang dihadapi petani dan solusi yang disiapkan pemerintah. Penanganan setiap persoalan akan disesuaikan dengan kewenangan instansi terkait sehingga dapat ditindaklanjuti secara efektif.
“Maka saya kira sarasehan ini sebagai jembatan masalah dengan solusi. Solusi itu bisa hadir sesuai kewenangannya dan bisa kita selesaikan sendiri,” katanya.
Eko juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai wilayah Kabupaten Sukoharjo. Melalui pertemuan langsung dengan kelompok tani, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi pertanian sekaligus menghimpun masukan untuk meningkatkan efektivitas program dan bantuan.
Melalui monitoring dan sarasehan tersebut, Pemkab Sukoharjo berupaya memastikan dukungan di sektor pertanian tidak hanya tersalurkan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu mendukung peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha pertanian di daerah. (Fjr)
Plt Bupati Buka Kejurkab Badminton 2026 Sukoharjo, 138 Atlet Muda Ikuti Kompetisi
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, membuka Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) Badminton 2026 di GOR Surya, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Senin (28/9/2026).
Sebanyak 138 pebulu tangkis muda dari 11 perkumpulan bulu tangkis (PB) atau klub di Kabupaten Sukoharjo mengikuti kejuaraan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 September 2026.
Kejurkab Badminton 2026 menjadi salah satu upaya pembinaan atlet sekaligus pencarian bibit-bibit pebulu tangkis muda potensial di Kabupaten Sukoharjo.
Pembukaan kejuaraan tersebut turut dihadiri jajaran Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sukoharjo. Sejumlah atlet muda juga hadir dengan didampingi orang tua masing-masing.
Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo memberikan perhatian terhadap pembinaan atlet usia dini, khususnya pada cabang olahraga bulu tangkis.
Menurutnya, pembinaan atlet perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari perkumpulan bulu tangkis hingga melalui kejuaraan dan turnamen di tingkat daerah.
“Pemerintah memberi atensi khusus terhadap pembinaan atlet usia dini, khususnya bulu tangkis. Apalagi, bulu tangkis menjadi cabang olahraga populer di Tanah Air,” kata Sapto, Senin (28/9/2026).
Ia menjelaskan, kejuaraan tingkat kabupaten menjadi salah satu sarana untuk memantau perkembangan kemampuan dan prestasi atlet muda.
Melalui kompetisi tersebut, para atlet dapat mengukur kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta bersaing dengan atlet dari berbagai PB di Kabupaten Sukoharjo.
“Kejuaraan atau turnamen daerah menjadi ajang pemantauan prestasi atlet bulu tangkis. Mereka mengerahkan kemampuannya untuk memenangkan pertandingan dan menjadi juara,” ujarnya.
Sapto berharap Kejurkab Badminton 2026 dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang mampu berkembang dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi.
Ia menilai, atlet yang menunjukkan potensi dan prestasi perlu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembinaan lanjutan, sehingga dapat dipersiapkan menghadapi kompetisi di tingkat nasional hingga internasional.
“Sehingga diharapkan para atlet muda yang memiliki talenta dan bakat asal Sukoharjo mampu bersaing di turnamen level nasional. Bila memiliki potensi, bukan tidak mungkin bisa lolos ke pelatihan nasional (pelatnas) yang dipersiapkan untuk kejuaraan atau turnamen internasional,” papar Sapto. 
Menurut Didik, jumlah peserta tersebut menunjukkan tingginya minat atlet muda untuk berkompetisi sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kejuaraan tingkat kabupaten.
“Animo pebulu tangkis muda untuk mengikuti Kejurkab Bulu Tangkis 2026 cukup tinggi. Mereka berasal dari 11 PB atau klub di Sukoharjo,” kata Didik.
Dalam kejuaraan tersebut, panitia mempertandingkan 12 kategori. Beberapa di antaranya adalah tunggal usia dini putra dan putri, tunggal anak putra dan putri, serta tunggal pemula putra dan putri.
Didik menjelaskan, penyelenggaraan kejuaraan kali ini lebih difokuskan pada pembinaan dan pencarian bibit-bibit pebulu tangkis muda potensial di Kabupaten Sukoharjo.
Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan tersebut memberikan kesempatan kepada para atlet untuk menambah jam terbang, meningkatkan kemampuan teknis, serta mengasah mental bertanding.
“Kejuaraan bulu tangkis kali ini memprioritaskan pencarian bibit-bibit pebulu tangkis muda di Sukoharjo. Para pebulu tangkis muda mendapat jam terbang dan mengasah mental bertanding di lapangan,” jelasnya.
Didik menambahkan, para atlet yang berhasil menjadi juara di masing-masing kategori berkesempatan mengikuti kejuaraan dengan jenjang lebih tinggi, termasuk Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Bulu Tangkis Jawa Tengah.
Dengan demikian, Kejurkab Badminton 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi bagian dari tahapan pembinaan atlet muda untuk mempersiapkan mereka menghadapi kompetisi di tingkat provinsi maupun nasional. (Ang)
Pemkab Sukoharjo Salurkan Bantuan Pompa Air Rp2,1 Miliar untuk 92 Kelompok Tani
SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menyalurkan bantuan mesin pompa air senilai sekitar Rp2,1 miliar kepada 92 kelompok tani yang tersebar di 12 kecamatan dan 60 desa/kelurahan. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian, mengantisipasi dampak musim kemarau, serta menjaga produksi padi di Kabupaten Sukoharjo.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, kepada perwakilan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kelompok tani di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kabupaten Sukoharjo, Jumat (18/9/2026).
Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pertanian. Proses penyalurannya dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, verifikasi, hingga penetapan penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun bantuan yang disalurkan terdiri atas 78 unit mesin pompa air berukuran 4 inci dan 14 unit pompa air berukuran 6 inci.
Penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) tersebut diharapkan dapat membantu petani memenuhi kebutuhan air untuk lahan persawahan, terutama ketika curah hujan rendah dan ketersediaan air irigasi terbatas.
Dengan dukungan mesin pompa air, petani diharapkan tetap dapat mengolah lahan dan mempercepat masa tanam sehingga produktivitas padi di Kabupaten Sukoharjo dapat dipertahankan. 
Sebelum penyerahan bantuan, Sapto juga melakukan pengecekan kondisi fisik mesin pompa air yang akan dimanfaatkan oleh kelompok tani penerima.
“Bantuan mesin pompa air ini berasal dari Kementerian Pertanian. Anggarannya dari APBN. Ini wujud intervensi pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan serta menjaga kedaulatan pangan,” kata Sapto, Jumat (18/9/2026).
Ia mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap sektor pertanian karena memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan.
Menurutnya, petani merupakan salah satu garda terdepan dalam mendukung pembangunan pertanian sekaligus menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya mencapai swasembada pangan.
“Tidak hanya ketahanan pangan, tetapi juga bisa menjaga kedaulatan pangan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pilar Asta Cita,” ujarnya.
Sapto berharap bantuan mesin pompa air tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani penerima. Ia menekankan pentingnya pengelolaan alsintan agar keberadaannya memberikan manfaat langsung bagi petani, terutama dalam menghadapi keterbatasan pasokan air selama musim kemarau.
Sementara itu, Kepala DPP Sukoharjo, Bagas Windaryatno, mengatakan bantuan mesin pompa air disalurkan kepada pengurus gapoktan, kelompok tani, serta paguyuban petani pengguna air (P3A).
Menurut Bagas, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi sektor pertanian dalam menghadapi musim kemarau. Mesin pompa dapat digunakan untuk menyedot air dari sumber yang tersedia, kemudian mengalirkannya ke lahan pertanian sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, petani diharapkan tetap memperoleh pasokan air untuk mengolah sawah meskipun curah hujan sedang rendah.
“Petani tetap bisa mengolah sawah dengan memanfaatkan mesin pompa air saat musim kemarau. Perlu saya tegaskan, bantuan ini bersifat gratis. Tidak ada potongan sepeser pun,” kata Bagas.
Ia menegaskan, seluruh kelompok tani penerima tidak dipungut biaya dalam proses penyaluran bantuan tersebut. Kelompok penerima juga diharapkan dapat mengelola dan merawat mesin pompa air dengan baik agar bisa digunakan secara berkelanjutan.
Bagas menambahkan, bantuan alsintan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air, tetapi juga mempercepat masa tanam dan meningkatkan produksi padi.
Menurutnya, dukungan sarana pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas, terlebih Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah penyangga produksi padi yang berperan dalam mendukung ketersediaan pangan.
“Penyaluran bantuan alsintan kepada kelompok tani bertujuan mempercepat tanam padi dan mendongkrak produksi padi,” ujarnya.
Ia menambahkan, optimalisasi lahan pertanian dan pemanfaatan sarana produksi perlu terus dilakukan agar kegiatan pertanian tetap berjalan di tengah tantangan musim kemarau.
Melalui bantuan tersebut, kelompok tani diharapkan mampu mengoptimalkan sumber air yang tersedia, menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian, serta mempertahankan produktivitas padi di Kabupaten Sukoharjo. (*)
Renovasi Lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo Dimulai, Ditargetkan Penuhi Standar Internasional
SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mulai melakukan renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo untuk meningkatkan kualitas fasilitas olahraga agar memenuhi standar internasional.
Renovasi diawali dengan pembongkaran rumput lama dan perbaikan sistem drainase lapangan. Pekerjaan tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan genangan air saat hujan deras sehingga lapangan tetap dapat digunakan untuk pertandingan sepak bola.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengatakan renovasi dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas lapangan sekaligus menunjang kegiatan olahraga di Kabupaten Sukoharjo.
Hal itu disampaikan Sapto saat mengikuti doa bersama untuk mengawali pekerjaan renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo, Kamis (10/9/2026).
“Renovasi lapangan dilakukan agar sesuai standar internasional dengan sistem drainase yang memadai. Saat turun hujan lebat, air hujan tidak menggenang di lapangan. Meski turun hujan, lapangan tetap bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola,” kata Sapto.
Menurutnya, pembenahan sistem drainase menjadi salah satu aspek penting dalam proses renovasi. Sistem drainase yang baik diharapkan mampu mempercepat aliran air hujan sehingga tidak mengganggu kondisi permukaan lapangan.
Terlebih, curah hujan yang tinggi berpotensi memengaruhi kualitas lapangan dan menghambat pelaksanaan pertandingan sepak bola.
Proyek renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo tersebut dikerjakan selama 110 hari dengan target penyelesaian pada 21 Desember 2026.
Saat ini, pekerjaan fisik difokuskan pada pembongkaran rumput lama dan perbaikan sistem drainase. Sementara itu, pemasangan rumput baru direncanakan masuk dalam tahap pekerjaan berikutnya pada 2027. 
“Untuk pekerjaan renovasi lapangan tahap kedua dikerjakan pada 2027. Pekerjaan pemasangan rumput membutuhkan waktu cukup lama. Harus detail dan rinci,” kata Suyatman.
Ia menyebutkan, proyek renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo memiliki anggaran sekitar Rp 2,6 miliar.
Pada tahap pertama, pekerjaan difokuskan pada pembongkaran rumput lama dan pembenahan drainase. Tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk mempersiapkan kondisi dasar lapangan sebelum pemasangan rumput baru dilakukan.
Selain meningkatkan kualitas fasilitas olahraga, renovasi Stadion Gelora Merdeka diharapkan dapat mendukung pembinaan atlet dan pengembangan olahraga di Kabupaten Sukoharjo.
Eko berharap peningkatan sarana dan prasarana olahraga tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, komunitas olahraga, maupun atlet untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi.
“Diharapkan bermunculan bibit atlet bertalenta yang bisa memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Suyatman menambahkan, perbaikan kualitas lapangan diharapkan turut menunjang pembinaan sepak bola di Kabupaten Sukoharjo. Terlebih, Persiharjo Sukoharjo saat ini berlaga dalam kompetisi sepak bola regional Jawa Tengah.
Melalui renovasi secara bertahap tersebut, Pemkab Sukoharjo berharap Stadion Gelora Merdeka memiliki lapangan dengan kualitas yang lebih baik sehingga dapat menunjang penyelenggaraan pertandingan, pembinaan atlet, serta peningkatan prestasi olahraga daerah. (ang)
Pemkab Sukoharjo Siapkan Rp3,78 Miliar untuk Pilkades Serentak di 126 Desa
SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menyiapkan anggaran Rp3,78 miliar untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 126 desa pada 2026. Anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk dana stimulan sebesar Rp30 juta untuk setiap desa penyelenggara pilkades.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, mengatakan anggaran dana stimulan tersebut telah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
“Pos dana bantuan pelaksanaan pilkades tercatat dalam KUA-PPAS 2026. Jadi, sudah klir untuk dana stimulan penyelenggaraan pilkades serentak di setiap desa,” kata Haris, Kamis (10/9/2026).
Dengan alokasi tersebut, setiap desa yang menyelenggarakan pilkades serentak akan memperoleh bantuan anggaran dengan nominal yang sama untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan pemilihan.
Namun, dana stimulan tersebut bukan satu-satunya sumber pendanaan. Pemkab Sukoharjo juga menyiapkan dana bagi hasil (DBH) yang dialokasikan kepada desa penyelenggara pilkades.
Haris menjelaskan, besaran DBH yang diterima setiap desa berbeda-beda. Alokasinya disesuaikan dengan sejumlah faktor, di antaranya jumlah pemilih dan kondisi geografis masing-masing desa.
Dengan dukungan dana stimulan dan DBH, Pemkab Sukoharjo memastikan kebutuhan operasional penyelenggaraan pilkades dapat ditopang melalui dua sumber pendanaan tersebut.
“Kebutuhan biaya operasional pelaksanaan pilkades tercukupi karena dikaver dua sumber pendanaan dari Pemkab Sukoharjo,” ujarnya.
Haris mencontohkan Desa Cemani, Kecamatan Grogol, yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di Kabupaten Sukoharjo. Menurutnya, kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilkades di desa tersebut dapat terpenuhi karena selain menerima dana stimulan, Desa Cemani juga memperoleh alokasi DBH yang disesuaikan secara proporsional.
“Saya contohkan Desa Cemani di Kecamatan Grogol dengan jumlah pemilih terbanyak di Sukoharjo. Saat dihitung, anggaran pelaksanaan pilkades cukup karena desa juga menerima DBH yang cukup besar dan proporsional,” paparnya.
Meski demikian, Haris menegaskan, pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan pilkades harus tetap mengikuti ketentuan administrasi keuangan desa. Dana yang digunakan harus dicatat secara resmi dalam pos pendapatan desa sebelum dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan pemilihan.
Setiap penggunaan anggaran juga wajib dilengkapi surat pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti pengeluaran riil sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain dana stimulan dan DBH, pemerintah desa juga dapat menggunakan anggaran desa untuk mendukung biaya operasional pilkades. Namun, penggunaannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing desa.
“Dana desa juga bisa digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pilkades. Namun, harus melihat kondisi keuangan desa. Apakah memadai atau tidak dengan kondisi keterbatasan fiskal desa,” terang Haris.
Melalui dukungan pendanaan tersebut, Pemkab Sukoharjo berharap seluruh desa yang mengikuti pilkades serentak 2026 dapat melaksanakan tahapan pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel agar penyelenggaraan pilkades berjalan lancar.
(ang)
Plt Bupati Sukoharjo Serahkan Insentif kepada 1.500 Ustadz, Ustadzah dan Marbot Masjid
SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menyerahkan insentif kepada 1.500 ustadz, ustadzah, dan marbot masjid di Kabupaten Sukoharjo melalui program pentasyarufan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sukoharjo.
Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) Sukoharjo, Rabu (9/9/2026). Masing-masing penerima mendapatkan insentif sebesar Rp250 ribu dan bantuan beras sebanyak 5 kilogram.
Ketua Baznas Sukoharjo, Sardiyono, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap para ustadz, ustadzah, dan marbot masjid yang selama ini berperan dalam membina umat serta mendukung kegiatan keagamaan di tengah masyarakat.
“Total penerima sebanyak 1.500 orang. Masing-masing menerima insentif Rp250 ribu dan beras 5 kilogram. Total anggaran untuk program ini sebesar Rp483 juta, baik untuk insentif maupun beras,” kata Sardiyono, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam menjaga keberlangsungan aktivitas keagamaan di lingkungan masing-masing. 
Selain menyalurkan insentif kepada para pengurus dan penggerak kegiatan keagamaan, Baznas Sukoharjo juga memberikan bantuan pelatihan Z-Security atau satuan pengamanan (satpam) dengan kualifikasi Garda Pratama kepada 80 peserta.
Bantuan senilai Rp348 juta tersebut dialokasikan untuk membiayai pelatihan sekaligus akomodasi peserta.
Sementara itu, Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengapresiasi program Baznas yang memberikan perhatian kepada para ustadz, ustadzah, dan marbot masjid.
Menurut Sapto, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tersebut tidak hanya sebatas membimbing dan membina umat maupun memakmurkan masjid, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.
“Tugas besar tentu menjadi tanggung jawab ustadz, ustadzah, termasuk marbot masjid. Tidak hanya terbatas dengan membimbing, membina, memakmurkan masjid, tetapi jauh lebih besar, yakni menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya,” ujar Sapto.
Ia berharap masjid dapat terus dikembangkan sebagai pusat kegiatan keagamaan sekaligus ruang sosial yang berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, keberadaan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan sosial dan menjaga nilai-nilai moral masyarakat.
“Bagaimana membuat masjid menjadi sarana tidak hanya ibadah, tetapi juga pusat sosial, pusat peradaban, cahaya bagi lingkungan sekitar, juga memiliki peran untuk mengembangkan sumber daya manusia dan penjaga moral,” katanya.
Sapto menambahkan, masjid memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat, terutama generasi muda sejak usia dini. Pembinaan dapat dilakukan secara berjenjang melalui kegiatan pendidikan dan keagamaan yang diselenggarakan di lingkungan masjid.
Menurutnya, kegiatan pembinaan keagamaan di masjid juga semakin menjangkau berbagai kelompok usia, termasuk kalangan orang dewasa.
“Saat ini yang tua pun tidak kalah karena sudah banyak masjid yang memiliki program ngaji untuk orang dewasa,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Sapto berpesan agar para penerima tidak semata-mata menilai bantuan berdasarkan nominal yang diterima. Ia menegaskan, pemberian insentif tersebut merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Baznas terhadap pengabdian para ustadz, ustadzah, dan marbot masjid.
“Jangan melihat nilainya. Apa yang diberikan ini adalah bentuk pengakuan atau apresiasi Pemkab Sukoharjo melalui Baznas kepada semuanya,” pungkasnya.(Fjr)
Plt Bupati Sukoharjo Perkuat Komitmen Antikorupsi, 1.200 ASN hingga Kades Dikumpulkan
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memperkuat komitmen pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dengan mengumpulkan sekitar 1.200 aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, lurah, hingga kepala sekolah dalam kegiatan Refreshment Integrity.
Kegiatan tersebut digelar di Gedung Budi Sasono, Sukoharjo, Rabu (2/9/2026), sebagai upaya menyegarkan kembali pemahaman dan komitmen aparatur terhadap nilai-nilai integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo, Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Abdul Haris Widodo, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala desa, lurah, kepala sekolah, serta jajaran ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan komitmen integritas, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Eko Sapto Purnomo dan Abdul Haris Widodo. 
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui perilaku serta pelaksanaan tugas sehari-hari oleh setiap aparatur.
“Kegiatan ini bagian dari peneguhan komitmen bersama para ASN untuk menjalankan nilai-nilai integritas. Ini upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi,” kata Sapto, Rabu (2/9/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah nilai integritas yang harus terus dijaga dan diterapkan oleh setiap aparatur. Nilai tersebut meliputi kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kemandirian, kesederhanaan, kepedulian, hingga keadilan.
Sapto menegaskan, nilai-nilai tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan maupun sebatas komitmen tertulis yang ditandatangani dalam sebuah kegiatan.
Implementasinya harus tercermin dalam pelaksanaan pekerjaan, pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Terlebih, penguatan integritas tersebut dilakukan di tengah situasi Pemkab Sukoharjo setelah Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Suryani, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Juli 2026 terkait dugaan pemerasan.
Sapto mengakui, peristiwa tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan pemerintahan, baik secara internal maupun eksternal.
“Kegiatan ini tidak lepas dari peristiwa di Sukoharjo. Tentu hal ini berdampak baik eksternal dan internal,” ujarnya.
Menurut Sapto, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintahan. Proses hukum yang berjalan diharapkan juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesadaran aparatur dalam menjaga integritas.
“Kita belajar banyak dari peristiwa kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk saling mengingatkan dan menguatkan untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi,” papar Sapto.
Ia meminta seluruh aparatur, mulai dari pejabat perangkat daerah, kepala desa, lurah, hingga kepala sekolah, untuk saling mengingatkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Sapto menekankan, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan komitmen bersama, termasuk melalui pengawasan dan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diketahui dan dicegah sejak dini, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo. (Ang)
Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo Ajak Pelajar Bijak Kelola Keuangan Sejak Dini
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengajak masyarakat, khususnya pelajar, untuk memahami pengelolaan keuangan sejak dini. Edukasi literasi keuangan dinilai penting agar generasi muda mampu memanfaatkan berbagai layanan finansial secara bijak, terutama di tengah semakin mudahnya akses layanan keuangan digital.
Menurut Eko Sapto, tingginya tingkat inklusi keuangan masyarakat belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan keuangan.
Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat literasi keuangan, termasuk di lingkungan sekolah.
“Ketika masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan finansial, terutama layanan keuangan digital, mereka harus memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup agar bisa menentukan pilihan secara bijak dan tepat,” kata Sapto dalam kegiatan peringatan Bulan Literasi Keuangan (BLK) dan Hari Indonesia Menabung (HIM) di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Sukoharjo, Jombor, Kecamatan Bendosari, Senin (31/8/2026). (*)
Dia mengingatkan, kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital harus disertai pemahaman mengenai manfaat, risiko, serta konsekuensi dari setiap produk yang digunakan.
Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat berpotensi menghadapi persoalan finansial yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi mereka.
Karena itu, menurut Sapto, edukasi keuangan tidak cukup hanya diberikan kepada masyarakat dewasa. Pemahaman mengenai pengelolaan uang perlu ditanamkan sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak di tingkat sekolah dasar.
“Kalau salah memilih obat bisa sakit, tetapi salah memilih akses finansial, terutama finansial digital, juga bisa membawa seseorang jatuh dalam persoalan ekonomi. Karena itu, edukasi ini penting dan harus dimulai sejak dini,” ujarnya.
Pemkab Sukoharjo berharap penguatan literasi keuangan dapat membentuk generasi muda yang lebih cermat dalam mengambil keputusan finansial. Dengan demikian, para pelajar tidak hanya mengenal berbagai layanan keuangan, tetapi juga memahami cara mengelola uang secara bertanggung jawab. 
Menurut Mufid, pelajar menjadi salah satu kelompok penting yang perlu mendapatkan edukasi keuangan. Sebab, kebiasaan mengelola uang dengan baik perlu dibangun sejak usia dini agar menjadi bagian dari karakter dan pola hidup ketika mereka dewasa.
“Salah satu sikap mental yang perlu dibangun adalah budaya menabung dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan. Bagaimana kebiasaan itu bisa dilakukan sejak awal sehingga menjadi budaya,” jelasnya.
Mufid menyebut tingkat literasi keuangan nasional berada di angka 69,57 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan pada segmen pelajar sekitar 62,72 persen.
Data tersebut menunjukkan tingkat literasi keuangan pelajar masih berada di bawah angka nasional. Meski demikian, dia menilai selisih tersebut tidak terlalu jauh dan perlu diimbangi dengan edukasi yang berkelanjutan.
Salah satu hal yang perlu ditanamkan kepada pelajar adalah pemahaman bahwa pengelolaan keuangan tidak harus menunggu seseorang memiliki penghasilan sendiri.
“Anak-anak selama ini cenderung menganggap uang yang diterima hanya untuk dibelanjakan. Padahal sejak awal perlu dikenalkan bahwa sebagian uang bisa dialokasikan untuk ditabung,” ucapnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bank Jateng turut membuka layanan simpanan bagi para siswa. Namun, Mufid menegaskan kegiatan itu tidak semata-mata berorientasi pada pembukaan rekening, melainkan juga membangun kesadaran mengenai pentingnya menabung.
Para siswa diharapkan dapat belajar mengendalikan pengeluaran, menyisihkan sebagian uang yang dimiliki, serta merencanakan kebutuhan di masa mendatang.
Menurutnya, budaya menabung perlu dibangun sebagai pola pikir dan kebiasaan, bukan sekadar aktivitas menyimpan uang. Kedisiplinan dalam mengelola keuangan sejak dini diharapkan dapat membantu pelajar menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab.
Penguatan literasi keuangan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sukoharjo tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah membangun karakter dan kemandirian peserta didik, sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Sukoharjo bersama OJK dan industri jasa keuangan berharap para pelajar semakin memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijak, termasuk dalam menghadapi perkembangan layanan finansial digital.
“Menabung tidak harus menunggu sudah bekerja atau memiliki penghasilan. Yang paling penting adalah membangun mindset dan kebiasaan mengelola keuangan sejak awal,” pungkas Mufid.(Ang)
Plt Bupati Sukoharjo Pastikan 300 Lampu Penerangan Jalan Terpasang di 11 Kecamatan
SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memastikan Program Terangi Jalanku yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo pada 2026 telah rampung.
Sebanyak 300 lampu penerangan jalan umum (LPJU) telah terpasang di 20 ruas jalan penghubung antarwilayah yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.
Program tersebut merupakan upaya Pemkab Sukoharjo untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan infrastruktur penerangan jalan guna menunjang keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.
Melalui, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo, Toni Sri Buntoro, mengatakan pemasangan ratusan LPJU tersebut merupakan kelanjutan Program Terangi Jalanku yang telah dimulai sejak 2025.
“Program Terangi Jalanku berlanjut pada tahun ini dengan menyasar 20 ruas jalan. Pemasangan 300 lampu penerangan jalan umum di 20 ruas jalan telah rampung dikerjakan,” kata Toni, Senin (31/8/2026).
Dia menjelaskan, pemasangan LPJU diprioritaskan pada sejumlah ruas jalan penghubung antarwilayah yang banyak dilalui masyarakat, terutama pada malam hari.
Penambahan fasilitas penerangan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Selain itu, keberadaan LPJU juga diharapkan mampu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat minimnya penerangan di sejumlah ruas jalan.
“Masyarakat tak perlu khawatir dan waswas saat berkendara pada malam hari. Pemasangan lampu penerangan jalan umum juga bagian dari peningkatan pelayanan publik. Selain menambah kenyamanan, juga mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat minimnya lampu penerangan,” ujar dia. 
Perhatian khusus diberikan pada jalan-jalan penghubung antarwilayah di kawasan pedesaan, termasuk ruas jalan yang berada di sekitar lahan pertanian.
“Dari aspek keamanan, pemasangan lampu penerangan jalan umum mencegah aksi kriminalitas jalanan pada malam hari. Terutama ruas jalan penghubung di pinggir lahan pertanian di desa,” jelasnya.
Toni menambahkan, Pemkab Sukoharjo akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Terangi Jalanku untuk menentukan arah keberlanjutan program tersebut pada tahun mendatang.
Program Terangi Jalanku telah dimulai sejak 2025 melalui pemasangan LPJU di sejumlah ruas jalan penghubung antarwilayah. Pada 2026, program tersebut kembali dilanjutkan dengan pemasangan 300 lampu di 20 ruas jalan yang tersebar di 11 kecamatan.
Meski pelaksanaannya telah rampung, keberlanjutan program pada 2027 masih akan dibahas bersama pimpinan daerah. Hal itu mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran.
“Program Terangi Jalanku merupakan salah satu proyek strategis yang dijalankan pada tahun ini. Kami akan berkoordinasi lagi dengan pimpinan terkait keberlanjutan Program Terangi Jalanku pada 2027 di tengah keterbatasan fiskal daerah,” pungkas Toni. (*)
Plt Bupati Sukoharjo Salurkan BLT DBHCHT Rp702,6 Juta untuk 1.171 Buruh Tani dan Pabrik Rokok
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo.
Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Gedung Satria Wijaya, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Kamis (27/8/2026).
Dalam penyaluran tersebut, Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran sebesar Rp702,6 juta untuk 1.171 penerima. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi bantuan Rp300.000 per bulan selama dua bulan, yakni Juli dan Agustus 2026.
Dari total penerima tersebut, sebanyak 766 orang merupakan buruh tani tembakau, sedangkan 405 orang lainnya merupakan buruh pabrik rokok.
Kegiatan penyaluran BLT DBHCHT tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, jajaran perangkat daerah, Bank Jateng Cabang Sukoharjo, serta perwakilan perusahaan atau pabrik rokok.
Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikembalikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang bekerja di sektor pertanian tembakau dan industri hasil tembakau.
“Jadi kita menyalurkan DBHCHT dari hasil tembakau kepada petani dan pabrik rokok di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Ini terlaksana karena kepatuhan dari objek peraturan hasil tembakau. Pengusaha patuh membayar cukainya sehingga bisa dirasakan oleh buruh pabrik dan juga para petani tembakau,” kata Sapto, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran cukai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan DBHCHT. Dana tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang bekerja di sektor tembakau.
Sapto berharap bantuan yang diterima para buruh dapat dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penting keluarga. 
Selain itu, ia mendorong para penerima bantuan untuk terus meningkatkan keterampilan dan produktivitas agar kesejahteraan keluarga dapat meningkat.
“Harapannya bantuan ini bisa memberikan manfaat nyata, sedikit meringankan beban pengeluaran, membantu memenuhi kebutuhan pokok, serta memberikan ruang bagi penerima untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, mengatakan penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2026 serta Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/410 Tahun 2026 tentang penerima dan besaran BLT DBHCHT.
Ia menjelaskan, penerima bantuan merupakan penduduk Kabupaten Sukoharjo yang bekerja di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
“Untuk buruh tani tembakau, status pekerjaan dibuktikan melalui surat keterangan kepala desa atau lurah. Sementara buruh pabrik rokok dibuktikan melalui surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja,” ujarnya.
Yunia menambahkan, penerima bantuan juga diutamakan telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta tidak tercatat sebagai penerima BLT DBHCHT yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Pemkab Sukoharjo juga mengimbau para penerima agar memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
Program BLT DBHCHT tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, sekaligus memastikan manfaat penerimaan cukai dapat kembali dirasakan oleh masyarakat di daerah. (Ang)
Plt Bupati Sukoharjo Hadiri Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS APBD 2027
SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 serta penyampaian nota penjelasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo, Rabu (26/8/2026), dan dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersama DPRD menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Sukoharjo tahun mendatang.
Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengatakan pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan penting untuk memastikan arah kebijakan anggaran daerah disusun sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
“Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS ini merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan APBD. Melalui kesepakatan ini, pemerintah daerah bersama DPRD menyepakati arah kebijakan umum anggaran dan prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD,” kata Sapto, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, penyusunan APBD tidak hanya berkaitan dengan besaran pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemkab Sukoharjo berkomitmen agar kebijakan anggaran yang disusun dapat mendukung peningkatan pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan daerah.
“Kita ingin anggaran yang disusun benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pelayanan publik, sekaligus mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sapto menambahkan, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah akan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta skala prioritas pembangunan.
Hal tersebut diperlukan agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara realistis, efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Prioritas pembangunan harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kita harus memastikan program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Selain penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian nota penjelasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sapto menjelaskan, perubahan APBD merupakan bagian dari proses penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan program, kebutuhan daerah, serta kondisi keuangan daerah sepanjang tahun berjalan.
“Perubahan APBD merupakan bagian dari proses penyesuaian terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Harapannya, perubahan yang dilakukan dapat semakin mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan,” jelasnya.
Menurut Sapto, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 maupun perubahan APBD 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berlangsung secara terbuka, konstruktif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan dengan baik, sehingga seluruh tahapan penyusunan APBD dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan anggaran yang berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Nurjayanto, memimpin jalannya rapat paripurna hingga seluruh agenda selesai dilaksanakan.
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu tahapan menuju pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2027.
Adapun penyampaian nota penjelasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan anggaran daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan APBD dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah.
Melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif tersebut, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat disusun secara terukur, sesuai kemampuan fiskal, serta mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo.(*)
Plt Bupati Sukoharjo Dorong Gerakan Bersih Irigasi, Saluran 15 Tahun Tak Dibersihkan Dikeruk
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mendorong pengerukan sedimentasi saluran irigasi dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain yang mengalami persoalan serupa.
Hal tersebut disampaikan Eko Sapto saat meninjau langsung proses pengerukan sedimentasi saluran irigasi sekunder di wilayah Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (21/8/2026).
Pengerukan saluran irigasi tersebut dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) Ngupoyo Roso bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Dalam peninjauan tersebut, Eko Sapto didampingi Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala BBWS Bengawan Solo Rizhali Triutomi Sahan serta anggota DPRD Sukoharjo asal Kecamatan Mojolaban, Dahono Marlianto.
Eko Sapto mengatakan, pengerukan sedimentasi merupakan salah satu bentuk penanganan persoalan irigasi yang dapat dilakukan melalui kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, dan BBWS Bengawan Solo.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya diperlukan di Kecamatan Mojolaban, tetapi juga dapat diterapkan di wilayah lain apabila ditemukan saluran irigasi dengan kondisi serupa.
“Kegiatan pengerukan sedimen di saluran irigasi bisa dilakukan di lokasi lain dengan kondisi serupa. Tidak hanya di wilayah Mojolaban, melainkan daerah lain di Sukoharjo,” ujar Eko Sapto.
Ia menegaskan, keberadaan jaringan irigasi yang berfungsi secara optimal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian. 
Karena itu, Eko Sapto berharap pengerukan sedimentasi tidak hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek. Pemeliharaan saluran secara berkala juga perlu dilakukan untuk mencegah penumpukan sedimentasi kembali terjadi.
“Pemeliharaan secara berkala juga penting sehingga kondisi saluran tetap terjaga dan distribusi air untuk kebutuhan pertanian dapat berjalan optimal,” katanya.
Saluran Irigasi Dibersihkan Setelah 15 Tahun
Saluran irigasi sekunder di wilayah Mojolaban tersebut sebelumnya mengalami penumpukan sedimentasi berupa material tanah dalam jumlah cukup banyak.
Kondisi itu terjadi setelah saluran tidak mendapatkan pembersihan selama kurang lebih 15 tahun.
Melihat kondisi tersebut, para petani kemudian berinisiatif melakukan pembersihan secara bersama-sama dengan menggandeng BBWS Bengawan Solo dan Pemkab Sukoharjo.
Ketua GP3A Ngupoyo Roso, Tridadi, mengatakan sedimentasi yang menumpuk di dasar saluran membuat kapasitas saluran dalam mengalirkan air menjadi berkurang.
Kondisi tersebut semakin dirasakan ketika memasuki musim kemarau. Pada periode tersebut, kebutuhan air untuk mengairi lahan pertanian meningkat.
“Para petani berinisiatif melakukan pengerukan sedimentasi guna meningkatkan kelancaran distribusi air ke lahan pertanian saat musim kemarau,” kata Tridadi, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, saluran tersebut memiliki fungsi penting karena alirannya melintasi sejumlah wilayah. Jaringan irigasi itu melewati Gadingan, Plumbon, Demakan, Palur hingga wilayah yang terhubung dengan kawasan Karanganyar dan Sragen.
Pengerukan dilakukan sepanjang lebih dari satu kilometer. Pembersihan dikerjakan secara bertahap pada bagian saluran yang mengalami penumpukan sedimentasi.
Tridadi mengatakan, setelah sedimentasi diangkat, terdapat potensi tambahan pasokan air untuk lahan pertanian sekitar 91 hektare.
“Diperkirakan luas lahan pertanian bertambah sekitar 91 hektare setelah sedimen di saluran irigasi dibersihkan. Pengerukan sedimen di saluran irigasi dilakukan sejak pertengahan Juli 2026,” ujarnya.
Dengan kondisi saluran yang lebih bersih, petani berharap distribusi air menuju lahan pertanian dapat berjalan lebih lancar dan merata.
Bagi petani, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan produktivitas pertanian, khususnya ketika musim kemarau berlangsung.
Tambahan pasokan air tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan luas tanam padi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) sekaligus Plh Kepala BBWS Bengawan Solo, Rizhali Triutomi Sahan, mengatakan pengerukan sedimentasi di Mojolaban merupakan bagian dari Gerakan Irigasi Bersih yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung kebutuhan air sektor pertanian.
Menurut Rizhali, penumpukan sedimentasi di dasar saluran dapat mengurangi kapasitas saluran dalam menampung dan mengalirkan air.
Karena itu, pembersihan saluran irigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada jaringan yang telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
“Gerakan Irigasi Bersih merupakan salah satu upaya untuk menjaga jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik. Kolaborasi dengan petani dan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya,” kata Rizhali.
Ia berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di sejumlah wilayah lain yang mengalami persoalan sedimentasi pada jaringan irigasi.
Pengerukan di Mojolaban sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, dan BBWS Bengawan Solo dalam menjaga infrastruktur pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sukoharjo.
Dengan jaringan irigasi yang terpelihara dan distribusi air yang lebih optimal, kebutuhan pengairan lahan pertanian diharapkan dapat terpenuhi, terutama saat memasuki musim kemarau. (Ang)
Plt Bupati Sukoharjo Bertemu Aktivis, Tampung Aspirasi Soal GP3D Graha Wijaya
SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menampung aspirasi sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Aliansi Aktivis Sukoharjo (FAAS) terkait upaya mengoptimalkan pemanfaatan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) Graha Wijaya di kawasan Simpang Lima atau Proliman Sukoharjo.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemkab Sukoharjo dan FAAS yang berlangsung selama sekitar satu jam pada Selasa (18/8/2026). Selain membahas optimalisasi GP3D, pertemuan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai persoalan pembangunan daerah.
Gedung yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp22 miliar tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Sejak diresmikan pada 2015, aktivitas di GP3D Graha Wijaya dinilai masih minim sehingga belum mampu menarik kunjungan masyarakat secara optimal.
Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyerap masukan, kritik, dan gagasan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi pembangunan.
“Kami berdiskusi dengan para aktivis untuk menyerap masukan dan saran. Istilahnya belanja masalah,” ujar Sapto, Rabu (19/8/2026).
Menurut Sapto, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan diperlukan untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi program yang telah berjalan maupun menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
Terkait GP3D Graha Wijaya, Sapto mengaku menampung gagasan FAAS mengenai upaya meramaikan kembali gedung yang berada di kawasan strategis tersebut.
Pemkab Sukoharjo akan melihat berbagai kemungkinan pemanfaatan gedung agar keberadaannya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Selain menjalankan fungsi sebagai ruang promosi potensi daerah, GP3D dinilai berpeluang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, mulai dari ruang diskusi, pusat kegiatan kreatif, ruang interaksi masyarakat, hingga promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Optimalisasi tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
Dengan kegiatan yang berlangsung secara rutin, GP3D Graha Wijaya diharapkan tidak hanya menjadi bangunan di kawasan Proliman, tetapi juga berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
FAAS Usulkan Jagongan Proliman dan Kegiatan UMKM
Koordinator FAAS, Dableg Siswo Sunarto, mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah gagasan kepada Pemkab Sukoharjo karena menilai GP3D Graha Wijaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang publik sekaligus pusat kegiatan masyarakat.
Menurutnya, gedung yang diresmikan pada 2015 tersebut perlu dioptimalkan agar fungsi dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Gedung ini diresmikan pada 2015. Jadi sudah satu dekade. Kondisi gedung ini terkesan sepi dan mangkrak. Kami berupaya menghidupkan dan meramaikan kembali gedung ini dengan menggelar ruang diskusi interaktif bertajuk Jagongan Proliman. Acara ini digelar setiap bulan dengan tema yang berbeda-beda,” kata Dableg. 
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo menemui sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Aliansi Aktivis Sukoharjo (FAAS) untuk membahas menghidupkan kembali Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) Graha Wijaya di kawasan Simpang Lima atau Proliman Sukoharjo pada Selasa (18/8/2026).
[/caption] Ia menjelaskan, Jagongan Proliman menjadi salah satu inisiatif FAAS untuk menghidupkan kembali aktivitas di kawasan GP3D. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, serta masukan terkait pembangunan Kabupaten Sukoharjo.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Jumlahnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan orang dalam pelaksanaan kegiatan tertentu.
Berbagai persoalan daerah menjadi bahan pembahasan dalam forum tersebut. Gagasan yang muncul diharapkan dapat memperkaya perspektif masyarakat sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Dableg menilai pemanfaatan GP3D dapat dikembangkan lebih luas dengan menggabungkan kegiatan diskusi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap event atau acara di GP3D Sukoharjo semakin banyak. Sehingga tidak hanya meramaikan gedung, melainkan turut menggerakkan sektor UMKM lokal,” paparnya.
Salah satu bentuk keterlibatan pelaku UMKM yang diusulkan yakni menghadirkan pedagang kuliner dalam kegiatan di GP3D. Dengan demikian, masyarakat yang mengikuti diskusi dapat menikmati makanan dan minuman yang dijual pelaku usaha lokal.
Menurut FAAS, konsep tersebut berpotensi memberikan manfaat ganda. Selain meningkatkan aktivitas dan kunjungan masyarakat ke GP3D, kegiatan tersebut juga dapat membuka ruang promosi bagi produk UMKM lokal.
FAAS berharap Pemkab Sukoharjo dapat memberikan ruang lebih luas bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di GP3D Graha Wijaya. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, gedung tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga Sukoharjo. (*)
