21.8 C
Sukoharjo
Thursday, July 25, 2024

Pemkab Sukoharjo “Kick Off” Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo lakukan “kick off meeting” penyusunan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045. Kegiatan dilakukan di Hotel Tosan Solo Baru, Kecamatan Grogol dan dibuka Bupati Etik Suryani.

Mengawali sambutan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Baperida Kabupaten Sukoharjo beserta panitia dan semua pihak atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD merupakan perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang akan merupakan pondasi umum untuk perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang akan disusun Kepala Daerah terpilih untuk perencanaan lima tahun kepemimpinannya.

“Kita patut bersyukur bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebelumya telah memberikan pondasi yang cukup kuat untuk perencanaan jangka panjang yang akan kita susun bersama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, data tahun 2022 yang dirilis BPS, menunjukan data angka pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,61%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,94% lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional bahkan terbaik (nomor 1) se-Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten dan masuk kategori 10 (sepuluh) Kabupaten terbaik tingkat Nasional.

Selain itu, juga Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,47% terendah ketiga di Jawa Tengah, dan Angka Kemiskinan sebesar 7,61% dan Kemiskinan Ekstrem sebesar 0,36%, merupakan terendah kedua di Provinsi Jawa Tengah.

“Meskipun demikian, kita tidak boleh terlena dengan capaian tersebut. Persoalan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem menjadi persoalan yang harus segera kita selesaikan,” pesan Bupati.

Disisi lain, lanjut Bupati, persoalan stunting, perlu mendapatkan perhatian lebih. Konvergensi dan sinergitas dalam penanganannya harus dijalankan dengan baik, agar target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 bisa kita wujudkan.

“Untuk itu, saya berharap adanya kerjasama yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses penyusunan RPJPD ini,” pungkas Bupati. (*)

Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img
spot_img

Berita Terbaru