SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pyerahan dilaksanakan di Auditorium Wijaya Utama Lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Kamis (9/1/2025).

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, seperti diketahui bersama, bahwa DPA merupakan dokumen yang memuat Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah (APBD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. APBD memiliki beberapa fungsi, yaitu Fungsi Otorisasi, Fungsi Perencanaan Fungsi Pengawasan, Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi serta Fungsi Stabilisasi.

Dalam pelaksanaan salah satu fungsinya, yakni fungsi otorisasi, APBD menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan pada tahun berkenaan. Terkait hal tersebut, sebagai tindak lanjut penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengawali kegiatan Tahun 2025, hari ini akan dilakukan penyerahan DPA SKPD Tahun Anggaran 2025.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah agar kegiatan yang dibiayai dari APBD segera dapat dilaksanakan dan percepatan kegiatan Tahun Anggaran 2025, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” ujar Bupati.

Disamping itu, lanjutnya, penyerahan DPA juga sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka mewujudkan kesatuan langkah dalam melaksanakan system keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran serta tanpa ekses.

Selanjutnya Bupati menyampaikan beberapa Kegiatan Prioritas di Tahun 2025 yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pengelola keuangan diantaranya adalah, peningkatan Jalan Gentan – Bekonang (DPUPR), Peningkatan Jalan Tanjunganom – Daleman (DPUPR), Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan), Pelebaran Jalan Wirun (DPUPR), Rehabilitasi Jalan Baki – Pajang (DPUPR), Peningkatan Jalan Dalangan – Majasto (DPUPR), Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Ir. Soekarno, Kec. Grogol (DPUPR), Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan (DPUPR), Peningkatan Jalan Tawangsari – Bulu (DPUPR), Peningkatan Jalan Waru – Purbayan (DPUPR), Rehabilitasi Jembatan Krajan (Ngaglik – Sonorejo) DPUPR.

“Kegiatan-kegiatan pengadaan di luar proyek strategis agar juga segera dilaksanakan dan perangkat daerah teliti dan hati-hati dalam menyusun kontrak kerja dengan pihak ketiga,” pesan Bupati.

Bupati juga menyampaikan, perangkat daerah dalam pelaksanaan realisasi anggaran harus berpedoman pada anggaran yang sudah tersedia. Juga, proses pencairan bantuan-bantuan baik bantuan keuangan, hibah, atau bantuan sosial jangan menunggu akhir tahun; dan Keenam, Proses pelaksanaan anggaran spesific grand agar menyesuaikan dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku.

“Kepala OPD agar memahami bahwa seluruh program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Sukoharjo dan dalam pelaksanaan kegiatan agar berpedoman pada aturan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya,” tambahnya. (*)

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2024. Acara dilaksanakan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Selasa (17/12/2024). Acara dihadiri Bupati Etik Suryani, pejabat Forkopimda dan juga penyandang disabilitas.

“Kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menyakini, bahwa penyandang disabilitas adalah salah satu potensi kekuatan dan tentunya mengisyaratkan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama melakukan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas,” ujar Bupati.

Bupati juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ruang, sehingga saudara-saudara penyandang disabilitas mampu berperan secara aktif, dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Sebagai pemerintah daerah, lanjut Bupati, Kabupaten Sukoharjo berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. “Saya menyadari bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dalam hal aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, maupun kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Namun demikian, Bupati percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi setiap individu tanpa terkecuali.

Menuutnya, Peringatan HDI tersebut adalah bukti bahwa semua punya tanggung jawab untuk membangun dunia yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, bupati mengajak untuk saling mendukung, memberikan kesempatan, dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

“Saya juga mendorong semua pihak untuk terus berinovasi dalam menciptakan aksesibilitas yang lebih baik, baik di ruang publik maupun dalam berbagai aspek kehidupan lainnya,” kata Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan 16 alat bantu yaitu 14 kursi roda dan 2 kaki palsu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. (*)

SUKOHARJO – Menjelang akhir tahun 2024, Pemkab Sukoharjo kembali meraih penghargaan. Kali ini penghargaan berasal dari Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah.

Penghargaan diterima oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Semarang. Kepala Diskominfo Sukoharjo Suyamto menjelaskan, Kabupaten Sukoharjo meraih peringkat pertama dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

“Kabupaten Sukoharjo meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik dalam kategori “Informatif” dengan nilai 99,38,” jelas Suyamto.

Sebelum ditetapkan sebagai pemenang atau peringkat pertama, sebelumnya sudah dilakukan penilaian dari tim yang berisikan PWI, akademisi (FH Undip) dan KIP Jawa Tengah. Dalam penilaian tersebut meliputi kriteria website, medsos dan layanan PPID.

Setelah lolos dari penilaian pertama, Kabupaten Sukoharjo masuk dalam nominasi berikutnya yakni tahap visitasi dari KIP dan melakukan uji publik.

“Setelah proses atau tahap ini barulah dari TIM mengumumkan bahwa Kabupaten Sukoharjo mendapat nilai tertinggi. Dimana nilainya adalah 99,38 berada di atas Kota Semarang yang nilainya 99,34,” ujar Suyamto.

Penghargaan tersebut menurut Suyamto menunjukkan dari sisi pemerintahan, terutama dalam hal keterbukaan informasi publik, Kabupaten Sukoharjo sudah memenuhinya. Dimana, kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang ada sudah terlayani dengan baik.

“Dengan kata lain, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kami dalam hal ini Pemkab Sukoharjo sudah bisa melayani. Mudah-mudahan ke depan ini akan terus menambah motivasi bagi kami untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tambah Suyamto. (*)

SUKOHARJO – Inovasi di bidang pelayanan publik mengantarkan Kabupaten Sukoharjo meraih penghargaan Innovative Goverment Award (IGA) 2024. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Surabaya, Kamis (5/12/2024).

Untuk Kabupaten Sukoharjo, dalam IGA 2024 ini meraih penghargaan sebagai “Kabupaten Sangat Inovatif”. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Etik Suryani.

Terkait penghargaan tersebut, Bupati mengucap syukur alhamdullih. Menurutnya, berkat inovasi pelayanan publik yang terus dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo dan jajaran berhasil meraih penghargaan IGA 2024.

“Penghargaan yang diterima Sukoharjo dalam IGA 2024 adalah sebagai Kabupaten Sangat Inovatif di bidang pelayanan publik,” ujar Bupati.

“Alhamdullilah karena penghargaan ini merupakan pertama kali diterima Sukoharjo,” sambungnya.

Bupati juga mengatakan, penghargaan tersebut akan dijadikan motivasi atau suport bagi Pemkab Sukoharjo agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

“Kami juga mendorong kepada OPD terus melakukan ivovasi khususnya dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo sehingga pelayanan semakin baik lagi,” kata Bupati. (*)