SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan santunan kematian untuk warga miskin (gakin) yang meninggal. Penyerahan santunan diberikan kepada 3.3013 ahli waris dari 12 kecamatan yang dipusatkan di Graha PGRI, Kamis (19/9/2024).

Bupati mengatakan, santunan kematian diserahkan secara utuh Rp3 juta tanpa potongan. Menurutnya, bantuan sosial uang duka atau santunan kematian merupakan wujud kepedulian Pemkab Sukoharjo terhadap warga miskin meninggal dimana gakin tersebut masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS).

“Saya berharap santunan ini dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa meringankan beban ahli waris,” ujarnya.

“Santunan kematian ini merupakan program warisan Bupati Sukoharjo sebelumnya, Pak Wardoyo Wijaya. Karena merupakan program bagus, maka dilanjutkan hingga saat ini,” sambungnya.

Bupati melanjutkan, santunan uang duka tidak bisa cair sekaligus ketika gakin meninggal dunia. Pasalnya, pengajuan anggaran santunan harus “by name by address” sehingga harus diajukan dalam APBD terlebih dahulu.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Suparmin, menyampaikan, uang duka yang cair merupakan periode kematian bulan November-Desember 2023 dan bulan Januari-Mei 2024. Pencairan dilakukan dipusatkan di satu lokasi, yakni Graha PGRI dan dibagi dalam dua sesi dimana satu sesi untuk enam kecamatan.

Sesuai data Dinas Sosial (Dinsos), penerima dari Kecamatan Bendosari 193 penerima, Gatak 202 penerima, Kartasura 240 penerima, Sukoharjo 265 penerima, Mojolaban 294 penerima, Grogol 319 penerima, Baki 189 penerima, Bulu 210 penerima, Nguter 236 penerima, Weru 261 penerima, Tawangsari 276 penerima, Polokarto 328 penerima.

“Total ahli waris yang menerima santunan sebanyak 3.013 dimana tiap ahli waris menerima Rp3 juta, sama seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga total nominal santunan sebesar Rp9,039 miliar,” ujarnya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan bantuan Program Keberlanjutan Penuntasan Kemiskinan (PKPK) dari Bank Jateng Cabang Sukoharjo. Acara penyerahan bantuan dilakukan di Auditorium Gedung Menara Wijaya, Jumat (13/9/2024).

Bupati menyampaikan, visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Makmur. Salah satu ukuran yang kemudian dipakai untuk melihat seberapa jauh tingkat kemakmuran/kesejahteraannya, adalah dari angka kemiskinannya.

Data BPS tahun 2023 menunjukkan, angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo sebesar 7,58% terendah ke sembilan se Provinsi Jawa Tengah, Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,72% di tahun 2023 dan rilis terbaru BPS di tahun 2024 sebesar 0,42%.

“Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan dalam rangka mewujudkan target yang ditetapkan Presiden, yakni 0% pada tahun 2024,” ujar Bupati.

Menurutnya, salah satu tantangan besar yang dihadapi daerah saat ini adalah semakin terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dan deskresi dalam pelaksanannya. Selaras dengan hal tersebut, pemberian bantuan pada hari ini merupakan bentuk kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dari Bank Jateng dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Non APBD.

Total bantuan Program Percepatan Penanganan Kemiskinan dari Bank Jateng yang diserahkan adalah senilai Rp2.622.000.000 dengan prioritas pengadaan sumur dalam air bersih dan kelengkapannya di wilayah Desa Kamal Kecamatan Bulu Rp150 juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kemudian, pembangunan sumur dalam air bersih, perpipaan dan sambungan rumah di wilayah Desa Ngreco Kecamatan Weru sebesar Rp414.436.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pembangunan sumur dalam air bersih di wilayah Desa Kunden Kecamatan Bulu sebesar Rp150.000.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bantuan irigasi perpompaan (sumur dalam pertanian) kepada Kelompok Tani Maju Makmur Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari sebesar Rp120.000.000 pada Dinas Pertanian dan Perikanan.

Juga, bantuan irigasi perpompaan pengairan (sumur dalam pertanian) kepada Kelompok Tani Nuju Makmur Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari sebesar Rp120.000.000 pada Dinas Pertanian dan Perikanan, pembangunan sumur dalam pertanian kepada Gapoktan Gotong Royong Desa Pundungrejo Kecamatan Tawangsari sebesar Rp242.564.000 pada Dinas Pertanian dan Perikanan, dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 95 penerima masing-masing Rp15.000.000 dengan total Rp1.425.000.000 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Bank Jateng atas Penyerahan Bantuan Program Keberlanjutan Penuntasan Kemiskinan ini,” ujar Bupati.

Bupati juga mengataan, dengan adanya dukungan dari Bank Jateng tersebut dapat mempercepat pencapaian target-target program penuntasan kemiskinan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan sektor perbankan harus terus ditingkatkan, karena sinergi inilah yang akan mempermudah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan sosial dan ekonomi di masa yang akan datang. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan penghargaan kepada perusahaan pemenang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP Awards) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. Acara digelar di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10, Kamis (12/9/2024).

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, salah satu tantangan besar yang dihadapi daerah saat ini adalah semakin terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dan diskresi dalam pelaksanaannya. Disisi lain, ada potensi besar di daerah yang bisa digali lebih optimal, yakni dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

“Berbagai langkah pembenahan yang kita lakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaannya, telah menunjukkan trend/kecenderungan positif yang menggembirakan, hal tersebut bisa dilihat dari tiga hal, yakni kepesertaannya, kontribusi pendanaannya, dan program TJSLP yang dijalankannya,” ujar Bupati.

Menurutnya, dari sisi kepesertaannya, ditandai dengan meningkatnya kepesertaan perusahaan dalam pelaporan TJSLP, tahun 2022 sebanyak 23 perusahaan meningkat menjadi 45 perusahaan di tahun 2023. Dari sisi kontribusinya, tahun 2022 sebesar 13,2 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp13,4 miliar. Sedangkan dari sisi program yang dijalankan, ditandai dengan semakin meningkatnya kolaborasi aktif program TJSLP perusahaan dengan program Pemerintah Daerah.

Melalui forum tersebut, Bupati mengajak kepada seluruh pelaku dunia usaha di Kabupaten Sukoharjo, untuk terus bersama-sama dan bekerja sama, mensejahterakan masyarakat Sukoharjo melalui serangkaian program TJSLP yang lebih kolaboratif untuk mewujudkan Sukoharjo yang luar biasa.

“Kita punya potensi dan kemampuan yang besar, tantangannya tinggal pada kemauan saja untuk mewujudkannya. “Kalau kita mau, kita pasti bisa”. Jadikan Program TJSLP yang dilaksanakan sebagai bagian dari “Pager mangkok” di tengah tengah masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga mengatakan, perusahaan-perusahaan yang mendapat penghargaan telah menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan bagian integral dari bisnis yang berkelanjutan. Melalui berbagai program dan inisiatif, mereka telah turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menciptakan hubungan harmonis antara dunia usaha dan masyarakat.

“Melalui kerjasama yang baik antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi Kabupaten Sukoharjo,” tambah Bupati.

Berikut ini daftar perusahaan yang memperoleh TJSLP Award Sukoharjo 2024:

A. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
1. YPPP Veteran
2. PT Dan Liris
3. PT BPR Bank Sukoharjo

B. Bidang Kesehatan
1. PT Konimex
2. Bank Jateng
3. RS Dr Oen Solo Baru

C. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata
1. Bank Jateng
2. PT BPR Bank Sukoharjo
3. Mitra Swalayan

D. Bidang Sosial dan Keagamaan
1. PT Sritex
2. Bank BRI Sukoharjo
3. RS Indriati

E. Bidang Koperasi, UKM, dan Perdagangan
1. PT Arah Environmental
2. PT BPR Bank Sukoharjo

F. Bidang Lingkungan Hidup
1. Fave Hotel Solo Baru
2. PT BPR Bank Sukoharjo
3. PT Delta Merlin Dunia Tekstile

G. Bidang Pertanian dan Perikanan
1. Bank Jateng

H. Bidang Infrastruktur
1. Bank Jateng
2. PT PLN UPT Sukoharjo
3. PT Dan Liris. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Inovasi Pendapatan daerah 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Rabu(11/9/2024) malam. Dalam kesempatan itu, Bupati memaparkan sejumlah potensi yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo.

“Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam pengelolaan dan pembangunan daerah. Seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, penting bagi kita untuk terus berinovasi dalam strategi dan pendekatan kita dalam peningkatan pendapatan daerah,” ungkap Bupati.

Bupati mengaku secara pribadi terus mendorong perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sukoharjo untuk terus melakukan inovasi agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Terkait acara tersebut, Bupati menilai merupakan wujud dari inovasi dan kolaborasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

“Rakornas ini adalah momentum yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan strategi terbaik dalam hal peningkatan pendapatan daerah. Acara ini juga merupakan kesempatan emas untuk memperkuat jaringan kerja antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai daerah di Indonesia,” katanya.

Menurut Bupati, acara tersebut sangat strategis sehingga diharapkan dapat menciptakan kesamaan persepsi dan menghimpun saran/ masukan bersama dari Pemerintah Kabupaten/ Kota guna merumuskan kebijakan dan langkah lebih lanjut dalam rangka meningkatkan Pemahaman terkait Inovasi Pendapatan Daerah.

Bupati juga mengatakan, Kabupaten Sukoharjo banyak memiliki potensi yang dimiliki seperti industri Gamelan di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban, industri Gitar di Desa Ngrombo Kecamatan Baki, industri Meubel Rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak, industri Tekstil terbesar PT. Sritex di Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo, Batik Tradisional di Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban, tenun Lurik ATBM di Desa Sadakan Kecamatan Weru, Sarung Goyor ATBM di Desa Pojok Kecamatan Tawangsari, industri Meubel Kayu di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo.

Selain itu, juga industri Kerajinan Kulit (Wayang, Tatah Sungging, Kaligrafi) di Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo, industri Jamu Tradisional di Kecamatan Nguter, serta wisata kuliner seperti Nasi Liwet, Tengkleng, dan Ayam Goreng Sambal Blondo.

Sedangkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penyelarasan program-program daerah.

Upaya ini merupakan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.

Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan. “Melalui forum ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini, karena selain sebagai ajang silaturahmi, juga dalam rangka penyamaan persepsi diantara pejabat Pemerintah Daerah terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yakni upaya menciptakan sinergi pusat dan daerah, yang diperkuat melalui penguatan local taxing power dengan tetap menjaga kemudahan berinvestasi di daerah,” jelas Maurits.

Lebih lanjut Maurits menegaskan pentingnya kegiatan ini guna menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah (PDRD).

“Rapat Koordinasi yang kita laksanakan pada hari ini pada dasarnya bertujuan yaitu untuk tukar pendapat dan berdiskusi mencarikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi terkait dengan pendapatan daerah terutama dalam rangka Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah,” tegas Maurits.

Maurits menyampaikan isu-isu strategis yang wajib menjadi atensi Pemda dan harus segera diimplementasikan untuk mengoptimalkan PAD dalam rangka optimalisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Opsen PKB serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan opsen BBNKB.

“Adapun isu-isu strategis tersebut, pertama, Pemerintah Daerah provinsi wajib bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten /kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB. Dimana penerapan opsen ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dalam APBD. Kedua, Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT). Ketiga, implementasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB wajib dilaksanakan mulai 5 Januari 2025 (sesuai ketentuan peralihan UU HKPD) baik Pusat maupun Daerah harus bersinergi,” kata Maurits. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menghadiri acara Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan dilaksamakan di Graha PGRI, Rabu (11/9/2024).

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, sesuai amanat Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) membantu Kepala Daerah dalam mengemban tanggung jawab tersebut.

“Dengan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP dan semakin berkembangnya dinamika/aktifitas masyarakat, maka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu adanya peran aktif/partisipasi masyarakat,” ungkap Bupati.

Menurut Bupati, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satlinmas memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Kinerja kedua satuan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup dan rasa aman masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar, penting bagi kita untuk selalu berkomitmen dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada.

“Dengan dilakukan Pembinaan Anggota Satlinmas Se Kabupaten Sukoharjo ini, diharapkan saudara dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, juga penegakan peraturan daerah melalui teknis deteksi dini dan lapor cepat secara berjenjang dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada, yang pada akhirnya akan dapat membantu mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Bupati juga mengatakan, di tahun politik, Satpol PP dan Satlinas sangat strategis untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Untuk itu, Bupati menekankan untuk memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

1. Sebagai tangan panjang pemerintah, bisa menyampaikan dan memberi penjelasan kepada masyarakat tentang hal – hal negatif dan atau berita bohong atau hoax;

2. Harus bisa melakukan deteksi dini dan cegah dini permasalahan yang ada di wilayah;

3. Anggota Satlinmas harus bisa menyampaikan informasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai baik dari pusat maupun daerah; dan

4. Anggota Satlinmas senantiasa tegak lurus mensukseskan dan melaksanakan program Bupati Sukoharjo.

“Saya yakin dengan pelatihan ini, SDM Satpol PP Satlinmas Sukoharjo akan semakin siap dan terampil dalam menjalankan tugas,” tambah Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menghadiri acara “Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Menara Wijaya Lantai1, Rabu (11/9/2024).

Bupati mengatakan, program Bangga Kencana dan upaya Percepatan Penurunan Stunting merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, dan kesehatan yang baik adalah fondasi bagi perkembangan masyarakat yang sejahtera dan produktif.

Menurutnya, stunting merupakan masalah serius yang harus kita tangani secara komprehensif. Dampaknya tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan kognitif dan produktivitas mereka di masa depan. Oleh karena itu, upaya dalam menurunkan angka stunting harus dilakukan dengan serius dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Saya mengingatkan kembali tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, menjadi tanggung jawab kita bersama adalah memastikan potensi bonus demografi ini bisa terkelola dengan baik,” kata Bupati.

Bupati melanjutkan, guna menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini haruslah responsive dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Harapannya, program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur dan sejahtera.

“Stunting seharusnya dapat dicegah sejak awal di tingkat keluarga dengan memastikan pemenuhan gizi bagi setiap anggota rumah tangga, ASI eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan, akses sanitasi dan air minum yang aman, perilaku hidup sehat dan pemantauan tumbuh kembang anak-anak secara berkala,” lanjutnya.

Bupati juga mengatakan, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat atau miniatur dari masyarakat dan dari bangsa. Artinya kalau keluarga itu baik, maka bangsa ini baik. Kalau keluarga itu tidak baik, maka bangsa ini tidak baik. Dan jika keluarga itu sukses, maka bangsa ini sukses. Oleh karena itu, keluarga merupakan unit terkecil dari bangsa yang menentukan bangsa itu baik atau tidak baik, sukses atau tidak sukses. Oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana membangun keluarga yang berkualitas, keluarga bahagia, yang sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menekankan beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yakni percepatan penurunan stunting:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan: Kita harus memastikan bahwa setiap ibu hamil dan anak-anak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan berkualitas. Program pemeriksaan rutin, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan harus terus ditingkatkan.

2. Pendidikan dan Penyuluhan: Edukasi kepada masyarakat mengenai pola makan sehat, gizi seimbang, dan pentingnya perawatan kesehatan sangat penting. Kita harus menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, dalam upaya ini.

3. Koordinasi dan Sinergi Antar-Sektor: Penurunan stunting memerlukan kerjasama antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. Koordinasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan mempercepat pencapaian target kita.

4. Pemantauan dan Evaluasi: Implementasi program harus disertai dengan pemantauan dan evaluasi yang ketat. Data yang akurat dan analisis yang mendalam akan membantu kita dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, saya yakin kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan perubahan positif bagi generasi mendatang,” pungkas Bupati. (*)