SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM menyampaikan nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 ke DPRD, Rabu (2/5/2021). Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung pada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan, rancangan perda tersebyt memuat laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Lapora Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
“Rancangan Perda ini telah dikirim pada BPK dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” terang Bupati.
Bupati juga menyampaikan, jika tahun 2020 terjadi pandemi virus corona. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah merevisi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 melalui refocusing dan realokasi belanja non prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak pandemi corona. Berdasarkan hal itu, untuk realisasi APBD Tahun 2020 Sukoharjo sebagai berikut:
Pendapatan
Pendapatan Daerah dianggarkan Rp1.947.664.572.000 realisasinya mencapai Rp2.040.394.761.328 atau 104,76%. Berasal dari Pendapatan Asli Daerah dianggarkan Rp342.723.550.000 dengan realisasi Rp469.540.567.890 atau 137,00% yang berasal dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp235.186.691.560, Retribusi Daerah sebesar Rp16.773.376.084, dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp33.757.900.228, serta dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp183.822.600.018.
Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.182.032.735.000 dengan realisasi Rp1.163.627.289.398 atau 98,44%, berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp39.941.956.429, Dana Alokasi Umum Rp859.146.406.000, dan Dana Alokasi Khusus Rp264.538.926.969. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp422.908.287.000 dengan realisasi Rp407.226.904.040 atau 96,29% yang berasal dari Pendapatan Hibah Rp74.920.940.000, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya, Rp133.988.064.440, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Rp52.189.671.000, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp1.154.709.000, serta Pendapatan Lainnya, Rp144.973.519.600.
Belanja
Belanja Daerah dianggarkan Rp2.390.898.929.000 realisasinya mencapai Rp2.073.080.966.909 atau 86,71% yang berasal dari Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp1.487.096.638.000 dengan realisasi Rp1.291.573.143.187,00 atau 86,85% yang berasal dari Belanja Pegawai, Rp785.779.961.058, Belanja Hibah, Rp71.383.208.000, Belanja Bantuan Sosial, Rp24.923.500.000, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Rp23.123.358.000, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa/ Partai Politik sebesar Rp322.148.277.600, dan Belanja Tidak Terduga, Rp64.214.838.529
Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp903.802.291.000 dengan realisasi Rp781.507.823.722 atau 86,47%, berasal dari Belanja Pegawai, Rp52.768.795.697, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp490.000.647.249, dan Belanja Modal, Rp238.738.380.776.
Pembiayaan
Pada sisi Pembiayaan Netto dianggarkan Rp443.234.357.000 realisasinya mencapai Rp391.139.804.775 atau 88,25% yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan dianggarkan Rp470.458.357.000 dengan realisasi Rp420.458.357.396 atau 89,37%, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp420.458.357.396 dan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan Rp27.224.000.000,00 dengan realisasi Rp29.318.552.621 atau 107,69%, berasal dari Pembentukan dana Cadangan yang merupakan jasa giro dari dana cadangan sebelumnya sebesar Rp2.094.552.621 dan Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp27.224.000.000.
Dari penjelasan di atas, diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan sebesar Rp358.453.599.194. Jumlah tersebut akan ditetapkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2020. (*)
