26.2 C
Sukoharjo
Tuesday, July 16, 2024

Pemkab Sukoharjo Teken Nota Kesepakatan dengan Pengadilan Agama tentang Percepatan Layanan Hukum

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo. Kesepakatan bersama tersebut tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan Bupati Etik Suryani di Lobi Kantor Bupati, Kamis (15/9/2022).

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terealisasinya kerjasama ini,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, kerjasama tersebut tidak hanya penting sebagai sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara kedua pihak, namun juga bermanfaat dalam memberikan percepatan layanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Hal itu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 (satu) Nota Kesepakatan, bahwa yang maksud Nota Kesepakatan tersebut adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan ditandatanganinya Nota Kesepakatan adalah untuk menjalin sinergi para pihak dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas hadirnya Aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) di wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang telah tertuang dalam Nota Kesepakatan ini,” kata Bupati.

Aplikasi tersebut berupa sharing data dengan beberapa Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo, yang bertujuan untuk mensinergikan layanan hukum dan masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan Good Governance dalam memberikan percepatan layanan keadilan bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan MoU antara Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Polres Sukoharjo, Kantor Kementrian Agama, Kantor ATR/BPN dan PT Pos Kabupaten Sukoharjo tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.

Program kerjasama tersebut dilaksanakan dalam rangka merealisasikan Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. (*)

Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img
spot_img

Berita Terbaru