SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, meninjau tiga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (13/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan menjelang rencana peluncuran operasional KDMP secara serentak pada 15 Oktober 2026 mendatang.
Tiga lokasi yang menjadi sasaran peninjauan yakni KDMP Purbayan, KDMP Kadilangu, dan KDMP Menuran. Ketiganya berada di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. 
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat secara langsung kondisi bangunan koperasi, kesiapan fasilitas, hingga ketersediaan barang kebutuhan pokok yang akan dipasarkan kepada masyarakat.
Sejumlah kebutuhan rumah tangga telah tersedia di dalam gedung KDMP. Barang-barang tersebut di antaranya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng berbagai merek, mi instan, sabun cuci pakaian, serta sejumlah produk kebutuhan sehari-hari lainnya.
Ketersediaan barang tersebut menjadi salah satu bagian yang diperhatikan menjelang koperasi mulai beroperasi untuk melayani masyarakat di tingkat desa.
Peninjauan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melihat kesiapan KDMP dalam menjalankan fungsi pelayanan ekonomi bagi masyarakat.
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus mendukung kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.
Dengan adanya koperasi di setiap desa, masyarakat diharapkan memiliki alternatif tempat berbelanja yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
Selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, KDMP juga dirancang untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat melalui akses layanan keuangan dan pembiayaan. 
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah berencana meluncurkan operasional KDMP secara serentak pada 15 Oktober 2026.
Ia menyebutkan, sekitar 27.000 koperasi telah terbangun dan pemerintah menargetkan jumlahnya mencapai 35.000 hingga akhir 2026.
Pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia untuk mengelola koperasi. Menurut Zulkifli, lebih dari 9.000 manajer telah dikirim dan ditempatkan secara bertahap guna mendukung kesiapan operasional KDMP.
Zulkifli menegaskan, koperasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, baik dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun mendukung aktivitas usaha.
Karena itu, pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah ikut melakukan pengecekan terhadap kesiapan koperasi di wilayah masing-masing.
Melalui peninjauan di Sukoharjo tersebut, kesiapan sarana dan ketersediaan barang menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sebelum koperasi beroperasi secara resmi.
Di sisi lain, keberadaan KDMP diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok tanpa harus pergi jauh ke pusat perdagangan atau kawasan perkotaan.
Dengan lokasi yang berada di lingkungan desa, koperasi diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi warga sekaligus membuka peluang pengembangan kegiatan ekonomi setempat.
Rencana peluncuran serentak pada 15 Oktober 2026 mendatang menjadi tahapan penting bagi program KDMP. Setelah mulai beroperasi, keberlanjutan pelayanan, ketersediaan stok barang, pengelolaan koperasi, serta kemampuan memenuhi kebutuhan warga akan menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Pemerintah daerah diharapkan turut melakukan pemantauan agar keberadaan koperasi dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. (Fjr)
