Plt Bupati Sukoharjo Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan, APBD 2027 Perkuat Infrastruktur

SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memastikan seluruh program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tetap berjalan di tengah proses hukum yang tengah dijalani Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Eko Sapto menyampaikan hal tersebut seusai memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo di Alun-Alun Satya Negara, Rabu (15/7/2026).
Ia mengatakan, Pemkab Sukoharjo telah menyiapkan rancangan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027. Rancangan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sukoharjo melalui nota keuangan dan kebijakan umum anggaran.
“Kita sudah mempersiapkan anggaran tahun 2027 karena nota keuangan untuk kebijakan akan disampaikan ke DPRD. Ada beberapa poin yang kami harapkan dapat menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat,” ujar Eko Sapto, Rabu (15/7/2026).
Salah satu prioritas dalam rancangan APBD 2027 adalah peningkatan pembangunan infrastruktur. Pemkab Sukoharjo mengusulkan peningkatan anggaran infrastruktur lebih dari 25 persen dibandingkan alokasi pada 2026.
Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk pembangunan 15 titik drainase, rehabilitasi 16 ruas jalan, serta peningkatan 11 ruas jalan yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur tersebut mencakup jalan penghubung antardesa maupun antarkecamatan. Pemkab juga menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.
Selain itu, terdapat sekitar 14 kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan drainase dan jaringan irigasi. Program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dasar sekaligus menunjang sektor pertanian.
“Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di sektor pendidikan, Eko Sapto memastikan sejumlah program yang selama ini telah berjalan akan tetap dilanjutkan.
Salah satu program yang tengah disiapkan adalah bantuan pembelian seragam sekolah gratis bagi peserta didik. Program tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Sukoharjo.
“Pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan usulan dari teman-teman DPRD. Salah satu yang akan kami hadirkan adalah bantuan pembelian seragam gratis. Nanti pembahasannya akan lebih rinci di DPRD,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemkab Sukoharjo berkomitmen mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini telah melampaui target pemerintah pusat.
Eko Sapto menegaskan, pemerintah daerah akan menyiapkan dukungan anggaran agar masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan biaya.
“Kita ingin memastikan target UHC tetap tercapai. Selama ini capaian kita sudah melebihi target, dan ke depan akan kita perkuat agar tidak ada masyarakat miskin yang berobat tetapi tidak mendapatkan pelayanan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran apabila masih terdapat kekurangan dalam pembiayaan layanan kesehatan masyarakat.
“Kekurangannya akan kita tutupi melalui bantuan operasional dari pemerintah,” pungkasnya. (ang)