SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak kerja kepada 2.385 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Penyerahan SK tersebut dilaksanakan di Gedung Budi Sasono Sukoharjo, Senin (2/11/2026). Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Abdul Haris Widodo, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sukoharjo Suparmin, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Eko Sapto Purnomo menyampaikan apresiasi dan kepercayaan terhadap kinerja para PPPK paruh waktu yang selama ini telah membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di masing-masing instansi.
Ia berharap, perpanjangan kontrak tersebut dapat menjadi motivasi bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut Sapto, para PPPK paruh waktu merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia juga menyampaikan adanya peluang bagi PPPK paruh waktu untuk beralih status menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 melalui kebijakan pemerintah pusat.
“Ribuan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN). Mereka berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu oleh pemerintah pusat pada 2027. Pemerintah pusat sudah memberikan kesempatan berharga, jangan disia-siakan,” ujar Sapto.
Selain itu, Sapto meminta para pegawai tetap menjaga profesionalitas dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas. Nilai tersebut meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
Menurutnya, tidak diperpanjangnya kontrak 38 pegawai tersebut disebabkan sejumlah faktor, mulai dari mencapai batas usia pensiun, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia, hingga pelanggaran disiplin.
“Jumlah PPPK paruh waktu yang menerima surat keputusan sebanyak 2.385 orang. Ini merupakan kebijakan dari Plt Bupati Sukoharjo yang memberikan kesempatan bagi ribuan PPPK paruh waktu,” kata Suparmin.
Ia berharap para pegawai yang menerima perpanjangan kontrak dapat menjalankan tugas secara profesional, meningkatkan kedisiplinan, serta menjunjung tinggi etika sebagai ASN.
Berdasarkan data BKPSDM Sukoharjo, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo per awal November 2026 tercatat sebanyak 9.575 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari 4.782 pegawai negeri sipil (PNS), 2.417 PPPK penuh waktu, dan 2.385 PPPK paruh waktu.(Ang)
