Plt Bupati Sukoharjo Dorong Seluruh Desa Terapkan Pemerintahan Antikorupsi

SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menyerahkan penghargaan kepada 23 desa penerima penghargaan Desa Anti Korupsi dalam kegiatan yang digelar Inspektorat Kabupaten Sukoharjo di Menara Wijaya, Kamis (5/11/2026).
Pemberian penghargaan tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan hasil penilaian, Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban, memperoleh nilai tertinggi yakni 99,00 dengan predikat Istimewa. Kemudian disusul Desa Pondok, Kecamatan Nguter, yang meraih nilai 98,50 dengan predikat Istimewa.
Sementara posisi ketiga ditempati Desa Plesan, Kecamatan Nguter, dengan nilai yang sama, yakni 98,50 dan predikat Istimewa.
Eko Sapto Purnomo mengatakan, penghargaan Desa Anti Korupsi tidak semestinya hanya dipandang sebagai pencapaian administratif. Lebih dari itu, indikator penilaian yang digunakan harus menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Menurutnya, komitmen antikorupsi perlu diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, bukan sebatas pemenuhan indikator untuk mendapatkan penghargaan.
“Indikator-indikator ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kami ingin hal ini menjadi perhatian bersama,” kata Sapto, Kamis (5/11/2026).

Dia menjelaskan, Pemkab Sukoharjo selama ini juga mendorong penerapan zona bebas korupsi di lingkungan perangkat daerah. Komitmen tersebut diharapkan dapat diperluas hingga pemerintahan desa agar upaya pencegahan korupsi berjalan secara menyeluruh.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperluas pembinaan dan pendampingan terhadap desa melalui Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. Jumlah desa yang menjadi sasaran program Desa Anti Korupsi diharapkan terus bertambah setiap tahun.
Sapto menyebut, Pemkab Sukoharjo memiliki target agar seluruh desa di wilayahnya dapat masuk dalam program Desa Anti Korupsi pada akhir masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Secara kewilayahan, penyelenggaraan pemerintahan terus kami perluas melalui program Desa Anti Korupsi. Setiap tahun jumlah desa binaan bertambah dengan pendampingan dari Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. Target kami pada akhir RPJMD bisa mencapai 100 persen desa menjadi Desa Anti Korupsi,” tandasnya.(Ang)