SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mendorong pengerukan sedimentasi saluran irigasi dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain yang mengalami persoalan serupa.
Hal tersebut disampaikan Eko Sapto saat meninjau langsung proses pengerukan sedimentasi saluran irigasi sekunder di wilayah Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (21/8/2026).
Pengerukan saluran irigasi tersebut dilakukan oleh para petani yang tergabung dalam Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) Ngupoyo Roso bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Dalam peninjauan tersebut, Eko Sapto didampingi Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Kepala BBWS Bengawan Solo Rizhali Triutomi Sahan serta anggota DPRD Sukoharjo asal Kecamatan Mojolaban, Dahono Marlianto.
Eko Sapto mengatakan, pengerukan sedimentasi merupakan salah satu bentuk penanganan persoalan irigasi yang dapat dilakukan melalui kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, dan BBWS Bengawan Solo.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya diperlukan di Kecamatan Mojolaban, tetapi juga dapat diterapkan di wilayah lain apabila ditemukan saluran irigasi dengan kondisi serupa.
“Kegiatan pengerukan sedimen di saluran irigasi bisa dilakukan di lokasi lain dengan kondisi serupa. Tidak hanya di wilayah Mojolaban, melainkan daerah lain di Sukoharjo,” ujar Eko Sapto.
Ia menegaskan, keberadaan jaringan irigasi yang berfungsi secara optimal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian. 
Karena itu, Eko Sapto berharap pengerukan sedimentasi tidak hanya menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek. Pemeliharaan saluran secara berkala juga perlu dilakukan untuk mencegah penumpukan sedimentasi kembali terjadi.
“Pemeliharaan secara berkala juga penting sehingga kondisi saluran tetap terjaga dan distribusi air untuk kebutuhan pertanian dapat berjalan optimal,” katanya.
Saluran Irigasi Dibersihkan Setelah 15 Tahun
Saluran irigasi sekunder di wilayah Mojolaban tersebut sebelumnya mengalami penumpukan sedimentasi berupa material tanah dalam jumlah cukup banyak.
Kondisi itu terjadi setelah saluran tidak mendapatkan pembersihan selama kurang lebih 15 tahun.
Melihat kondisi tersebut, para petani kemudian berinisiatif melakukan pembersihan secara bersama-sama dengan menggandeng BBWS Bengawan Solo dan Pemkab Sukoharjo.
Ketua GP3A Ngupoyo Roso, Tridadi, mengatakan sedimentasi yang menumpuk di dasar saluran membuat kapasitas saluran dalam mengalirkan air menjadi berkurang.
Kondisi tersebut semakin dirasakan ketika memasuki musim kemarau. Pada periode tersebut, kebutuhan air untuk mengairi lahan pertanian meningkat.
“Para petani berinisiatif melakukan pengerukan sedimentasi guna meningkatkan kelancaran distribusi air ke lahan pertanian saat musim kemarau,” kata Tridadi, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, saluran tersebut memiliki fungsi penting karena alirannya melintasi sejumlah wilayah. Jaringan irigasi itu melewati Gadingan, Plumbon, Demakan, Palur hingga wilayah yang terhubung dengan kawasan Karanganyar dan Sragen.
Pengerukan dilakukan sepanjang lebih dari satu kilometer. Pembersihan dikerjakan secara bertahap pada bagian saluran yang mengalami penumpukan sedimentasi.
Tridadi mengatakan, setelah sedimentasi diangkat, terdapat potensi tambahan pasokan air untuk lahan pertanian sekitar 91 hektare.
“Diperkirakan luas lahan pertanian bertambah sekitar 91 hektare setelah sedimen di saluran irigasi dibersihkan. Pengerukan sedimen di saluran irigasi dilakukan sejak pertengahan Juli 2026,” ujarnya.
Dengan kondisi saluran yang lebih bersih, petani berharap distribusi air menuju lahan pertanian dapat berjalan lebih lancar dan merata.
Bagi petani, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan produktivitas pertanian, khususnya ketika musim kemarau berlangsung.
Tambahan pasokan air tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan luas tanam padi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) sekaligus Plh Kepala BBWS Bengawan Solo, Rizhali Triutomi Sahan, mengatakan pengerukan sedimentasi di Mojolaban merupakan bagian dari Gerakan Irigasi Bersih yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum.
Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung kebutuhan air sektor pertanian.
Menurut Rizhali, penumpukan sedimentasi di dasar saluran dapat mengurangi kapasitas saluran dalam menampung dan mengalirkan air.
Karena itu, pembersihan saluran irigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada jaringan yang telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
“Gerakan Irigasi Bersih merupakan salah satu upaya untuk menjaga jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik. Kolaborasi dengan petani dan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya,” kata Rizhali.
Ia berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di sejumlah wilayah lain yang mengalami persoalan sedimentasi pada jaringan irigasi.
Pengerukan di Mojolaban sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, dan BBWS Bengawan Solo dalam menjaga infrastruktur pengairan untuk mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Sukoharjo.
Dengan jaringan irigasi yang terpelihara dan distribusi air yang lebih optimal, kebutuhan pengairan lahan pertanian diharapkan dapat terpenuhi, terutama saat memasuki musim kemarau. (Ang)
Plt Bupati Sukoharjo Dorong Gerakan Bersih Irigasi, Saluran 15 Tahun Tak Dibersihkan Dikeruk
Plt Bupati Sukoharjo Bertemu Aktivis, Tampung Aspirasi Soal GP3D Graha Wijaya
SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menampung aspirasi sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Aliansi Aktivis Sukoharjo (FAAS) terkait upaya mengoptimalkan pemanfaatan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) Graha Wijaya di kawasan Simpang Lima atau Proliman Sukoharjo.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemkab Sukoharjo dan FAAS yang berlangsung selama sekitar satu jam pada Selasa (18/8/2026). Selain membahas optimalisasi GP3D, pertemuan itu juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai persoalan pembangunan daerah.
Gedung yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp22 miliar tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Sejak diresmikan pada 2015, aktivitas di GP3D Graha Wijaya dinilai masih minim sehingga belum mampu menarik kunjungan masyarakat secara optimal.
Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyerap masukan, kritik, dan gagasan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi pembangunan.
“Kami berdiskusi dengan para aktivis untuk menyerap masukan dan saran. Istilahnya belanja masalah,” ujar Sapto, Rabu (19/8/2026).
Menurut Sapto, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan diperlukan untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi program yang telah berjalan maupun menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
Terkait GP3D Graha Wijaya, Sapto mengaku menampung gagasan FAAS mengenai upaya meramaikan kembali gedung yang berada di kawasan strategis tersebut.
Pemkab Sukoharjo akan melihat berbagai kemungkinan pemanfaatan gedung agar keberadaannya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Selain menjalankan fungsi sebagai ruang promosi potensi daerah, GP3D dinilai berpeluang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, mulai dari ruang diskusi, pusat kegiatan kreatif, ruang interaksi masyarakat, hingga promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Optimalisasi tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
Dengan kegiatan yang berlangsung secara rutin, GP3D Graha Wijaya diharapkan tidak hanya menjadi bangunan di kawasan Proliman, tetapi juga berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.
FAAS Usulkan Jagongan Proliman dan Kegiatan UMKM
Koordinator FAAS, Dableg Siswo Sunarto, mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah gagasan kepada Pemkab Sukoharjo karena menilai GP3D Graha Wijaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang publik sekaligus pusat kegiatan masyarakat.
Menurutnya, gedung yang diresmikan pada 2015 tersebut perlu dioptimalkan agar fungsi dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Gedung ini diresmikan pada 2015. Jadi sudah satu dekade. Kondisi gedung ini terkesan sepi dan mangkrak. Kami berupaya menghidupkan dan meramaikan kembali gedung ini dengan menggelar ruang diskusi interaktif bertajuk Jagongan Proliman. Acara ini digelar setiap bulan dengan tema yang berbeda-beda,” kata Dableg. 
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo menemui sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Aliansi Aktivis Sukoharjo (FAAS) untuk membahas menghidupkan kembali Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) Graha Wijaya di kawasan Simpang Lima atau Proliman Sukoharjo pada Selasa (18/8/2026).
[/caption] Ia menjelaskan, Jagongan Proliman menjadi salah satu inisiatif FAAS untuk menghidupkan kembali aktivitas di kawasan GP3D. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, serta masukan terkait pembangunan Kabupaten Sukoharjo.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Jumlahnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan orang dalam pelaksanaan kegiatan tertentu.
Berbagai persoalan daerah menjadi bahan pembahasan dalam forum tersebut. Gagasan yang muncul diharapkan dapat memperkaya perspektif masyarakat sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Dableg menilai pemanfaatan GP3D dapat dikembangkan lebih luas dengan menggabungkan kegiatan diskusi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap event atau acara di GP3D Sukoharjo semakin banyak. Sehingga tidak hanya meramaikan gedung, melainkan turut menggerakkan sektor UMKM lokal,” paparnya.
Salah satu bentuk keterlibatan pelaku UMKM yang diusulkan yakni menghadirkan pedagang kuliner dalam kegiatan di GP3D. Dengan demikian, masyarakat yang mengikuti diskusi dapat menikmati makanan dan minuman yang dijual pelaku usaha lokal.
Menurut FAAS, konsep tersebut berpotensi memberikan manfaat ganda. Selain meningkatkan aktivitas dan kunjungan masyarakat ke GP3D, kegiatan tersebut juga dapat membuka ruang promosi bagi produk UMKM lokal.
FAAS berharap Pemkab Sukoharjo dapat memberikan ruang lebih luas bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di GP3D Graha Wijaya. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, gedung tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga Sukoharjo. (*)
Plt Bupati Sukoharjo Beri Kado HUT ke-81 RI, Denda PBB Tunggakan 2012-2025 Dihapus
SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberikan kado bagi masyarakat dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI).
Kado tersebut berupa kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak.
Kebijakan itu disampaikan Eko Sapto Purnomo seusai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di Alun-alun Satya Negara Sukoharjo, Senin (17/8/2026).
Sapto mengatakan, penghapusan denda diberikan bagi tunggakan PBB-P2 mulai tahun 2012 hingga 2025.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang masih memiliki tunggakan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenai denda yang melekat pada tunggakan tersebut. 
“Hadiah ulang tahun untuk warga Sukoharjo dari pemerintah kabupaten akan memberikan penghapusan denda PBB, ditarik dari tahun 2012,” kata Sapto.
Menurutnya, program penghapusan denda PBB-P2 mulai diberlakukan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 RI, yakni 17 Agustus 2026.
Program tersebut berlangsung hingga akhir September 2026.
“Diberlakukan tanggal 17 ini sampai akhir September. Tanggal 17 Agustus sampai akhir September,” ujarnya.
Sapto mengajak masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Masyarakat diharapkan tidak menunda pembayaran hingga program penghapusan denda berakhir.
“Mari kita manfaatkan penghapusan denda ini, dari 2012 sampai 2025. Yang masih punya tunggakan, ayo,” ajaknya.
Sapto menjelaskan, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan pajak. Program itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
PBB-P2 yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang selanjutnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta berbagai program pembangunan di Kabupaten Sukoharjo.
Karena itu, Sapto mengajak masyarakat memanfaatkan momentum penghapusan denda tersebut sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Ia berharap pembayaran tunggakan PBB dapat menjadi bagian dari semangat gotong royong masyarakat untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sukoharjo.
“Bismillah, mudah-mudahan nanti ini menjadi bagian dari gotong royong kita untuk membangun Kabupaten Sukoharjo,” tuturnya.
Dengan adanya kebijakan penghapusan denda, masyarakat yang memiliki tunggakan PBB-P2 periode 2012 hingga 2025 memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban pembayaran yang lebih ringan.
Pemkab Sukoharjo mengimbau masyarakat segera memanfaatkan program tersebut sebelum masa penghapusan denda berakhir pada akhir September 2026.
Plt Bupati Sukoharjo Pimpin Upacara HUT ke-81 RI, Tekankan Nasionalisme hingga Gotong Royong
SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Alun-alun Satya Negara Sukoharjo, Senin (17/8/2026).
Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut berlangsung khidmat. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo turut hadir bersama jajaran aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, serta peserta upacara lainnya.
Usai memimpin upacara, Eko Sapto mengatakan peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum untuk mensyukuri kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu bangsa.
“Jadi tentu HUT ini adalah yang pertama, momen kita untuk bersyukur bahwa hari ini kita menjadi bangsa yang berbeda,” kata Sapto, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, rasa syukur atas kemerdekaan perlu diiringi dengan refleksi dan introspeksi terhadap berbagai hal yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Setiap momentum peringatan kemerdekaan, kata dia, harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi capaian sekaligus melihat berbagai kekurangan yang masih perlu diperbaiki.
“Kemudian yang kedua adalah momen untuk merefleksikan diri, apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa kekurangan yang harus kita perbaiki,” ujarnya. 
Karena itu, ia mengajak masyarakat Sukoharjo untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, serta semangat gotong royong yang selama ini telah menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Dan tentu ke depan, kesatuan-kesatuan, guyub, rukun, gotong royong yang selama ini sudah kita bangun, kita tunjukkan, kita jaga dan kita tingkatkan,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan nasionalisme sebagai landasan dalam menjalankan berbagai aktivitas, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari.
Menurut Sapto, semangat nasionalisme tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penggunaan atribut merah putih atau mengikuti upacara peringatan kemerdekaan. Nasionalisme harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk kemajuan daerah dan bangsa.
“Itu, saya kira itu bagaimana nasionalisme harus menjadi dasar kita. Hati kita harus merah putih untuk melakukan semuanya demi kebesaran dan kejayaan bangsa,” katanya.
Sapto menilai semangat persatuan dan gotong royong menjadi modal penting bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan.
Ia berharap nilai-nilai tersebut terus dipertahankan dan diperkuat agar pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilaksanakan secara bersama-sama.
Evaluasi Pawai Budaya
Selain memaknai peringatan HUT ke-81 RI, Sapto juga menyinggung pelaksanaan pawai budaya yang sebelumnya digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kabupaten Sukoharjo yang waktunya berdekatan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Karena berdekatan, Pemkab Sukoharjo menggabungkan agenda karnaval dalam bentuk pawai budaya.
“Kemarin kan berdekatan antara HUT Sukoharjo yang ke-80 dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, sehingga yang kaitannya dengan karnaval kemarin disajikan satu dalam bentuk pawai budaya kemarin,” jelasnya.
Pelaksanaan pawai budaya tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Banyak warga turut hadir dan menyaksikan rangkaian kegiatan yang menampilkan berbagai kreativitas serta budaya masyarakat.
Sapto mengatakan tingginya animo masyarakat tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi Pemkab Sukoharjo untuk mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun-tahun mendatang.
“Tahun berikutnya mungkin ada rencana? Kita kaji lebih jauh,” katanya.
Menurutnya, pawai budaya masih berpeluang kembali digelar. Namun, Pemkab Sukoharjo akan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap konsep dan pelaksanaannya. 
“Yang paling tentu menjadi evaluasi kita, cuma kelihatannya animo dari masyarakat di pawai budaya juga luar biasa,” ujarnya.
Tingginya partisipasi masyarakat, lanjut dia, menjadi modal positif untuk mengembangkan kegiatan serupa ke depan. Pawai budaya diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan keberagaman budaya sekaligus memperkuat identitas daerah.
“Bagaimana itu nanti bisa lebih merepresentasikan identitas Sukoharjo,” imbuhnya.
Peringatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Sukoharjo pun menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga melakukan refleksi terhadap pembangunan yang telah berjalan.
Semangat kemerdekaan diharapkan terus diwujudkan melalui penguatan persatuan, kerukunan, nasionalisme, serta budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat Sukoharjo. (Ang)
Plt Bupati Sukoharjo Siapkan Anggaran untuk Gaji Guru P3K Paruh Waktu Tahun 2027
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo telah menyiapkan anggaran melalui APBD 2027 untuk menjamin penghasilan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu setelah berakhirnya relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping.
Sapto mengatakan, langkah tersebut disiapkan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kekosongan pembiayaan bagi guru P3K Paruh Waktu ketika relaksasi penggunaan dana BOS pendamping berakhir pada 2026.
“Karena relaksasinya mencapai tahun 2026, maka pemerintah daerah sudah menyiapkan untuk nanti akan diberikan gaji minimal sama sebelumnya,” kata Sapto, Jumat (14/8/2026).
Kebijakan tersebut menjadi perhatian Pemkab Sukoharjo menyusul munculnya keresahan terkait penghasilan guru P3K Paruh Waktu yang dalam beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan di media sosial.
Sapto menjelaskan, saat ini masih terdapat relaksasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menggunakan dana BOS pendamping untuk pembayaran tenaga pendidik.
“Namun demikian ada Peraturan PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang mana ada relaksasi terkait dengan penggunaan dana BOS pendamping untuk penggajian, artinya dengan tahun 2026 masih diperbolehkan,” jelasnya.
Dalam ketentuan tersebut, penggunaan dana BOS pendamping untuk pembayaran guru di sekolah negeri dibatasi maksimal 20 persen.
Sementara itu, untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta, penggunaan dana tersebut dibatasi maksimal 40 persen.
Dengan adanya relaksasi tersebut, penghasilan guru P3K Paruh Waktu masih dapat dibantu melalui anggaran yang tersedia di satuan pendidikan hingga akhir 2026. 
Namun, skema tersebut tidak dapat digunakan secara permanen karena masa relaksasi hanya berlaku sampai 2026.
Karena itu, Pemkab Sukoharjo mulai menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD untuk memastikan penghasilan guru tetap terjamin pada 2027.
Sapto menyampaikan, Pemkab Sukoharjo menyiapkan gaji minimal Rp1 juta bagi guru P3K Paruh Waktu yang sebelumnya menerima penghasilan di bawah nominal tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan insentif sebesar Rp200 ribu yang bersumber dari APBD.
Dengan demikian, penghasilan minimal yang disiapkan bagi guru P3K Paruh Waktu pada 2027 mencapai Rp1,2 juta.
Rencana tersebut telah dimasukkan dalam pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan telah dibahas bersama DPRD Kabupaten Sukoharjo.
“Sehingga minimal Rp1,2 juta dan ini sudah dipasang di dalam pengajuan di Paripurna KUA yang sudah dibahas di Dewan,” ungkap Sapto.
Sementara itu, untuk guru P3K penuh waktu, Pemkab Sukoharjo menyiapkan penghasilan sebesar Rp2 juta secara flat.
Guru yang telah menerima sertifikasi juga tetap memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sapto menegaskan, perubahan skema pembiayaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Sukoharjo.
Ia juga meminta agar informasi mengenai penghasilan guru P3K Paruh Waktu disampaikan secara utuh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Menurutnya, nominal Rp175 ribu yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial merupakan insentif yang bersumber dari APBD setelah adanya potongan BPJS. Nominal tersebut bukan merupakan keseluruhan potensi penghasilan yang diterima guru P3K Paruh Waktu.
“Yang terpenting untuk kesejahteraan pendidik, untuk gaji tidak boleh lebih dari 20 persen untuk negeri, tidak lebih 40 persen untuk swasta,” tegasnya.
Pemkab Sukoharjo berharap persiapan anggaran tersebut dapat memberikan kepastian penghasilan bagi guru P3K Paruh Waktu sekaligus memastikan keberlangsungan pelayanan pendidikan setelah berakhirnya relaksasi penggunaan dana BOS pendamping pada 2026. (Ang)
Plt Bupati Sukoharjo Tegaskan Guru P3K Paruh Waktu Tak Hanya Terima Rp175 Ribu, Ada Tambahan dari BOS
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memberikan penjelasan terkait kabar mengenai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu yang disebut hanya menerima penghasilan Rp175 ribu per bulan.
Eko Sapto menegaskan, nominal Rp175 ribu tersebut bukan merupakan keseluruhan penghasilan yang diterima guru P3K Paruh Waktu.
Menurutnya, angka tersebut merupakan insentif dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemkab Sukoharjo memberikan insentif sebesar Rp200 ribu. Setelah dikurangi iuran BPJS, nominal yang diterima guru sekitar Rp175 ribu.
Namun, guru P3K Paruh Waktu masih memiliki peluang memperoleh penghasilan tambahan melalui sumber pembiayaan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
“Saya kira informasi ini harus disampaikan secara utuh. Selain Rp200 ribu insentif yang diberikan melalui APBD, masih ada peluang dari BOS pendamping karena masih diperbolehkan sampai relaksasi tahun 2026 ini,” kata Eko Sapto, Jumat (14/8/2026).
Eko Sapto menjelaskan, penggunaan dana BOS pendamping untuk membantu pembayaran tenaga pendidik memiliki batasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk sekolah negeri, penggunaan dana tersebut maksimal sebesar 20 persen. Sementara untuk sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau sekolah swasta, batas penggunaannya maksimal 40 persen.
Dengan demikian, menurut Eko Sapto, persoalan penghasilan guru P3K Paruh Waktu tidak seharusnya hanya dilihat dari nominal insentif APBD sebesar Rp200 ribu atau sekitar Rp175 ribu setelah pemotongan BPJS.
Meski demikian, Eko Sapto menegaskan penggunaan dana BOS pendamping tetap menjadi kewenangan masing-masing satuan pendidikan.
Pemerintah daerah tidak serta-merta mengambil alih kewenangan sekolah dalam menentukan penggunaan anggaran tersebut, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Persoalan penghasilan guru P3K Paruh Waktu sebelumnya mencuat setelah keluhan seorang guru viral di media sosial.
Dalam keluhan tersebut, guru mempertanyakan besaran penghasilan yang dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pemkab Sukoharjo kemudian memberikan penjelasan mengenai skema pembiayaan yang berlaku saat ini. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan skema pembiayaan untuk tahun anggaran 2027.
Eko Sapto memastikan Pemkab Sukoharjo telah memasukkan rencana pembiayaan guru P3K Paruh Waktu dalam pembahasan anggaran 2027.
Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi setelah masa relaksasi penggunaan BOS pendamping berakhir.
“Sehingga minimal Rp1,2 juta dan ini sudah dipasang di dalam pengajuan di Paripurna KUA yang sudah dibahas di Dewan,” jelasnya.
Dalam skema yang disiapkan tersebut, guru P3K Paruh Waktu yang memiliki penghasilan di bawah Rp1 juta akan mendapatkan dukungan pembiayaan dari Pemkab Sukoharjo sehingga penghasilan minimal yang dirancang mencapai Rp1 juta.
Selain itu, mereka juga akan memperoleh insentif sebesar Rp200 ribu.
Dengan demikian, total penghasilan minimal yang dirancang Pemkab Sukoharjo mencapai Rp1,2 juta.
Eko Sapto berharap penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai skema penghasilan guru P3K Paruh Waktu di Kabupaten Sukoharjo.
Menurutnya, tenaga pendidik memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, aspek kesejahteraan guru juga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
“Saya kira semua tenaga pendidik sudah mengabdikan dirinya untuk mau mendidik para putra-putri penerus bangsa kita. Ini adalah pekerjaan yang mulia,” tandasnya. (Ang)
Plt Bupati Sukoharjo Kunjungi Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik di Bendosari
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mendorong penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, dunia usaha, BUMDes, dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah plastik di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Eko saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas pengolahan sampah plastik jenis Polyethylene Terephthalate (PET) milik PT Sekawan Bersih Barokah di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kamis (13/8/2026).
Eko menilai keberadaan industri pengolahan dan daur ulang sampah dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengurangi sampah, khususnya sampah plastik yang sulit terurai.
Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat secara bersama-sama.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, kami memberikan apresiasi dan menyambut baik kehadiran PT Sekawan Bersih Barokah di Mulur. Langkah konkret ini sangat membantu pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah plastik, khususnya jenis PET,” ujar Eko.
Ia mengatakan, pengelolaan sampah melalui konsep ekonomi sirkular juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat dikumpulkan, dipilah, kemudian diolah kembali menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi.
Karena itu, Eko berharap keberadaan perusahaan tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap pengurangan sampah plastik, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat di Desa Mulur dan wilayah sekitarnya.
“Kolaborasi antara perusahaan, BUMDes, dan pemberdayaan masyarakat lokal seperti ini patut kita dukung bersama demi mewujudkan Sukoharjo yang bersih, hijau, dan mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Rombongan meninjau secara langsung proses pengolahan botol plastik PET yang dilakukan di lini produksi PT Sekawan Bersih Barokah.
Selain melihat operasional perusahaan, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk membahas potensi sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, BUMDes, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola sampah di Kabupaten Sukoharjo.
Direktur Utama PT Sekawan Bersih Barokah, Muhammad Zain, mengatakan perusahaan hadir dengan membawa misi untuk membantu pemerintah daerah menangani persoalan sampah yang sulit terurai, khususnya sampah plastik jenis PET.
Menurutnya, perusahaan tidak ingin hanya menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga membangun ekosistem pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat sekitar.
“Kehadiran PT Sekawan Bersih Barokah di sini tidak hanya berfokus pada aspek bisnis semata, tetapi kami berupaya hadir sebagai solusi konkret dalam membantu penyerapan sampah tak terurai, khususnya sampah PET di Kabupaten Sukoharjo,” katanya.
Muhammad Zain menambahkan, perusahaan juga berkomitmen memberdayakan masyarakat lokal Desa Mulur serta menggandeng BUMDes Mulur.
Melalui kolaborasi tersebut, aktivitas industri diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan perekonomian masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Zain juga memperkenalkan komunitas relawan Mitra Lingkungan Hidup kepada Plt Bupati Sukoharjo.
Komunitas tersebut menjadi salah satu mitra perusahaan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari tingkat hulu hingga hilir.
Sementara itu, Komisaris Utama PT Sekawan Bersih Barokah, Mahmud Lutfhi, mengatakan investasi yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo dilandasi kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup.
“Secara pribadi, saya memiliki kepedulian yang mendalam terhadap isu lingkungan hidup. Investasi yang kami bangun di Kabupaten Sukoharjo ini adalah wujud ikhtiar nyata untuk menghadirkan solusi jangka panjang bagi bumi,” ungkapnya.
Selain berkontribusi dalam mengurangi timbulan sampah plastik, keberadaan industri pengolahan PET tersebut juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Masyarakat dapat dilibatkan dalam rantai pengumpulan sampah PET sebelum material tersebut masuk ke proses pengolahan di pabrik.
Mahmud berharap keberadaan PT Sekawan Bersih Barokah dapat memberikan manfaat ganda bagi Kabupaten Sukoharjo, yakni membantu menangani persoalan lingkungan sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. (Ang)
Plt Bupati Sukoharjo Serahkan Bantuan Baznas Rp433 Juta untuk 200 Mustahik
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menyerahkan secara simbolis bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukoharjo kepada perwakilan mustahik di Pendapa Graha Satya Praja (GSP) Sukoharjo, Rabu (12/8/2026).
Sebanyak 200 mustahik menerima bantuan dengan total nilai mencapai Rp433 juta. Bantuan tersebut merupakan bentuk sinergi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo bersama Baznas dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui empat program utama Baznas Kabupaten Sukoharjo, yakni Sukoharjo Cerdas, Sukoharjo Peduli, Sukoharjo Sehat, dan Sukoharjo Makmur.
Eko Sapto Purnomo mengatakan bantuan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Melalui program Sukoharjo Cerdas, bantuan diberikan untuk meringankan beban biaya pendidikan sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan bagi anak untuk berhenti sekolah.
“Bantuan yang diserahkan kepada mustahik diharapkan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, bantuan Sukoharjo Cerdas untuk meringankan biaya pendidikan warga tidak mampu,” kata Eko Sapto Purnomo.
Ia menambahkan, Pemkab Sukoharjo terus berupaya menangani berbagai persoalan pendidikan, termasuk mencegah anak putus sekolah.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan Baznas menjadi salah satu upaya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian melalui program Sukoharjo Sehat.
Bantuan tersebut diberikan kepada warga kurang mampu yang sedang menghadapi persoalan kesehatan, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya pengobatan.
“Begitu juga dengan bantuan Sukoharjo Sehat yang diberikan kepada warga kurang mampu yang sedang sakit untuk berobat. Kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
“Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban warga kurang mampu. Ini kepedulian pemerintah terhadap warga kurang mampu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Sukoharjo Sardiyono mengatakan bantuan yang disalurkan tidak seluruhnya bersifat konsumtif.
Baznas juga memberikan bantuan yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui program Sukoharjo Makmur.
Tercatat sebanyak 151 orang menerima bantuan melalui program tersebut. Bantuan diberikan dalam bentuk modal maupun peralatan usaha bagi masyarakat yang memiliki aktivitas usaha.
“Bantuan Sukoharjo Makmur berupa peralatan usaha bagi pelaku UMKM di Sukoharjo. Melalui penyaluran bantuan itu diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu,” kata Sardiyono.
Menurutnya, bantuan peralatan usaha tersebut diharapkan dapat membantu penerima mengembangkan usahanya sehingga mampu memperoleh penghasilan secara lebih berkelanjutan.
Dengan dukungan sarana usaha, para mustahik diharapkan tidak hanya terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya.
Secara keseluruhan, penyaluran bantuan Baznas tersebut mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, kepedulian sosial hingga pemberdayaan ekonomi.
Sebanyak 200 mustahik menerima bantuan dengan total nilai Rp433 juta. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masing-masing penerima.
Sinergi antara Pemkab Sukoharjo dan Baznas diharapkan terus berjalan sehingga penyaluran zakat tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. (Ang)
ASN Pemkab Sukoharjo Galang Dana Mandiri, 126 Tangki Air Bersih Disalurkan untuk Warga Terdampak Kekeringan
SUKOHARJO – Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukoharjo mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo untuk turut membantu masyarakat terdampak kekeringan.
Melalui penggalangan dana secara mandiri, para ASN Pemkab Sukoharjo berhasil menyediakan sebanyak 126 tangki air bersih untuk disalurkan kepada warga di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Bantuan tersebut mulai didistribusikan secara simbolis setelah dilepas oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, seusai apel ASN di halaman Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukoharjo, Senin (10/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, dua mobil tangki diberangkatkan secara simbolis untuk menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.
Adapun sasaran utama distribusi bantuan berada di wilayah Sukoharjo bagian selatan, khususnya Kecamatan Bulu, Weru, dan Tawangsari.
Ketiga wilayah tersebut menjadi kawasan yang turut merasakan dampak kemarau panjang. Sejumlah sumber air milik warga mulai mengalami penurunan debit hingga mengering sejak Juli 2026.
Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan, bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian ASN terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pengadaan bantuan air bersih tersebut dilakukan secara mandiri melalui kepedulian para ASN dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
“Penyaluran bantuan air bersih ini murni dari para ASN Pemkab Sukoharjo. Bukan berasal dari APBD Sukoharjo. Ini wujud kepedulian para ASN terhadap warga yang membutuhkan air bersih sehari-hari,” kata Sapto, Selasa (11/8/2026).
Sapto menjelaskan, sebanyak 126 tangki air bersih telah disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama menghadapi kondisi kekeringan.
Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap ke sejumlah titik yang membutuhkan. Penyaluran bahkan dilakukan hampir setiap hari dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sapto berharap kepedulian terhadap masyarakat terdampak kekeringan dapat terus berkembang dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari lingkungan Pemkab Sukoharjo.
Menurutnya, penanganan persoalan krisis air bersih membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar jangkauan bantuan kepada masyarakat dapat semakin luas.
“Kami berharap bantuan air bersih dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ke depan, harapan kami gerakan peduli air bersih ini bakal lebih besar dengan melibatkan para instansi, perusahaan, dan organisasi atau komunitas masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sukoharjo, Ariyanto Mulyatmojo, mengatakan distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan telah dilakukan sejak pemerintah desa mengajukan permohonan bantuan pada 7 Juli 2026.
Menurutnya, air bersih diangkut menggunakan mobil tangki menuju titik-titik lokasi yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Setibanya di lokasi, air bersih kemudian dituangkan ke dalam bak penampungan yang telah disiapkan. Warga selanjutnya mengambil air menggunakan ember, galon, maupun wadah lainnya untuk memenuhi kebutuhan di rumah masing-masing.
Ariyanto menambahkan, BPBD Sukoharjo saat ini memprioritaskan pemerataan distribusi bantuan agar penyaluran air bersih tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah.
Dengan pola distribusi tersebut, masyarakat di berbagai titik yang terdampak kekeringan diharapkan dapat memperoleh pasokan air bersih secara rutin.
“Sekarang fokus kami pemerataan bantuan air bersih di daerah terdampak kekeringan. Sehingga, semua warga mendapatkan bantuan air bersih setiap hari,” jelas Ariyanto. (*)
Plt Bupati Sukoharjo Monitoring Rehabilitasi Pasar Kartasura
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek rehabilitasi Pasar Kartasura, Kamis (30/7/2026) pagi.
Dalam peninjauan tersebut, Eko Sapto meminta kontraktor pelaksana mempercepat pengerjaan proyek. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai masa kontrak.
Meski progres fisik proyek saat ini telah menunjukkan deviasi positif atau berada di atas target yang ditetapkan, percepatan pekerjaan tetap dinilai perlu dilakukan sejak awal agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada tahap akhir.
Sidak tersebut dilakukan Eko Sapto sebelum memulai aktivitas di Kantor Bupati Sukoharjo. Berbeda dengan rutinitas biasanya, ia terlebih dahulu menuju kawasan Pasar Kartasura untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis daerah tersebut berjalan sesuai dengan rencana.
Plt Bupati tiba di lokasi sekitar pukul 07.45 WIB. Setibanya di pasar, ia langsung berdiskusi dengan kontraktor pelaksana serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait selaku pengguna anggaran.
Setelah menerima paparan mengenai perkembangan proyek, Eko Sapto kemudian berkeliling meninjau secara langsung kondisi los dan kios yang tengah direhabilitasi.
“Perlu percepatan pengerjaan proyek rehabilitasi pasar. Jadi perlu digenjot meski capaian progres pekerjaan menunjukkan deviasi positif. Ini yang saya tekankan kepada kontraktor pelaksana dan perangkat daerah,” kata Eko Sapto.
Ia menjelaskan, proyek rehabilitasi Pasar Kartasura ditargetkan rampung pada 28 November 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang masih tersedia, seluruh pihak diminta memanfaatkan waktu secara maksimal agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan menjelang berakhirnya masa kontrak.
Menurutnya, tahapan penyelesaian atau finishing umumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena terdapat sejumlah pekerjaan detail yang memerlukan ketelitian.
Karena itu, pekerjaan konstruksi utama harus terus dipercepat sehingga tahapan akhir nantinya dapat dilakukan secara optimal.
“Biasanya tahap finishing membutuhkan waktu cukup lama karena lebih detail dan terperinci. Sekarang harus dipercepat, digenjot agar tidak oyak-oyakan menjelang masa kontrak pekerjaan fisik habis,” ujarnya.
Penataan kawasan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan pembangunan masjid di lahan bekas Terminal Kartasura serta proyek pengecoran beton Jalan Adi Sumarmo.
Ketiga proyek tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menata dan mempercantik wajah kawasan Kartasura sekaligus memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai salah satu pintu gerbang Kabupaten Sukoharjo.
Penataan kawasan juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat, baik pedagang, pembeli maupun pengguna jalan yang melintas di kawasan Kartasura.
Sebelumnya, Eko Sapto juga melakukan peninjauan terhadap proyek peningkatan Jalan Adi Sumarmo pada Selasa (28/7/2026) sore.
Peninjauan dilakukan setelah jam kerja sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek strategis yang tengah dilaksanakan di wilayah Kartasura.
Melalui pengawasan secara rutin, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai rencana, diselesaikan tepat waktu dan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga berharap berbagai proyek tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan masyarakat di kawasan Kartasura. (*)
Pimpin Apel Perdana, Plt Bupati Sukoharjo Minta ASN Tetap Profesional
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memimpin apel perdana bersama aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, pasca ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Bupati Sukoharjo.
Apel tersebut digelar di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukoharjo, Senin (20/7/2026).
Kegiatan itu diikuti jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
Dalam amanatnya, Eko Sapto menyampaikan bahwa apel tersebut memiliki makna berbeda dibandingkan apel rutin yang biasanya digelar setiap Senin.
Menurutnya, terdapat dua momentum apel yang paling berkesan selama dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Sukoharjo.
“Bagi kalian semua, apel setiap hari Senin adalah hal yang biasa selama ini. Namun tentu hari ini menjadi hal yang berbeda. Selama saya menjabat sebagai Wakil Bupati Sukoharjo, ada dua momen apel yang sangat berkesan,” ujarnya.
“Pertama, saat Senin pertama setelah pelantikan kepala daerah periode baru. Kedua adalah hari ini, setelah kita mengalami peristiwa yang tentu tidak kita inginkan bersama,” sambungnya.
Eko Sapto mengatakan dinamika yang tengah dihadapi Pemkab Sukoharjo tidak hanya menjadi perhatian masyarakat di daerah, tetapi juga mendapat sorotan secara nasional.
“Dinamika ini menjadi perhatian seluruh warga Kabupaten Sukoharjo, bahkan juga perhatian nasional. Oleh karena itu, apel pagi ini memiliki makna penting sebagai sarana untuk memperkuat disiplin, mempererat koordinasi, serta memperkokoh komitmen kita dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, roda pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan secara optimal meskipun Pemkab Sukoharjo tengah menghadapi situasi yang menjadi perhatian masyarakat.
“Kami ingin kita semua menghadapi situasi ini dengan tetap tenang dan bijaksana. Kita harus profesional dan berhati-hati dalam menyikapi setiap perkembangan yang ada,” tegasnya.
Selain itu, Eko Sapto menegaskan komitmen Pemkab Sukoharjo untuk menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Ia meminta seluruh ASN tetap menjunjung tinggi aturan serta bersikap kooperatif apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam proses hukum.
“Kita tentu harus mendukung setiap proses penegakan hukum. Termasuk teman-teman ASN agar tetap kooperatif apabila diperlukan, namun yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tandasnya.
Eko Sapto berharap seluruh jajaran Pemkab Sukoharjo tetap solid dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia menekankan bahwa profesionalisme ASN menjadi salah satu kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik di tengah situasi yang berkembang.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui apel tersebut, Eko Sapto juga mengajak seluruh ASN untuk menjaga kekompakan, meningkatkan koordinasi, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus tetap dijaga melalui kinerja aparatur yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Dengan demikian, dinamika yang tengah dihadapi Pemkab Sukoharjo tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. (*)
Plt Bupati Sukoharjo Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan, APBD 2027 Perkuat Infrastruktur
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, memastikan seluruh program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo tetap berjalan di tengah proses hukum yang tengah dijalani Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Eko Sapto menyampaikan hal tersebut seusai memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo di Alun-Alun Satya Negara, Rabu (15/7/2026).
Ia mengatakan, Pemkab Sukoharjo telah menyiapkan rancangan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027. Rancangan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sukoharjo melalui nota keuangan dan kebijakan umum anggaran.
“Kita sudah mempersiapkan anggaran tahun 2027 karena nota keuangan untuk kebijakan akan disampaikan ke DPRD. Ada beberapa poin yang kami harapkan dapat menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat,” ujar Eko Sapto, Rabu (15/7/2026).
Salah satu prioritas dalam rancangan APBD 2027 adalah peningkatan pembangunan infrastruktur. Pemkab Sukoharjo mengusulkan peningkatan anggaran infrastruktur lebih dari 25 persen dibandingkan alokasi pada 2026.
Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk pembangunan 15 titik drainase, rehabilitasi 16 ruas jalan, serta peningkatan 11 ruas jalan yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur tersebut mencakup jalan penghubung antardesa maupun antarkecamatan. Pemkab juga menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.
Selain itu, terdapat sekitar 14 kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan drainase dan jaringan irigasi. Program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dasar sekaligus menunjang sektor pertanian.
“Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di sektor pendidikan, Eko Sapto memastikan sejumlah program yang selama ini telah berjalan akan tetap dilanjutkan.
Salah satu program yang tengah disiapkan adalah bantuan pembelian seragam sekolah gratis bagi peserta didik. Program tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Sukoharjo.
“Pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan usulan dari teman-teman DPRD. Salah satu yang akan kami hadirkan adalah bantuan pembelian seragam gratis. Nanti pembahasannya akan lebih rinci di DPRD,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemkab Sukoharjo berkomitmen mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini telah melampaui target pemerintah pusat.
Eko Sapto menegaskan, pemerintah daerah akan menyiapkan dukungan anggaran agar masyarakat, terutama kelompok kurang mampu, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan biaya.
“Kita ingin memastikan target UHC tetap tercapai. Selama ini capaian kita sudah melebihi target, dan ke depan akan kita perkuat agar tidak ada masyarakat miskin yang berobat tetapi tidak mendapatkan pelayanan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran apabila masih terdapat kekurangan dalam pembiayaan layanan kesehatan masyarakat.
“Kekurangannya akan kita tutupi melalui bantuan operasional dari pemerintah,” pungkasnya. (ang)
Pertama Kali Pimpin Upacara Hari Jadi ke-80 Sukoharjo, Plt Bupati Wujudkan Sukoharjo Spektakuler
SUKOHARJO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo yang digelar di Alun-Alun Satya Negara, Rabu (15/7/2026).
Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo diawali dengan prosesi kirab pataka. Pataka diberangkatkan dari Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukoharjo menuju Rumah Dinas Bupati Sukoharjo.
Setelah tiba di Rumah Dinas Bupati, pataka kemudian dibawa menggunakan mobil dinas untuk selanjutnya diberangkatkan menuju Alun-Alun Satya Negara sebagai lokasi pelaksanaan upacara.
Iring-iringan kirab pataka melintasi kawasan Simpang Lima Proliman sebelum tiba di Alun-Alun Satya Negara. Prosesi tersebut menjadi salah satu tradisi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo sekaligus simbol perjalanan sejarah dan semangat kebersamaan masyarakat dalam membangun daerah.
Usai memimpin upacara, Eko Sapto Purnomo mengajak seluruh masyarakat bersama jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan peringatan Hari Jadi ke-80 sebagai momentum memperkuat komitmen pembangunan Kabupaten Sukoharjo.
Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo, yakni “Sukoharjo Spektakuler.”
“Harapan kami sesuai tema Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo, yaitu Sukoharjo Spektakuler. Artinya, kita ingin masyarakat bersama seluruh elemen pemerintah mewujudkan Sukoharjo yang maju, mandiri, dan berbudaya,” ujar Eko kepada awak media, Rabu (15/7/2026).
Ia menekankan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Tri Dharma sebagai landasan moral dalam menjalankan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.
“Kembali lagi kita diingatkan dengan nilai-nilai Tri Dharma, yakni melu rumongso handarbeni, melu rumongso hangrungkebi, mulat saliro hangrasa wani. Itulah yang menjadi ruh kita dalam membangun Kabupaten Sukoharjo,” katanya.
Eko berharap semangat Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melanjutkan pembangunan. 
Peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menyongsong masa depan daerah.
Dengan semangat “Sukoharjo Spektakuler”, pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sukoharjo yang maju, mandiri, berbudaya, dan berkelanjutan. (Fjr)
Bupati Dampingi Menko Muhaimin Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sukoharjo
SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani turut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat (SR) Sukoharjo, Kamis (2/7/2026). Kunjungan tersebut untuk memastikan seluruh fasilitas dan layanan pendidikan siap digunakan pada tahun ajaran baru yang dimulai 14 Juli 2026.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Prof. Rer. Nat. Abdul Haris.
Dalam peninjauan tersebut, Menko Muhaimin menyampaikan bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat Sukoharjo telah mencapai lebih dari 90 persen. Fasilitas pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA telah memasuki tahap akhir penyelesaian sehingga proses penerimaan peserta didik dan kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai.
“Ya, alhamdulillah sudah 90% lebih, kita bersyukur SD, SMP, SMA sudah tinggal 10%. Itu artinya pembukaan bulan 14 Juli, masa penerimaan sudah bisa dilakukan sehingga tahun ajaran tahun ini sudah mulai bisa dilaksanakan,” ujar Menko Muhaimin.
Menko Muhaimin menilai kondisi bangunan dan fasilitas Sekolah Rakyat Sukoharjo sudah sangat baik dan layak digunakan. Menurutnya, lingkungan belajar yang nyaman akan meningkatkan kepercayaan diri para siswa, khususnya anak-anak dari keluarga Desil 1 yang menjadi prioritas penerima manfaat program tersebut.
“Sangat bagus, sangat layak, dan ini akan meningkatkan rasa percaya diri adik-adik kita yang dari desil satu, yang diprioritaskan bersekolah di sini adalah yang paling miskin,” katanya.
Sekolah Rakyat Sukoharjo dibangun di atas lahan seluas 5,1 hektare dengan kapasitas 270 siswa yang terbagi dalam jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjang memiliki tiga rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing 90 siswa.
Seluruh peserta didik akan memperoleh pendidikan berasrama secara gratis, termasuk tempat tinggal, makan, seragam, perlengkapan sekolah, hingga laptop sebagai penunjang proses pembelajaran.
Saat ini, kuota peserta didik jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi, sementara pendaftaran jenjang SD masih dibuka. Hingga awal Juli 2026, jumlah pendaftar SD telah mencapai 37 siswa dari target 90 siswa.
Kedepannya, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan evaluasi agar kuota tersebut dapat terpenuhi sehingga semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera memperoleh akses pendidikan berkualitas.
Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri masih terdapat hampir 27 ribu keluarga yang tergolong Desil 1 sehingga kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan mobilitas sosial masyarakat.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen sepanjang 2026. Kemenko PM bersama Kementerian Sosial dan seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan evaluasi guna menyempurnakan penyelenggaraan program, baik dari aspek pembelajaran, pengelolaan asrama, maupun kualitas layanan pendidikan.
Lebih lanjut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memastikan anak-anak memperoleh pendidikan gratis, tetapi juga menyiapkan masa depan mereka setelah lulus. Kemenko PM akan terus mendorong lulusan Sekolah Rakyat, khususnya jenjang SMA, agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, memasuki dunia kerja, menjadi wirausahawan, maupun bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur resmi dan terlindungi. (*)
Sukoharjo Targetkan 30 Desa Wisata hingga Akhir 2026
SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo terus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis desa sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Sukoharjo menargetkan sebanyak 30 desa wisata terbentuk dan ditetapkan hingga akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program 1.000 Desa Wisata yang digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sukoharjo, Zainal Khoiri, mengatakan saat ini terdapat 22 desa wisata yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Sukoharjo.
Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, menjadi desa wisata terbaru yang memperoleh penetapan melalui SK Bupati pada awal Juni 2026.
“Saat ini ada 22 desa wisata di Sukoharjo. Desa wisata terakhir yang mendapat SK Bupati adalah Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, pada awal Juni,” kata Zainal, Rabu (1/7/2026).
Ia mengatakan, Disporapar menargetkan penambahan delapan desa wisata baru hingga penghujung 2026. Dengan demikian, jumlah desa wisata di Kabupaten Sukoharjo diharapkan mencapai 30 desa.
Menurut Zainal, pengembangan desa wisata tersebut merupakan tindak lanjut dukungan Pemkab Sukoharjo terhadap program 1.000 Desa Wisata yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami mendukung program 1.000 desa wisata yang didengungkan Pemprov Jateng. Program ini kami tindak lanjuti di tingkat daerah,” ujarnya.
Zainal optimistis target penambahan desa wisata dapat tercapai. Pasalnya, hampir setiap desa di Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata.
Potensi tersebut meliputi wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, pertanian, hingga berbagai bentuk kearifan lokal yang menjadi karakteristik masing-masing desa.
Salah satu desa yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata adalah Desa Pranan, Kecamatan Polokarto.
Desa tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu sentra jambu air. Selain mengembangkan potensi tersebut, Pemerintah Desa Pranan juga mulai mengembangkan konsep wisata edukasi berbasis pertanian.
Di wilayah tersebut, Kelompok Wanita Tani (KWT) mengelola budidaya berbagai jenis sayuran dengan memanfaatkan pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi di kandang komunal.
Konsep tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Pengunjung tidak hanya mendapatkan pengalaman wisata, tetapi juga dapat mempelajari praktik pertanian ramah lingkungan serta pengelolaan limbah organik.
“Potensi seperti ini bisa menjadi daya tarik wisata karena pengunjung tidak hanya berwisata, tetapi juga belajar mengenai pertanian dan pengelolaan lingkungan,” jelas Zainal.
Melalui pengembangan desa wisata, Pemkab Sukoharjo berharap setiap desa mampu mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendorong munculnya berbagai kegiatan ekonomi baru di tingkat masyarakat.
Selain meningkatkan daya tarik pariwisata daerah, desa wisata juga diharapkan mampu membuka peluang usaha, menggerakkan sektor ekonomi kreatif, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Dengan pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara aktif, sektor pariwisata berbasis desa diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.
