SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan tema “Pelaksanaan Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Udnang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Acara tersebut dilaksanakan di Auditirium Menara Wijaya Lantai 10, Selasa (16/12/2025).

Mengawali sambutannya, Bupati mengatakan Pemkab Sukoharjo mengapresiasi atas terselenggaranya acara tersebut.

“Kegiatan ini menjadi sangat penting sebagai bagian dari proses sosialisasi dan harmonisasi pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terbaru yang akan berlaku, serta sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang ini dapat berjalan secara efektif dan efisien di tingkat daerah,” ujarnya.

Menurut Bupati, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan tonggak sejarah dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana, serta menegakkan keadilan yang berkeadilan sosial.

Sebagaimana diketahui bersama, penerapan undang-undang ini tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, dan media massa. Oleh karena itu, sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dari seluruh rangkaian proses ini.

“Saya percaya, melalui diskusi yang konstruktif, pertukaran pengalaman, serta masukan yang membangun dari para peserta, kita dapat bersama-sama menyusun langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan baru tersebut di wilayah Sukoharjo,” kata Bupati.

“Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana,” tamnbahnya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan bantuan Gerakan Memasyaratkan Makan Ikan (Gemarikan) kepada masyarakat di Balai Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Selasa (16/12/2025). Bantuan tersebut berasal dari Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Dalam kesempatan itu, Bupati Etik mengatakan Gemarikan atau Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan adalah gerakan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya gizi ikan bagi tubuh dan mengajak masyarakat agar lebih menyukai makan ikan sebagai menu makan sehari hari, dengan tujuan untuk meningkatkan Angka Konsumsi ikan (AKI) di masyarakat.

“Pemkab Sukoharjo terus berupaya untuk meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Melalui APBD, kegiatan Gemarikan di Kabupaten Sukoharjo terus dianggarkan, yang dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi gemar makan ikan kepada anak sekolah dasar, anak pra sekolah serta balita di posyandu desa lokus penurunan stunting,” terangnya.

Bupati mengatakan, angka Konsumsi Ikan Masyarakat Sukoharjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun capaian Angka Konsumsi ikan di Sukoharjo (sebesar 24,2 kg/kapita/tahun) masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian angka konsumsi ikan nasional (58 kg/kapita/tahun).

Karena itu, lanjutnya, diperlukan upaya yang terus menerus dari berbagai unsur baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keunggulan kandungan gizi pada ikan, sehingga akan merubah budaya masyarakat agar memilih makan ikan sebagai pola makan sehari hari, dan akhirnya angka konsumsi ikan bisa meningkat.

“Gemarikan juga menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya.

Bupati juga mengatakan, remaja putri sebagai calon ibu dimasa depan perlu mempersiapkan diri dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi baik, salah satunya dengan lebih banyak mengkonsumsi ikan. Ikan mengandung zat bezi, yodium, dan vitamin D yang membantu mencegah anemia pada remaja putri.

“Mengonsumsi ikan secara rutin dapat membantu memperbaiki status gizi sehingga dapat menekan kekurangan energi kronis dan anemia. Ini adalah langkah awal untuk menyiapkan generasi berikutnya yang lebih berkualitas dan dapat memutus siklus stunting,” kata Bupati.

Bupati juga mengatakan, bantuan Gemarikan yang diserahkan berasal dari program yang diinisiasi oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Bantuan sendiri berupa paket gemarikan yang berisi ikan segar beku kepada 700 orang sasaran di Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo. (*)

SUKOHARJO – Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo menggelar “Malam Anugerah Pajak Daerah 2025”. Acara tersebut digelar di Wisma Boga Solo Baru, Kecamatan Grogol, Senin (15/12/2025) dan dihadiri Bupati Etik Suryani.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan daerah. Tanpa pajak, berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dilakukan akan sangat terbatas.

“Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mendukung dan mematuhi kewajiban perpajakan sangat menentukan kemajuan daerah kita,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, penghargaan tersebut diberikan kepada para wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban mereka dengan baik, yang telah menunjukkan komitmen dan kesadaran tinggi dalam membayar pajak. Penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai motivasi bagi semua untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak daerah.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo, baik itu dari pihak pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh stakeholder yang terlibat. Tanpa dukungan dan kerjasama yang baik, tentu pencapaian ini tidak akan terwujud,” ujarnya.

Penghargaan sendiri diberikan kepada wajib pajak terutama untuk Pajak PBJT Hotel, PBJT Makanan Minuman, PBJT Hiburan dan Kesenian, PBJT Atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Parkir, Pajak Reklame, serta BPHTB.

“Malam Anugerah Pajak Daerah ini juga merupakan bentuk dari komitmen kita bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Semoga dengan acara ini, kita dapat lebih meningkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pajak yang terkumpul dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo,”tambahnya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Gedung PGRI, Senin (15/12/2025). SK diberikan kepada 2.442 Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Dalam kesempatan itu, Bupati Etik Suryani berharap keberadaan PPPK paruh waktu dapat membantu jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung kinerja di setiap OPD agar dapat bekerja lebih baik dan maksimal.

“Saya berpesan agar para penerima SK tetap rendah hati dan menunjukkan dedikasi serta kinerja yang profesional.

“Setelah menerima SK ini jangan sombong. Tetaplah bekerja dengan baik dan tunjukkan kinerja yang maksimal, karena akan ada evaluasi setiap tahunnya,” ujar Bupati.

Bupati melanjutkan, kinerja PPPK paruh waktu akan dievaluasi secara berkala setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan apakah perjanjian kerja akan diperpanjang atau tidak

“Nanti dari kinerja PPPK paruh waktu ini akan kita nilai setahun sekali. Kalau memang kinerjanya baik, kita perpanjang. Tetapi kalau tidak baik, ya tidak kita perpanjang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sukoharjo, Sumini, mengatakan jika penyerahan SK tersebut dibagi dalam dua sesi. Untuk sesi pagi diberikan kepada 1.500 THL dan sesi siang untuk 942 THL.

“Sebanyak 2.442 THL yang menerima SK PPPK paruh waktu ini terdiri atas 1.802 tenaga teknis, sembilan tenaga kesehatan, dan 628 tenaga pendidikan,” terang Sumini.

Dalam kesempatan itu, Sumini menegaskan sejak proses awal hingga akhir pengangkatan THL menjadi PPPK paruh waktu tidak ada pungutan sama sekali alias gratis. (*)

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo menggelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025. Acara tersebut dilaksanakan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) dan dihadiri langsung Bupati-Wakil Bupati, Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo, Jumat (12/12/2025).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, Hari Disabilitas Internasional merupakan momentum penting yang tidak hanya diperingati setiap tahun, tetapi juga dijadikan sebagai pengingat bagi semua untuk selalu menciptakan ruang inklusif bagi teman-teman penyandang disabilitas.

“Acara ini adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan kesadaran, memperkuat empati, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli, lebih menghargai, dan lebih mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya,” ujarnya.

Bupati melanjutkan, sebagai pemerintah daerah, Kabupaten Sukoharjo berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Bupati menyadari meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dalam hal aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, maupun kesejahteraan sosial.

“Namun demikian, saya percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi setiap individu tanpa terkecuali,” kata Bupati.

Menurut Bupati, melalui regulasi dan kebijakan, serta melalui budaya masyarakat yang inklusif, melalui kerja sama antar pemangku kepentingan terkait dan seluruh komponen bangsa, bisa meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan, dan mendorong terbukanya akses layanan publik yang ramah disabilitas.

“Mari kita terus berupaya keras agar Kabupaten Sukoharjo menjadi rumah yang semakin ramah, semakin nyaman, sebagai rumah harapan bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya meniti jalan kemajuan dan meraih prestasi”.

Bupati juga menyampaikan, Kabupaten Sukoharjo telah memberikan perhatian yang begitu besar dan luar biasa kepada disabilitas. Adanya pembentukan dan pembangunan 12 Sanggar Inklusi di setiap Kecamatan, Bantuan Sosial untuk Disabilitas, sarana aksesbilitas di gedung – gedung perkantoran dan sarana umum, akses pelayanan KIS untuk Disabilitas, Alat Bantu untuk penyandang Disabilitas, pemberian makan tambahan (PMT) untuk ABK, Tenaga terapis untuk ABK dan bantuan – bantuan lainnya.

Dengan perhatian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapat kepercayaan dari KND RI dengan penghargaan Anugrah Prakasa Inklusi kepada Kabupaten Sukoharjo.

Disisi lain, selain peringatan Hari Disabilitas Internasional, dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan bantuan 20 alat bantu yaitu 17 kursi roda dan 3 Alat Bantu Dengar Khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan reward untuk peraih prestasi bidang olahraga, kepemudaan, dan pariwisata. Acara yang dibalut dalam event “Bupati Award 2025” digelar di GOR Bung Karno dimana ada 158 penerima di tiga bidang tersebut.

Acara tersebut dihadiri pejabat Forkopimda dan juga Wakil Bupati, Eko Sapto Purnomo. Penerima reward sendiri sebagian besar adalah atlet yang meraih prestasi di tahun 2025.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penerima penghargaan bupati award tahun 2025 ini. “Terima kasih telah membawa nama baik dan mengharumkan kabupaten sukoharjo di bidang olahraga, pemuda, dan pariwisata dikancah internasional, nasional, maupun provinsi,” ujarnya

Bupati melanjutkan, penghargaan ini merupakan salah satu wujud apresiasi dari pemerintah kabupaten sukoharjo atas pengorbanan dan perjuangan rekan-rekan sekalian. Harapannya, dengan adanya penghargaan ini dapat menjadi pembakar semangat untuk terus berproses demi menggapai prestasi yang lebih tinggi.

“Pada tahun 2025 melalui berbagai upaya pembangunan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, kita akan mewujudkan Sukoharjo juara.

“Tidak hanya sekedar kata tetapi semangat Sukoharjo juara telah hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Semangat ini harus kita jaga dan kita kobarkan, agar setiap langkah pembangunan membawa dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Bupati

Bupati berharap ajang Bupati Award tahun ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kabupaten sukoharjo tercinta. Dengan momentum ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sukoharjo yang semakin maju, berdaya saing, dan membanggakan.

“Pada akhirnya, mari kita semua terus bekerja sama dan bersinergi untuk mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang lebih maju, berprestasi, dan sejahtera. Semoga acara ini dapat menjadi momentum yang baik untuk terus mengembangkan potensi daerah kita, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tambah Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sukoharjo, Setyo Aji Nugroho mengatakan, Bupati Award merupakan bentuk apresiasi dari Pemkab bagi atlet, pelatih, tokoh olahraga, pemuda, dan pelaku pariwisata berprestasi di Sukoharjo.

Aji mengatakan, penerima reward sebanyak 158 orang. Terdiri atas bidang kepemudaan enam orang dengan nominal Rp16 juta, bidang olahraga sebanyak 138 orang dengan nominal Rp710 juta, dan bidang pariwisata 14 orang dengan nominal Rp30 juta. Total reward yang diberikan sebesar Rp756 juta. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Tahun 2025. Acara tersebut dilaksanakan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP) yang juga dihadiri Wakil Bupati, Eko Sapto Purnomo dan pejabat Forkopimda, Selasa (9/12/2025).

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, kewaspadaan dini merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Di tengah dinamika sosial masyarakat yang semakin cepat dan kompleks, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dituntut untuk lebih peka, responsif, dan mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat.

“Tema kegiatan kita hari ini adalah “Sinergitas Pemerintah dan Elemen Masyarakat untuk Menciptakan Kondusifitas di Kabupaten Sukoharjo” Tema ini sangat relevan dengan situasi saat ini, di mana tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keamanan,” ujar Bupati.

Bupati melanjutkan, kondusifitas wilayah bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya, tapi lahir dari kerjasama yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat. Pemerintah memang memiliki kewenangan dan tanggungjawab, namun kekuatan terbesar tetap berada pada partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

“Sinergitas pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan kondusifitas wilayah Kabupaten Sukoharjo menggambarkan dengan jelas, bahwa keamanan dan ketenteraman daerah hanya dapat terwujud melalui kerjasama yang kuat dan berkesinambungan,” ujarnya.

“Sehingga kita harus mampu membangun mekanisme komunikasi yang efektif, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan deteksi dini serta cegah dini agar setiap persoalan dapat diantisipasi sedini mungkin,” sambungnya.

Bupati berharap melalui kegiatan tersebut dapat terbentuk kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sukoharjo. “Mari kita jadikan forum ini sebagai sarana memperkuat jejaring kewaspadaan, saling berbagi informasi, serta menyusun langkah-langkah yang dapat meningkatkan stabilitas daerah,” tambah Bupati. (nano)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani didampingi Wakil Bupati, Eko Sapto Purnomo secara simbolis menyerahkan bantuan biaya umrah bagi takmir masjid. Penyerahan dilakukan di Loby Kantor Bupati, Selasa (9/12/2025).

Program umrah gratis tahun ini diberikan untuk 24 takmir masjid dari 12 kecamatan. Nama-nama yang lolos telah melalui proses seleksi dan harus masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini akan berjalan setiap tahun dengan jumlah 24 takhir masjid.

“Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan aspek spiritual dan keagamaan masyarakat, khususnya pengurus masjid yang merupakan ujung tombak keberlangsungan syiar Islam di Kabupaten Sukoharjo,” ujar Bupati.

Menurutnya, program umrah gratis untuk takmir masjid merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan membangun masyarakat yang religius, berakhlak mulia, serta berbudaya. Melalui kegiatan ini, diharapkan para takmir masjid mampu menjadi teladan dalam menjalankan tugas dan fungsi keagamaan, serta mampu menginspirasi masyarakat untuk lebih mencintai dan mempraktikkan ajaran Islam secara kaffah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Tahun ini, bantuan biaya ibadah umrah tahun ini untuk 24 takmir masjid total bantuannya sebesar Rp903.840.000. Adapun rencana jadwal keberangkatan jamaah ke Tanah Suci pada hari Sabtu, (13/12/2025).

“Saya juga ingin menegaskan keberangkatan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, menjaga nama baik pribadi, keluarga, dan institusi yang diwakili.

“Oleh karena itu, sebelum keberangkatan, akan diberikan pembekalan manasik yang komprehensif agar seluruh peserta dapat menjalankan ibadah ini dengan penuh khidmat, aman, dan selamat”.

Bupati juga mengatakan, bantuan umrah ini bukan sekadar hadiah atau penghargaan semata, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipergunakan sebaik-baiknya sebagai sarana memperkuat iman dan taqwa, serta memperdalam pengetahuan agama.

“Saya juga berpesan kepada seluruh peserta, agar senantiasa menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, serta berdoa agar seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan lancar, aman, dan penuh berkah.”

“Selain itu saya berpesan kepada seluruh jamaah calon haji, jagalah kekompakan, persatuan dan kesatuan diantara sesama jamaah. Jagalah nama baik bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Sukoharjo, dan tidak lupa mendoakan agar Kabupaten Sukoharjo semakin maju, makmur dan sejahtera,” ujar Bupati. (*)

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo kembali meraih penghargaan tingkat nasional. Kali ini penghargaan diterima di ajang LAN Award 2025 dari Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Kabupaten Sukoharjo memperoleh penghargaan Corporate University (Corpu) Berdampak Kategori Pemerintah Kabupaten. Penghargaan diserahkan Kepala LAN Muhamad Taufiq pada Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Jakarta, Rabu (3/12/2025) malam.

Terkait penghargaan tersebut, Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersyukur atas penghargaan yang diterima dari LAN Award 2025 tersebut. Menurut bupati penghargaan tersebut akan menjadi pelecut bagi ASN untuk lebih baik lagi dalam bekerja.

“Alhamdulillah Sukoharjo mendapat penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara dalam Coprporate University. Tentunya penghargaan ini akan mendorong ASN kita untuk bekerja lebih baik lagi dan profesional untuk melayani masyarakat Sukoharjo,” ungkap Bupati.

Terpisah Kepala BKPSDM Kabupaten Sukoharjo Sumini menjelaskan, ada banyak faktor penilaian kenapa Kabupaten Sukoharjo meraih penghargaan tersebut.

Yang jelas, lanjut dia, Corpu merupakan strategi untuk mengakselerasi pengembangan dan kompetensi ASN yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Di Kabupaten Sukoharjo itu kami sudah menyusun buku tentang pengembangan kompetensi ASN. Ada 120 materi lebih yang kami siapkan sehingga memudahkan ASN dalam mencari materi,” ungkapnya.

Sumini mencontohkan, ASN yang ingin mencari materi atau belajar tentang pengadaan barang dan jasa, aturan kepegawaian semua sudah ada dan terintegrasi.

“Kami juga sudah menerbitkan sertifikat secara digital. Sehingga ketika ada ASN di OPD yang melakukan bimbingan teknis (Bimtek) misal Kesehatan, Dinas Pendidikan sudah bisa kita terbitkan sertifikat digital. Aturan itu sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2025”. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka Sosialisasi dan Expo Perumahan Program Kredit Pemilikan Rumah – Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk ASN di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Selasa (2/12/2025). Program KPR FLPP tersebut merupakan kolaborasi Pemkab dengan Bank Jateng.

Bupati Etik Suryani memberikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan Bank Jateng, Pemprov, dan BP Tapera tersebut. Pasalnya, program tersebut tidak hanya untuk ASN juga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan bunga flat 5%.

“Kalau ingin punya rumah ya harus dipaksa. Mudah-mudahan dengan program ini bisa membantu ASN semuanya untuk segera memiliki rumah yang sehat dan layak huni,” kata Bupati.

Bupati melanjutkan, program tersebut merupakan bagian dari Program Nasional 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat untuk memperluas akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi ASN yang hingga kini belum memiliki rumah pribadi.

“Kita semua tentu memahami bahwa memiliki rumah bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga pondasi kesejahteraan keluarga. Rumah adalah tempat kita membangun kebahagiaan, menanam nilai-nilai, dan menumbuhkan generasi yang kuat dan berkarakter,” ujarnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo, Lanjar Budi Wahyono, mengatakan, KPR FLPP bagi ASN yang diluncurkan merupakan sinergi antara Pemkab Sukoharjo, Bank Jateng dan pengembang perumahan.

“Program ini merupakan salah satu instrumen pembiayaan perumahan untuk mempermusah akses perbankan bagi masyarakat termasuk ASN,” ujarnya.

Lanjar mengatakan, KPR FLPP bagi ASN tersebut menyasar ASN Pemkab Sukoharjo yang belum memiliki rumah dan berusia maksimal 40 tahun. Masa kredit KPR FLPP bagi ASN adalah 20 tahun dengan bunga 5% flat selama masa kredit.

Sedangkan Wakil Kepala Divisi Bisnis Konsumen Bank Jateng, Septo Adi Purwoko mengatakan, selain ASN, program juga menyasar MBR, dan juga Polri. Khusus untuk Sukoharjo, program tersebut menggandeng 16 developer dengan lokasi perumahan tersebar di sejumlah kecamatan.

“Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo menunjukkan sebanyak 1.544 orang ASN belum memiliki rumah,” ujarnya.

Di satu sisi, informasi data ketersediaan rumah dari BP Tapera melalui website sikumbang diketahui jumlah kavling yang tersedia di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 2.353 unit kavling ready dan siap bangun dengan lokasi antara lain di Kecamatan Bendosari, Polokarto dan Mojolaban. (*)