SUKOHARJO – Penghargaan kembali diraih Pemkab Sukoharjo. Kali ini, Kabupaten Sukoharjo meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 Kategori Kota Kecil. Penghargaan serupa pernah diraih Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 lalu.

Terkait penghargaan tersebut, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengatakan penghargaan Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi, Kota/Kabupaten yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan dan fasilitas publik dengan baik.

“Penghargaan ini diperoleh tidak semata-mata dari kinerja Dinas Perhubungan, namun karena sinergitas dari seluruh stakeholders, baik kepolisian, TNI, OPD terkait juga masyarakat pengguna jalan, komunitas-komunitas maupun para pekerja tranportasi, yang telah mendukung transportasi yang aman, nyaman, tertib selamat dan berkelanjutan,” papar Bupati, Selasa (10/9/2024).

Untuk itu, Bupati mengajak masyarakat Sukoharjo serta para stakeholders untuk mendukung tercapaiya transportasi berkelanjutan yang aman, nyaman, tertib selamat dan berkelanjutan, dengan menggunakan transportasi secara bijaksana.

Untuk diketahui, penilaian WTN 2024 melingkupi beberapa kriteria, yaitu Lalu Lintas, Angkutan, Sarana Transportasi Darat, Prasarana Transportasi Darat, dan Bidang Umum. Piala WTN diberikan kepada lima kota raya, lima kota besar dan 10 kota sedang dan 20 kota kecil.

Disisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo, FX Toni Sribuntoro mengatakan, dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional, Kemeterian Perhubungan menyelenggarakan acara Hub Space 2024 pada 6 September 2024 lalu di JIEXPO Kemayoran Jakarta. Dalam acara tersebut penghargaan diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, yakni Hub Awards.

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Daerah dan pejuang transportasi yang berjasa dalam meningkatkan keselamatan serta kemajuan transportasi di wilayah mereka. Hub Awards terbagi menjadi dua kategori yaitu untuk kategori ‘Inovasi Integrasi Antar-Moda Transportasi’ melihat bidang darat, dukungan integrasi moda lain, dan dampak integrasi antarmoda.

Sedangkan kategori ‘Sistem Transportasi Berkelanjutan’ mempertimbangkan unsur sarana dan prasarana (darat, laut, udara), komitmen kuat terhadap sektor transportasi, dan penyediaan angkutan umum. Masing-masing dikelompokkan lagi menjadi kabupaten kecil, kabupaten sedang, kabupaten besar, dan kabupaten raya.

“Kabupaten Sukoharjo masuk dalam kategori kota besar dengan nominasi sistem transportasi berkelanjutan dan meraih peringkat 3 besar Hub Awards 2024 dengan nominasi Transportasi Berkelanjutan kategori Kabupaten besar,” kata Toni. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Wakil Bupati, Agus Santosa menghadiri pelantikan angggota DPRD Kabupaten Sukoharjo periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna, Senin (9/9/2024). Pelantikan tersebut juga dihadiri segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi, mengatakan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/161 Tahun 2024 tentang Peresmikan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo masa jabatan 2024-2029 yang diresmikan pengangkatannya sebanyak 45 orang termasuk Eko Sapto Purnomo.

Namun, Eko Sapto Purnomo mengundurkan diri dari anggota DPRD periode 2024-2029 dan saat ini proses penggantian Eko Sapto Purnomo sudah di Gubernur Jateng sehingga tidak mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD. Untuk itu, hanya 44 orang saja yang diambil sumpah janjinya oleh Ketua PN.

Dalam kesempatan itu, usai pelantikan langsung disampaikan posisi Ketua DPRD sementara yang dipegang oleh Nurjayanto (PDIP), dan Wakil Ketua sementara, Joko Nugroho dari Partai Gerindra.

Bupati yang membacakan sambutan Mendagri, Tito Karnavian, mengajak kepada anggota DPRD yang baru dilantik untuk menjalankan amanat Pasal 96 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menyebutkan tiga fungsi DPRD. yakni Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (perda), Fungsi Penyusunan Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

“Dalam kedudukan DPRD sebagai Mitra Kepala Daerah di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang bersifat “check and balances”,” kata Bupati saat membacakan sambutan Mendagri. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BHCHT) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. Penyerahan dilakukan di Gedung Satria Wijaya Blimbing, Kecamatan Gatak untuk 748 penerima, Selasa (3/9/2026)

Bupati menyampaikan, Program BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BHCHT) merupakan bantuan pemerintah yang berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau yang dialokasikan untuk mendukung program sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dan meningkatkan taraf hidup keluarga-keluarga yang berhak menerimanya.

“Bantuan untuk membantu buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan RI dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,” terangnya.

Menurutnya, dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani dan buruh rokok yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga, meringankan beban hidup buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang terdampak pandemi, meningkatan kesejahteraan tani tembakau dan buruh pabrik rokok, serta mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dalam rangka pemulihan perekonomian daerah.

Adapun jumlah penerima BLT DBHCHT Sukoharjo Tahun 2024 adalah sejumlah 748 penerima, masing-masing menerima BLT sebesar Rp1.200.000 dengan rincian Rp300.000 per bulan selama 4 bulan yaitu bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus tahun 2024.

“Penerima bantuan terdiri atas 641 buruh tani tembakau dari kecamatan Gatak, Baki, Kartasura, Grogol dan Weru serta 107 buruh pabrik rokok dari PT Hamsina Jaya Kartasura,” terangnya.

Bupati berharap dengan diberikannya bantuan ini, dapat mendorong dan memberikan stimulan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dalam memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga dan meningkatkan jumlah produksi tembakau Kabupaten Sukoharjo. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan Tanda Daftar Usaha (TDU) untuk 150 Pedagang Kali Lima (PKL) dari sejumlah kecamatan. Penyerahan dilakukan di Gedung Menara Wijaya Lantai 10 saat acara pembinaan kepada PKL, Senin (26/8/2024).

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, PKL adalah bagian integral dari kehidupan ekonomi kita. Mereka tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap keberagaman dan dinamika pasar. Oleh karena itu, penting bagi Pemkab untuk memberikan pembinaan yang efektif agar mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik, lebih berkelanjutan, dan lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Dalam pembinaan ini akan dibahas berbagai aspek penting terkait pengelolaan usaha, seperti manajemen bisnis, standar kebersihan dan kesehatan, serta pemahaman tentang peraturan dan regulasi yang ada,” ujar Bupati.

Menurutnya, dengan adanya pembinaan ini, diharapkan para PKL dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, sehingga dapat bersaing secara sehat dan berkontribusi positif bagi ekonomi daerah.

Bupati juga menyampaikan, keberadaan PKL di Kabupaten Sukoharjo sangat diperhatikan oleh Pemkab dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang PKL yaitu Perda No. 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo. Diamanatkan dalam Perda tersebut, Diskopumdag berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan akan melakukan Pendataan, Pendaftaran, Penetapan lokasi, Pemindahan/ Relokasi dan Penghapusan lokasi yang tidak di ijinkan serta Peremajaan lokasi PKL.

“Perda tersebut juga mengatur tentang keberadaan PKL yang menempati lokasi, wajib memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) yang berlaku selama 2 (dua) tahun, serta dapat diperpanjang setelah di evaluasi perkembangan usahanya,” kata Bupati.

TDU ini bertujuan sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL dan sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Bupati menambahkan, Pemkab Sukoharjo melihat perlunya Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai dasar agar penataan PKL tidak menimbulkan permasalahan seperti terganggunya keindahan, kebersihan, keamanan, dan kemacetan lalu lintas. Diharapkan, kegiatan Pendataan dan Penataan ini nanti menjadi jalan terbaik untuk mempertahankan aktivitas PKL dengan tetap memperhatikan estetika dan keamanan. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH) Sumber Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN Aspirasi Ketua DPR RI, Puan Maharani. Penyerahan dilakukan di GOR Bung Karno, Selasa (20/8/2024).

Selain bersumber APBN, bantuan yang diserahkan juga berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) Provinsi, APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 serta Bantuan Pembangunan Baru Backlog dan Relokasi Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

“Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar disamping pangan, sandang dan pendidikan. Negara bertanggung jawab atas ketersediaan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Menurutnya, dengan ditetapkannya Peratuan Daerah Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh”, pemberian bantuan RTLH menjadi bentuk keseriusan Pemkab Sukoharjo mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat utamanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Sukoharjo.

Selama ini, kerjasama dan sinergitas yang baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Stakeholder terkait dan tentunya masyarakat melalui keswadayaan, menjadi pondasi keberhasilan untuk mengoptimalisasi upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

“Program Bantuan Peningkatan Kualitas RTLH ini menunjukan bagaimana solidaritas dan sinergitas elemen pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo,” kata Bupati.

Penerima bantuan PK-RTLH dan Pembangunan Baru diberikan kepada 1.396 penerima manfaat. Terdiri atas 1.000 penerima manfaat bantuan PK-RTLH sumber dana BSPS APBN Aspirasi Ketua DPR-RI, dengan total nilai bantuan sebesar Rp20 miliar. Kemudian untuk 250 penerima manfaat bantuan PK-RTLH sumber dana Bankeu Pemdes Provinsi Jateng dengan total Rp5 miliar.

Dilanjutkan 102 penerima manfaat bantuan PK-RTLH sumber dana APBD Kabupaten Sukoharjo dengan total nilai bantuan sebesar Rp1,546 miliar, 34 penerima manfaat bantuan Pembangunan Baru Backlog total nilai bantuan sebesar Rp1,360 miliar, dan 10 penerima manfaat bantuan Pembangunan Baru Relokasi total nilai bantuan sebesar Rp400 juta. (*)