SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani melantik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Suyamto sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda). Pelantikan dilakukan di Loby Kantor Bupati, Senin (2/6/2025).

Pelantikan Penjabat Sekda dilakukan karena Sekda lama, Widodo telah pensiun per 1 Juni lalu. Disisi lain, proses seleksi Sekda belum selesai sehingga perlu diisi oleh Pj agar tidak terjadi kekosongan.

“Pelantikan ini adalah momentum bersejarah karena mau tidak mau harus ada pengisian jabatan Sekda agar tidak kosong agar tata kelola pemerintahan berjalan lancar dan profesional,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati berharap Pj Sekda mengemban amanah penuh tanggung jawab, integritas, dedikasi tinggi demi kemajuan Sukoharjo.

“Pada intinya Pj Sekda membantu tugas Bupati. Saya minta agar semua OPD dirangkul. Bareng-bareng membangun Sukoharjo,” ujar Etik.

Disisi lain, Suyamto sendiri mengaku akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Siap menjalankan amanah dan siap berkolaborasi dengan semua OPD,” tegasnya.

Suyamto juga mengatakan, sebagai Pj Sekda prinsipnya adalah melaksanakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati dimana terdapat 43 43 program unggulan. Menurutnya, di tahun pertama jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah meletakkan dasar-dasar atas program unggulan tersebut.

“Setelah dasar-dasar, barulah ditahun-tahun selanjutnya melaksanakan program unggulan dengan harapan bisa selesai dalam waktu lima tahun,” katanya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 623 Aparatur Sipil Negara (ASN) Formasi 2024. Peyerahan dilaksanakan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Selasa (27/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Etik Suryani, mengucapkan selamat kepada para CPNS dan PPPK yang telah berhasil dalam mengikuti proses penerimaan ASN tahun 2024. Pengadaan ASN tersebut adalah kegiatan pengisian formasi yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang memakan waktu panjang dan perlu kehati-hatian.

“Panjenengan semua yang menerima SK hari ini merupakan orang-orang terpilih, karena setelah melalui tahapan dan ketentuan yang ada akhirnya dinyatakan lulus seleksi,” ujar Bupati.

Menurutnya, dengan diserahkan SK CPNS maupun PPPK tersebut, maka penerima telah resmi menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya minta kepada seluruh CPNS dan PPPK yang menerima SK hari ini, untuk dapat bekerja dengan baik, bersemangat, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Teruslah belajar, memperbaiki diri, mengembangkan potensi karena tugas dan tanggung jawab yang kita emban ke depan akan semakin berat,” pesan Etik.

Bupati juga berharap para ASN harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi, sehingga kehadirannya akan semakin memberikan warna yang positif di instansi tempat bertugas.

“Bekerjalah dengan semangat, cerdas, melayani dengan sepenuh hati, dan tetap menjaga kinerja, dedikasi serta loyalitas yang tinggi,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Sukoharjo, Sumini, mengatakan, ASN yang menerima SK adalah untuk formasi 2024. Terdiri atas 98 CPNS dan 525 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan bantuan untuk 1.000 anak di 12 kecamatan. Penyerahan dilakukan di Loby Kantor Bupati, Rabu (21/5/2025). Setiap anak menerima 10 kilogram (kg) beras dan 24 butir telur (1.5 kg).

“Bantuan ini dalam upaya pemenuhan kebutan pangan dan gizi anak dalam upaya penanggulangan stunting. Masalah gizi, khususnya stunting dan kekurangan gizi kronis lainnya, masih menjadi tantangan serius yang harus kita atasi bersama,” ujarnya.

Menurut Bupati, Pemkab Sukoharjo berkomitmen penuh dalam rangka menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam rangka penanggulangan masalah gizi ini, Pemkab memberikan bantuan kepada 1.000 anak.

“Penyerahan bantuan pangan ini merupakan bagian dari intervensi sensitif dan spesifik yang kita lakukan untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat,” katanya.

Bupati menambahkan, bantuan tersebut bukan hanya sekedar bentuk kepedulian, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

“Saya berharap bantuan yang diberikan ini benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, saya mengajak seluruh pihak, untuk terus bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pangan Sukoharjo, Gubawan Wibisono, menyampaikan, bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta untuk menanggulangi permasalahan gizi terutama anak stunting dan gizi buruk.

“Total ada 1.000 anak yang tersebar di 12 kecamatan dimana data anak ini berasal dari Dinas Kesehatan. Setiap anak menerima 10 kilogram beras dan 24 butir telur atau 1,5 kilogram,” ujarnya.

Rincian penerima tiap kecamatan sendiri masing-masing Kecamatan Kartasura 86 anak, Gatak 90 anak, Baki 90 anak, Grogol 100 anak, Mojolaban 95 anak, Polokarto 80 anak, Bendosari 89 anak, Nguter 70 anak, Sukoharjo 90 anak, Tawangsari 70 anak, Bulu 70 anak, dan Kecamatan Weru 70 anak. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menghadiri acara Integrity Day “Menuju Sukoharjo Bersih dari Korupsi” dan mencanangkan Unit Kerja Zona Integritas dan Desa Antikorupsi oleh Bupati Sukoharjo. Acara tersebut dilaksanakan di Auditorium Menara Wijaya Lantai 10, Rabu (7/5/2025).

“Korupsi merupakan musuh utama kemajuan bangsa dan daerah. Tindakan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menyengsarakan rakyat,” ungkap Bupati mengawali sambutan.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, integritas adalah fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tanpa integritas, segala upaya pembangunan yang kita lakukan akan rapuh dan mudah terkikis oleh praktik-praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Korupsi bukan hanya tentang kerugian materi, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghancurkan kepercayaan publik, dan menghambat kemajuan daerah.

Bupati mengatakan, Pemkab Sukoharjo memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Bupati ingin Sukoharjo dikenal sebagai daerah yang bebas dari korupsi, daerah yang memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakatnya, dan daerah yang menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance.

Acara Integrity Day tersebut adalah momentum penting bagi semua untuk kembali meneguhkan niat dan komitmen dalam memerangi korupsi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, seluruh elemen masyarakat Sukoharjo.

Pada kesempatan tersebut Bupati mencanangkan Unit Kerja Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pencanangan ini adalah langkah awal yang strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, di mana setiap pegawai memiliki kesadaran dan keberanian untuk menolak segala bentuk korupsi,” ujar Bupati.

Khususnya mengenai Zona Integritas yang merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pemerintah yang memiliki komitmen kuat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati menargetkan seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk bisa menjadi Zona Integritas. Bupati ingin agar Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten Berintegritas.

“Tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas adalah menciptakan birokrasi yang tidak hanya bersih dan akuntabel, tetapi juga efisien dan efektif dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Dalam waktu yang sama, selain Zona Integritas dari KemenPANRB bagi tingkat Perangkat Daerah dan Unit Kerja, terdapat juga program Desa Anikorupsi dari KPK bagi tingkat Desa. Desa Antikorupsi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan masyarakat desa. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya pencegahan korupsi.

Bupati mengapresiasi kepada Desa Cemani, Desa Wonorejo, dan Desa Ngemplak atas prestasinya sebagai Desa Antikorupsi. “Saya meminta agar 3 Desa tersebut dapat mempertahankan implementasi Best Practice sebagai Desa Antikorupsi, serta bisa menjadi contoh bagi Desa-Desa lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Bupati berharap 150 Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bisa menjadi Desa Antikorupsi dalam 5 tahun ke depan. Sama seperti Zona Integritas, Bupati juga ingin agar Kabupaten Sukoharjo menjadi Kabupaten Antikorupsi melalui jajaran Pemerintah Desa.

“Pencanangan ini bukanlah sekadar simbolis. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kerja keras, konsistensi, dan komitmen dari kita semua,” tambah Bupati. (*)

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjomenggelar upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX Ke-29 dan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, Jumat (2/5/2025). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Etik Suryani.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan jika Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX tahun 2025 mengangkat tema yaitu: “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati.

Hal-hal strategis yang yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi diantaranya:

1. Upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumberdaya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya serta mengotimalkan lahan pertanian;
2. Upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumberdaya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan dukungan kebijakan. Dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi serta memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan;

3. Pengelolaan sumberdaya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta meyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas;

5. Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah- swasta-akademisi;

6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama yakni pemerataan akses (infrastruktur, beasiswa, dan digitalisasi), peningkatan kualitas (guru, kurikulum, dan fasilitas), serta pengawasan dan keterlibatan publik. Termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program pemberian makan bergizi gratis;

7. Upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan Pemerintah, pemerintah daerah, tenaga medis dan masyarakat. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan diantaranya, penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk;

8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk langkah reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan mengembangkan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.

Terkait Hardiknas, Bupati mengatakan Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

“Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumberdaya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan,” ungkapnya.

Bupati juga mengatakan, sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan Pembelajaran Mendalam (deep learning), pemberlakuan Test Kemampuan Akademik (TKA), serta pembelajaran Koding, dan Kecerdasan Artifisial (AI). (*)