25.1 C
Sukoharjo
Tuesday, July 23, 2024

Buka Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Bupati Minta Kemiskinan Ditangani Bareng-Bareng

SUKOHARJO – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo mengelar Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021. Rakor tersebut digelar di Hotel Tosan Solo Baru, Grogol dan dibuka oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Kamis (16/12/2201). Rakor mengambiltema “Replika Program Satu Perangkat Daerah Satu Desa/Kelurahan Dampingan Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo”.

Bupati menyampaikan, kemiskinan ibarat “komorbid” dalam pembangunan. Faktor-faktor pemicunya harus benar-benar bisa dikendalikan dengan baik. Berdasarkan data BPS per bulan Nopember 2021, angka kemiskinan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Untuk kabupaten Sukoharjo naik 0,55% dari angka 7,68% di tahun 2020 menjadi 8,23% pada tahun 2021.

“Kenaikan tersebut memberikan sinyal kepada kita, perlu langkah ekstra dan sistematis untuk penanganannya,” ujar Bupati.

Bupati melanjutkan, dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan yang diprioritaskan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia di Kabupaten Sukoharjo yang unggul dan berkualitas. Untuk itu, rakor tersebut merupakan langkah awal dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah ditengah situasi pandemi corona.

“Harapan saya, mudah-mudahan melalui rapat koordinasi ini, bisa melahirkan langkah-langkah kongkrit dalam mendukung kebijakan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” lanjutnya.

Bupati juga menyampaikan, sejalan dengan tema rakor yang mengangkat “Replika program satu perangkat daerah satu desa/kelurahan dampingan” yang merupakan inisiasi dari program Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka keterpaduan untuk “Maju Bareng” dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Untuk itu, ada beberapa hal yang ditekankan bupati, yakni replika program bukan berarti mengadopsi secara utuh program yang ada, tapi mengadopsi prinsip-prinsipnya, sehingga terbuka kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian/ modifikasi seusia dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Sukoharjo. Modifikasi terutama terkait dengan mekanisme pendampingan yang ada.

“Arahnya tidak satu OPD satu desa/kelurahan tapi satu desa/kelurahan ditangani bareng-bareng oleh beberapa OPD sesuai dengan kewenangannya,” terang Bupati.

Hal kedua mengenai hasil pemetaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana ada 36 desa/kelurahan prioritas di Kabupaten Sukoharjo yang diharapkan bisa didampingi dalam pelaksanaannya. Untuk itu, mulai Tahun 2022, OPD-OPD yang memiliki program penanganan kemiskinan baik fisik, ekonomi maupun sosial, untuk bisa lebih fokus mengarahkan lokusnya di 36 desa/ kelurahan tersebut.

“Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional sehingga penanganannya perlu integrasi tidak saja dengan berbagai program lain tetapi juga dengan para pelaku pembangunan di daerah,” tambahnya. (*)

Berita Lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img
spot_img

Berita Terbaru