SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo menggelar “Tax Gathering PBB 2021” di Wisma Boga, Rabu (24/11/2021). Dalam kegiatan tersebut, Pemkab memberikan penghargaan pada camat, kepala desa dan lurah yang memiliki kinerja baik dalam realisasi pembayaran PBB. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan Wakil Bupati, Agus Santosa.

“Hingga jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September, ada 82 desa dan satu kelurahan yang berhasil lunas. Jika dilihat dari tingkat kecamatan, ada dua kecamatan yang berhasil lunas, yakni Kecamatan Bulu dan Tawangsari,” jelas Bupati.

Bupati melanjutkan, Bupati berharap prestasi tersebut ditingkatkan di tahun-tahun mendatang khususnya untuk desa/kelurahan yang bisa melunasi PBB-nya. Jika desa lain bisa, ujar Bupati, desa yang belum lunas seharusnya juga bisa melakukannya. Untuk itu, camat, kepala desa dan lurah serta petugas pemungut pajak harus bekerja maksimal agar realisasi PBB sesuai target yang ditetapkan.

Pemberian penghargaan pada pelaku PBB, ujar Bupati, akan terus dipertahankan ditahun-tahun mendatang. Penghargaan tersebut akan jadi motivasi untuk peningkatkan realisasi PBB selanjutnya. Dengan pendekatan penghargaan tersebut terbukti cukup efektif dalam upaya membangun kedisiplinan pembayaran PBB di Sukoharjo. Disisi lain, wajib pajak juga diberi apresiasi dengan sejumlah hadiah yang diundi dimana hadiah utamanya tiga sepeda motor.

“Saya minta kepada kepala BKD untuk memperluas layanan pembayaran PBB agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajaknya,” ujar Etik.

Sedangkan Kepala Badan Kekaungan Daerah (BKD) Sukoharjo, RM Suseno Wijayanto, mengatakan bahwa kepala desa, lurah, dan camat yang memiliki kinerja baik menerima penghargaan dari Pemkab Sukoharjo. Dengan pemberian penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pelaku PBB di Sukoharjo untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, hingga 18 November 2021, realisasi PBB Kabupaten Sukoharjo mencapai Rp34,962 miliar dari target dalam Perubahan APBD 2020 sebesar Rp33 miliar. Artinya, hingga 18 November realisasi PBB sudah melampaui target karena sudah mencapai 105,95%. Realisasi PBB tersebut akan naik hingga akhir bulan Desember 2021 mendatang. (*)

SUKOHARJO – Rancangan Peraturan daerah (Raperda) APBD tahun 2022 disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD. Penandatanganan Persetujuan Bersama APBD 2022 tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/11/2021). Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi dengan dihadiri unsur pimpinan dan juga Wakil Bupati, Agus Santosa.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa raperda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dengan DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat tiga hari kerja sejak disetujui bersama untuk dievaluasi sebelum ditetapkan.

“Adapun mengenai pendapat, saran, serta imbauan yang disampaikan oleh anggota DPRD baik melalui pandangan umum fraksi, rapat badan anggaranm rapat komisi dan melalui rapat paripurna akan dipelajari dan ditindaklanjuti sesui dengan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Bupati.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada Ketua DPRD bersama anggota serta semua kepala OPD atas kerjasama yang baik selama ini. Mulai sejak awal pembahasan sampai persetujuan bersama yang dilakukan hari ini.

Sebelum ditandatangani bersama, DPRD membacakan sejumlah catatan/rekomendasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Basuki Budi Santoso. Catatan tersebut antara lain untuk menyarankan pada semua OPD agar kedepan ada inovasi baru agar Kabupaten Sukoharjo lebih bisa berprestasi dan dikenal di tingkat nasional.

Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan agar lebih ditingkatkan sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Badan anggaran juga merekomendasikan normalisasi saluran di wilayah Desa Lorog sampai dengan Desa Kateguhan sepanjang 800 meter.

Badan anggaran juga merekomendasikan pelebaran jalan mulai palang kereta api Blimbing kearah Sanggung, Gatak karena lalu lintas jalan tersebut sangat ramai, disisi lain jalan yang ada sempit. Badan anggaran juga menyarankan Dinas Sosial untuk melaksanakan verifikasi dan evaluasi setiap enam bulan sekali agar validasi data warga penerima bantuan sosial lebih optimal dan data penerima bansos dapat dipertangggungjawabkan. (*)