Friday, September 18, 2026
Home Blog Page 71

Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2022 Disetujui Bersama Antara Bupati Dan DPRD

By
Humas
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan KUA-PPAS APBD 2022 dalam Rapat paripurna DPRD, Selasa (26/10/2021).

SUKOHARJO – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022 tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (26/10/2021). Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi dengan dihadiri unsur pimpinan dan jufa Wakil Bupati, Agus Santosa.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan bahwa sesuai aturan perundang-undangan, KUA-PPAS APBD yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD, kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“RKA SKPD tersebut memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta perkiraan untuk tahun berikutnya,” ujar Bupati.

Bupati melanjutkan, RKA SKPD yang disusun oleh Kepala SKPD memuat rencana pendapat, rencana belanja untuk masing-masing program kegiatan dan sub kegiatan serta objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perkiraan untuk tahun berikutnya. Selain itu juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dalam program kegiatan dan sub kegiatan.

RKA SKPD tersebut, lanjut Bupati, merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Etik juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras membahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2022 dengan TAPD.

Sebelum ditandatangani bersama, DPRD membacakan sejumlah catatan/rekomendasi dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Basuki Budi Santoso. Catatan tersebut antara lain untuk mendorong eksekutit agar perpustakaan daerah dibuat lebih representatif agar menarik masyarakat untuk datang.

Selain itu, OPD juga diminta untuk saling berkoordinasi agar tidak terjadi gagal lelang karena masalah waktu, 20 gedung Sekolah Dasar (SD) yang rusak untuk bisa dianggarkan dalam APBD 2022 dan menggunakan skala prioritas serta mendorong mewujudkan sekolah ramah anak untuk mendukung Kabupaten layak Anak (KLA). (*)

Pemkab Salurkan 1.702 Paket Sembako Gerakan ASN Peduli

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani didampingi Wakil Bupati, Agus Santosa secara simbolis menyerahkan bantuan sembako, Senin (25/10/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bersama Wakil Bupati, Agus Santosa secara simbolis menyerahkan bantuan sembako program ASN Peduli. Penyerahan dilakukan di Lobi Kantor Bupati, Senin (25/10/2021). Sebanyak 1.702 paket sembako diserahkan dengan sejumlah sasaran penerima seperti tukang becak, ojek online (ojol) dan lainnya.

Bupati menyampaikan, paket sembako yang disalurkan merupakan sembako dari gerakan ASN Peduli. Total ada 1.702 paket sembako yang disalurkan untuk sejumlah sasaran. Penyaluran bantuan akan terus dilakukan Pemkab Sukoharjo pada masyarakat terdampak pandemi corona. Sebelumnya, Pemkab juga sudah menyalurkan bantuan untuk anak yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal terpapar virus corona, disabilitas, PKL, dan lainnya.

“Saya harap bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi corona yang belum berakhir hingga saat ini,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga berpesan pada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, saat ini pandemi corona belum berakhir. Meski kasus corona di Sukoharjo sudah turun, masyarakat tetap diminta untuk waspada, tidak abai, dan disiplin prokes.

Selain itu, lanjut Bupati, masyarakat meminta kepada masyarakay yang belum ikut vasinasi untuk segera mengikutinya. Pasalnya, vaksinasi menjadi syarat berbagai aktivitas masyarakat, baik syarat perjalanan, melakukan dan menghadiri hajatan, berbelanja di mal, dan lainnya.

“Yang mulai susah itu mencari orang yang mau divaksin, padahal vaksinnya tersedia. Untuk itu, yang belum vaksin segera saja ikut vaksin, tidak harus KTP Sukoharjo, dari luar juga boleh vaksinasi di Sukoharjo,” tambah Bupati.(*)

Bupati Buka Konferensi Cabang IPNU dan IPPNU Sukoharjo

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat menghadiri dan membuka Konfercab VII IPNU dan IPPNU di SMPIT Al Anis Kartasura, Minggu (24/10/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, membuka Konferensi Cabang (Konfercab) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di SMPIT Al Anis Kartasura, Minggu (24/10/2021). Dalam kesempatan tersebut Bupati berharap IPNU dan IPPNU menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia.

“IPNU dan IPPNU sebagai organisasi dibawah naungan Jamiyyah NU merupakan tempat berhimpun, wadah komunikasi, aktualisasi dan merupakan bagian integral dan potensi generasi muda secara utuh. Oleh karena itu, keberadaan IPNU dan IPPNU memiliki posisi strategis sebagai wahana kaderisasi pelajar NU dalam menempatkan sumberdaya insani yang vital,” terang Bupati.

Bupati berharap semua kader IPNU dan IPPNU disemua sektor agar tidak meninggalkan teknologi, cerdas bermedsos, dan menyongsong akselerasi perkembangan teknologi dengan baik. Disisi lain, momen Konfercab dapat dijadikan sarana untuk melakukan refleksi, evaluasi sekaligus proyeksi ke depan dalam meningkatkan peran IPNU dan IPPNU berkhidmah bagi agama, bangsa dan negara.

Selain itu, lanjut Bupati, Konfercab juga sebagai ajang memilih pengurus yang memiliki loyalitas tinggi, tulus, dan ikhlas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, juga pengurus yang mampu menyusun program-program yang dapat membawa kemajuan bagi organisasi dan bermanfaat bagi seluruh umat khususnya di Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan Ketua PCNU Sukoharjo, Khomsum Nur Arif, menyampaikan bahwa konfercab menjadi sarana sebagai bentuk evaluasi dan memilih pengurus yang akan memimpin kedepan. IPNU dan IPPNU memiliki peran sangat penting. Khomsun berpesan agar momen konfercab dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik. Apalagi, masih banyak tugas dan tantangan kedepan yang sudah menunggu.

“Salah satu tugas dan tantangan kedepan yang dihadapi pengurus IPNU dan IPPNU adalah pembentukan pengurus ranting di 167 desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo. Saat ini, baru terbentuk dua pengurus ranting sehingga masih ada 165 pengurus ranting IPNU dan IPPNU yang belum dibentuk,” ujarnya. (*)

Bupati Hadiri Grand Final Pemilihan Mas Mbak Sukoharjo 2021

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani foto bersama Juara 1 Mas Mbak Sukoharjo 2021 usai menyerahkan hadiah, Sabtu (23/10/2021).

SUKOHARJO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo menggelar Grand Final Pemilihan Mas Mbak Sukoharjo 2021 di Auditorium Gedung Menara Wijaya lantai 10, Sabtu (23/10/2021). Dari 10 finalis yang tampil, akhirnya terpilih Zaki Adi Saputra dan Fransisca Ervin sebagai Mas Mbak Sukoharjo 2021. Acara tersebut dihadiri Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Wakil Bupati, Agus Santosa, dan sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pejabat Forkopimda yang yang hadir antara lain Dandim, Letkol Inf Agus Adhu Darmawan dan Ketua DPRD, Wawan Pribadi. Dalam kesempatan tersebut Bupati mengatakan, pemilihan Mas dan Mbak Sukoharjo digelar untuk memilih sosok putra dan putri Kabupaten Sukoharjo yang memiliki wawasan kepariwisataan yang luas, disiplin, mandiri, serta mempunyai kepribadian yang konsisten dengan ucapan dan tindakan.

“Pemenang duta wisata ini menjadi tauladan atau contoh dalam hal-hal berkenaan dengan wisata, seni, budaya, dan pendidikan,” kata Bupati.

Bupati juga berharap para pemenang bisa mempromosikan pariwisata Kabupaten Sukoharjo. “Yang saya harapkan Mas dan Mbak Sukoharjo memiliki wawasan kepariwisataan yang luas, disiplin, mandiri serta memiliki kepribadian yang tangguh,” harapnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo, Endang Sri Harianti, menyampaikan bahwa sebelum para finalis tampil dalam grand final terlebih dahulu dilakukan pembekalan. Materi pembekalan sendiri meliputi “Table Manner Cource”, manajemen perhotelan, “ngadi saliro ngadi busono”, “Beauty Class”, bahaya narkoba, “public speaking”, serta materi lainnya.

Selain Juara 1, lanjut Endang, panitia juga memilih Juara 2 dan Juara 3 masing-masing satu pasang. Panitia juga memilih Juara Favorit dan Juara Persahabatan masing-masing satu orang. Pemenang dua kategori terakhir dipilih melalui “polling” SMS yang dilakukan oleh panitia. Untuk Juara 1 baik mas maupun mbak berhak atas hadiah uang senilai Rp15 juta.

Sedangkan untuk Juara 2 mendapatkan Rp6 juta, dan Juara 3 Rp5 juta, Juara Favorit Rp3 juta, Juara Persahabatan Rp3 juta, Best Talent Rp3 juta, dan finalis yang belum mendapat juara mendapatkan uang pembinaan berupa tabungan Rp1 juta.

Berikut ini daftar pemenang Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Sukoharjo 2021: Juara 1 Mas Sukoharjo, Zaki Adi Saputra, Juara 1 Mbak Sukoharjo, Fransisca Ervin, Juara 2 Mas Sukoharjo, Rehanandra Wahyu, Juara 2 Mbak Sukoharjo, Yulyana Eka P, Juara 3 Mas Sukoharjo, Abdan Bagus Sultan Djauhari, Juara 3 Mbak Sukoharjo Rindi Setyani.

Sedangkan untuk Juara Persahabatan Mas Sukoharjo, Sang Bintang M, Juara Persahabatan Mbak Sukoharjo, Sindi Reza, Juara Favorit Mas Sukoharjo, David Farela, Juara Favorit Mbak Sukoharjo, Cahya Rida, Juara Berbakat, Abdian Bayu Sultan, dan Juara Mbak Berbakat, Ganis My Harta. (*)

Peserta Melebihi Kapasitas, Pemkab Sukoharjo Cabut Izin Konferwil IPPAT

By
Admin
-
0
Sekda Pemkab Sukoharjo, Widodo.

SUKOHARJO – Satgas Corona Kabupaten Sukoharjo mencabut izin pelaksanaan Konfrensi Wilayah (Konferwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Tengah yang rencananya diadakan di Hotel Best Western Solo Baru pada Sabtu, 23 Oktober 2021. Satgas sebelumnya mengizinkan pelaksanaan acara tersebut bedasarkan surat Nomor 400/334 Tanggal 21 Oktober 2021.

Dalam perkembangannya, izin tersebut dicabut karena ada perubahan jumlah peserta yang semula 800 orang menjadi lebih dari 1.000 orang sehingga Satgas memutuskan mencabut surat tersebut. Pasalnya, peserta Konferwil IPPAT Jawa Tengah melebihi ketentuan dalam Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di Kabupaten Sukoharjo.

Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, selaku sekretaris Satgas Covid 19 Sukoharjo mencabut ijin tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 400/338 tanggal 21 Oktober 2021.

“Konferwil IPPAT ini sebelumnya memang diizinkan oleh Satgas Covid Sukoharjo, tetapi dikarenakan adanya perubahan jumlah peserta, maka izin kami cabut atau kami batalkan,” tegas Sekda Sukoharjo Widodo, Sabtu (23/10/2021).

Ditambahkan Widodo, pencabutan izin tersebut bukan karena ada masukan atau intervensi dari pihak lain tetapi semata mata menegakkan aturan yg berlaku. Widodo menegaskan, pada prinsipnya Satgas Corona Kabupaten Sukoharjo tidak akan mempersulit penyelenggaraan kegiatan sepanjang memenuhi kriteria dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

“Tentunya tidak bertentangan Intruksi Bupati Sukoharjo karena hingga saat ini aturan terkait dengan PPKM masih berlaku. Artinya siapapun itu tidak boleh mengabaikan dan sesuai dengan ketentuan yang ada,” tambahnya. (*)

Bupati Bersama Wakil Bupati Hadiri Pengajian Maulid Nabi di Masjid Agung

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, saat memberikan sambutan dalam acara pengajian Maulid Nabi Muhammad di Masjid Agung Baiturrahmah, Jumat (22/10/2021) malam,

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bersama Wakil Bupati, Sukoharjo Agus Santosa menghadiri acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah dan Hari Santri Nasional 2021. Pengajian tersebut digelar di Masjid Agung Baiturrahmah Sukoharjo, Jumat (22/10/2021) malam. Terlihat hadir dalam pengajian tersebut, Ketua DPRD, Wawan Pribadi.

Dalam sabutannya Bupati menyampaikan, momentum peringatan Maulid Nnabi Muhammad SAW jadikan sebagai semangat perubahan ke arah yang lebih di berbagai aspek kehidupan. “Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari bersama kita tingkatkan lagi tali silaturahmi dan jadikan momentum untuk perubahan ke arah yang lebih baik,” kata Bupati.

Bupati juga mengajak umat Islam harus bisa mengambil peran masing-masing untuk menjadikan Islam sebagai nafas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Umat Islam juga diharapkan mampu membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya kepada para santri, Bupati berpesan agar terus menjadi generasi muda yang berakhlak dan berilmu serta mampu bersaing dalam perkembangan zaman dan membela tanah air. “Peringatan hari santri adalah suatu bentuk pernyataan sikap tegas agar santri Indonesia selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raganya untuk membela tanah air tercinta,” tegas Bupati.

Karena masih dalam masa pandemi corona, pengajian dan peringatan hari santri di masjid agung tersebut digelar secara terbatas. Selain itu, juga dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. (*)

Pembinaan BUMD, Bupati Minta Peningkatan Kinerja

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani memberikan pembinaan untuk BUMD di Auditorium Gedung Menara Wijaya, Jumat (22/10/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, memberikan pembinaan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Audirotium Gedung Menara Wijaya lantai 10, Jumat (22/10/2021). Pembinaan dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja BUMD sehingga bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal. Bupati meminta BUMD bisa memberikan kontribusi 5% dari total dana penyertaan modal yang diberikan pemerintah.

“Dengan pembinaan BUMD diharapkan BUMD bisa lebih baik ke depannya termasuk pelayanannya pada masyarakat. Selama ini pemerintah telah memberikan dana penyertaan modal sehingga diharapkan BUMD memberikan kontribusi PAD 5% dari total penyertaan modal yang diberikan,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyoroti sejumlah BUMD yang dinilai kinerjanya belum maksimal. Salah satunya BUMD yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki “Non Performing Loan” cukup tinggi diatas 5%. BUMD tersebut antara lain BKK Jateng Cabang Sukoharjo yang NPL-nya 27% serta BPR Grogol yang NPL-nya diatas 10%.

Bupati mengatakan, untuk Percada juga masih ada masalah terkait dengan kerusakan mesin sehingga akan dievaluasi dan dicari sokusi permasalahannya. Dalam kesempatan itu, Bupati juga berpesan agar BUMD membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kinerja. Penyertaan modal yang diberikan dikelola dengan baik agar bisa memberikan kontribusi PAD secara maksimal.

Sedangkan Plt Asisten 2 Sekda, RM Suseno Wijayanto, dalam paparannya menyampaikan jika ada BUMD yang NPL atau kredit bermasalah cukup tinggi. Masing-masing PT BPR BKK Grogol (Perseroda) yang NPL-nya 10,45% dan PT BKK Jateng (Perseroda) yang mencapai 27%. Sedangkan untuk BUMD lainnya seperti Bank Jateng, NPL di tahun 2020 sebesar 3,52% dan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebesar 3,98%.

Disisi lain, untuk BUMD non bank seperti Peruma Air Minum irta Makmur (PDAM) sudah menunjukkan kijerna yang baik diliat dari kontribusi untuk PAD. Tahun 2020 lalu, PADM memberikan kontribusi PAD sebesar Rp3,461 miliar. Sedangkan untuk Perumda Percada, kontribusi untuk PAD di tahun 2020 lalu sebesar Rp280 juta. (*)

Bupati Pimpin Rakor Tindaklanjut Kunjungan Menteri Pertanian, Terkait Perluasan Lahan IP 400

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani memimpin Rakor Tindaklanjut Kunjungan Kerja Menteri Pertanian, Selasa (19/10/2021).

SUKOHARJO – Pasca kunjungan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, ke Kabupaten Sukoharjo beberapa waktu lalu, Pemkab Sukoharjo menggelar rapat koordinasi sebagai tindaklanjut kunjungan tersebut. Pemkab Sukoharjo serius melakukan persiapan perluasan lahan Indeks Pertanaman (IP) 400, yakni tanam dan panen empat kali dalam satu tahun. Sukoharjo siap memperluas lahan IP 400 dari 2.088 hektar menjadi 5.000 hektar di tahun 2022 mendatang.

“Dalam kondisi lahan pertanian yang semakin berkurang saat ini, kita hanya dapat mensiasati dengan peningkatan jumlah luas tambah tanam melalui peningkatan indeks pertanaman,” jelas Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat memimpin Rakor Tindaklanjut Kunjungan Kerja Menteri Pertanian di Auditorium Gedung Menara Wijaya, Selasa (19/10/2021).

Dikatakan Bupati, dalam kunjungan Mentan tersebut, Kabupaten Sukoharjo dipercaya untuk menambah luas lahan IP 400 di tahun 2022 menjadi seluas 5.000 hektar. Mentan memberikan kepercayaan tersebut karena menilai Sukoharjo berhasil dalam melaksanakan IP 400 dengan luas 2.088 hektar tahun ini.

Bupati mengatakan, agar pelaksanaan IP 400 seluas 5.000 hektar tahun depan berhasil dengan baik, ada beberapa hal harus dipersiapkan. Yakni, semua Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) harus melaksanakan identifikasi lokasi di lahan yang sesuai untuk diusulkan menjadi IP 400. Adapun syarat lokasi untuk kegiatan IP 400 ini adalah lahan beririgasi teknis dengan ketersediaan air sepanjang tahun, sudah tanam tiga kali dalam setahun dan bukan daerah yang endemis organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

“Kuncinya keberhasilan di air, mekanisasi dan penggunaan benih umur genjah. Para PPL juga wajib melakukan pengukuran kadar PA 7,65,” ujar Bupati.

Persiapan lain bagi kepala bidang terkait kegiatan IP 400 untuk mengkoordinasikan kecukupan sarana produksi dan sarana pendukung lainnya agar dapat mewujudkan keberhasilan IP 400. Selain itu, para camat diharapkan dukungannya untuk membantu dalam mengkondisikan kelompok tani pelaksana kegiatan untuk cermat dalam menentukan masa tanam dan melakukan percepatan olah tanah, tanam maupun panen agar target tanam dan panen empat kali dalam satu tahun tercapai.

Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, Bagas Windaryatno mengatakan, Pemkab Sukoharjo sangat serius merealisasikan target peningkatan luasan lahan IP 400 empat kali tanam empat kali panen padi menjadi 5.000 hektar. Menurutnya, semua menjadi tim untuk suksesnya IP 400 di Kabupaten Sukoharjo.

“Target tahun 2022 naik menjadi 5.000 hektar untuk IP 400 sehingga harus dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya. (*)

Pemkab Sukoharjo Raih Opini WTP Dari BPK Enam Kali Berturut-Turut

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menerima plakat dan piagam penghargaan opini WTP dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Hartana, Selasa (19/10/2021).

SUKOHARJO – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diraih Pemkab Sukoharjo untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020. Opini WTP untuk LKPD tahun 2020 tersebut merupakan opini WTP ke-6 berturut-turut sejak tahun 2015. Plakat serta piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Hartana, pada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, di Lobi Kantor Bupati, Selasa (19/10/2021).

“Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemkab Sukoharjo yang telah meraih Opini WTP enam kali berturut-turut sejak 2015. Saya berharap capaian opini WTP ini dapat kita pertahankan untuk tahun tahun berikutnya,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, opini WTP diberikan atas penyajian dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang telah memenuhi lima syarat yang harus dipenuhi. Masing-masing adanya kesesuaian antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, dalam hal ini termasuk tidak boleh ada pagu minus, sehingga harus cermat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya.

Selain itu, penyajian laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar, adanya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan entitas pelaporan, serta penatausahaan barang milik negara dan daerah telah dilaksanakan revaluasi atau penilaian kembali aset-aset yang dimiliki oleh setiap entitas pelaporan.

“Dari sisi pelaksanaan APBD, penghargaan WTP merupakan bukti nyata, bahwa pemkab Sukoharjo telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik kepada masyarakat, komitmen mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang negara secara transparan dan akuntabel, serta telah sesuai kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dalam Standar Akuntansi Pemerintahan,” kata Bupati.

Bupati menambahkan, capaian tersebut menjadi cambuk bagi untuk selalu turut serta dalam mewujudkan “clean and good governance” sebagaimana dicitakan-citakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Etik mengimbau kepada seluruh ASN untuk tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi serta integritas yang tinggi sehingga dapat mewujudkan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih berkualitas.

Sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Surakarta, Hartana, menyampaikan jika opini WTP merupakan opini level tertinggi untuk laporan keuangan. Untuk Pemkab Sukoharjo, opini WTP sudah diterima enam kali berturut-turut sejak 2015-2020. Opini WTP sendiri, lanjutnya, tidak diperoleh dengan mudah karena diperoleh melalui kerja keras dengan ikhlas, semangat, dan sinergi tiada henti serta dukungan semua pihak di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

“Dengan opini WTP dari BPK ini berarti LKPD yang disusun oleh Pemkab Sukoharjo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), memiliki kecukupan pengungkapan, dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal,” terangnya.

Hartana juga mengatakan, opini WTP ini dapat juga diartikan sebagai salah satu wujud komitmen Pemkab Sukoharjo dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. (*)

Bupati: Warga Luar Daerah Boleh Vaksinasi di Sukoharjo

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, saat pantauan vaksinasi di Graha PGRI, Senin (18/10/2022).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bersama Wakil Bupati, Agus Santosa, melakukan pantauan vaksinasi di Graha PGRI, Senin (18/10/2021). Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan jika warga ber-KTP luar Sukoharjo boleh vaksinasi di Sukoharjo. Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk selaku protokol kesehatan (prokes).

Bupati menyampaikan, sebelumnya Pemkab memang memprioritaskan warga Sukoharjo untuk mengejar capaian target vaksinasi. Karena target sudah terlampaui, saat ini semua warga dari luar Sukoharjo boleh melakukan vaksinasi di Sukoharjo. “Semua warga KTP Nusantara boleh vaksin di Sukoharjo,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan jika level PPKM di Sukoharjo diharapkan sudah turun ke lebvel 1. Terkait hal level PPKM tersebut akan ditentukan oleh pemerintah pada 18 Oktober ini. Menurut Bupati, jika melihat kasus corona yang sudah turun signifikan dan capaian vaksinasi sudah ditas 70%, Sukoharjo sudah bisa turun ke level 1.

“Harapannya turun ke level 1. Kita masih menunggu kebijakan pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri. Daerah tinggal ikut saja dengan kebijakan pusat,” kata Bupati.

Bupati menambahkan, jika sudah turun ke level 1, tentunya ada kelonggaran-kelonggaran untuk aktivitas masyarakat. Seperti aktivitas perekonomian maupun kegiatan hajatan pernikahan. Namun, meski nanti sudah diperlonggar, Etik mengaku kartu vaksin akan menjadi syarat utama dalam berkegiatan.

“Setelah turun ke level 1, pelan-pelan untuk hiburan diperbolehkan, begitu juga untuk kegiatan lain seperti car free day, tempat wisata, dan lainnya. Tapi, prokes dan persyaratan kartu vaksin diberlakukan,” tambah Etik. (*)

Bupati Lakukan Topping Off Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Wakil Bupati, Agus Santosa dan Sekda, Widodo melepas balon saat topping off pembangunan Gedung MPP, Senin (18/10/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bersama Wakil Bupati, Agus Santosa, dan Sekda, Widodo melakukan “topping off” pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (18/10/2021). “Topping off” dilakukan dengan penuangan material semen dan juga ditandai dengan pelepasan burung dan balon. Terlihat hadir tiga asisten Sekda dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, pelaksanaan pembangunan Gedung MPP tersebut sejak dimulai hingga “topping off” berjalan lancar. Bupati berharap saat proses pembangunan hingga selesai tetap lancar dan selesai tepat waktu pada 27 Desember 2021. “Saya harap setelah selesai bisa segera dimanfaatkan untuk pelayanan masyaralat Sukoharjo,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, saat ini progres pembangunan gedung MPP sudah mencapai 38%. Proses pembangunan sendiri sudah diperhitungkan dengan panjadwalan sehingga hasilnya sudah terlihat. Bupati juga mengatakan, pembangunan Gedung MPP tersebut dalam upaya Pemkab Sukoharjo meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu perubahan atau reformasi melalui perbaikan pelayanan publik.

“Pembangunan Gedung MPP ini merupakan implementasi dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, menyampaikan jika untuk tahun ini baru dibangun kontruksi gedungnya terlebih dahulu. Sedangkan untuk sarana dan prasarana baru dilaksanakan tahun 2022 mendatang.

“Harapannya pembangunan Gedung MPP ini bisa selesai tepat waktu sesuai kontrak,” katanya.

Haris juga mengatakan, Gedung MPP akan ditempati oleh semua dinas, kantor yang selama ini melakukan pelayanan publik. Juga, beberapa instansi vertikal, BUMN, dan juga perbankan. Selain itu, Haris mengaku juga akan mengajak pelayanan ditingkat provinsi untuk bergabung. Jadi, ujar Haris, beberapa instansi yang melakukan pelayanan pada masyarakat akan memiliki stan di MPP tersebut.

Seperti diketahui, pembangunan Gedung MPP tersebut dilakukan oleh PT Pulung Manunggal Abadi dari Semarang dengan nilai kontrak Rp18.385.210.000. Sesuai kontrak pembangunan dilakukan selama 153 hari kalender terhitung mulai 28 Juli hingga 27 Desember 2021. (*)

Bupati Peletakan Batu Pertama Pembangunan MWC NU Kecamatan Weru

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung MWC NU Kecamatan Weru, Sabtu (16/10/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Mejelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Weru, Sabtu (16/10/2021). Pembangunan Gedung MWC tersebut dilakukan di Desa Tegalsari, Kecamatan Weru. Hadir dalam acara tersebut Rais Syuriyah PCNU, Abdullah Faishol, Kepala Dinas Sosial, Suparmin, serta Camat Weru, Pandiyanto.

“Semoga pembangunan MWC NU Kecamatan Weru dapat berjalan lancar dan sukses untuk menambah semarak syiar Islam di Kabupaten Sukoharjo,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia mempunyai peran strategis dalam perjalanan bangsa sejak zaman sebelum merdeka hingga saat ini. Untuk itu, keberadaan NU dan organisasi dibawah naungannya sangat membantu pemerintah daerah dalam pembangunan sekarang ini.

Pembangunan gedung ini, ujar Bupati, merupakan simbol dan tanda eksistensi MWC NU Kecamatan Weru. Bupati merasa yakin Gedung MWC NU tersebut kelak bisa menambah semangat keluarga besar organisasi maupun berkhidmat kepada umat dan masyarakat serta dapat meningkatkan keimnan dan ketaqwaan pada Allah SWT.

“Saya berharap hubungan antara NU dengan pemerintah selalu sinergis karena Nu secara kultural mempunyai peran yang luar biasa, baik dalam pencerdasan bangsa, pembentukkan akhlak serta wahana menggalang konsolidasi umat dalam membangunan dan membumikan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan,” kata Bupati.

Sedangkan Sekretaris PCNU Sukoharjo, Mudhakir, menyampaikan jika pembangunan Gedung MWC Kecamatan Weru menempati lahan sekitar 500 meter persegi. Pembangunan sendiri akan dilakukan secara bertahap dimana nantinya Gedung MWC tersebut juga akan difungsikan sebagai TK dan Madrasah Diniyah (Madin).

“Kami mohon doa restu sekaligus dukungannya dengan memberikan donasi untuk pembangunan MWC Kecamatan Weru agar segera selesai,” ujar Mudhakir. (*)

Bupati: Jangan Sampai Tidak Ikut Vaksinasi, Kartu Vaksinasi Jadi Syarat Berkegiatan

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat memantau vaksinasi di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Sabtu (16/10/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, melakukan pantauan vaksinasi di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Sabtu (16/10/2021). Meski target vaksinasi sudah terlampaui, vaksinasi terus dilakukan agar capaian bisa mencapai 100%. Bupati mengingatkan masyarakat Sukoharjo ikut vaksinasi karena kartu vaksin akan jadi syarat berkegiatan, termasuk kegiatan sosial hajatan.

“Kartu vaksin sudah digunakan sebagai syarat untuk perjalanan, masuk mal, dan lainnya. Begitu juga dalam kegiatan sosial seperti hajatan, masyarakat yang hendak menggelar hajatan pernikahan harus sudah vaksin,” terang Bupati.

Bupati melanjutkan, saat ini kasus corona belum selesai dan Sukoharjo masih melaksanakan PPKM Level 2. Bupati meminta masyarakat untuk tidak abai dan tetap prokes dengan memakai masker dalam setiap aktivitas.

“Jangan sampai tidak ikut vaksin karena nanti kartu vaksin sangat penting untuk bisa menggelar atau mengukuti kegiatan,” lanjutnya.

Bupati juga menyampaikan, hingga data per 15 Oktober 2021, capaian vaksinasi di Kabupaten Sukoharjo sudah mencapai 530.419 sasaran atau 73,69% untuk dosis 1. Sedangkan untuk dosis 2 baru mencapai 214.432 sasaran atau 29,79%. Saat ini, vaksinasi sudah menyasar semua masyarakat tanpa mensyaratkan KTP Sukoharjo.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo, capaian vaksinasi untuk lanjut usia (lansia) untuk dosis 1 mencapai 71.758 (71,07%) dan untuk dosis 2 mencapai 50.373 (49,89%). Untuk tenaga layanan publik, dosis 1 mencapai 59.348 (107,86%) dan dosis 2 mencapai 34.533 (62,76%). Untuk dosis 3 tenaga kesehatan (nakes) sudah diberikan pada 6.183 (0,86%). (*)

Menuju Sukoharjo Go Green, Bupati Bersama Kapolres dan Dandim Tanam 1.000 Pohon

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Etik Siryani, didampingi Kapolres, AKBP Wahyu Nugroho dan Dandim, Letkol Inf Agus Adhy Darmawan memukul gong menandai gerakan "Sukoharjo Go Green", Jumat (15/10/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menghadiri gerakan penghijauan Polres di Objek Wisata Baru Seribu Kecamatan Bulu, Jumat (15/10/2021). Gerakan penghijauan tersebut berupa aksi tanam 1.000 pohon. Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Kapolres, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan dan Dandim, Letkol Inf Agus Adhy Darmawan secara simbolis melakukan penanaman pohon.

“Pohon berperan penting dalam kehidupan dan menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Manfaat terbesar dari pohon adalah menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, penanaman pohon juga berfungsi dalam mencegah banjir dan longsor dalam saat musim hujan dan mencegah kebakaran dan kekeringan saat musim kemarau. Isu global yang hangat dibicarakan dewasa ini adalah isu pemanasan global, perubahan iklim, banjir dan erosi yang tidak terlepas dari akibat rusaknya ekosistem.

Bupati melanjutkan, langkah kongkrit yang dapat ditempuh untuk mengatasi efek negatif yang akan terjadi pada lingkungan adalah dengan melakukan penanaman pohon demi terciptanya kelestarian lingkungan dan terjaganya keseimbangan iklim. Kegiatan penanaman pohon sendiri bertujuan untuk menciptakan areal yang asri dan menjadi paru-paru daerah sebagai upaya dengan berbagai manfaat lingkungan seperti menjaga keseimbangan sistem air di alam, mencegah terjadinya erosi dan pengikisan tanah.

“Apalagi di wilayah sini kan masih ada kera liar, semoga nanti pohonnya cepat berbuah dan bisa untuk makanan kera liar dan tidak mengganggu masyarakat,” tambahnya.

Sedangkan Kapolres menyampaikan, penanaman 1.000 pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan menuju “Sukoharjo Go Green”. Menurut Kapolres, revolusi industri membawa dampak luar biasa dimana di Sukoharjo dibangun banyak pabrik, dan lainnya. Disatu sisi hal itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun disisi lain juga membawa dampak lingkungan karena berkurangnya lahan hijau.

“Untuk itu harus diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan dimana salah satunya dengan melakukan gerakan penghijauan dengan menanam pohon,” ujar Kapolres.

Kapolres menambahkan, khusus di Objek Wisata Batu Seribu ditanam 300 pohon, dan yang 700 pohon ditanam di wilayah kecamatan oleh Polsek jajaran. Pohon yang ditanam sendiri terdiri dari pohon buah dan juga pohon keras. (*)

Kabupaten Sukoharjo Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Madya

By
Admin
-
0
Bersama Wakil Bupati, Agus Santosa dan Sekda, Widodo, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menunjukkan piagam dan trophy penghargaan KLA Madya, Rabu (13/10/2021).

SUKOHARJO – Penghargaan kembali diraih Kabupaten Sukoharjo. Kali ini, Sukoharjo meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Madya tahun 2021. Penghargaan KLA ini merupakan kali kelima diterima Sukoharjo dimana tiga penghargaan merupakan KLA Pratama dan dua lainnya KLA Madya.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Wakil Bupati, Agus Santosa, dan Sekda, Widodo berkesempatan foto bersama piagam dan juga trophy penghargaan tersebut, Rabu (13/10/2021). Bupati mengatakan, tahun Sukoharjo kembali meraih KLA Madya dan belum bisa naik ke tingkat Nindya.

“Meski masih sama tetap harus disyukuri. Selanjutnya, menjadi PR Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana agar tahun depan bisa naik ke KLA Nindya,” kata Bupati.

Bupati juga mengatakan, penghargan tersebut harus jadi motivasi agar ke depan bisa naik tingkat ke KLA Nindya. Untuk bisa meraihnya, Bupati berharap pandemi corona segera selesai sehingga program kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa kembali maksimal. Pasalnya, KLA tersebut melibatkan banyak OPD.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sukoharjo, Proboningsih Dwi Danarti, menambahkan jika penghargaan KLA Pratama diterima Sukoharjo tahun 2015, 2017, dan 2018. Untuk tahun 2019, Sukoharjo berhasil mendapatkan KLA Madya dan penghargaan sama kembali diterima tahun ini.

“Indikator yang harus dipenuhi sangat banyak dan melibatkan banyak OPD. Saking banyaknya indikator itu mau naik level saja sangat sulit,” kata Probo.

Probo juga mengatakan, dibutuhkan kolaborasi OPD terkait, dunia usaha, LSM, swasta, dan masyarakat. Untuk penilaian sendiri ada lima klaster dan 26 indikator pemenuhan hak anak yang harus dipenuhi. “Satu contohnya adalah pemenuhan hak anak atas akta kelahiran yang kolaborasinya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil),” ujarnya.

Selain itu, masih banyak lagi indikator lain yang harus dipenuhi, seperti ruang bermain anak, Sekolah Ramah Anak (SRA), dan lainnya. (*)

1...707172...83Page 71 of 83
22,952FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts

Website Resmi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Sukoharjo

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

© 2025 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Sukoharjo