SUKOHARJO – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, melakukan monitoring bantuan pertanian sekaligus menyerap aspirasi kelompok tani di hamparan sawah Desa Baki Pandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program dan bantuan pemerintah di sektor pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Sukoharjo.
Dalam agenda tersebut, Eko Sapto berdialog langsung dengan kelompok tani melalui kegiatan sarasehan. Pertemuan itu menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan kendala yang dihadapi petani sekaligus menggali kebutuhan dan harapan mereka terhadap dukungan pemerintah.
Eko Sapto mengatakan, monitoring dilakukan untuk memastikan kebijakan dan bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Sejumlah dukungan yang menjadi perhatian di antaranya alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembangunan irigasi perpipaan.
“Ini bagian dari langkah kita untuk memastikan apa yang menjadi program-program pemerintah, baik itu kebijakan maupun bantuan-bantuan alat seperti alsintan, irigasi perpipaan, kemudian kebijakan-kebijakan ini bisa dipastikan berjalan dan menghasilkan produktivitas yang ada di pertanian Kabupaten Sukoharjo,” ujar Sapto, Sabtu (10/10/2026). 
Sarasehan tersebut sekaligus menjadi ajang belanja masalah untuk memetakan persoalan yang dihadapi petani. Selain menyampaikan keluhan, petani juga dapat berbagi pengalaman mengenai praktik pertanian yang dinilai berhasil untuk diterapkan di kelompok tani lainnya.
Sapto menjelaskan, persoalan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan alat dan sarana produksi. Sejumlah faktor lain, seperti dukungan jaringan listrik dan pengelolaan irigasi, juga memerlukan perhatian serta koordinasi lintas sektor.
“Persoalan pertanian tidak hanya terkait dengan satu faktor saja. Ada masalah listrik, masalah dukungan jaringan listrik, ada juga terkait dengan pengelolaan Balai Besar, masalah irigasi yang bisa menjadi urusan PUPR maupun Dinas Pertanian,” katanya.
Ia menuturkan, berbagai persoalan tersebut perlu dipetakan berdasarkan jenis masalah dan kewenangan masing-masing instansi. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara tepat, baik melalui perangkat daerah terkait maupun dengan berkoordinasi bersama instansi lain yang memiliki kewenangan.
Menurut Sapto, masukan yang disampaikan petani harus menjadi bahan tindak lanjut bagi pemerintah. Upaya tersebut diperlukan agar kegiatan monitoring dan sarasehan tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga dapat menghasilkan solusi atas persoalan yang dihadapi di lapangan.
Selain memperhatikan kegiatan produksi di lahan persawahan, Pemkab Sukoharjo juga menyoroti pengembangan pertanian di luar lahan sawah, termasuk pemanfaatan pekarangan melalui konsep urban farming.
Sapto menilai, pengembangan sektor pertanian perlu memperhatikan seluruh tahapan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran hasil panen. Dengan begitu, kegiatan pertanian diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pasca panen tidak hanya di sawah. Ada juga pertanian yang sifatnya pekarangan, yang sekarang namanya urban farming. Bagaimana pemasarannya dan seterusnya,” ujarnya.
Ia berharap, sarasehan bersama kelompok tani dapat menjadi jembatan antara persoalan yang dihadapi petani dan solusi yang disiapkan pemerintah. Penanganan setiap persoalan akan disesuaikan dengan kewenangan instansi terkait sehingga dapat ditindaklanjuti secara efektif.
“Maka saya kira sarasehan ini sebagai jembatan masalah dengan solusi. Solusi itu bisa hadir sesuai kewenangannya dan bisa kita selesaikan sendiri,” katanya.
Eko juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai wilayah Kabupaten Sukoharjo. Melalui pertemuan langsung dengan kelompok tani, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi pertanian sekaligus menghimpun masukan untuk meningkatkan efektivitas program dan bantuan.
Melalui monitoring dan sarasehan tersebut, Pemkab Sukoharjo berupaya memastikan dukungan di sektor pertanian tidak hanya tersalurkan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu mendukung peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha pertanian di daerah. (Fjr)
