Tuesday, July 28, 2026
Home Blog Page 80

Tim Pakar Satgas Corona Nasional Apresiasi Penanganan Corona di Sukoharjo

By
Admin
-
0
Tim Pakar Satgas Corona Nasional, Alphieza Syams saat berbincang dengan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan Wakil Bupati, Agus Santosa, Rabu (5/5/2021).

SUKOHARJO – Tim pakar Satgas Corona Nasional melakukan kunjungan kerja ke Sukoharjo untuk memantau kesiapan Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan corona jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Tim tersebut diterima di Auditorium Lantai 10 Gedung Terpadu Menara Wijaya, Rabu (5//5/2021). Tim tersebut diterima oleh Bupati, Hj Etik Suryani beserta pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Tim Pakar Satgas Corona Nasional, Alphieza Syams mengatakan, Sukoharjo melakukan standarisasi protokol corona dengan baik dan dapat dilihat dari persesentase bahwa sukoharjo menempati zona sedang dan bukan zona merah. Hal itu membuktikan Sukoharjo mampu dan serius menangani corona.

“Kami mengapresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam hal menangani pandemi corona, diharapkan untuk seluruh masyarakat Sukoharjo agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan bersama-sama melawan virus ini agar pendemi segera berakhir,” ujarnya

Alphieza juga mengimbau untuk terus melakukan pemantauan dan pengecekan kepada tempat-tempat berkerumun yang biasanya terjadi. Seperti tempat-tempat nongkrong yang mungkin belum mengikuti standarisasi corona sehingga perlu dilakukan tindakan agar tidak berpotensi naiknya angka corona di Sukoharjo.

Sedangkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, kunjungan Tim Pakar Satgas Corona Nasional akan menjadikan semangat serta motivasi bagi bagi Pemkab Sukoharjo untuk melakukan tugas penanganan corona di Kabupaten Sukoharjo.

“Alhamdulillah, semoga kegiatan kunjungan ini menjadikan kita tambah semangat dalam menangani pandemi ini sehingga Sukoharjo cepat menjadi zona hijau,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu dipaparkan jika Kabupaten Sukoharjo saat ini masuk dalam kategori zona orange atau tingkat risiko penularab corona sedang. Dri 12 kecamatan yang ada, wilayah yang sekarang menduduki persesentase corona terbanyak ada di Kecamatan Kartasura dan dengan kasus corona terendah di Kecamatan Gatak. (*)

Bupati Harap Operasi Ketupat Candi Bisa Antisipasi Kedatangan Pemudik

By
Admin
-
0
Bupati bersama Kapolres dan Dandim meninjau pasukan saat apel gelar pasukan Operasi Ketupat Candi, Rabu (5/5/2021).

SUKOHARJO – Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2021 di halaman Pemkab Sukoharjo, Rabu (5/5/2021). Operasi Ketupat Candi akan dilaksanakan 6-17 Mei dengan fokus utama selama operasi adalah penegakan protokol kesehatan terkait corona. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Sukoharjo.

Bertindak sebagai pembina apel adalah Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM. Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, dengan adanya Operasi Ketupat Candi diharapkan benar-benar bisa menyentuh masyarakat tingkat bawah, khususnya dalam upaya antisipasi pemudik.

“Mudah-mudahan PPKM Mikro bisa berjalan sehingga mendukung pemerintah dan juga TNI-Polri dalam mengantisipasi penyebaran virus sehingga tidak terjadi ledakan kasus corona di Sukoharjo selama Lebaran ini,” kata Bupati.

Bupati juga mengatakan, dengan menggerakkan Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakatt, RT/RW hingga ke tingkat dasa wisma diharapkan dapat menerapkan PPKM Mikro secara ketat sehingga Sukoharjo aman dari ledakan kasus corona.

Sedangkan Kapolres Sukoharjo, AKBP Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, dalam Operasi Ketupat Candi ini, Polres melibatkan 602 personil ditambah personil TNI, Satpol PP dan instansi terkait lainnya. “Sedangkan untuk pos pengamanan ada tiga, masing-masing di bekas terminal Kartasura, Bundaran Patung Pandawa Solo Baru, dan simpang lima Sukoharjo,” jelasnya.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan, dalam Operasi Ketupat Candi nanti lebih mengedepankan upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan penegakan prokes. Nantinya, akan dilakukan operasi yustisi, melakukan imbauan terkait kerumunan dan bersama Dinas Kesehatan melakukan tes swab antigen secara random khususnya pemudik yang sampai di Sukoharjo.

Untuk fokus pengamanan, ujar Kapolres, sesuai edaran dari pemerintah tidak ada lagi kegiatan terkait malam takbiran seperti takbir keliling, buka puasa dengan orang banyak dan juga tidak ada penyalaan kembang api atau petasan. “Kalau masih ada takbiran keliling, akan diimbau dulu, preemtif, preventif, dan represif,” tambahnya. (*)

Bupati Serahkan Bantuan Untuk Fakir Miskin Bersama PD DMI, UPZ Kemenag dan Baznas

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM didampingi Ketua PD DMI secara simbolis menyerahkan bantuan untuk dhuafa, Senin (3/5/2021).

SUKOHARJO – Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan untuk masjid dan kaum dhuafa. Penyaluran bantuan dilakukan di Lantai 10 Gedung Terpadu Menara Wijaya dan dihadiri Bupati Hj Etik Suryani SE MM, Senin (3/5/2021).

Bupati mengatakan, kasus corona cenderung mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dimana salah satunya adalah melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan diperpanjang sampai dengan PPKM Mikro sekarang ini.

“Yang penting penerapan protokol kesehatan yang ketat melalui 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi,” ujar Bupati.

Terkait kegiatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada PD DMI yang sudah ikut berpartisipasi dalam upaya mencegahan penyebaran dan penularan corona di Sukoharjo khususnya selama pelaksanaan ibadah di bulan Ramadaan dan Idul Fitri.

Dengan peran serta dari semua elemen masyarakat, permasalahan corona di Sukoharjo diharapkan dapat segera teratasi sehingga masyarajat dapat kembali menjalani aktivitas dengan normal kembali. Untuk bbantuan yang disalurkan diharapkan dapat bermanfaat dan membantu meringankan beban bagi masyarakat yang belum beruntung, fakir miskin dan kaum dhuafa di tengah kondisi pandemi corona sekarang ini.

Sedangkan Ketua PD DMI Sukoharjo, Wawan Pribadi menyampaikan, bantuan sembako bagi fakir miskin dari UPZ Kemenag sebanyak 420 paket sembako serta bantuan tunai untuk 60 marbot masjid. Kemudian, pendistribusian bantuan dari Baznas berupa beras sejumlah 720 paket beras masing-masing 5 kg, sosialisasi kedisiplinan dan pembiasaan protokol kesehatan 5M dari PD DMI berupa pembagian seruan melalui media leaflet 1.600 lembar, stiker 1.720 lembar dan masker sejumlah 240 dus.

“Untuk leaflet, stiker dan masker kami distribusikan kepada masjid, langgar dan mushalla di 12 kecamatan se-Sukoharjo,” ungkap Wawan yang juga Ketua DPRD Sukoharjo tersebut. (*)

Peringati May Day di Bulan Ramadan, Buruh Ikuti Pengajian Bersama Bupati

By
Admin
-
0
Memperingati Hari Buruh atau May Day, buruh ikuti pengajian bersama Bupati, Sabtu (1/5/2021).

SUKOHARJO – Hari buruh atau May Day tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan dalam situasi pandemi corona. Untuk itu, buruh di Sukoharjo tidak menggelar aksi demo dan justru mengikuti pengajian bersama Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM di Lantai 10 Gedung Terpadu Menara Wijaya, Sabtu (1/5/2021). Selain pengajian, buruh juga berencana menyampaikan pernyataan sikap pada DPRD.

Dalam pegajian tersebut, Bupati menyampaikan karena masih dalam kondisi pandemi, diharapkan aspirasi yang disampaikan buruh kepada DPRD bisa lebih santun dan berjalan dengan tertib dan lancar, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. “Begitu juga dengan pengajian ini juga tetap mengedepankan prokes dimana peserta dibatasi 70 orang,” kata Bupati.

Menurutnya, pandemi tidak mengurangi semangat untuk melaksanakan pengajian dan dzikir bersama. Bupati berharap seluruh pekerja buruh di Sukoharjo agar terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan, sehingga tetap eksis dalam persaingan global.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) yang juga Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno mengajak semua buruh di Sukoharjo untuk tetap semangat dan bekerja ikhlas meskipun masih dalam keadaan pandemi corona.

Dalam kesempatan itu, Sukarno juga menyampaikan aspirasi agar Makamah Konstitusi (MK) membatalkan atau mencabut UU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja. “Kami juga meminta kepada pemerintah agar memastikan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) dapat diterima buruh secara penuh dan tidak dicicil,” ujarnya. (Fjr)

Bupati Buka Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM membuka Konfercab GP Ansor Sukoharjo dengan ditandai pemukulan gong.

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM membuka secara resmi Konferensi Cabang (Konfercab) IX Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sukoharjo. Konfercab GP Ansor digelar di Hotel Tosan Solo Baru pada Jumat (30/4/2021). Pembukaan Konfercab dihadiri juga oleh Wakil Bupati, Drs H Agus Santosa dan Ketua DPRD, Wawan Pribadi S.Sos.

“Saya berharap GP Ansor dapat bersinergi dan memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Bupati juga mengajak pemuda Ansor dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, dan berperan sebagai salah satu kekuatan dalam membangun bangsa dan negara, khususnya generasi muda di Sukoharjo, serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah.
Kepengurusan PC GP Ansor Sukoharjo yang sudah baik, kedepannya bisa lebih baik lagi dan juga peran dalam mewujudkan cita-cita bersama menjadikan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur.

Sedangkan Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jateng, Gus Syahid Mubarok mengharapkan agar PC GP Ansor Sukoharjo lebih mengedepankan sinergi dengan pihak terkait Seperti TNI, Polri dan Pemerintah Daerah. “Kita harus bersinergi menjadi mitra yang baik kepada Pemerintah Daerah dan TNI-Polri, maupun organisasi lainya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PC NU Sukoharjo, Khomson Nur Arif menyampaikan, keterlibatan NU pada organisasi Ansor sangat berperan karena Ansor sendiri adalah anak dari NU. Untuk itu, gerakan maupun kegiatan Ansor perlu adanya koordinasi dengan NU. GP Ansor sendiri sudah diakui sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia, yang berafiliasi dengan NU. Organisasi ini didirikan pada tanggal 24 April 1934.

Disisi lain, konfercab tersebut untuk menentukan kepengurusan PC GP Ansor yang baru Masa Khidmah 2021- 2025 dimana untuk posisi ketua terpilih secara aklamasi, Zen Fathoni Ahmad. (Fjr)

Amaliyah Ramadan 1442 H, Bupati Serahkan Bantuan Baznas Senilai Rp665 Juta

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM secara simbolis menyerahkan bantuan dari Baznas, Jumat (30/4/2021).

SUKOHARJO – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sukoharjo menggelar kegiatan amaliyah Ramadan 1442 H di Lantai 10 Gedung Terpadu Menara Wijaya, Jumat (30/4/2021). Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM menyerahkan bantuan senilai Rp655 juta untuk yatim piatu, dhuafa dan juga untuk lembaga.

Terkait kegiatan itu, Bupati memberikan apresiasi pada Baznas Sukoharjo yang telah menyelenggarakan Amaliyah Ramadan 1442 H. Menurutnya, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang istimewa yang senantiasa dinantikan kehadirannya karena Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, barokah dan ampunan.

“Mari kita gunakan Bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah dan beramal sholeh, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” kata Bupati.

Bupati juga berterimakasih pada Baznas Sukoharjo yang telah memberikan santunan dan bantuan kepada panti asuhan yatim piatu, santri dhu’afa, ustadz dan ustadzah TPQ, bantuan operasional TPQ, Madrasah Diniyah dan Sanggar Inklusi, sebagai wujud nyata kegiatan amaliyah Ramadan.

Sedangkan Ketua Baznas Sukoharjo, Sardiyono melaporkan, bantuan yang diserahkan masing-masing santunan panti asuhan yatim-piatu di Sukoharjo sebesar Rp60 juta dengan rincian santunan untuk 300 anak dan masing-masing mendapatkan Rp200.000. Santunan santri yatim-piatu/santri dhuafa Pondok Pesantren untuk 500 anak masing-masing Rp200.000 sehingga totalnya Rp100 juta. Bantuan ustadz-ustadzah TPQ Se- Kabupaten Sukoharjo untuk 1.500 ustadz masing-masing Rp250.000 sehingga totalnya Rp375 juta.

Kemudian, bantuan operasinal TPQ untuk 100 lembaga masing-masing Rp500.000 dengan total Rp50 juta, bantuan operasional madrasah diniyah takmiliyah untuk 20 lembaga masing-masing Rp1 juta sehingga totalnya Rp20 juta, serta bantuan sarana dan prasarana sanggar inklusi untuk 12 kecamatan masing-masing Rp5 juta dengan total Rp60 juta. (*)

Bupati Bersama Wabup Sambangi Warga Yang Tengah Sakit, Ambilalih Penanganan Kesehatan

By
Admin
-
0
Bupati Hj Etik Suryani SE MM bersama Wabup Drs H Agus Santosa saat menyambangi warga Desa Pucangan, Kartasura yang tengah sakit, Kamis (29/4/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM bersama Wakil Bupati, Drs H Agus Santosa menyambangi salah seorang warga Dukuh Kebon baru RT 05/09, Desa Pucangan, Kartasura, Kamis (29/4/2021). Warga bernama Winda Rahman, 25, tengah menderita penyakit paru cukup parah sehingga sering dilanda sesak nafas. Bupati pun langsung mengambilalih penanganan kesehatan warga kurang mampu tersebut.

“Awalnya tahu dari media sosial. Saat tahu ada warga kurang mampu yang tengah sakit parah dari Sukoharjo yang diunggah di medsos tersebut, saya langsung koordinasi dengan DKK yang langsung melakukan survei dan benar ada warga Pucangan yang tengah menderita penyakit paru-paru, jadi ada massa di paru-parunya,” ujar Bupati.

Dikatakan Bupati, dalam postingan tersebut disebutkan jika warga yang sakit tersebut belum tertangani dengan baik karena terkendala suami tidak bekerja dan anak masih kecil-kecil. Untuk itulah, Pemkab mengambilalih untuk penanganan kesehatan Winda Rahman. Nantinya, pasien akan dirujuk ke RS Dr Moewardi Solo.

“Pada intinya, Pemkab memberikan fasilitas kesehatan hingga Insyaallah sembuh. Hari ini memberikan bantuan sembako, alas tempat tidur dan dari Baznas memberikan bantuan biaya pengobatan Rp5 juta,” ujarnya.

Menurut Bupati, kedatangannya bersama Wabup tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemkab terhadap warganya yang kurang mampu dan tengah menderita penyakit parah. Hal itu bentuk kesigapan Pemkab Sukoharjo atas warga kurang mampu yang tengah sakit. Sebelumnya, warga tersebut ikut BPJS mandiri dan selanjutnya diambilalih Pemkah dan dimasukkan BPJS PBI yang ditanggung Pemkab. Peralihan status BPJS tersebut direalisasikan per Mei 2021 ini.

Sedangkan Kepala DKK Sukoharjo, Yunia Wahdiyati mengatakan, warga Pucangan tersebut menderita massa di paru-paru sehingga harus ditindaklanjuti segera. Pasalnya, massa di paru tersebut memproduksi cairan secara terus menerus sehingga menyebabkan sesak nafas. Ada satu lagi benjolan di leher yang butuh penanganan.(*)

Bupati Luncurkan Subsidi Bunga Pinjaman Usaha Mikro Kecil, Alokasikan Rp6,4 Miliar

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM secara simbolis menyerahkan subsidi bunga pada perbankan atau lembaga penyalur, Kamis (29/4/2021).

SUKOHARJO – Program subsidi bunga pinjaman pelaku usaha mikro kecil diluncurkan Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM di Lantai 10 Gedung Terpadu Menara Wijaya, Kamis (29/4/2021). Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran Rp6,420 miliar.

“Adanya pandemi corona telah menghantam berbagai sektor perekonomian dimana salah satu yang terdampak adalah Usaha Mikro Kecil sehingga harus mendapat perhatian serius, karena peran utamanya dalam menopang perekonomian daerah,” jelas Bupati.

Menurut Bupati, pemerintah telah berupaya merespon cepat untuk penyelamatan sekaligus antisipasi dampak yang lebih besar. Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah para pelaku Usaha mikro Kecil.

Salah satu upaya menyelamatkan pelaku usaha mikro kecil serta dalam rangka pemulihan perekonomian daerah, Pemkab Sukoharjo telah membuat satu skema kebijakan dengan memberikan subsidi bunga bagi usaha mikro kecil. Bupati melanjutkan, subsidi bunga sebesar 50% diberikan kepada warga Sukoharjo pelaku usaha mikro kecil dengan plafon pinjaman maksimal Rp15 juta di perbankan dan pegadaian. Pemkab mengalokasikan anggaran Rp6,4 miliar.

Adapun untuk pencairan subsidi bunga tahap pertama periode bulan Januari-Maret 2021 sebesar Rp 166 juta kepada 1.453 pelaku usaha mikro kecil. Subsidi disalurkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebanyak 18 lembaga, terdiri dari dua BUMN, empat BUMD, dan 12 Badan Usaha Milik Swasta.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta, Eko Yunianto menyampaikan, Sukoharjo sendiri telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPKAD sendiri berfungsi untuk menumbuhkan sinergi yang positif antar pemangku kepentingan dengan seluruh stakeholder terkait, dalam rangka mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi
masyarakat di daerah.

“Semoga di tahun 2021 ini, semakin bertambah program inisiatif TPAKD Kabupaten Sukoharjo yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo dan tentunya mendukung visi dan misi Bupati dalam mengembangkan Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya. (*)

Total Penerima BPNT Capai 54.334 KPM, Bupati Kembali Pantau Penyaluran

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani saat memantau penyaluran BPNT, Rabu (28/4/2021).

SUKOHARJO – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap 2 masih berlangsung hingga saat ini. Bupati Sukoharjo, HJ Etik Suryani SE MM kembali melakukan pantauan ke sejumlah e-warong di Kecamatan Baki dan Gatak, Rabu (28/4/2021). Untuk BPNT tahap 2 tahun 2021 ini, total penerima BPNT di Sukoharjo mencapai 54.334 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 12 kecamatan.

Ada beberapa e-warong di sejumlah desa yang dikunjungi Bupati, masing-masing e-warong di Desa Bakipandeyan, Jetis, dan Desa Bentakan, Kecamatan Baki. Setelah itu dilanjutkan e-warong di Desa Krajan dan Trangsan, Kecamatan Gatak. “Selain proses penyalurannya, saya ingin tahu bagaimana penerapan prokes masyarakat. Ini penting karena untuk memutus rantai penularan virus corona di Sukoharjo,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati sekaligus memberikan edukasi pada masyarakat prokes, seperti pemakaian masker yang benar dimana masker harus menutup secara sempurna hidung dan mulut. Selama bulan puasa ini, lanjut Bupati, yang menjalankan ibadah tarawih diharapkan juga disiplin memakai masker.

Selain itu, Bupati juga mengimbau masyarakat yang punya saudara atau keluarga yang merantau untuk tidak pulang dulu agar semua sehat. Karena, yang didatangi di kampung biasanya sudah tua sehingga rentan terkena virus corona.

“Kalau kangen bisa video call dulu, intinya jangan pulang ke kampung agar angka corona bisa ditekan dan bisa segera selesai di Sukoharjo. Kalau corona selesai maka ekonomi bisa bangkit dan pulih kembali. Apalagi sudah muncul klaster pemudik di Nguter,” tambah Bupati.

Sedangkan Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Suparmin mengatakan, penyaluran BPNT tahap 2 dilakukan di 98 e-warong yang tersebar di 12 kecamatan. “Jumlah e-warong yang menyalurkan sudah bertambah dari sebelumnya 88 menjadi 98,” ujar Suparmin.

Sesuai data, 54.334 KPM penerima tersebar di 12 kecamatan. Rinciannya, untuk Kecamatan Baki 4.011 KPM, Bendosari 3.710 KPM, Bulu 2.993 KPM, Gatak 3.291 KPM, Grogol 5.998 KPM, Kartasura 4.096 KPM, Mojolaban 5.784 KPM, Nguter 3.759 KPM, Polokarto 5.872 KPM< Sukoharjo 4.782 KPM, Tawangsari 5.334 KPM, dan Kecamatan Weru 4.704 KPM. (*)

Lantik 141 Pejabat Fungsional, Bupati Berpesan Agar Selalu Kreatif dan Inovatif

By
Admin
-
0
Bupati Hj Etik Suryani SE MM mengambil sumpah/jani dan melantik 141 pejabat fungsional, Selasa (27/4/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM mengambil sumpah/janji dan melantik 141 pejabat fungsional di lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Selasa (27/4/2021). Pelantikan tersebut mengabu pada Pasal 87 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya.

Bupati mengatakan, jabatan fungsional hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi akan tetapi memiliki ruang jabatan tersendiri yang dibutuhkan dalam tugas-tugas pokok organisasi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pengembangan karir jabatan fungsional menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan datang. “Sebentar lagi juga akan dilakukan penyederhanaan birokrasi, yakni pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sesuai pidato Presiden Jokowi,” lanjut Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati juga berpesan pada para pejabat fungsional yang baru dilantik dimana jabatan merupakan amanah yang harus disyukuri, dijaga dan dipertanggungjawabkan. Bupati mengajak untuk bekerja secara maksimal, kreatif dan inovatif yang dilandasi dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Sedangkan Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo, Sumini mengatakan, totak ada 141 pejabat fungsional yang diambil sumpah/janji dan pelantikan hari ini. Terdiri dari dua orang dilantik kenaikan dalam jabatan ahli utama dan 139 orang dilantik pertama kali dalam jabatan fungsional melalui inpasing jabatan fungsional.

Dari 139 orang terdiri atas tenaga kesehatan 79 orang, tenaga kependidikan 54 orang, tiga orang fungsional penguji kendaraan bermotor, satu orang arsiparis, satu orang auditor dan satu orang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya. (*)

Bupati Bersama Pimpinan DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani saat menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026 di DPRD, Senin (26/4/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM bersama Pimpinan DPRD menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 di Rapat Paripurna DPRD, Senin (26/4/2021). Setelah disetujui bersama, selanjutkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026 tersebut akan dikonsultasikan ke Gubernur Jateng.

DPRD sendiri melakukan pembahasan terhadap Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 tersebut melalui empat komisi. Dalam rapat paripurna tersebut, semua komisi memberikan persetujuan disertai saran dan masukan pada Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 tersebut.

Menurut komisi I, agar dibentuk dinas tersendiri bidang pariwisata untuk meningkatkan perekonomian. Sehingga pengelolaan potensi-potensi pariwisata bisa dimaksimalkan dan bisa lebih meningkatkan PAD sektor pariwisata Kabupaten Sukoharjo. Untuk diketahui saat ini, bidang pariwisata berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Pembangunan pariwisata terintegrasi dengan olahraga sehingga lebih bisa menarik pengunjung,” ujar jubir Komisi I saat membacakan kesimpulan.

Sedangkan Komisi II menyarankan agar, penyusunan RPJMD disesuaikan dengan program prioritas nasional dan prioritas Jawa Tengah. Selain itu, bupati diminta berkomitmen dengan misi bupati terkait dengan Memperkuat Perkonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi, melalui program-program kerjanya.

Catatan lain juga diberikan Komisi III pada Dinas Perhubungan, DPUPR dan DLH. Dinas Perhubungan diminta melengkapi data lokasi parkir yang sudah dikelola oleh Pemkab dan proyeksi pendapatan dari retribusi parkir di 12 kecamatan. Selain itu, Dishub diminta memasukkan angka fatalitas kecelakaan jalan sebagai salah satu indikator keberhasilan peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

Untuk DPUPR, Komisi III menyarankan revitalisasi sistem drainase perkotaan untuk menanggulangi banjir dan melanjutkan proyek jalur lingkat timur (JLT) dan pro aktif menggali dana dari Pusat mengingat biayanya sangat tinggi.

Sedang untuk DLH diminta melaksanakan bantuan stimulan RTLH yang jumlahnya sekitar 7.200 rumah. Sedangkan Komisi IV DPRD menyarankan agar, Dinas Kesehatan dengan RSUD selalu mengadakan komunikasi dan koordinasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Terlebih dengan terbitnya PP No.72 tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, posisi RSUD di bawah Dinas Kesehatan dengan perlakukan khusus.

Sedangkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan para Anggota DPRD yang telah melaksanakan pembahasan terhahap Rancangan Awal RPJMD Sukoharjo Tahun 2021-2026. Nantinya, rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026 tersebut akan ditetapkan melalui Raperda RPJMD Tahun 2021-2026.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, sesuai ketentuan, Rancangan Awal RPJMD Sukoharjo Tahun 2021-2026 tersebut dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 10 Mei 2021. Konsultasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dilampiri dengan nota kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati. (*)

Bupati Luncurkan Kegiatan Padat Karya Tunai Dalam Program Kota Tanpa Kumuh

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM secara simbolis menyerahkan APD pada perwakilan tenaga kerja.

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM meluncurkan kegitan Padat Karya Tunai atau “Cash For Work” (CFW) dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di seluruh kota/kabupaten. Peluncuran dilakukan di di Balai Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Sabtu (24/4/2021). Kegiatan itu sendiri merupakan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan mengangkat perekonomian masyarakat di masa pandemi.

“Alhamdulillah, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan saya berharap program Kotaku ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya harap jangan lupa menerapkan protokol kesehatan,” terang Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, alam kegiatan “cash for work” agar diperhatikan pelaksanaannya. Pengelola diminta untuk memperhatikan dengan seksama agar bisa terlaksana dengan baik. Bupati juga berpesan dimasa pendemi program Kotaku dapat terlaksana dengan baik karena bertujuan untuk mengangkat ekonomi dimasa pandemi.

Dalam program Kotaku tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk kegiatan Padat Karya dan Rp1 miliar untuk kegiatan Reguler Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh.

Sedangkan Kepala Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kasi Pelaksanaan, Budi Mulyo Utomo menjelaskan, Program “Cash For Work” merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif dengan pemanfaatan sumber daya lokal.

“Selama masa pandemi corona ini banyak pekerja yang di PHK, saya berharap program “cash for work” dapat memberikan tambahan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan alat kerja yaitu APD dan sapu kepada perwakilan tenaga kerja kegiatan “cash for work” program Kotaku oleh Bupati. (*)

Pantau Penyaluran BST, Bupati Imbau Penerapan Prokes

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM secara simbolis menyerahkan BST untuk KPM, sabtu (24/4/2021).

SUKOHARJO – Warga terdampak corona kembali menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Kali ini, BST yang cair untuk bulan Maret dan April 2021. Penyaluran BST dilakukan oleh Kantor Pos secara bertahap. Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM menyempatkan diri mengunjungi penyaluran BST di tiga desa di Kecamatan Tawangsari, Sabtu (24/4/2021).

Desa yang dikunjungi Bupati masing-masing Desa Pundungrejo, Lorog dan Kedungjambal, Kecamatan Tawangsari. “Alhamdullilah lancar, semua menaati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dam lainnya. Intinya saya ingin melihat bagaimana masyarakat dalam beradaptasi dengan kehidupan baru selalu menerapkan prokes,” ungkap Bupati.

Menurut Bupati, dirinya ingin datang dalam penyaluran BST hanya ingin menyampaikan agar masyarakat selalu bersatu, bergotong royong memutus mata rantai penyebaran corona di Sukoharjo. Dimana, untuk mencapai hal itu harus selalu menerapkan prokes dalam setiap kegiatan, seperti penyaluran BST tersebut.

Dalam pantauan tersebut, Bupati mengajak masyarakat selalu menerapkan 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

“Saya mengimbau masyarakat yang ada keluarga merantau agar tidak pukang kampung dulu dalam Lebaran ini. Untuk ibadah salat tarawih silahkan yang penting prokes agar semua aman dan pandemi corona di Sukoharjo segera berlalu,” pesannya.

Sementara itu, Kantor Pos Sukoharjo menyalurkan BST untuk 10 kecamatan selain Kartasura dan Mojolaban yang disalurkan oleh Kantor Pos Solo. Untuk BST yang disalurkan oleh Kantor Pos Sukoharjo sendiri sebanyak 35.712 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 10 kecamatan. Penyaluran sendiri sudah dimulai sejak 21 April lalu dan dijadwalkan hingga 29 April mendatang. (erlano putra)

Buka Rakor POK Triwulan I, Bupati Pesan Agar Kepala OPD Lakukan Pengendalian Internal

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM saat membuka Rakor POK Triwulan I di Ruang Pertemuan Lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Jumat (23/4/2021).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I di Ruang Pertemuan Lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Jumat (23/4/2021). Rakor POK sendiri dalam upaya mewujudkan pelaksanaan APBD yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dengan didukung oleh tertib administrasi yang baik.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu adalah dengan melakukan intensifikasi pengendalian kegiatan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan mata rantai yang saling berkesinambungan yang tidak ada putusnya.

Oleh karena itu, aktivitas pengendalian tidak terbatas dalam bentuk rapat semata, melainkan dalam bentuk-bentuk lainnya seperti konsultasi, surat menyurat dan lainnya. Hal itu bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. “Saya harap kegiatan yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan baik sebagai bagian dari perwujudan pelayanan publik yang prima,” harap Bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan agar semua Kepala OPD harus dapat melaksanakan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan dan seluruh kegiatan di lingkup OPD masing-masing sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat selesai.

Selain itu, juga melakukan evaluasi semua kegiatan di tahun anggaran 2020 dalam rangka menginventarisir kendala yang dihadapi masing-masing OPD sehingga pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021 kendala tersebut dapat diantisipasi.

“Semua jajaran pemerintahan harus dapat bersinergi satu sama lain dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing,” tambah Bupati. (*)

Bupati Imbau Warga Perantauan Tidak Mudik Lebaran Cegah Penyebaran Corona

By
Admin
-
0
Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM.

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Hj Etik Suryani SE MM dalam setiap kesempatan bertemu masyarakat selalu mengimbau agar warga yang merantau untuk tidak mudik terlebih dahulu demi pencegahan penyebaran virus corona. Hal itu setelah pemerintah pusat melarang mudik Lebaran 2021 khususnya pada tanggal 6-18 Mei mendatang.

“Bagi warga Sukoharjo yang punya kerabat atau saudara yang lagi merantau, tolong diberitahu untuk tidak mudik terlebih dahulu. Kalau kangen kan bisa video call. Semuanya demi kesehatan karena virus corona tidak terlihat,” ujar Bupati, Jumat (23/4/2021).

Dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, Bupati berharap masyarakat mendukung pemerintah dengan menunda mudik Lebaran tahun ini. Terlebih lagi, biasanya yang merantau rata-rata berusia muda dan memiliki kekebalan lebih baik dan yang dikunjungi di Sukoharjo adalah orang tua dengan usia rentan terpapar virus.

Dikatakab Bupati, jangan sampai keinginan untuk bertemu orang tua justru membawa bahaya bagi orang tua yang dicintai karena selama perjalanan mudik tidak ada yang tahu sudah terpapar atau membawa virus atau tidak.

Karena pemerintah sudah melarang adanya mudik Lebaran, Bupati minta pada Satgas Corona tingkat desa hingga RT untuk intensif memantau wilayah masing-masing. Setiap pendatang dari luar daerah diminta untuk menunjukkan surat hasil tes swab antigen. Jika sudah ada surat, pendatang tersebut juga harus dikarantina selama lima hari.

Sedangkan pendatang yang tidak bisa menunjukkan surat bebas corona hasil tes swab antigen, maka harus menjalani karantina selama 14 hari. Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap pendatang di Sukoharjo. “Satgas di tingkat RT harus proaktif jika ada pendatang baru. Semua itu demi kesehatan bersama dan pandemi segera berlalu,” tambah Bupati. (*)

1...798081...83Page 80 of 83
22,952FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts

Website Resmi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Sukoharjo

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

© 2025 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Sukoharjo