SUKOHARJO – Prestasi membanggakan kembali diraoh Pemkab Sukoharjo. Prestasi ini adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemkab Sukoharjo Tahun 2023. Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati, Etik Suryani bersama Ketua DPRD, Wawan Pribadi.

Terkait Opini WTP tersebut, Bupati mengatakan diberikan oleh BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2023. Opini WTP tersebut merupakan yang ke-9 berturut-turut sejak tahun 2015. Penyerahan sendiri dilakukan bersama dengan sejumlah daerah yang lain di Jawa Tengah.

“Tentunya sangat membanggakan capaian opini WTP ini sehingga harus dipertahankan. Penyerahan di Semarang pada 22 Mei lalu,” terang Bupati, Senin (27/5/2024).

Opini WTP ini, lanjut Bupati, merupakan bukti nyata Pemkab Sukoharjo telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik pada masyarakat.

Selain itu, juga komitmen mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

“Capaian opini WTP sembilan kali berturut-turut ini tentunya menjadi kebanggaan serta cambuk untuk terus ikut serta dalam mewujudkan “clean and good governance” sebagaimana telah dicita-citakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,” ujar Bupati.

Bupati juga berharap seluruh ASN bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi serta integritas tinggi agar dapat mewujudkan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang lebih berkualitas. Dengan harapan, opini WTP dapat kembali diraih di tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi memberikan apresiasi pada eksekutif yang telah menunjukkan kinerja yang baik terkait pengelolaan keuangan. Hal itu ditunjukkan dengan opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2023 sudah sembilan kali berturut-turut. (*)

SUKOHARJO – Masa jabatan kepada desa (kades) di Kabupaten Sukoharjo resmi diperpanjang. Surat keputusan pengesahan perpanjangan masa jabatan kades tersebut diserahkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani di Gedung Menara Wijaya Lantai 10, Selasa (21/5/2024).

“Keputusan pengesahan perpanjangan masa jabatan kades berdasarkan hasil Pilkades serentak tahun 2018, Pilkades Gedangan tahun 2018, Pilkades serentak tahun 2019, dan hasil Pilkades serentak tahun 2022,” terang Bupati.

“Perpanjangan masa jabatan kades ini dihitung sejak tanggal pelantikan awal masa jabatan. Keputusan pengesahan perpanjangan masa jabatan kades ini nanti akan ditindaklanjuti dengan penetapan perpanjangan selama dua tahun bagi masing-masing kades kecuali bagi kades yang saat ini dijabat oleh Penjabat Kades,” sambungnya.

Bupati melanjutkan, Pemilihan Kades Antar Waktu (PAW) bagi Desa yang saat ini dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, akan dilaksanakan setelah moratorium terkait Pilkades selesai, sembari menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang.

“Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa, salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian secara khusus kades adalah upaya pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,” kata Bupati.

Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo, Rokhmadi, mengatakan, keputusan pengesahan perpanjangan masa jabatan kades tersebut menindaklanjuti amanah Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam aturan tersebut, masa jabatan kades diperpanjang dari enam menjadi delapan tahun. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Pembukaan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Ke-21 dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-52 Tahun 2024 di Ngabeyan, Kartasura, Selasa (21/5/2024). Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Widodo dan sejumlah pejabat Pemkab Sukoharjo.

Bupati menyampaikan, secara garis besar, nilai gotong royong tertuang dalam Pancasila sila ke tiga yang berbunyi, “Persatuan Indonesia”. Pada hakekatnya, setiap arah pemikiran dan setiap perintah Pancasila mencerminkan pandangan tentang keutuhan kodrat manusia. Sifat manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya dapat diringkas menjadi lima unsur, yang saling terkait dan saling melengkapi, dan semua sila dipadukan dengan cinta kasih.

“Semangat cinta inilah yang dituturkan Bung Karno dalam kata kerjanya “Gotong Royong”. Menurutnya, Gotong Royong adalah pemahaman yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Gotong Royong adalah jerih payah bersama, keringat bersama, perjuangan bersama. Semua perbuatan adalah untuk kepentingan semua, dan semua keringat adalah untuk kebahagiaan semua,” ujar Bupati.

Menurutnya, BBGRM merupakan momentum untuk mengingatkan akan arti penting gotong royong, terutama generasi penerus yang akan memikul sejarah ke depan. Semangat gotong royong memang harus ditanamkan sejak dini dalam proses pendidikan anak-anak. Generasi muda diharapkan senatiasa bermusyawarah dalam memutuskan, dan gotong royong dalam bekerja.

Melalui BBGRM, lanjut Bupati, diharapkan dapat menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia, seperti meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, sebagai dasar dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang tangguh, dan meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan.

“Bukti nyata keberhasilan pembangunan di Sukoharjo merupakan contoh konkret implementasi nilai gotong royong antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang di bersamakan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Sukoharjo, merupakan wadah aktivitas sosial kemasyarakatan bagi keluarga yang memiliki sejarah yang panjang. Dan telah menunjukkan keberhasilan yang mendapat pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

“Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK dan para kadernya, yang telah bekerja keras demi mendukung peningkatan kualitas bangsa melalui upaya-upaya yang diarahkan dalam memberdayakan kesejahteraan keluarga,” kata Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2024 di halaman Setda Pemkab Sukoharjo, Senin (20/5/2024). Usai upacara, Bupati dan pejabat Forkopimda melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) KH. Samanhudi di Desa Banaran, Kecamatan Grogol.

“Mengawali sambutan ini, saya atas nama pribadi dan Pemkab Sukoharjo menyampaikan ucapan apresiasi dan terima kasih kepada segenap panitia dan semua pihak, atas penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini,” ujar Bupati.

Selanjutnya, Bupati membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Dalam sambutannya, Menkominfo menyampaikan dimana hari-hari ini masyarakat dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang yakni, kemajuan teknologi yang melesat cepat.

“Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih dari pada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua”

Refleksi atas pilihan tersebut bisa dirujuk dengan “berkunjung kembali” kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. Bagaimana sejarah telah membentuk kebangsaan. Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya. Juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata.

Tetapi, pada percakapan terus menerus tentang kemajuan, kemanusiaan dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu. Namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban.

Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Oetomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan setiap tahun.

Saat ini, Indonesia berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru.

“Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner”

Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Adagium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini, gambarannya makin jelas, penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong “Indonesia Emas”.

Menkominfo juga menyampaikan jika bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun USD pada Tahun 2030.

Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban, karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah, seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita, menjadi modal dasar menuju “Indonesia Emas 2045”. (*)

SUKOHARJO – Penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahap 2 2024 kembali dipantau Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Jumat (17/5/2024). Kali ini, pantauan dilakukan di Balaidesa Malangan, Kecamatan Bulu, dan Balaidesa Plesan, Kecamatan Nguter.

Dalam pantauan tersebut, tampak bupati didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Selama pantauan, bupati secara simbolis melakukan penyerahan bantuan dan juga menyempatkan diri berdialog dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing lokasi.

“Jadi, beras yang disalurkan ini merupakan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP Tahap 2 untuk tahun 2024,” ungkap Bupati.

Dikatakan Bupati, penyaluran bantuan beras dilakukan oleh Bulog secara bertahap. Sebelumnya, untuk penyaluran bantuan CPP Tahap 1 2024 sendiri sudah selesai dilaksanakan pada Februari lalu.

Untuk tahun ini, Kabupaten Sukoharjo menerima kuota penerima bantuan CPP sebanyak 72.386 KPM yang tersebar di 12 kecamatan.

“Setiap KPM menerima bantuan beras 10 kilogram per bulan,” tambah Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 serta Penyerahan Piagam Penghargaan dan Lencana Desa Mandiri Tahun 2023. Acara digelar di Auditorium Menara Wijaya Lantai 10, Rabu (15/5/2024).

Bupati menyampaikan, dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kemandirian desa, disusun beberapa program unggulan daerah salah satunya yaitu Penguatan Kapasitas Desa/Kelurahan melalui Bantuan kepada Lembaga Desa/Kelurahan dan RT se-Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

“Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Menurut Bupati, Pemkab Sukoharjo pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp51,575 miliar bersifat Fisik maupun Non Fisik bagi 150 desa se Kabupaten Sukoharjo.

“Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi bantuan keuangan ini. Semoga dengan sosialisasi ini, sebagai patokan bagi Pemerintah Desa untuk bagaimana menata dan mengimplementasikan pelaksanaan bantuan keuangan yang diterima tersebut, sehingga dalam pertanggungjawaban berbagai kegiatan nanti dapat berjalan lancar, aman dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Bupati berharap harapkan Kepala Desa mempercepat proses pencairan, melaksanakan sesuai peruntukannya dan segera menyusun laporan pertanggungjawabannya. Bupati mengingatkan bahwa Kepala Desa sebagai penanggungjawab penuh atas pengelolaan bantuan keuangan ini.

“Kepada Bapak/Ibu pimpinan Lembaga/organisasi penerima manfaat bantuan keuangan, mohon dipahami ketentuan dan kebijakan program ini dan tentunya bersama-sama kita dukung program kegiatan lainnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga akan terwujud Masyarakat Sukoharjo Yang lebih Makmur,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, selain acara sosialisasi juga dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dan Penyematan Lencana Desa Mandiri kepada 26 (dua puluh enam) Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo dengan Status Desa Mandiri Tahun 2023. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Desa yang telah melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumber dana yang ada di Desa. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani melakukan pantauan penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap 2 tahun 2024. Pantauan dilakukan di Balaidesa Polokarto, Kecamatan Polokarto dan Balaidesa Palur, Kecamatan Mojolaban, Senin (13/5/2024).

Dalam pantauan tersebut, tampak bupati didampingi Asisten II Sekda, RM Suseno Wijayanto, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selama pantauan, bupati secara simbolis melakukan penyerahan bantuan dan juga menyempatkan diri berdialog dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing lokasi.

“Jadi, beras yang disalurkan ini merupakan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP Tahap 2 untuk tahun 2024,” ungkap Bupati.

Dikatakan Bupati, penyaluran bantuan beras dilakukan oleh Bulog secara bertahap. Sebelumnya, untuk penyaluran bantuan CPP Tahap 1 2024 sendiri sudah selesai dilaksanakan pada Februari lalu.

Untuk tahun ini, Kabupaten Sukoharjo menerima kuota penerima bantuan CPP sebanyak 72.386 KPM yang tersebar di 12 kecamatan.

“Setiap KPM menerima bantuan beras 10 kilogram per bulan,” tambah Bupati. (*)