SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan Bantuan Langsung Tunia (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2023. Penyerahan dilakukan di Gedung Satria Wijaya Desa Blimbing, Kecamatan Gatak, Jumat (27/10/2023). Total ada 736 penerima BLT DBHCHT ini yang terdiri dari buruh tani tembakau dan buruh pabrik tembakau.

Bupati mengatakan, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah daerah penghasil tembakau dan produsen rokok. Untuk itu, setiap tahun Sukoharjo menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diperuntukan berbagai kegiatan pembangunan.

“Selama ini Pemkab Sukoharjo telah berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang berbasis DBHCHT,” terang Bupati.

Bupati melanjutkan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT, salah satu kegiatan yang bisa dibiayai DBHCHT adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.

Dalam rangka menjalankan amanat Permenkeu tersebut, Pemkab Sukoharjo menyalurkan BLT kepada buruh tani dan buruh rokok yang diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga, meringankan beban hidup dan meningkatan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Selain itu, juga mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan perekonomian daerah.

“Untuk itu saya mengajak kepada semuanya untuk memerangi penyebaran rokok ilegal. Karena hasil pajak cukai saat ini juga terdistribusi untuk penanganan stunting. Dengan menekan penyebaran rokok ilegal nantinya semakin banyak pajak cukai yang dihasilkan dan manfaat yang diterima masyarakat juga semakin banyak,” ujar Bupati.

Bupati mengapresiasi atas penyerahan BLT DBHCHT tersebut. Bupati berharap dengan diberikannya bantuan tersebut dapat mendorong dan memberikan stimulan kepada buruh tani tembakau dan buruh rokok dalam memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga dan meningkatkan jumlah produksi tembakau Kabupaten Sukoharjo.

“Kepada seluruh penerima bantuan, saya berharap agar dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga bantuan ini benar-benar akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi pelaku usaha tembakau di Kabupaten Sukoharjo,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo, Suparmin, menyampaikan BLT DBHCHT diberikan untuk empat bulan sekaligus, yakni Juni, Juli, Agustus, dan September.

Suparmin mengatakan, dari 736 penerima terdiri atas 633 buruh tani tembakau dari kecamatan Gatak, Baki, Kartasura, Grogol, dan Weru dan 103 buruh pabrik tembakau PT Hamsina Jaya Kecamatan Kartasura. Setiap bulan penerima mendapatkan BLT senilai Rp300 ribu.

“BLT DBHCHT ini diberikan sekaligu untuk empat bulan sehingga setiap orang akan menerima Rp1,2 juta,” ujarnya. (*)

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo meraih penghargaan BKN Award 2023. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Etik Suryani di Hotel Brothers Solo Baru, Kamis (19/10/2023). Penghargaan diserahkan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto.

Kabupaten Sukoharjo meraih penghargaan pada kategori Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik pada BKN Award 2023. Dalam kesempatan tersebut, Haryomo mengapresiasi kinerja Kabupaten Sukoharjo dan berharap bahwa penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Sukoharjo untuk terus melahirkan inovasi baru dalam peningkatan pelayanan kepegawaian.

“Prestasi yang luar biasa, tahun 2021 indeks implementasi NSPK Manajemen ASN masuk dalam kategori D. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi kategori A Predikat Unggul,” ungkap Haryomo.

Disisi lain, Bupati Sukoharjo, Etik juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada Kabupaten Sukoharjo dalam kategori implementasi NSPK Manajemen ASN. “Dengan pemberian penghargaan ini saya berharap semoga bisa menjadi pemacu semangat bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo serta ASN untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia (BKPSDM) Sukoharjo, Sumini, menyampaikan bahwa BKN Award 2023 merupakan penghargaan yang diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

“Penghargaan BKN Award merupakan penghargaan kali pertama bagi Pemkab Sukoharjo,” ujarnya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Pembinaan dan Pengarahan Kader Siaga Trantib (KST) di Graha PGRI, Rabu (18/10/2023). Dalam kesempatan itu, Bupati mengimbau KST untuk berperan aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban (trantib).

“Mengawali sambutan ini, saya atas nama pribadi dan Pemkab Sukoharjo mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satpol PP atas penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.

Dikatakan Bupati, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam mengemban tanggung jawab tersebut.

Dengan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP dan semakin berkembangnya dinamika/ aktifitas masyarakat, maka tanggung jawab khususnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Satpol PP sendiri tanpa peran aktif/partisipasi masyarakat.

Nah, dalam rangka meningkatkan peran aktif/partisipasi masyarakat dalam mendukung trantib pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang akan datang, Bupati menghimbau KST dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan binaan desa masing-masing-masing. Atas dasar hal tersebut, perlu diselenggarakannya kegiatan pembinaan dan pengarahan bagi KST.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, anggota KST dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah melalui teknis deteksi dini dan lapor cepat secara berjenjang, dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada, yang pada akhirnya akan dapat membantu mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman rakyat dalam pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo,” paparnya.

Bupati juga berpesan pada KST harus bisa menangkal dan memberi penjelesan kepada masyarakat tentang hal-hal negative dan/ atau berita bohong (hoax); harus bisa melakukan deteksi dini dan cegah dini permasalahan yang ada di wilayah; serta harus bisa menyampaikan informasi keberhasilan pemerintah dalam pembangunan yang telah dicapai baik dari pusat maupun daerah. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2023 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sukoharjo. Penyerahan SK kenaikan pangkat PNS dilakukan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (16/10/2023).

“Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 disebutkan “Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian,” ujar Bupati.

Selanjutnya, ujar Bupati, kenaikan pangkat bagi seorang PNS pada hakekatnya merupakan sebuah penghargaan yang diberikan negara atas prestasi kerja. Pengabdian adalah penyumbangan tenaga dan pikiran secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau pribadi. Sedangkan prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Dari pengertian pangkat dan kenaikan pangkat tersebut terdapat 4 kata kunci yaitu penghargaan, prestasi kerja, pengabdian dan Negara. Kendali terhadap 4 kata kunci diatas mewujudkan konsekuensi bahwa kenaikan pangkat diberikan dalam system, susunan pangkat dan masa kenaikan pangkat yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya pemberian kenaikan pangkat ditetapkan dengan ketentuan yang jelas, tegas dan obyektif.

“Sekali lagi saya ingatkan bahwa kenaikan pangkat bukanlah merupakan hak tetapi merupakan penghargaan, oleh karena itu dengan kenaikan pangkat ini saudara-saudara harus mensyukurinya, dengan wujud lebih meningkatkan prestasi dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing,” pesan Bupati.

Bupati menambahkan, sedangkan nilai-nilai dasar (core value) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu BerAKHLAK. Untuk itu, sudah seharusnya dipedomani dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sebagai nilai dan etika professional dalam memberikan pelayanan publik, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis dan Loyal. (*)