SUKOHRJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Wakil Bupati, Agus Santosa menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023. Penerimaan dilakukan di Lobi Kantor Bupati, Senin (13/11/2023).

“Selamat datang dan terima kasih kepada Segenap Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian P3A RI, atas dipercayanya Kabupaten Sukoharjo berhasil lolos seleksi tahap kedua yaitu Verifikasi Administrasi, untuk masuk pada penilaian tahap selanjutnya yakni tahap ketiga Verifikasi Lapangan,” ungkap Bupati mengawali sambutannya.

Bupati berharap kepada seluruh pihak terkait dapat bergerak aktif dan saling bersinergi mengikuti proses verifikasi penilaian lapangan APE dengan sebaik-baiknya, sehingga Kabupaten Sukoharjo tahun ini diharapkan mampu menorehkan prestasi yang baik memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Menurutnya, pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan menjadi komitmen pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sejak tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa ”Bupati dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan harus mengintegrasikan isu-isu gender dalam pembangunan daerah.”

Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kondisi di Kabupaten Sukoharjo dilihat melalui Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) diatas indek rata-rata Jawa Tengah dan Nasional, yaitu, untuk Indek Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo sebesar 96,96% sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,83% dan Nasional sebesar 91,63%

Untuk Indek Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo sebesar 79,16%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,78% dan Nasional sebesar 76,59%.

“Pada titik inilah perlu melakukan evaluasi karena dalam implementasi Sukoharjo dapat mencapai indek yang tinggi namun untuk penghargaan belum dapat meraih APE,” ujarnya.

Bupati berharap tahun 2023 ini Kabupaten Sukoharjo mendapatkan adanya legitimasi melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender, dimana indikator atas keberhasilan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) juga diperoleh melalui angka Indek Pembangunan Gender (IPG). (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pendanaan Pilkada Sukoharjo 2024. Penandatangan dilakukan bersama Ketua KPU, Syakbani Reko Raharjo, dan Ketua Bawaslu, Rokhmad Basuki di Lobi Kantor Bupati, Jumat (10/11/2023).

Bupati menyampaikan, tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan dilanjutkan dengan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati-Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota-Wakil Walikota, yang digelar ditahun yang sama, yaitu tahun 2024.

“Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia karena sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama,” kata Bupati.

Menurutnya, nilai total anggaran hibah dari Pemkab Sukoharjo untuk Pilkada 2024 mencapai Rp39,2 miliar. Nilai tersebut terbagi untuk KPU sebesar Rp29,2 miliar dan Bawaslu Rp10 miliar. Nilai terebut disepakati bersama setelah dilakukan penbahasan bersama antara Pemkab, KPU, dan Bawaslu.

Anggaran untuk KPU sebesar Rp29,286 miliar dimana pencairan dilakukan bertahap, masing-masing 40% pada Perubahan APBD 2023 ini sebesar Rp11,714 miliar. Kemudian yang 60% pada APBD 2024 sebesar Rp17,571 miliar. Sedangkan untuk Bawaslu total sebesar Rp10 miliar dimana pencairab 40% pada Perubahan APBD 2023 sebesar Rp4 miliar dan pada APBD 2024 sebesar Rp6 miliar.

“Saya berharap semoga dari besaran anggaran tersebut dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang akan datang dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, tertib, aman dan lancar,” harap Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-kabupaten yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Senin (30/102023). Bantuan keuangan yang disosialisasikan adalah bersumber dari Perubahan APBD 2023 senilai Rp22,4 miliar.

“Pemberian bantuan keuangan desa merupakan stimulan dalam rangka membantu peningkatan pembangunan perdesaan sebagai upaya untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat agar sifat gotong royong. Bantuan keuangan sendiri rutin diberikan setiap tahun,” ungkap Bupati.

Menurutnya, perlu adanya sinergitas antara Pemkab Sukoharjo dengan Pemerintah Desa karena dengan sinergitas komunikasi akan terjalin dengan bai. Bupati berharap pemerintah desa untuk menyiapkan “Grand Design” terkait potensi desa dan potensi terjadinya bencana, sehingga nantinya program yang diusulkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati juga mengatakan, pemerintah desa sudah paham bagaimana menata dan mengimplementasikan pelaksanaan bantuan keuangan, sehingga dalam pertanggungjawaban berbagai kegiatan nanti dapat berjalan lancar, aman dan sesuai regulasi.

“Saya berharap kepada para camat dan kepala desa agar melakukan fasilitasi, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan ini dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tambah Bupati.

Sedangkan Kepala DPMD Sukoharjo, Rohmadi, menyampaikan, dengan sosialisasi tersebut diharapkan pemerintah desa segera mempersiapkan diri untuk proses pencairan bankeu. “Saya harap pemerintah desa lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan segera mengajukan proses pencairan bantuan keuangan ini,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, pemerintah desa diharapkan melaksanakan kegiatan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya, segera membuat laporan pertanggungjawaban setelah selesai kegiatan, dan penerima manfaat bantuan keuangan memahami ketentuan aturan dan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan.

Rohmadi juga mengatakan, nilai bantuan keuangan untuk pemdes dari Perubahan APBD 2023 sebesar Rp22,469 miliar. Bantuan tersebut akan digunakan untuk 2.382 titik bantuan. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan daerah (Raperda) APBD Tahun 2024 menjadi Peraturan daerah (Perda). Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/10/2023).

Bupati Etik Suryani dalam pendapat akhirnya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD serta semua Kepala SKPD atas kerjasama yang baik selama ini, mulai dari awal pembahasan sampai dengan persetujuan bersama berjalan dengan lancar.

“Setelah mendengarkan Laporan dari Badan Anggaran DPRD, seraya mengucap ”Bismillahirrahmannirahim dan senantiasa memohon petunjuk Allah Subhanallohu Wata’ala dan bertawakal kepada-Nya, maka saya dapat menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Bupati.

Selanjutnya, ujar Bupati, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa, Rancangan Perda kabupaten/ kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

“Adapun mengenai pendapat, saran, serta himbauan yang disampaikan oleh para anggota dewan, baik melalui pandangan umum fraksi, rapat-rapat Badan Anggaran, rapat-rapat Komisi dan Rapat Paripurna, saya menyampaikan terima kasih yang setulus- tulusnya selanjutnya akan saya pelajari dan tindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani meluncurkan Penyelenggaraan Kebupaten Sehat dan Senam Sentul (Sendi dan Tulang). Kegiatan tersebut dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023 Kabupaten Sukoharjo di Kompleks Sentra Niaga Solo Baru, Grogol, Minggu (29/10/2023).

“Mengawali sambutan ini, saya atas nama pribadi, dan Pemkab Sukoharjo mengucapkan Selamat Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023 kepada seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten Sukoharjo,” ujar Bupati.

Dikatakan Bupati, usia 59 bukanlah usia yang muda, banyak pencapaian pembangunan kesehatan yang sudah diraih, khususnya saat kita kemarin menghadapi pandemi COVID-19. Namun sampai saat ini, Pemerintah masih terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif dan berkeadilan, melalui penanganan masalah Kesehatan yang menjadi prioritas nasional.

Menurutnya prioritas nasional tersebut antara lain: Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Penurunan Angka Stunting Pada Balita, Memperbaiki Pengelolaan Jaminan Kesehatan, serta Meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat Kesehatan dalam negeri.

Bupati juga mengajak seluruh jajaran Kesehatan, Perangkat Daerah terkait, Lembaga dan Masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat di Sukoharjo melalui penerapan minimal 80% di 9 tatanan, yaitu Kehidupan Sehat Mandiri, Permukiman dan Fasilitas Umum, Pasar, Satuan Pendidikan, Pariwisata, Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan, Perkantoran dan Perindustrian, Perlindungan Sosial, Pencegahan dan Penanganan Bencana.

“Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS) membutuhkan peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan sehat,” tambahnya. (*)