SUKOHARJO – Prestasi kembali diraih Pemkab Sukoharjo di tahun 2023 ini. Kali ini, Sukoharjo kembali menerima Penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) melalui inovasi Sembada Proklim (Semangat Membangun Desa melalui Program Kampung Iklim) yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Prestasi serupa juga diraih Pemkab Sukoharjo di tahun 2022 yang juga meraih penghargaan yang sama melaui Inovasi GELIS (Gerakan Literasi Sukoharjo) yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Penghargaan Top 45 KIPP 2023 diterima langsung oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) di Birara Essembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Agus Suprapto, mengatakan, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari empat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menerima Penghargaan Top 45 KIPP. Tiga daerah lainnya adalah Kota Semarang, Kab Grobogan, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen.

“Tentunya prestasi ini patut disyukuri dan sekaligus menjadi pemacu semangat agar ke depan bisa lebih baik. Prestasi ini tidak akan diraih tanpa dukungan masyarakat dalam Program Sembada Proklim,” ujar Agus.

Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengapresiasi DLH atas Inovasi Sembada Proklim sehingga tahun ini kembali meraih penghargaan Top 45 KIPP. Bupati berharap prestasi tersebut bisa menjadi penyemangat dan memotivasi OPD lainnya untuk lebih berinovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih berkualitas.

“Harus disyukuri tapi tidak boleh terlena. Prestasi bukan akhir tapi dijadikan pemacu semangat agar ke depan bisa lebih baik lagi,” pesannya. (*)

SUKOHRJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Wakil Bupati, Agus Santosa menerima kunjungan Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023. Penerimaan dilakukan di Lobi Kantor Bupati, Senin (13/11/2023).

“Selamat datang dan terima kasih kepada Segenap Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian P3A RI, atas dipercayanya Kabupaten Sukoharjo berhasil lolos seleksi tahap kedua yaitu Verifikasi Administrasi, untuk masuk pada penilaian tahap selanjutnya yakni tahap ketiga Verifikasi Lapangan,” ungkap Bupati mengawali sambutannya.

Bupati berharap kepada seluruh pihak terkait dapat bergerak aktif dan saling bersinergi mengikuti proses verifikasi penilaian lapangan APE dengan sebaik-baiknya, sehingga Kabupaten Sukoharjo tahun ini diharapkan mampu menorehkan prestasi yang baik memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Menurutnya, pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan menjadi komitmen pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sejak tahun 2000 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa ”Bupati dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan harus mengintegrasikan isu-isu gender dalam pembangunan daerah.”

Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kondisi di Kabupaten Sukoharjo dilihat melalui Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG) diatas indek rata-rata Jawa Tengah dan Nasional, yaitu, untuk Indek Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo sebesar 96,96% sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,83% dan Nasional sebesar 91,63%

Untuk Indek Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo sebesar 79,16%, Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,78% dan Nasional sebesar 76,59%.

“Pada titik inilah perlu melakukan evaluasi karena dalam implementasi Sukoharjo dapat mencapai indek yang tinggi namun untuk penghargaan belum dapat meraih APE,” ujarnya.

Bupati berharap tahun 2023 ini Kabupaten Sukoharjo mendapatkan adanya legitimasi melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender, dimana indikator atas keberhasilan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) juga diperoleh melalui angka Indek Pembangunan Gender (IPG). (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pendanaan Pilkada Sukoharjo 2024. Penandatangan dilakukan bersama Ketua KPU, Syakbani Reko Raharjo, dan Ketua Bawaslu, Rokhmad Basuki di Lobi Kantor Bupati, Jumat (10/11/2023).

Bupati menyampaikan, tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting karena penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan dilanjutkan dengan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati-Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota-Wakil Walikota, yang digelar ditahun yang sama, yaitu tahun 2024.

“Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia karena sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama,” kata Bupati.

Menurutnya, nilai total anggaran hibah dari Pemkab Sukoharjo untuk Pilkada 2024 mencapai Rp39,2 miliar. Nilai tersebut terbagi untuk KPU sebesar Rp29,2 miliar dan Bawaslu Rp10 miliar. Nilai terebut disepakati bersama setelah dilakukan penbahasan bersama antara Pemkab, KPU, dan Bawaslu.

Anggaran untuk KPU sebesar Rp29,286 miliar dimana pencairan dilakukan bertahap, masing-masing 40% pada Perubahan APBD 2023 ini sebesar Rp11,714 miliar. Kemudian yang 60% pada APBD 2024 sebesar Rp17,571 miliar. Sedangkan untuk Bawaslu total sebesar Rp10 miliar dimana pencairab 40% pada Perubahan APBD 2023 sebesar Rp4 miliar dan pada APBD 2024 sebesar Rp6 miliar.

“Saya berharap semoga dari besaran anggaran tersebut dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 yang akan datang dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, tertib, aman dan lancar,” harap Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-kabupaten yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Senin (30/102023). Bantuan keuangan yang disosialisasikan adalah bersumber dari Perubahan APBD 2023 senilai Rp22,4 miliar.

“Pemberian bantuan keuangan desa merupakan stimulan dalam rangka membantu peningkatan pembangunan perdesaan sebagai upaya untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat agar sifat gotong royong. Bantuan keuangan sendiri rutin diberikan setiap tahun,” ungkap Bupati.

Menurutnya, perlu adanya sinergitas antara Pemkab Sukoharjo dengan Pemerintah Desa karena dengan sinergitas komunikasi akan terjalin dengan bai. Bupati berharap pemerintah desa untuk menyiapkan “Grand Design” terkait potensi desa dan potensi terjadinya bencana, sehingga nantinya program yang diusulkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati juga mengatakan, pemerintah desa sudah paham bagaimana menata dan mengimplementasikan pelaksanaan bantuan keuangan, sehingga dalam pertanggungjawaban berbagai kegiatan nanti dapat berjalan lancar, aman dan sesuai regulasi.

“Saya berharap kepada para camat dan kepala desa agar melakukan fasilitasi, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan ini dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tambah Bupati.

Sedangkan Kepala DPMD Sukoharjo, Rohmadi, menyampaikan, dengan sosialisasi tersebut diharapkan pemerintah desa segera mempersiapkan diri untuk proses pencairan bankeu. “Saya harap pemerintah desa lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan segera mengajukan proses pencairan bantuan keuangan ini,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, pemerintah desa diharapkan melaksanakan kegiatan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya, segera membuat laporan pertanggungjawaban setelah selesai kegiatan, dan penerima manfaat bantuan keuangan memahami ketentuan aturan dan kebijakan pengelolaan bantuan keuangan.

Rohmadi juga mengatakan, nilai bantuan keuangan untuk pemdes dari Perubahan APBD 2023 sebesar Rp22,469 miliar. Bantuan tersebut akan digunakan untuk 2.382 titik bantuan. (*)