SUKOHARJO – Penghargaan kembali diraih Kabupaten Sukoharjo. Kali ini, pemkab Sukoharji meraih penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Peringkat ke-7 Nasional Tahun 2023. Penghargaan diterima langsung Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Hotel Aston Kartika, Jakarta Barat, Kamis (12/10/2023).

“Alhamdulilah, tahun ini Sukoharjo kembali meraih penghargaan karena masuk 10 besar tingkat Nasional dari 415 Kabupaten se-Indonesia,” kata Bupati.

Penghargaan diserahkan dalam acara Pertemuan Pengelola JDIHN dan Pemberian Penghargaan bagi anggota terbaik ditahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penganugerahan penghargaan bagi anggota terbaik diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona H Laoly.

Bupati menyampaikan, penghargaan tersebut akan dijadikan motivasi bagi Pemkab Sukoharjo untuk terus memberikan informasi produk hukum kepada masyarakat luas. Etik berharap kualitas JDIHN Kabupaten Sukoharjo terus meningkat dan menjadi lebih baik dengan dukungan sarana dan prasarana.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo, Teguh Pramono, menyampaikan Penghargaan JDIHN ini dimaksudkan untuk mendorong kabupaten/kota agar lebih meningkatkan pengelolaan JDIH pada masing-masing daerah, agar pelayanan inforrmasi produk hukum kepada publik bisa optimal, cepat dan akurat.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan sekaligus menjadi inspirasi serta pemacu bagi kami agar
kami meningkatkan prestasi di tahun yang akan datang,” ujar Teguh. (*)

SUKOHARJO – Kabupaten Sukoharjo kembali menerima bantuan Peningkatan Kualitas-Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH). Bantuan merupakan aspirasi dari Ketua DPR RI, Puan Maharani yang bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan rehap PK-RTLH tersebut diserahkan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryanisecara simbolis di Lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Rabu (11/10/2023).

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan, program PK-RTLH bertujuan untuk meningkatkan kualitas RTLH dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perbaikan tempat tinggal. Jumlah total bantuan PK-RTLH Tahun 2023 di Sukoharjo dari sumber APBN Aspirasi Ketua DPR RI, Puan Maharani berjumlah 500 dengan nilai bantuan Rp10 miliar dan dialokasikan di 12 kecamatan.

“Atas bantuan PK-RTLH ini saya atas nama pribadi dan Pemkab Sukoharjo serta masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teriring doa semoga Ibu Puan Maharani selalu diberi kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam mengemban amanah,” ujar Bupati.

Bupati berpesan kepada para penerima bantuan, agar bantuan dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan rumah yang telah diperbaiki dari penggunaan dana tersebut, agar dipelihara dengan baik sehingga bisa dijadikan tempat tinggal yang nyaman dan layak.

“Untuk OPD terkait untuk selalu berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah dari Desa/Kelurahan penerima bantuan agar selalu dapat mengawasi perkembangan pelaksanaan Program Bantuan PK-RTLH ini,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo, Lanjar Budi Wahono, menyampaikan bahwa bantuan PK-RTLH aspirasi dari Ketua DPR RI, Puan Maharani tahun 2023 ini bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program PK-RTLH sendiri untuk membantu meningkatkan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu, secara bertahap bantuan rehab RTLH terus diberikan.

“Harapannya program bantuan rehab RTLH ini dapat menuntaskan permasalahan RTLH di Sukoharjo,” ujarnya.

Untuk perima bantuan sendiri, Kecamatan Baki 22 penerima, Bendosari 46 penerima, Bulu 47 penerima, Gatak 131 penerima, Grogol 19 penerima, Kartasura 32 penerima, Mojolaban 65 penerima, Nguter 35 penerima, Polokarto 14 penerima, Sukoharjo 20 penerima, Tawangsari 21 penerima, dan Kecamatan Weru 48 penerima. (*)

SUKOHARJO – Sebanyak 300 orang Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan Dinas Lingkungan Hidup *DLH) Kabupaten Sukoharjo mendapat bantuan sembako dari Baznas Sukoharjo. Bantuan diberikan dalam rangka memperingati “World Cleanup Day” Tahun 2023. Secara simbolis bantuan diserahkan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (11/12/2023).

Bupati Etik Suryani, mengatakan, “World Clean up Day” merupakan aksi bersih-bersih yang dilaksanakan serentak di 193 negara di dunia, dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai budaya, agama, suku dan ras untuk membersihkan dunia dari permasalahan sampah. Aksi ini merupakan perwujudan peningkatan kepedulian terhadap permasalahan sampah serta menjadi sarana memupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan Bumi.

“Panjenengan semua adalah pahlawan kebersihan Kabupaten Sukoharjo. Garda terdepan dalam urusan kebersihan,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sukoharjo agar terus menggalakkan berbagai langkah dan upaya untuk mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat.

“Mari kita jaga dan tingkatkan lagi pengelolaan sampah sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan kita dalam rangka menjaga dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan asri, demi keberlangsungan hidup anak cucu kita kelak,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala DLH Sukoharjo, Agus Suprapto, mengatakan, Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan tersebut terdiri dari penyapu jalan, petugas pengangkut sampah, petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan petugas taman. “Jumlah penerima bantuan sembako dan uang saku Rp100 ribu sebanyak 300 orang,” ujarnya.

Menurutnya, paket sembako yang diberikan terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng, 2 liter, teh 2 bungkus, dan mi instan 10 bungkus. (*)

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo lakukan “kick off meeting” penyusunan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045. Kegiatan dilakukan di Hotel Tosan Solo Baru, Kecamatan Grogol dan dibuka Bupati Etik Suryani.

Mengawali sambutan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Baperida Kabupaten Sukoharjo beserta panitia dan semua pihak atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD merupakan perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang akan merupakan pondasi umum untuk perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang akan disusun Kepala Daerah terpilih untuk perencanaan lima tahun kepemimpinannya.

“Kita patut bersyukur bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebelumya telah memberikan pondasi yang cukup kuat untuk perencanaan jangka panjang yang akan kita susun bersama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, data tahun 2022 yang dirilis BPS, menunjukan data angka pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,61%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,94% lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional bahkan terbaik (nomor 1) se-Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten dan masuk kategori 10 (sepuluh) Kabupaten terbaik tingkat Nasional.

Selain itu, juga Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,47% terendah ketiga di Jawa Tengah, dan Angka Kemiskinan sebesar 7,61% dan Kemiskinan Ekstrem sebesar 0,36%, merupakan terendah kedua di Provinsi Jawa Tengah.

“Meskipun demikian, kita tidak boleh terlena dengan capaian tersebut. Persoalan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem menjadi persoalan yang harus segera kita selesaikan,” pesan Bupati.

Disisi lain, lanjut Bupati, persoalan stunting, perlu mendapatkan perhatian lebih. Konvergensi dan sinergitas dalam penanganannya harus dijalankan dengan baik, agar target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 bisa kita wujudkan.

“Untuk itu, saya berharap adanya kerjasama yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses penyusunan RPJPD ini,” pungkas Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani meluncurkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Desa yang dipilih adalah Desa Telukan, Kecamatan Grogol. Peluncuran dilakukan di lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Senin (9/10/2023). Pembentukan DRPPA dalam rangka mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang ke-5, yakni kesetaraan gender.

Bupati menyampaikan, DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan praarana publik yang ramah perempuan dan anak.

“DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat menjawab lima arahan Presiden RI yang dimulai dari tingkat desa,” ujarnya.

Lima arahan tersebut adalah Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender; Peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak; Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Penurunan pekerja anak; dan Pencegahan perkawinan anak.

Untuk mewujudkan DRPPA, dengan dapat mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan.

“Saya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini, saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada saat kegiatan launching dan Sosialisasi DRPPA, tetapi justru terus berlanjut memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga dapat memberikan tempat yang aman dan nyaman. Bagi perempuan dan anak, dan masyarakat Sukohjarjo umumnya,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Sukoharjo, Sumini, menyampaikan, tujuan dibentuknya DRPPA adalah untuk mewujudkan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Harapan dengan dibentuknya DRPPA adalah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak,” jelasnya.

Untuk desa yang dipilih adalah Desa Telukan, Kecamatan Grogol. Desa Telukan dipilih karena desa Telukan telah mendapat pendampingan dari Wahid Faoundation menjadi desa damai yang saat ini telah berakhir. Desa damai salah satunya bergerak pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (*)