SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Pembinaan dan Pengarahan Kader Siaga Trantib (KST) di Graha PGRI, Rabu (18/10/2023). Dalam kesempatan itu, Bupati mengimbau KST untuk berperan aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban (trantib).

“Mengawali sambutan ini, saya atas nama pribadi dan Pemkab Sukoharjo mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satpol PP atas penyelenggaraan kegiatan ini,” ujarnya.

Dikatakan Bupati, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam mengemban tanggung jawab tersebut.

Dengan terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP dan semakin berkembangnya dinamika/ aktifitas masyarakat, maka tanggung jawab khususnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh Satpol PP sendiri tanpa peran aktif/partisipasi masyarakat.

Nah, dalam rangka meningkatkan peran aktif/partisipasi masyarakat dalam mendukung trantib pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang akan datang, Bupati menghimbau KST dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan binaan desa masing-masing-masing. Atas dasar hal tersebut, perlu diselenggarakannya kegiatan pembinaan dan pengarahan bagi KST.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, anggota KST dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menegakkan Peraturan Daerah melalui teknis deteksi dini dan lapor cepat secara berjenjang, dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada, yang pada akhirnya akan dapat membantu mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman rakyat dalam pelaksanaan Pilkades serentak Tahun 2022 Kabupaten Sukoharjo,” paparnya.

Bupati juga berpesan pada KST harus bisa menangkal dan memberi penjelesan kepada masyarakat tentang hal-hal negative dan/ atau berita bohong (hoax); harus bisa melakukan deteksi dini dan cegah dini permasalahan yang ada di wilayah; serta harus bisa menyampaikan informasi keberhasilan pemerintah dalam pembangunan yang telah dicapai baik dari pusat maupun daerah. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2023 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sukoharjo. Penyerahan SK kenaikan pangkat PNS dilakukan di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Senin (16/10/2023).

“Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 disebutkan “Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian,” ujar Bupati.

Selanjutnya, ujar Bupati, kenaikan pangkat bagi seorang PNS pada hakekatnya merupakan sebuah penghargaan yang diberikan negara atas prestasi kerja. Pengabdian adalah penyumbangan tenaga dan pikiran secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau pribadi. Sedangkan prestasi kerja adalah hasil yang dicapai oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Dari pengertian pangkat dan kenaikan pangkat tersebut terdapat 4 kata kunci yaitu penghargaan, prestasi kerja, pengabdian dan Negara. Kendali terhadap 4 kata kunci diatas mewujudkan konsekuensi bahwa kenaikan pangkat diberikan dalam system, susunan pangkat dan masa kenaikan pangkat yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya pemberian kenaikan pangkat ditetapkan dengan ketentuan yang jelas, tegas dan obyektif.

“Sekali lagi saya ingatkan bahwa kenaikan pangkat bukanlah merupakan hak tetapi merupakan penghargaan, oleh karena itu dengan kenaikan pangkat ini saudara-saudara harus mensyukurinya, dengan wujud lebih meningkatkan prestasi dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing,” pesan Bupati.

Bupati menambahkan, sedangkan nilai-nilai dasar (core value) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu BerAKHLAK. Untuk itu, sudah seharusnya dipedomani dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sebagai nilai dan etika professional dalam memberikan pelayanan publik, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis dan Loyal. (*)

SUKOHARJO – Penghargaan kembali diraih Kabupaten Sukoharjo. Kali ini, pemkab Sukoharji meraih penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Peringkat ke-7 Nasional Tahun 2023. Penghargaan diterima langsung Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Hotel Aston Kartika, Jakarta Barat, Kamis (12/10/2023).

“Alhamdulilah, tahun ini Sukoharjo kembali meraih penghargaan karena masuk 10 besar tingkat Nasional dari 415 Kabupaten se-Indonesia,” kata Bupati.

Penghargaan diserahkan dalam acara Pertemuan Pengelola JDIHN dan Pemberian Penghargaan bagi anggota terbaik ditahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penganugerahan penghargaan bagi anggota terbaik diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona H Laoly.

Bupati menyampaikan, penghargaan tersebut akan dijadikan motivasi bagi Pemkab Sukoharjo untuk terus memberikan informasi produk hukum kepada masyarakat luas. Etik berharap kualitas JDIHN Kabupaten Sukoharjo terus meningkat dan menjadi lebih baik dengan dukungan sarana dan prasarana.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo, Teguh Pramono, menyampaikan Penghargaan JDIHN ini dimaksudkan untuk mendorong kabupaten/kota agar lebih meningkatkan pengelolaan JDIH pada masing-masing daerah, agar pelayanan inforrmasi produk hukum kepada publik bisa optimal, cepat dan akurat.

“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan sekaligus menjadi inspirasi serta pemacu bagi kami agar
kami meningkatkan prestasi di tahun yang akan datang,” ujar Teguh. (*)

SUKOHARJO – Kabupaten Sukoharjo kembali menerima bantuan Peningkatan Kualitas-Rumah Tidak Layak Huni (PK-RTLH). Bantuan merupakan aspirasi dari Ketua DPR RI, Puan Maharani yang bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan rehap PK-RTLH tersebut diserahkan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryanisecara simbolis di Lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Rabu (11/10/2023).

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan, program PK-RTLH bertujuan untuk meningkatkan kualitas RTLH dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perbaikan tempat tinggal. Jumlah total bantuan PK-RTLH Tahun 2023 di Sukoharjo dari sumber APBN Aspirasi Ketua DPR RI, Puan Maharani berjumlah 500 dengan nilai bantuan Rp10 miliar dan dialokasikan di 12 kecamatan.

“Atas bantuan PK-RTLH ini saya atas nama pribadi dan Pemkab Sukoharjo serta masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan teriring doa semoga Ibu Puan Maharani selalu diberi kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan kelancaran dalam mengemban amanah,” ujar Bupati.

Bupati berpesan kepada para penerima bantuan, agar bantuan dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan rumah yang telah diperbaiki dari penggunaan dana tersebut, agar dipelihara dengan baik sehingga bisa dijadikan tempat tinggal yang nyaman dan layak.

“Untuk OPD terkait untuk selalu berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah dari Desa/Kelurahan penerima bantuan agar selalu dapat mengawasi perkembangan pelaksanaan Program Bantuan PK-RTLH ini,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo, Lanjar Budi Wahono, menyampaikan bahwa bantuan PK-RTLH aspirasi dari Ketua DPR RI, Puan Maharani tahun 2023 ini bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program PK-RTLH sendiri untuk membantu meningkatkan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu, secara bertahap bantuan rehab RTLH terus diberikan.

“Harapannya program bantuan rehab RTLH ini dapat menuntaskan permasalahan RTLH di Sukoharjo,” ujarnya.

Untuk perima bantuan sendiri, Kecamatan Baki 22 penerima, Bendosari 46 penerima, Bulu 47 penerima, Gatak 131 penerima, Grogol 19 penerima, Kartasura 32 penerima, Mojolaban 65 penerima, Nguter 35 penerima, Polokarto 14 penerima, Sukoharjo 20 penerima, Tawangsari 21 penerima, dan Kecamatan Weru 48 penerima. (*)

SUKOHARJO – Sebanyak 300 orang Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan Dinas Lingkungan Hidup *DLH) Kabupaten Sukoharjo mendapat bantuan sembako dari Baznas Sukoharjo. Bantuan diberikan dalam rangka memperingati “World Cleanup Day” Tahun 2023. Secara simbolis bantuan diserahkan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, di Pendopo Graha Satya Praja (GSP), Rabu (11/12/2023).

Bupati Etik Suryani, mengatakan, “World Clean up Day” merupakan aksi bersih-bersih yang dilaksanakan serentak di 193 negara di dunia, dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai budaya, agama, suku dan ras untuk membersihkan dunia dari permasalahan sampah. Aksi ini merupakan perwujudan peningkatan kepedulian terhadap permasalahan sampah serta menjadi sarana memupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan Bumi.

“Panjenengan semua adalah pahlawan kebersihan Kabupaten Sukoharjo. Garda terdepan dalam urusan kebersihan,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sukoharjo agar terus menggalakkan berbagai langkah dan upaya untuk mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat.

“Mari kita jaga dan tingkatkan lagi pengelolaan sampah sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan kita dalam rangka menjaga dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan asri, demi keberlangsungan hidup anak cucu kita kelak,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala DLH Sukoharjo, Agus Suprapto, mengatakan, Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan tersebut terdiri dari penyapu jalan, petugas pengangkut sampah, petugas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan petugas taman. “Jumlah penerima bantuan sembako dan uang saku Rp100 ribu sebanyak 300 orang,” ujarnya.

Menurutnya, paket sembako yang diberikan terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng, 2 liter, teh 2 bungkus, dan mi instan 10 bungkus. (*)

SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo lakukan “kick off meeting” penyusunan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045. Kegiatan dilakukan di Hotel Tosan Solo Baru, Kecamatan Grogol dan dibuka Bupati Etik Suryani.

Mengawali sambutan, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Baperida Kabupaten Sukoharjo beserta panitia dan semua pihak atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD merupakan perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang akan merupakan pondasi umum untuk perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang akan disusun Kepala Daerah terpilih untuk perencanaan lima tahun kepemimpinannya.

“Kita patut bersyukur bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebelumya telah memberikan pondasi yang cukup kuat untuk perencanaan jangka panjang yang akan kita susun bersama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, data tahun 2022 yang dirilis BPS, menunjukan data angka pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,61%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,94% lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional bahkan terbaik (nomor 1) se-Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten dan masuk kategori 10 (sepuluh) Kabupaten terbaik tingkat Nasional.

Selain itu, juga Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,47% terendah ketiga di Jawa Tengah, dan Angka Kemiskinan sebesar 7,61% dan Kemiskinan Ekstrem sebesar 0,36%, merupakan terendah kedua di Provinsi Jawa Tengah.

“Meskipun demikian, kita tidak boleh terlena dengan capaian tersebut. Persoalan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem menjadi persoalan yang harus segera kita selesaikan,” pesan Bupati.

Disisi lain, lanjut Bupati, persoalan stunting, perlu mendapatkan perhatian lebih. Konvergensi dan sinergitas dalam penanganannya harus dijalankan dengan baik, agar target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 bisa kita wujudkan.

“Untuk itu, saya berharap adanya kerjasama yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses penyusunan RPJPD ini,” pungkas Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani meluncurkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Desa yang dipilih adalah Desa Telukan, Kecamatan Grogol. Peluncuran dilakukan di lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Senin (9/10/2023). Pembentukan DRPPA dalam rangka mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang ke-5, yakni kesetaraan gender.

Bupati menyampaikan, DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan praarana publik yang ramah perempuan dan anak.

“DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat menjawab lima arahan Presiden RI yang dimulai dari tingkat desa,” ujarnya.

Lima arahan tersebut adalah Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender; Peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak; Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Penurunan pekerja anak; dan Pencegahan perkawinan anak.

Untuk mewujudkan DRPPA, dengan dapat mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan.

“Saya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini, saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada saat kegiatan launching dan Sosialisasi DRPPA, tetapi justru terus berlanjut memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga dapat memberikan tempat yang aman dan nyaman. Bagi perempuan dan anak, dan masyarakat Sukohjarjo umumnya,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Sukoharjo, Sumini, menyampaikan, tujuan dibentuknya DRPPA adalah untuk mewujudkan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Harapan dengan dibentuknya DRPPA adalah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak,” jelasnya.

Untuk desa yang dipilih adalah Desa Telukan, Kecamatan Grogol. Desa Telukan dipilih karena desa Telukan telah mendapat pendampingan dari Wahid Faoundation menjadi desa damai yang saat ini telah berakhir. Desa damai salah satunya bergerak pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (*)