SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Wakil Bupati, Agus Santosa dan pejabat Forkopimda mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan agenda memperingati Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo ke-77, Sabtu (15/7/2023). Dalam kesempatan itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan dokumen Petikan PP Nomor 16/SD/1946 yang merupakan dokumen lahirnya Kabupaten Sukoharjo kepada Ketua DPRD, Wawan Pribadi.

Selanjutnya, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan pidato. Seluruh prosesi rapat paripurna menggunakan Bahasa Jawa. Dalam pidatonya Bupati menyampaikan, bahwa Peringatan Hari Lahir ke-77 Kabupaten Sukoharjo merupakan cerminan masa lalu untuk menghadapi masa depan. Dengan harapan, masyarakat Sukoharjo tidak melupakan sejarah tentang lahirnya Kabupaten Sukoharjo.

Dikatakan Bupati, nama Sukoharjo berasal dari kata “Suko” dan “Raharjo” yang artinya daerah yang suka dengan kedamaian. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Lebih Makmur” dan juga misi Kabupaten Sukoharjo adalah: mewujudkan “Good Governance” melalui percepatan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi rakyat berdaya saing tinggi, penguatan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan, dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Bupati melanjutkan, tahun ini yang terdapat sejumlah program pembangunan prioritas antara lain pembangunan Gor Tipe B, pembangunan Taman Budaya, pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten, pembangunan Gedung Parkir dan Taman Plaza Tahap 2, pembangunan Jalan Desa, iuran Jaminan Kesehatan untuk PBI dan PBPU Kelas 3, subsidi bunga untuk UMKM, dan bantuan sosial santunan kematian.

Untuk kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Bupati menyampaikan kinerja pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil yang signifikan. Sesuai data BPS, IPM Sukoharjo dari tahun ke tahun selalu naik. Pada tahun 2018, IPM sebesar 76,07 dan di tahun 2019 menjadi 76,84. Angka ini terus meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 76,98, tahun menjadi 77,13, dan tahun 2022 naik menjadi 77,94.

Hal tersebut menjadikan Kabupaten Sukoharjo sebagai Kabupaten di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi dan masuk kategori 10 kabupaten terbaik tingkat Nasional.

Selain itu, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Sukoharjo sejak lahir meningkat signifikan. Pada tahun 2018, Angka Harapan Hidup berada di angka 77,54, sedang Tahun 2019 mencapai 77,55 dan tahun 2020 menjadi 77,65. Pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 77,73 tahun, dan tahun 2022 kembali naik menjadi 77,82.

Begitu juga dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dimana pada tahun 2018 berada di angka 13,81, tahun 2019 menjadi 13,82 dan tahun 2020 meningkat menjadi 13,83. Tahun 2021 meningkat menjadi 13,84, dan tahun 2022 kembali naik menjadi 13,90.

Selain itu, hingga tahun 2023 ini Kabupaten Sukoharjo juga telah meraih banyak penghargaan di tingkat regional maupun nasional. Antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK selama 8 Tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022. Kemudian kabupaten dengan Penanaman Padi IP 400 terluas dari Museum Rekor Indonesia (MURI), Penghargaan Nirwasita Tantra untuk Kategori Kabupaten Sedang Tahun 2021, Kabupaten Layak Anak Tahun 2022. Anugerah Perkebunan Indonesia Kategori Pengawalan dan Pendampingan Kebijakan Pembangunan Perkebunan Tahun 2022.

Juga, Golden Certificate Award Tahun 2022 dari Kementerian Pertanian RI kepada Bupati atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengembangkan kelapa genjah, serta Satyalancana Wira Karya Tahun 2023 dari Presiden Republik Indonesia kepada Bupati atas peran aktif dalam Bidang Pertanian Melalui Program Gerakan Membangun Petani Milenial.

“Kami sangat memahami bahwa keberhasilan dan penghargaan yang diterima oleh Pemkab Sukoharjo merupakan kerja sama kita bersama. Sehubungan dengan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD dan Anggota DPRD, Anggota Forkopimda dan seluruh Kepala Daerah, bapak ibu hadirin sekalian,” ujar Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengatakan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo Ke 77 merupakan atau peristiwa yang tepat refleksi diri. Bupati berharap, menjelang Pilkada 2024 agar memperkuat rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat.

“Menjaga semangat membangun Sukoharjo tercinta, kita bangkitkan perekonomian masyarakat menuju Sukoharjo yang lebih makmur,” ujarnya. (*))

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Wakil Bupati, Agus Santosa menghadiri Rapat Paripurna DPRD, Senin (10/7/2023). Rapat tersebut memiliki agenda Penandatanganan Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama legislatif dan eksekutif. Mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 yang dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar.

“Setelah mendengarkan Laporan dari Badan Anggaran DPRD, seraya mengucap ”Bismillahirrohmannirohim dan senantiasa memohon petunjuk kepada Alloh subhanahuwa ta’ala, maka saya dapat menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo,” ujar Bupati.

Menurutnya, sebagaimana hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 bahwa Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp304.412.025.326, nilai tersebut yang akan dibahas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 akan disampaikan kepada Gubernur paling lambat tiga hari terhitung sejak tanggal persetujuan. Sedangkan, pendapat, saran, serta imbauan yang disampaikan oleh para DPRD akan menjadi bahan pertimbangan perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Disisi lain, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Wawan Pribadi tersebut, terungkap jika Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pendapatan sebesar Rp2.014.818.262.391. Untuk Belanja sebesar Rp2.042.027.814.977. Sedangkan untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp361.683.602.117 dan Pengeluaran Rp30.062.024.205. Sedangkan untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp304.412.025.326.

“Badan Anggaran memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Sukoharjo atas diraihnya kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dan untuk bisa dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang,” ujar Sekretaris DPRD yang juga Sekretaris Banggar, Basuki Budi Santoso saat membacakan kesimpulan Banggar.

Untuk sejumlah rekomendasi sendiri antara lain Banggar mengharapkan agar kedepan sinergitas antar OPD lebih ditingkatkan sehingga penganggaran lebih tepat sasaran. Badan Anggaran juga merekomendasikan pada Bagian Perekonomian Setda selaku koordinator BUMD agar memberikan pembinaan pada BUMD dan Perbankan di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk lebih profesional serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih terintergritas.

Selain itu, Banggar juga merekomendasikan pada BPKPAD berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kantor ATR/BPN Wilayah Sukoharjo untuk pertimbangan dalam menentukan besaran target BPHTB. Banggar merekomendasikan dilaksanakannya study potensi retribusi parkir tepi jalan umum, mengingat bertambahnya titik parkir seiring dengan semakin berkembangnya bisnis kuliner dan sektor ekonomi lainnya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengambil sumpah, janji dan melantik ratusan pejabat struktural, fungsional, administrasi, dan juga kepala puskesmas. Pelantikan dilakukan di Lantaui 10 Gedung Menara Wijaya, Kamis (6/7/2023).

Dalam pelantikan tersebut, terdapat sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), dan satu camat, yakni Camat Kartasura.

Para pejabat eselon II yang terkena mutasi adalah Asisten Administrasi Umum dan Kearsipan Sekda, Abdul Haris Widodo yang dimutasi sebagai Inspektur Kabupaten Sukoharjo. Posisinya digantikan oleh Roni Wicaksono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sedangkan posisi Kepala DPMPTSP kemudian diisi oleh Djoko Poernomo yang sebelumnya menjabat Inspektur Kabupaten. Selain itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Proboningsih Dwi Danarti digeser sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Untuk sementara, posisi yang ditinggalkan Probonigsih masih dibiarkan kosong. Untuk Camat Kartasura, Joko Miranto digeser sebagai Sekretaris DPMPTSP. Sedangkan Camat Kartasura disisi oleh Ikhwan Sapto Darmono.

Selain itu, terdapat juga pejabat administrasi setingkat eselon IV, pejabat fungsional dan juga Kepala Puskesmas.

“Saya harap pejabat yang baru saja dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan ritme pekerjaan di tempat baru,” pesan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Bupati juga menegaskan dalam pelantikan pejabat tidak ada istilah titip-titipan atau pejabat harus membayar. Bupati meminta jika ada informasi titip-titipan pejabat atau harus membayar ke seseorang untuk segera melaporkannya ke Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan Penghargaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP Award) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. Penyerahan award dilakukan di Hitel Broters Solo Baru, Kecamatan Grogol, Rabu (5/7/2023).

Dalam kesempatan itu Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Sukoharjo yang teleh menyelenggarakan acara tersebut.

Lebuh lanjut Bupati mengatakan, “Kita patut bersyukur bahwa berbagai upaya yang dilakukan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sukohajo, telah memberikan hasil yang menggembirakan,” ujarnya.

“Data BPS tahun 2022 menunjukkan, angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo sebesar 7,61%, terendah di Solo Raya dan No.8 di Jawa Tengah. Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sukoharjo, sebesar 0,36% terendah di Solo Raya dan terendah kedua di Jawa Tengah,” sambungnya.

Bahkan, Indek Pembangunan Manusia (IPM) kita terbaik untuk kategori kabupaten se Jawa Tengah dengan angka 77,68. Disisi lain angka pertumbuhan di Kabupaten Sukoharjo juga mulai merangkak posistif di angka 5,61%. Kita sempat terkontraksi di angka -1,7% pada saat pandemi Covid 19 yang lalu.

“Capaian tersebut bukan untuk menjadikan kita jumawa, tapi harus bisa kita lihat sebagai modal sosial dan ekonomi yang berharga, untuk bisa menatap Sukoharjo yang lebih baik lagi, melalui berbagai program koloboratif yang bisa dikembangkan bersama, salah satunya melalui program TJSLP.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi daerah saat ini adalah semakin terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dan diskresi dalam pelaksanaannya,” paparnya.

Disisi lain, Bupati menilai ada potensi besar di daerah yang sebenarnya bisa digali lebih optimal, yakni dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), hanya saja sampai saat ini pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari 3 (tiga) hal, yakni: dari kepesertaannya, dari kontribusi pendanaannya, dan
dari program TJSLP yang dijalankannya.

“Dari sisi kepesertaannya, sampai dengan tahun 2022, rata-rata masih dibawah 40 perusahaan dan kecenderungannya terus menurun. Tahun 2020 kepesertaannya sebanyak 28 perusahaan, sedangkan tahun 2021 sebanyak 37 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 23 perusahan,” kata Bupati.

Padahal, lanjutnya, di Kabupaten Sukoharjo terdapat 17 perusahaan besar, 158 perusahaan sedang dan 1.015 perusahaan kecil. Kondisi yang sama juga bisa dilihat dari kontribusi pendanaannya, Tahun 2020 kontribusinya sebesar Rp10,8 Milyar, tahun 2021 sebesar Rp14,1 Milyar Tahun 2022 sebesar Rp13,2 Milyar.

“Dari sisi program TJSLP yang dijalankannya, ada kecenderungan lebih banyak berdasar kepentingan perusahaan dan kurang sinergi dengan program prioritas pembangunan di daerah. Padahal saat ini, kita punya pekerjaan besar yang harus bisa dituntaskan sampai dengan tahun 2024, yakni mewujudkan kemiskinan ekstrem 0% dan stunting dibawah 14% pada tahun 2024. Kolaborasi dan sinergi program adalah kata kuncinya”,” tandas Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati sekaligus meresmikan Aplikasi Sahabat Sukoharjo yang merupakan aplikasi untuk membangun sistem pendataan dan pelaporan secara online dan real time serta menyediakan media informasi program TJSLP berbasis IT dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Program TJSLP di Kabupaten Sukoharjo. (*)