SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Musrenbang RPJPD tersebut dilaksanakan di Auditorium Gedung Menara Wijaya, Kamis (4/4/2024).

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan jika perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam merumuskan RPJPD yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,” terang Bupati.

Menurutnya, undang-undang tersebut memaparkan RPJPD merupakan perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang akan menjadi pondasi umum guna perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang akan disusun Kepala Daerah terpilih untuk perencanaan lima tahun kepemimpinannya.

“Tahun ini akan diselenggarakan pilkada serentak termasuk di Sukoharjo. Untuk itu RPJPD yang disusun ini akan menjadi acuan bagi semua calon Kepala Daerah yang ikut kontestasi pilkada untuk menentukan warna kebijakan lima tahun ke depan,” kata Bupati.

Bupati juga mengatakan, Kepala Daerah selanjutnya akan menentukan program dan inovasi yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk periode tahun 2025-2029. Etik juga mengatakan, merencanakan pembangunan untuk jangka panjang dua puluh tahunan merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah.

“Satu sisi kita dituntut untuk bisa mengantisipasi dari ketidakpastian jangka panjang, disisi lain kita dihadapkan pada tuntutan kebutuhan masyarakat yang bersifat jangka pendek,” lanjutnya.

Selain itu, Bupati berharap RPJPD yang telah tersusun memberi ruang yang memadai untuk proses evaluasi dan penyempurnaan secara berkala.

“Musrenbang tersebut saya harapkan dapat menjadi wadah untuk mendengar aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat demi mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” imbuh Etik.

Dalam kesempatan itu, Bupati menambahkan ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemkab Sukoharjo. Berdasarkan survei BPS sampai dengan tahun 2045 mendatang piramida penduduk Sukoharjo cenderung terbalik.

“Usia lansia (diatas 60 tahun) cenderung lebih besar dibanding usia produktif (15-60 tahun),” ujar Etik.

Satu sisi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo butuh usia produktif yang berkualitas, disisi lain juga mengharapkan usia lansia yang produktif. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dipernaker) melakukan pantauan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2024 di sejumlah perusahaan di Kecamatan Grogol, Rabu (3/4/2024). Pantauan dilakukan di dua perusahaan, yakni PT Cahaya Kharisma Plasindo dan PT Rina Jaya Garment.

Pantauan pertama dilakukan di PT Cahaya Kharisma Plasindo di Desa Telukan, Kecamatan Grogol. Bupati dan rombongan bertemu langsung pihak perusahaan. Dalam pertemuan tersebut manajemen perusahaan menyatakan total ada sekitar 1.900 karyawan yang bekerja dan sudah mendapatkan pembayaran THR pada 2 April 2024. Pembayaran dilakukan pihak perusahaan secara penuh sesuai ketentuan berlaku dan diterima langsung buruh.

Untuk memastikan karyawan sudah menerima pembayaran THR, bupati melakukan pengecekan dan bertemu langsung dengan karyawan yang masih bekerja. Kepada Bupati, sejumlah karyawan yang ditemui mengatakan sudah menerima penuh THR dari pihak perusahaan.

Pantauan kedua dilakukan Bupati ke PT Rina Jaya Garment yang juga di Desa Telukan, Kecamatan Grogol. Dalam kesempatan itu, perusahaan menyampaikan pembayaran THR sudah dilakukan lebih awal pada 28 Maret 2024. Total ada 1.550 karyawan yang sudah dipastikan menerima pembayaran THR dari perusahaan.

“Dua perusahaan yang saya datangi semua sudah membayarkan THR pada karyawan. Yang satu dibayar 2 April 2024 kemarin dan satu lagi lebih awal 28 Maret 2024 lalu,” kata Bupati.

Bupati berharap perusahaan lain di Sukoharjo juga menerapkan hal serupa sehingga mencegah terjadinya pelanggaran.

Sedangkan Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno mengatakan, dinas sudah melakukan pemantauan pembayaran THR dengan mendatangi sejumlah perusahaan.

“Perusahaan sudah membayar THR pada buruh dan sampai saat ini juga belum menemukan adanya pelanggaran. Apabila ada maka buruh bisa melapor ke posko pengaduan,” ujarnya.

Sumarno juga mengatakan, Disperinaker Sukoharjo secara resmi telah membuka posko pengaduan pembayaran THR di kantor Disperinaker Sukoharjo di lantai 4 Gedung Menara Wijaya Pemkab Sukoharjo sejak 20 Maret 2024 lalu. Posko akan dibuka hingga 20 April 2024 mendatang atau sepuluh hari setelah Lebaran.

Petugas membuka pelayanan di posko pengaduan mulai pukul 08.00-14.00 WIB saat hari kerja. Disperinaker Sukoharjo juga menambah layanan pengaduan pembayaran THR melalui online di nomor telepon 08001111112 dan website. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan bantuan CSR PT BPR BKK Grogol (Perseroda) kepada Sanggar Inklusi di 12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Penyerahan dilakukan di Lobby Kantor Bupati, Senin (1/4/2024).

“Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi Sanggar Inklusi di 12 kecamatan, membantu masyarakat kita yang membutuhkan dalam meningkatkan kualitas hidup dan memperluas akses terhadap berbagai layanan,” ujar Bupati.

Bupati melanjutkan, PT BPR BKK Grogol memiliki peran yang strategis dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Selain itu PT BPR BKK Grogol juga harus mampu mengelola manajemen perbankan secara profesional agar menjadi bank yang sehat.

“Salah satu Bank yang dapat memberikan kontribusi bagi ibu pembangunan daerah bertujuan menggerakkan sektor perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sukoharjo,” paparnya.

Menurutnya, Visi pembangunan Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Makmur.

“Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan kolaborasi dari berbagai sektor baik, pemerintah, perusahaan/ BUMN/ BUMD, maupun masyarakat” kata Bupati.

Bupati juga mengatakabn, ada salah satu tantangan besar yang dihadapi daerah saat ini yakni semakin terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dan diskresi dalam pelaksanaannya.

Disisi lain, ada potensi besar di daerah yang sebenarnya bisa digali lebih optimal, yakni dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

“Oleh karena itu, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan apresiasi dan terima kasih kepada PT BPR BKK Grogol yang telah memberikan bantuan CSR sebesar Rp50 Juta kepada 12 sanggar Inklusi di seluruh Kecamatan Sukoharjo,” lanjut Bupati.

Dari 12 sanggar tersebut, Bupati mengaku setiap sanggar mendapatkan bantuan masing-masing sanggar sebesar Rp4,2 Juta. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Advokasi Komunikasi, Infomasi dan Edukasi (KIE) Membangun Ketahanan Keluarga Bersama Stakeholder dan Mitra Kerja di Kampung KB. Acara digelar di Lantai 10 Auditorium Menara Wijaya, Senin(25/3/2024).

Bupati mengatakan, Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang disingkat Bangga Kencana, merupakan salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga.

“Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan,” ujarnya.

Bupati melanjutkan, keberhasilan program Bangga Kencana dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program Bangga Kencana secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat. Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan.

Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor.

“Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak, baik swasta maupun pemangku kepentingan lainnya,” kata Bupati.

Bupati juga mengatakan, tugas Kader PKK dalam mendukung Kampung KB terbagi menjadi tiga, antara lain sebagai penyuluh, penggerak, dan pencatat. Sebagai penyuluh, Kader PKK menyampaikan informasi penting pada keluarga dan masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak. Sebagai contoh, terkait pentingnya mendewasakan usia perkawinan dan manfaat ber KB untuk mengatur kehamilan. Selain itu juga mengenai pentingnya gizi dan imunisasi pada Ibu hamil, kesehatan waktu hamil dan melahirkan.

Sebagai penggerak, ujarnya, kader PKK menggerakkan keluarga dan masyarakat agar mau memperhatikan ibu yang sedang hamil untuk keselamatan ibu dan anak yang akan dilahirkan. Caranya yaitu dengan ikut KB, mengajak Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan menjaga lingkungan. Sedangkan sebagai pencatat, Kader PKK pada kelompok dasawisma tugasnya mendata ibu-ibu hamil yang menjadi sasarannya.

“Selanjutnya, saya juga mengucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Kampung KB tingkat Kabupaten Sukoharjo, saya berharap prestasi ini menjadikan momentum sebagai motivasi dan pembangkit semangat, dalam mewujudkan keluarga dan generasi yang berkualitas di Kabupaten Sukoharjo,” tambah Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Acara digelar di Auditorium Lantai 10 Menara Wijaya, Kamis (21/3/2024). Dalam kesempatan itu, Bupati memberi paparan secara umum kebijakan pembangunan tahun 2025.

“Seperti kita ketahui bersama, RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan,” ujar Bupati.

Menurutnya, dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan Musrenbang tersebut pada hakekatnya merupakan bagian atau tahapan akhir dari proses penyiapan kebijakan pembangunan tahunan daerah, yang nantinya akan dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya kemudian dibahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah, tujuannya agar kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya, benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita patut bersyukur, sesuai dengan visi dan misi yang kita canangkan dalam RPJMD 2021-2026, kita telah mampu menyiapkan pondasi yang kuat untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang ada,” ujarnya.

Hal tersebut tercermin dari capaian indikator-indikator makro pembangunan yang ada, seperti IPM, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio dan PDRB per kapita yang menunjukan hasil baik, rata-rata di atas provinsi dan nasional.

Disisi lain, lanjut Bupati, lima mandatory tujuan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, yakni birokrasi yang profesional, SDM yang berkualitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan masyarakat yang aman, pelaksanaannya sampai dengan tahun 2024, bisa kita wujudkan dengan baik. Pondasi tersebut akan menjadi modal yang berharga untuk menyiapkan pembangunan daerah kedepan. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo mengambil sumpah, janji, dan melantik 177 pejabat struktural, fungsional, dan kepala sekolah, Rabu (20/3/2024). Pelantikan dilakukan di Auditorium Lantai 10 Gedung Menara Wijaya.

Sesuai data Badan Kepegawaian Pendidikan dan SDM (BKPSDM) Sukoharjo, 177 pejabat tersebut terdiri atas JPT Pratama (Eselon II) dua orang, pejabat struktural Eselon III 15 orang, pejabat administrasi Eselon IV 13 orang, pejabat fungsional 23 orang, kepala SMP 17 orang, serta kepala SD 107 orang.

Untuk pejabat eselon II yang dilantik dalam kesempatan ini adalah Kepala Satpol PP, Sunarto dan Staf Ahli Bupati, Gunawan Wibisono yang sebelumnya menjabat Kepala Kesbangpol. Sedangkan untuk jabatan Kepala Kesbangpol saat ini masih kosong.

Bupati juga menegaskan dalam pelantikan pejabat tidak ada istilah titip-titipan atau pejabat harus membayar. Bupati meminta jika ada informasi titip-titipan pejabat atau harus membayar ke seseorang untuk segera melaporkannya ke Bupati.

“Saya harap pejabat yang baru saja dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan ritme pekerjaan di tempat baru,” pesan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Terkait sejumlah jabatan eselon II yang kosong, usai pelantikan bupati mengaku sudah melakukan tahapan-tahapan untuk proses seleksi. Pasalnya, untuk jabatan eselon II harus melalui proses seleksi terbuka oleh panitia independen.

“Untuk sementara diisi pelaksana tugas dulu sembari proses seleksi oleh panitia independen,” ujar Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menghadiri penutupan TMMD Sengkuyung Tahap I di Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Rabu (20/3/2024). Upacara penutupan dipimpin oleh Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Czi Slamet Riyadi dan dihadiri sejumpah pejabat Forkopimda.

Bupati menyampaikan, sejumlah pembangunan fisik selama TMMD antara lain pembangunan jalan baru yang diharapkan dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi warga masyarakat di Desa Pranan.

“Harapannya jalan yang dibangun bisa memperlancar akses warga masyarakat, memperlancar roda perekonomian,” ujar Bupati.

Sedangkan Dandim Letkol Czi Slamet Riyadi yang membacakan amanat dari Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi, menyampaikan Program TMMD yang dilaksanakan selama lebih dari delapan dekade ini merupakan salah satu Program Bakti TNI untuk membantu pemerintah daerah dalam percepatan program pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dan di daerah terpencil.

“Program ini sesuai dengan tema TMMD 2024 yaitu “Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah”,”ujarnya.

Menurutnya, disamping sasaran pembangunan sendiri terdiri atas sasarab fisik dan non fisik yang telah selesai 100%.

Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap I ditandai dengan penyerahan Naskah Hasil TMMD dari Dandim 0726Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo, dilanjutkan dengan penandatanganan Prasasti TMMD oleh Bupati dan Dandim 0726 Sukoharjo.

Dalam laporannya, Pasiterdim 0726 Sukoharjo, Kapten Czi Hartono melaporkan telah menyelesaikan sejumlah sasaran Fisik dan Non Fisik dengan baik dan lancar hingga progress pekerjaan mencapai 100%.

Sasaran Fisik tersebut meliputi pembuatan betonisasi jalan Desa Pranan dengan panjang 233 meter-lebar 3 meter-tinggi 0.12 meter serta pembuatan talud jalan Desa Pranan denganpanjang 945 meter-lebar 0.3 meter-tinggi 1.2 meter. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani melakukan pantauan penyaluran bantuan beras CPP Tahap 1 bulan Maret 2024. Pantauan dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Polokarto dan Mojolaban, Senin (18/3/2024). Dalam kesempatan pantauan di Desa Pranan, Polokarto, Bupati menerima pengajuan seorang warga agar dicoret dari daftar penerima bantuan beras CPP.

Dalam kesempatan itu, awalnya Bupati Etik Suryani mengatakan, datang ke Balai Desa Pranan untuk memantau penyaluran CPP berupa pemberian bantuan pangan tahap 1 bulan Maret Tahun 2024. Bantuan beras diserahkan langsung kepada warga penerima. Bupati meminta kepada masyarakat untuk ikut memantau data warga penerima bantuan.

“Ada tidak warga yang seharusnya tidak mendapat karena sudah mampu tapi masih menerima bantuan,” ujar Bupati bertanya.

Saat itulah warga yang bernama Joko Sukirman, 45, warga Dukuh Menggah RT 4 RW 4 Desa Pranan Kecamatan Polokarto langsung angkat tangan dan diminta Bupati untuk maju kedepan. Joko Sukirman kemudian dengan kesadaran diri meminta kepada Bupati untuk mencoret namanya sebagai penerima CPP dan digantikan warga lainnya yang kurang mampu.

“Saya atas nama pribadi dan Pemkab Sukoharjo mengapresiasi kejujuran. Sebagai warga yang sudah mampu tapi masih masuk data penerima bantuan dengan kesadaran diri meminta namanya dicoret dan diganti warga lain yang kurang mampu. Ini yang selalu saya tekankan agar bantuan tepat sasaran,” lanjutnya.

Bupati mengatakan, memantau langsung proses penyaluran CPP dengan keliling di sejumlah desa. Bantuan dipastikan diterima warga sesuai data penerima. “Bantuan beras ini sudah ditunggu warga. Apalagi saat puasa Ramadan sekarang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan pangan keluarga,” lanjutnya.

Selain Desa Pranan, pantaun juga dilakukan di Desa Ngombakan, Polokarto serta Desa Wirun dan Cangkol Kecamatan Mojolaban. (*)