SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berprestasi di bidang pelayanan publik. Penghargaan diberikan di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10, Selasa (23/1/2024).

“Marikita hilangkan stigma layanan yang “mbulet” dan bertele-tele, kita harus bisa lari memberikan layanan yang cepat dan tidak ada pungli sehingga harapan masyarakat bisa terpenuhi,” jelasnya.

Bupati melanjutkan, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) akan digelar setiap tahun sehingga OPD harus bisa mempersiapkan diri memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Pasalnya, pelayanan publik adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Dengan inovasi pelayanan publik, persepsi masyarakat tentang pelayanan yang berbelit akan berubah.

Terkait KIPP, Bupati menilai merupakan langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan yang dilahirkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik saat ini wajib menganut paradigma New Public Service dimana masyarakat merupakan pusat dari penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintah.

“Wajah pelayanan publik harus kita ubah dari yang berbelit-belit, lamban, tidak ramah, dan sarat pungutan liar (pungli), menjadi pelayanan publik yang modern, bersih, efisien, dan dinamis menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat,” tandasnya.

Bupati juga mengatakan, sejumlah OPD Pemkab Sukoharjo telah meraih penghargaan tingkat nasional di bidang pelayanan publik. Pada tahun 2023 Pemkab Sukoharjo berhasil meraih Penghargaan Top 45 KIPP dari Menteri PANRB, melalui inovasi “Semangat Bangun Desa melalui Program Kampung Iklim” (Sembada Proklim), yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Kemudian penghargaan di bidang Pelayanan Publik juga diterima dari Ombudsman Republik Indonesia, di mana Kabupaten Sukoharjo telah berhasil meraih Peringkat 2 tingkat nasional untuk Kategori Pemerintah Kabupaten dengan Nilai 97,41 dengan predikat Opini Tertinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.

Di samping itu, dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2023 oleh Kementerian PANRB, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga telah berhasil memperoleh predikat Pelayanan Prima, dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,51 dan menempati peringkat 8 nasional.

Piagam Penghargaan dan hadiah berupa uang pembinaan diberikan kepada Peraih Top 5 KIPP Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, Piagam Penghargaan kepada Peraih Top 45 KIPP Tahun 2023, Piagam Penghargaan kepada Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menjadi lokus penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, dan Piagam Penghargaan kepada Perangkat Daerah yang menjadi lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2023.

Sedangkan Asisten Administrasi Sekda Sukoharjo, Roni Wicaksono menyampaikan, OPD yang menerima penghargaan bidang pelayanan publik sebanyak 20 OPD. Penerima penghargaan sendiri terbagi dalam sejumlah kaategori.

“Dengan acara ini diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik dan memberikan apresiasi serta penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang berprestasi,” katanya. (*)

SUKOHARJO – Usai mengikuti Gowes Jumat Pagi, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani juga meresmikan Pendopo dan lapangan tenis Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Jumat (19/1/2024). Acara tersebut juga diikuti Forkopimda sehabis gowes yang finish di Balai Desa Wirogunan.

Dalam sambutannya, desa merupakan pemegang peranan penting dalam pembangunan nasional, bukan karena sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, melainkan desa memberikan sumbangsih yang besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

“Pembangunan pendopo desa memiliki makna strategis dalam meningkatkan potensi suatu desa. Masyarakat desa bisa merasakan kenyamanan dalam melakukan pengurusan surat menyurat ataupun pengurusan administrasi lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan pendopo desa juga harus memenuhi persyaratan yang meliputi menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan dan perlindungan keselamatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi masyarakat. Untuk penyelenggaraan tersebut diatas perlu adanya ruangan yang memadai sehingga memudahkan akses untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati juga berpesan dengan adanya pendopo dapat memberikan kenyamanan dalam bekerja, sehingga diharapkan akan mampu untuk mendedikasikan diri lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, termasuk dapat pula mendongkrak semangat kerja dengan dukungan sarana dan perasarana yang memadai.

“Saya berharap dengan diresmikannya lapangan tenis ini, dapat menjadi sarana berolah raga bagi warga masyarakat khususnya di Kecamatan Kartasura. Pesan saya, monggo pendopo desa dan lapangan tenis ini dipelihara dengan sebaik-baiknya, sehingga akan terus dapat bermanfaat,” ujarnya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Acara tersebut digelar di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10, Kamis (18/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah. RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

“Pelaksanaan Forum Konsultasi publik ini merupakan mandat dan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses penyiapan kebijakan pembangunan tahunan daerah, yang nantinya akan dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025,” terangnya.

Bupati melanjutkan, pelaksanaannya dibahas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah, tujuannya agar kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya, benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ujarnya, tahun 2025 merupakan tahun transisi yang sangat krusial, satu sisi, RKPD yang disusun, masih mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, disisi lain, pada tahun tersebut, RPJMD yang baru, yakni RPJMD 2025-2029 disusun oleh kepala daerah terpilih, mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2045.

“Oleh karena itu, saya harapkan RKPD tahun 2025 yang kita siapkan nantinya, bisa memberi ruang yang fleksibel, untuk menyelaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045, yang saat ini dalam proses penyusunan, sehingga kesinambungan pembangunan di daerah bisa kita wujudkan,” paparnya.

Bupati juga mengatakan, sesuai dengan visi dan misi yang dicanangan dalam RPJMD 2021-2026, pemkab Sukoharjo telah mampu menyiapkan pondasi yang kuat untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang ada. Hal itu tercermin dari capaian indikator-indakator makro pembangunan yang ada, seperti IPM, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio dan PDRB per kapita yang menunujkan hasil baik, rata-rata di atas provinsi dan nasional.

“Dengan pondasi yang baik tersebut, akan menjadi modal berharga untuk menyiapkan pembangunan jangka menengah, yang akan dituangkan dalam RPJMD berikutnya,” ujarnya. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara Forum Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045. Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi (Bapperida) tersebut dilaksanakan di Auditorium Menara Wijaya, Selasa (16/1/2024).

Dalam kesempatan itu Bupati mengatakan, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD merupakan perencanaan jangka panjang 20 tahun yang akan menjadi pondasi umum guna perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang akan disusun Kepala Daerah terpilih untuk perencanaan lima tahun kepemimpinannya.

“Kita patut bersyukur bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebelumya telah memberikan pondasi yang cukup kuat untuk perencanaan jangka panjang yang akan kita susun bersama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada,” kata Bupati.

Menurutnya, data tahun 2022 yang dirilis BPS, menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,61%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 78,65% lebih tinggi dari angka Provinsi dan Nasional bahkan terbaik nomor kesatu se-Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten dan masuk kategori 10 Kabupaten terbaik tingkat nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,40% terendah ketiga di Jawa Tengah, lebih rendah dari angka Provinsi dan Nasional. Angka Kemiskinan sebesar 7,58% menurun jika dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 7,61%, serta angka Kemiskinan Ekstrem sebesar 0,36%, terendah kedua di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya berdasarkan Angka Gini Ratio daerah yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk suatu daerah/ wilayah, pada Tahun 2022 Sukoharjo berada pada angka 0,368 masuk level sedang, yang bermakna ketimpangan pendapatan penduduk tidak terlalu besar. Hal ini diperkuat dengan PDRB per kapita atas dasar harga di Kabupaten Sukoharjo yang menunjukkan trend terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Sukoharjo sebesar 47,71 juta rupiah, angka tersebut tertinggi kedua se-Subosukawonosraten setelah Kota Surakarta.

“Meskipun demikian, kita tidak boleh terlena dengan capaian tersebut. Masih banyak tantangan kedepan yang ada harus kita hadapi bersama,” ujarnya.

Bupati juga mengatajab, bonus demografi yang ada kedepan harus dapat dikelola dengan baik, terlebih berdasarkan survey BPS sampai dengan Tahun 2045, piramida penduduk kita cenderung terbalik. Usia lansia diatas 60 tahun cenderung lebih besar dibanding usia produktif 15-60 tahun sehingga butuh terobosan kebijakan dan program inovatif untuk mengantisipasinya.

“Disisi lain terkait dengan pembangunan atau pengembangan wilayah, saya harapkan bisa sinergi dengan pembangunan wilayah daerah sekitar, khususnya dalam lingkup regional (Subosukawonosraten). Untuk itu kerjasama antar wilayah menjadi point utama kedepan. Dengan koordinasi antar wilayah, kita akan semakin kuat dalam menata Sukoharjo 20 tahun kedepan,” tambah Bupati. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membagikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyerahan dilakukan di Lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Rabu (3/1/2024). Dalam kesempatan itu, acara juga dihadiri Wakil Bupati, Agus Santosa, dan Sekda Widodo.

Dalam kesempatan itu Bupati meminta pada OPD pelaksana kegiatan strategis untuk mempercepat proses lelang. “Jangan ditunda-tunda, segera persiapkan proses lelang di awal tahun agar proyek bisa selesai tepat waktu,” tegas Bupati.

Bupati melanjutkan, kegiatan yang sudah direncanakan untuk segera dilaksanakan dan percepatan kegiatan di 2024 sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Bupati juga memberikan perhatian khusus pada DPUPR yang melaksanakan lanjutan proyek gedung pertemuan yang sempat bermasalah.

Selain penyerahan DPA 2024, dalam acara itu juga dilaksanakan penandatanganan kontrak antara Pemkab Sukoharjo pada kegiatan pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing. Masing-masing Paket Belanja Sewa Bandwith Utama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Paket Belanja Sewa Bandwith Backup dengan PT Milenial Inti Telekomunikasi, Kontrak Penyedia Jasa Kebersihan dan Jasa Pramu Taman dengan PT. Ben Resik Solusindo, dan Kontrak penyedia Jasa Keamanan/Security, Jasa Resepsionis dan Jasa Juru Parkir dengan PT Intens Wira Sembada.

“Saya berharap kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dengan kegiatan penandatanganan kontrak di awal tahun ini, agar dapat termotivasi segera melaksanakan pengadaan barang dan jasa apapun metode pemilihan penyedia yang dipilih dengan begitu serapan anggaran akan dapat berjalan dengan cepat dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat selesai tepat waktu,” tambahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko, mengatakan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

“Kegiatan ini dalam rangka percepatan pelaksaaan anggaran nasional APBD sebagai landasan SKPP dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2024,” ujarnya. (*)