SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-75 tahun 2023. Upacara digelar di halaman Setda Pemkab Sukoharjo, Selasa (19/12/2023). Terlihat hadir mengikuti upacara pejabat Forkopimda dan juga Wakil Bupati, Agus Santosa.

“Mengawali sambutan ini, saya atas nama pribadi, dan Pemkab Sukoharjo mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia dan semua pihak, atas penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini,” ujar Bupati.

Selanjutnya, Bupati membacakan sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang menyampaikan tantangan ke depan semakin tidak terduga. Tantangan bukan hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang tak kasat mata. Pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan risiko ketahanan negara.

“Kita harus memiliki jiwa Bela Negara sebagai pilar utama yang menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Semangat Bela Negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Bupati saat membacakan sambutan Presiden Jokowi.

Menurutnya, Bela Negara di Indonesia bukan hanya terkait pada aspek militer tetapi harus lebih luas lagi, merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari- hari. Setiap tindakan, sekecil apapun, yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada Pancasila dan NKRI adalah wujud konkrit Bela Negara.

Pada Peringatan Hari Bela Negara ke-75 Tahun 2023 ini, Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk mengobarkan semangat Bela Negara dan meningkatkan rasa cinta tanah air. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani secara simbolis menyerahkan bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 190 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Simbolisasi penyerahan bantuan dilakukan di Lantai 10 Menara Wijaya, Senin (18/12/2023). Bantuan ini dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Jawa Tengah dan CSR Bank Jateng tahun 2023.

Bupati Etik Suryani mengatakan, pemberian bantuan rehab RTLH adalah bentuk nyata Pemkab Sukoharjo peduli terhadap kondisi masyarakat, utamanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar dapat membangun rumahnya dan dapat menempati rumah yang layak huni dan nyaman.

“Program rehab RTLH yang berasal dari sumber Pemprov Jateng dan CSR Bank Jateng ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perbaikan tempat tinggal,” kata Bupati.

Menurutnya, dari 190 penerima, terdiri atas 90 MBR penerima bantuan dari Pemprov Jateng masing-masing menerima Rp20 juta dan yang 100 orang penerima bantuan Bank Jateng menerima masing-masing Rp15 juta.

“Saya berpesan kepada para penerima bantuan, agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan rumah yang telah diperbaiki dari penggunaan dana tersebut, agar dipelihara dengan baik sehingga bisa dijadikan tempat tinggal yang nyaman dan layak,” ujar Bupati.

Sedangkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo, Lanjar Budi Wahono, menyampaikan jika bantuan tersebut sudah direalisasikan dan secara simbolis baru dilaksanakan hari ini. Menurutnya, tahun ini Sukoharjo menerima bantuan rehab RTLH dari berbagai sumber seperti pemerintah pusat, provinsi, CSR Bank Jateng, Baznas, dan lainnya.

“Khusus yang Bankeu Pemprov Jateng ada 90 MBR yang menerima bantuan dan dari CSR Bank Jateng ada 100 MBR yang tersebar di 12 kecamatan,” ujarnya.

Lanjar mengatakan, selama tahun 2023 ini total ada 1.661 unit RTLH yang mendapat bantuan rehab dan masih tersisa 8.275 unit RTLH yang belum tertangani. “Untuk itu, setiap tahun Pemkab Sukoharjo selalu mengalokasikan dana untuk rehab, termasuk yang dibiaayi pusat, provinsi, dan lainnya,” ujarnya. (*)

SUKOHARJO – Menjelang akhir tahun 2023, Pemkab Sukoharjo kembali meraih penghargaan. Kali ini, penghargaan diberikan oleh Ombudsman RI dimana penghargaan diserahkan di Jakarta, Kamis (14/12/2023). Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Etik Suryani.

Pemkab Sukoharjo sendiri mendapat Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.

Terkait penghargaan tersebut, Bupati menyampaikan rasa syukur karena mendapat apresiasi dari Ombudsman RI di bidang pelayanan publik. Bupati mengaku selama kepemimpinannya pelayanan publik menjadi salah satu prioritas.

“Hal itu dibuktikan dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik dimana banyak perizinan yang dilayani di satu gedung sehingga memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Bupati berharap penghargaan tersebut bisa menjadi penyemangat dan memotivasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas.

“Harus disyukuri tapi tidak boleh terlena. Penghargaan bukan akhir tapi dijadikan pemacu semangat agar ke depan bisa lebih baik lagi,” pesannya.

Kabag Organisasi Setda Pemkab Sukoharjo, Joko Purwanto, menyampaikan Pemkab Sukoharjo mendapat Peringkat II Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dari Ombudsman RI Kategori Kabupaten.

“Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 97,41 dengan Zona Hijau/Pelayanan Kualitas Tertinggi,” ujar Joko, Minggu (17/12/2023).

Menurutnya, atas pencapaian tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih prima dan terhindar dari mal-administrasi. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menghadiri acara Malam Anugerah Pajak Daerah 2023. Acara tersebut digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) di Wisma Boga Solo Baru, Grogol, Kamis (7/12/2023) malam. Acara tersebut juga dihadiri pejabat Forkopimda dan Wakil Bupati Agus Santosa.

“Saya mengapresiasi acara ini karenamerupakan salah satu inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak,” ujar Bupati

Menurutnya, kegiatan tersebut baru pertama kalinya diselenggarakan, dan tentunya dinantikan oleh semua masyarakat khususnya wajib pajak di Sukoharjo. Kegiatan diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada Wajin Pajak (WP) yang aktif dalam membayar pajak daerah.

Bupati juga mengatakan, Malam Anugerah Pajak Daerah juga merupakan langkah dari Pemkab Sukoharjo untuk memberikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Wajib Pajak terutama untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, dan PPJU.

“Saya harap acara ini mampu menjadi motivasi dalam kontribusi pembayaran pajak daerahnya lebih tepat, tertib dan benar serta menjadi contoh bagi Wajib Pajak lainnya,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BPKPAD Sukoharjo, Richard Tri Handoko mengatakan, “Malam Anugerah Pajak Daerah 2023” diberikan kepada wajib pajak (WP) enam jenis pajak. Masing-masing WP Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, dan PPJU.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membangun tali silaturahmi yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kebersaamaan diantara Pemkab Sukoharjo beserta seluruh wajib di Kabupaten Sukoharjo,” ujarnya.

Richard juga mengatakan, kegiatan tersebut untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam membayar pajak, serta wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo yang berkontribusi baik dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerahnya.

Total penghargaan yang diberikan ada 20 dimana untuk Pajak Hotel (3 penghargaan), Pajak Restoran (3 penghargaan), Pajak Hiburan (5 penghargaan), Pajak Reklame (3 penghargaan), Pajak Parkir (3 penghargaan), Pajak Penerangan Jalan Umum (3 penghargaan).

Selain penghargaan, BPKPAD Sukoharjo juga memberikan puluhan hadiah dengan cara diundi untuk wajib pajak dimana hadiah utama berupa beberapa sepeda motor. (*)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani memimpin penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah untuk penanganan kerawanan pangan dalam program pencegahan stunting. Penyaluran dimulai di Pendopo Kecamatan Gatak dimana setiap penerima mendapatkan 22 kilogram beras dan delapan butir telur, Selasa (5/12/2023).

Bupati mengatakan, penyaluran cadangan pangan pemerintah ini dilakukan untuk penanganan kerawanan pangan. Bantuan diberikan dalam program sasaran pencegahan stunting di Kabupaten Sukoharjo yang mendapatkan kuota 1.000 paket bantuan untuk 12 kecamatan.

Menurut Bupati, jumlah penerima bantuan di masing-masing kecamatan bervariasi. “Bantuan ini disalurkan kepada warga kurang mampu dengan sasaran pencegahan stunting,” ujarnya.

Bupati berharap bantuan tersebut dapatmemenuhi gizi keluarga sehingga mampu mencegah stunting. Bupati juga meminta kepada ibu-ibu untuk memasak sendiri makanan bergizi sehingga kebutuhan gizi keluarga dapat terpenuhi dan tidak lagi ada kasus stunting.

“Ibu harus masak sendiri sayur dan penuhi gizi keluarga apalagi yang punya anak kecil. Kurangi membeli dan mengonsumsi makanan instan,” lanjutnya.

Selama ini, ujarnya, Pemkab Sukoharjo sudah memberikan perhatian penuh atas penanganan stunting disemua wilayah. Program pencegahan dan penanganan stunting dilakukan dengan melibatkan pihak terkait. Selain itu,juga menggerakkan semua pihak untuk pencegahan dan penanganan kasus stunting.

“Semua sudah digerakan terkait kasus stunting. Baik untuk penurunan kasus stunting yang sudah ada maupun mencegah terjadinya kasus stunting baru. Salah satu peran penting tersebut dimulai dari keluarga,” lanjutnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pangan Sukoharjo, Iwan Setiyono menyampaikan, bantuan ini diberikan dengan sasaran warga kurang mampu dalam program pencegahan stunting. Penyaluran perdana bantuan dilakukan di pendapa kantor Kecamatan Gatak.

“Bantuan diberikan dengan menyasar warga yang memiliki kerawanan stunting. Penerima bantuan ini memiliki anak kecil dan diharapkan bantuan beras dan telur dapat memenuhi gizi keluarga,” ujarnya.

Menurutnya, khusus di Kecamatan Gatak ada 102 warga kurang mampu penerima bantuan. Selanjutnya, bantuan serupa juga akan disalurkan di kecamatan yang lain. (*)

SUKOHARJO – Kabupaten Sukoharjo mendapat kunjungan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, Minggu Minggu (3/12/2023). Puan mengikuti sarasehan dengan pelaku UMKM di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D) dan juga bertemu dengan warga Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban untuk menyalurkan bantuan.

Bantuan yang Puan memberikan sendiri terdiri dari bantuan modal usaha untuk 100 pelaku UMKM masing-masing Rp1 juta sehingga total bantuan yang diberikan Rp100 juta untuk pelaku UMKM. Selain itu, Puan juga menyaluarkan bantuan untuk balita rawan stunting sebanyak 1.000 paket untuk empat kecamatan.

Saat acara di GP3D, Puan mengatakan UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Saat ada pandemi, ekonomi tidak berjalan karena pelaku UMKM dibatasi pergerakannya dan sekarang pelaku UMKM sudah menggeliat.

Menurutnya, pelaku UMKM harus bisa memanfaatkan teknologi dengan berjualan secara online dimana saat ini tengah ramai,” ujarnya.

Puan pun menanyakan pada pelaku UMKM yang hadiri apakah sudah mulai menggunakan cara berjualan online. UMKM pun serempak menjawab sudah menggunakan cara berjualan secara online.

“Saya selaku mendorong kepala daerah khususnya di Sukoharjo ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Apakah pelatihan berjualan online, pelatihan meningkatkan mutu dagangannya sehingga membantu meningkatkan penjualan,” ujarnya.

Kehadiran di Sukoharjo ini, lanjutnya, dirinya ingin sedikit mmebantu modal pelaku UMKM. Meski tidak terlalu banyak setidaknya dapat membantu pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo.

Dalam kesempatan itu, Puan juga memberikan kesempatan sejumlah pelaku UMKM untuk maju dan menyampaikan keluhannya. Setelah itu, Puan meminta Bupati Sukoharjo untuk menindaklanjuti agar UMKM di Kabupaten Sukoharjo semakin berkembang.

Usai mengikuti sarasehan dengan pelaku UMKM, Puan Maharani dan rombongan melanjutkan agenda dengan berkunjung ke Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban untuk memberikan bantuan kepada balita rawan stunting.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada KetuaDPR RI, Puan Maharani yang telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sukoharjo dan menyerahkan bantuan untuk pelaku UMKM serta bantuan paket untuk penurunan angka stunting.

“Semoga dengan penyerahan bantuan UMKM ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha UMKM, sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sukoharjo,” ujarnya.

Disisi lain, terkait stunting, untuk angka stunting di Sukoharjo pada tahun 2022 tidak terlalu tinggi (melebihi) dari target nasional yaitu 8,1% dari target nasional sebesar 14%. Namun angka stunting di Sukoharjo dibawah 7,65%. Hal itu menjadi PR bersama untuk bergerak dan berjuang dalam menurunkan angka stunting tersebut.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam percepatan penurunan kasus stunting. Antara lain program promosi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan kader perwakilan dari tiap desa, kegiatan akzi bergizi, pengaaktifan posyandu dan pencegahan stunting melalui penyuluhan kelompok.

Selain itu, juga Program Gizi Masyarakat melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan, validasi data dan konfirmasi masalah gizi, unjungan rumah, rujukan berjenjang, koordinasi lintas program dan lintas sektor, dan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil.

“Juga melalui program Kesehatan Lingkungan melalu seperti sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dengan upaya tersebut Angka stunting di Kabupaten Sukoharjo bisa turun sampai bulan Oktober 2023 ini sebesar 6,74%,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani memberikan bantuan untuk penurunan stunting di Kabupaten Sukoharjo. Adapun total penerima bantuan penurunan stunting sejumlah 1.000 paket dengan sasaran Keluarga Resiko Stunting yang berasal dari 4 kecamatan, yakni Kecamatan Mojolaban 550 paket, Kecamatan Polokarto 150 paket, Kecamatan Bendosari 150 paket, dan
Kecamatan Grogol 150 paket. (*)