Wednesday, June 10, 2026
Home Blog Page 34

KPS Masdulkabi Desa Menuran Nominasi Lomba Tingkat Nasional, Bupati Sambut Tim Penilai Tahap II

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat naik perahu di KPS Masdulkabi Desa Menuran, Kecamatan Baki, Rabu (30/8/2023).

SUKOHARJO – Komunitas Peduli Sungai (KPS) Masyarakat Peduli Kali Baki (Masdulkabi) Desa Menuran Kecamatan Baki masuk nominasi nasional dalam Evaluasi Kinerja dan Penguatan Kelembagaan. KPS Masdulkabi diajukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Penilaian tahap II sendiri dilakukan pada Rabu (30/8/2023).

Kedatangan tim penilai sendiri disambut langsung Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan Ketua DPRD Wawan Pribadi di KPS Masdulkabi Desa Menuran. Tim penilai sendiri melakukan verifikasi lapangan dengan mendatangi KPS Masdulkabi.

Bupati mengatakan, selama ini berbagai upaya telah dilakukan dalam menjaga kelestarian dan ekosistem keseimbangan air, langkah kongkrit yang dapat ditempuh untuk mengatasi efek negatif yang akan terjadi pada lingkungan sungai diantaranya adalah dengan melakukan penanaman pohon serta menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.

“Menjaga lingkungan sungai tidak dapat dijaga hanya oleh pemerintah saja, namun harus ada kepedulian dan kesadaran dari masyarakat untuk mengelola dan melestarikan sungai didaerahnya,” kata Bupati.

Menurutnya, keberadaan KPS Masdulkabi sangat positif karena merupakam bentuk kepedulian masyarakat Sukoharjo memelihara ekosistem sungai.

“Saya berharap melalui lomba ini akan memotivasi KPS Masdulkabi dalam bekerja dan mengabdi kepada masyarakat, tentunya hasil evaluasi nanti saya berharap akan dapat mengantarkan KPS Masdulkabi menjadi Juara Evaluasi Kinerja dan Penguatan Kelembagaan KPS Tingkat Nasional Tahun 2023,” kata Bupati.

Bupati juga mengatakan, KPS Masdulkabi Desa Menuran juga memotivasi desa lain dalam upaya melestarikan lingkungan sungai. Pasalnya, jika dikelola dengan baik bisa mendatangkan pendapaatan bagi desa dan juga masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala BBWSBS, Maryadi Utama mengatakan, saat ini BBWSBS membina sebanyak 95 KPS di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisi perkembangan KPS setiap tahun selalu dilakukan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk melihat keaktifan KPS dalam pengelolaan organisasi dan kegiatan dalam rangka pelestarian lingkungan.

BBWSBS pada tahun 2023 ini memiliki KPS Masdulkabi Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo maju lomba KPS. Bahkan, KPS Masdulkabi Desa berhasil masuk sebagai nominasi tingkat nasional dan memasuki penilaian Tahap II.

“BBWSBS mengapresiasi semua komponen di Masdulkabi dan masyarakat di Desa Menuran dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya sungai,” ujarnya. (*)

Kabupaten Sukoharjo Raih Tiga Penghargaan Nirwasita Tantra

0
Kabupaten Sukoharjo meraih tiga penghargaan Nirwasita Tantra. Tampak Bupati Etik Suryani saat menerima penghargaan tersebut di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

SUKOHARJO – Prestasi kembali diraih Kabupaten Sukoharjo. Kali ini, Sukoharjo meraih tiga penghargaan Nirwasita Tantra. Masing-masing diraih oleh Bupati Etik Suryani, Ketua DPRD, Wawan Pribadi, dan atas nama Kabupaten Sukoharjo kategori kabupaten sedang.

Penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2022 ini diserahkan pada Selasa (29/8/2023) di Gedung Manggala Wanabakti kompleks Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterima secara langsung oleh Bupati Sukoharjo dan Ketua DPRD.

“Penghargaan ini merupakan yang kelima kalinya diterima oleh Kabupaten Sukoharjo,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Agus Suprapto, Selasa (29/8/2023).

Agus melanjutkan, dari lima kali mendapat penghargaan, empat kali diperoleh secara berturut-turut yaitu tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 serta sebelumnya juga menerima penghargaan serupa pada tahun 2017.

“Tahun ini, Kabupaten Sukoharjo menerima tiga penghargaan sekaligus untuk kategori kabupaten sedang, yaitu Kepala Daerah (Bupati), Ketua DPRD, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten kategori kabupaten sedang,” katanya.

Nirwasita Tantra 2022 dinilai berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) tahun 2021 yang berisi data kondisi lingkungan hidup, isu isu lingkungan hidup prioritas dan respon yang telah dilakukan oleh Pemkab Kabupaten Sukoharjo dalam mengatasi isu prioritas lingkungan hidup tersebut.

Agus juga mengatakan, penilaian sendiri meliputi dokumen IKPLHD juga memuat inovasi inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya: program kampung iklim daerah (Proklim), pengembangan ekowisata berbasis pengelolaan sampah dan wisata sungai, resik-resik sungai, program Konsolidasi Lahan Pertanian, integrated farming, pengelolaan sampah di TPS Desa melalui pengembangan Maggot lalat BSF dan pemanfaatan gas methane di TPA Mojorejo.

“Semoga penghargaan Nirwasita Tantra ini dapat lebih menyemangati masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup,” tambahnya. (*)

Gerakan Pangan Murah Berlanjut, Harga Kebutuhan Pokok Dibawah Pasaran

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah di Balaidesa Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Senin (28/8/2023).

SUKOHARJO – Gerakan Pangan Murah (GPM) kembali dilanjutkan oleh Pemkab Sukoharjo. Program tersebut digelar bersama Bulog Surakarta dan Bank Indonesia (BI). Kali ini, program yang menyasar warga kurang mampu tersebut dilaksanakan di Balaidesa Kertonatan, Kecamatan Kartasura dan dihadiri langsung oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Senin (28/8/2023).

Bupati mengatakan, GPM terus digelar Pemkab Sukoharjo dengan menyasar seluruh wilayah di Kabupaten Sukoharjo. GPM digelar dengan menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu yang dijual dengan harga dibawah pasaran.

“Gerakan Pangan Muraj ini digelar juga sebagai upaya pemerintah menekan kenaikan harga pangan dipasaran. Selain itu sekaligus bukti kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat terkait jaminan pangan,” ujarnya.

Untuk GPM di Balai Desa Kertonatan, Kecamatan Kartasura disediakan 3 ton beras, 360 paket berisi minyak goreng dan gula pasir dan 60 kilogram tepung terigu. Warga yang sudah mendapat kupon dapat membeli bahan pangan yang telah disediakan Bulog Surakarta. Untuk beras berisi 5 kilogram dijual dengan harga Rp42.500 minyak goreng Rp 13.500 per liter dan gula pasir Rp 14.000 per kilogram.

“Kalau untuk paketan, seharga Rp70.000 dan disambut antusias warga. Nantinya agenda serupa juga digelar di wilayah yang lain,” kata Bupati.

Semenytara itu, Perwakilan Bulog Surakarta, Andrew Ramadhan Shahab, menyampaikan Bulog Surakarta menyediakan beras 3 ton, paket berisi minyak goreng dan gula pasir sebanyak 360 paket, tepung terigu 60 kilogram.

“GPM ini digelar sebagai dasar untuk membantu masyarakat dalam penyediaan bahan pangan murah. Disisi lain sebagai upaya menekan kenaikan harga dipasaran. Termasuk pula bentuk pengendalian inflasi daerah,” ujarnya. (*)

Bupati Hadiri Jalan Sehat dan Karnaval di Sejumlah Wilayah

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat memberangkatkan jalan sehat dan karnaval di Kecamatan Baki, Minggu (27/8/2023).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menghadiri sejumlah acara jalan sehat dan karnaval di beberapa wilayah, Minggu (27/8/2023) pagi. Jalan sehat tersebut antara lain di Desa Trosemi Kecamatan Gatak, Desa Kadilangu dan Desa Kadilangu Kecamatan Baki, serta karnaval di Ngadirejo, Kecamatan Kartasura.

Acara jalan sehat dan karnaval tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Ke78 RI dan Peringatan Hari Lahir Ke-77 Kabupaten Sukoharjo.

Dikatakan Bupati, Hari Kemerdekaan merupakan hari bersejarah Bangsa Indonesia yang mana setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia memperingati kemerdekaan. Dengan semangat patriotisme menjadikan kita manusia yang mempunyai jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Peringatan HUT RI Ke-78 merupakan refleksi masa lalu untuk menumbuhkan semangat menghadapi masa depan dalam pembangunan yang berkesinambungan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang telah ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam memeriahkan Peringatan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo yang ke-77 dan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang Ke-78, salah satunya melalui jalan sehat dan karnaval ini,” ujarnya.

Menurut Bupati, berolahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga imunitas dan kesehatan tubuh. Ada beberapa cabang olahraga yang murah dan sehat yang bisa menjadi pilihan masyarakat seperti berjalan kaki, lari, bersepeda dan senam. Keempat olahraga tersebut bisa dilakukan secara perorangan maupun berkelompok.

“Untuk itu sekali lagi saya sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Saya berharap kegiatan gerak jalan sehat seperti ini, dapat dijadikan sebagai momentum bagi kita bersama, untuk terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta kebersamaan, serta memperkokoh hubungan yang sinergis atara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini,” tambahnya. (*)

Gowes Jumat Pagi, Bupati Menyapa Warga Kecamatan Gatak

0
Agenda Gowes Jumat Pagi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Forkopimda di Kecamatan Gatak, Jumat (25/8/2023).

SUKOHARJO – Agenda Gowes Jumat Pagi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani kembali berjalan. Kali ini, agenda gowes dilaksanakan di Kecamatan Gatak. Gowes mengambil start dari start Halaman Kecamatan Gatak dan finish Balai Desa Sraten.

Bupati mengatakan, kegiatan gowes sudah menjadi agenda rutin setiap dua minggu sekali jika tida ada agenda. Menurutnya, Gowes dilaksanakan setiap hari Jumat pagi. Tidak hanya sekadar gowes saja, Bupati mengaku sekaligus melihat kiri kanan, memantau kondisi seperti jalan rusak, dan lainnya.

“Melihat-lihat kondisi sekitar dan sekaligus memberikan solusi jiga memang membutuhkan solusi dari pemerintah. Rutenya menarik karena melewati alaska,” kata Bupati.

Terkait agenda gowes tersebut, Plt Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Pemkab Sukoharjo, Budi Santoso menyampaikan bahwa agenda tersebut dibuat rutin setiap dua minggu sekali jika tidak ada agenda lain yang lebih penting.

“Dulu berawal dari agenda gowes di kompleks Kantor Setda Sukoharjo yang kemudian dibuat keliling di semua kecamatan,” ujarnya.

Budi mengatakan, lokasi gowes selalu berpindah dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. “Jadi, nanti gowes dilaksanakan di 12 kecamatan. Kalau sudah semua, dimulai lagi dari awal,” ujarnya. (*)

Bupati Hadiri Pagelaran Wayang Kulit Desa Gedangan Grogol

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat menghadiri pagelaran wayang kulit di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kamis (24/8/2023) malam.

SUKOHARJO – Dalam rangka Memperingati HUT RI Ke-78 dan Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo yang Ke-77 Desa Gedangan Kecamatan Grogol menyelenggaraan Pagelaran Wayang Kulit, Kamis (24/8/2023). Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo khususnya Desa Gedangan Kecamatan Grogol, yang telah ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam memeriahkan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang Ke-78 dan Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo yang ke-77,” ujar Bupati.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Pagelaran Wayang Kulit. Bupati memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga Desa Gedangan Kecamatan Grogol yang masih peduli terhadap kelestarian kesenian kebanggaan bangsa kita yaitu kesenian wayang kulit.

“Seperti kita ketahui bersama, bahwa pewayangan merupakan suatu ensiklopedia yang hidup, tentang perilaku kehidupan manusia yang banyak mengandung falsafah hidup, etika, estetika, kesetiaan, pengabdian dan cinta tanah air,” lanjutnya.

Menurut Bupati, pakeliran jangan hanya dilihat sebagai tontonan semata, namun juga harus dijadikan sebagai tuntunan dan falsafah hidup, sehingga mampu menjadi dasar dalam pengabdian kepada masyarakat dan Bangsa Indonesia tercinta.

“Saya juga berharap dengan kegiatan ini dapat memupuk rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan, antar warga masyarakat, untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sukoharjo menuju Sukoharjo Yang Lebih Makmur lagi,” tambah Bupati.

Pagelaran Wayang kulit tersebut menampilkan Ki Dalang Indriyanto, Ki Dalang Bagus Baghaskoro Ni Dalang Paksi Rukmawati, Ki Dalang Redi Anggitomo, dan Dalang Cilik Evan dan Azka. (*)

Selesai Dibangun, Gedung Depo Arsip Sukoharjo Diresmikan Bupati

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat menandatangani prasasti peresmian Gedung Depo Arsip, Kamis (24/8/2023).

SUKOHARJO – Pembangunan Depo Arsip Dinas Keaarsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Sukoharjo telah selesai akhir 2022 lalu. Depo Arsip tersebut akhirnya diresmikan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Kamis (24/8/2023).

“Depo arsip ini sangat penting karena arsip merekam informasi kegiatan atau peristiwa yang melekat pada wujud aslinya yang otentik, sah dan kredibel. Setelah masa kegunaan selesai akan menjadikan sejarah yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian dalam ilmu pengetahuan,” ungkap Bupati.

Menurutnya, arsip merupakan catatan kehidupan kebangsaan yang perlu diabadikan, yakni sebagai bahan pertanggungan jawab kepada generasi mendatang dalam melanjutkan cita-cita generasi terdahulu.

“Arsip sebagai potret jati diri bangsa tentunya harus mendapatkan perhatian agar dikelola dengan baik,” lanjutnya.

“Oleh karena itu saya memberikan apresiasi atas Peresmian Gedung Depo Arsip ini. Saya berharap dengan adanya Gedung Depo Arsip ini, kita dapat menjaga dan merefleksikan perjalanan panjang Sukoharjo,” sambung Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh warga Sukoharjo untuk bergandengan tangan dalam menjadikan budaya baca dan literasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas sebagai masyarakat Sukoharjo yang cerdas, kreatif, dan inovatif.

“Mari kita jadikan Hari Jadi Sukoharjo ke-77 dan HUT RI ke-78 sebagai momentum awal untuk memperkuat semangat membaca dan literasi guna mencapai tujuan besar bersama, yaitu Indonesia yang maju dan berbudaya,” tamnbahnya.

Sedangkan Kepala Disarpus Sukoharjo, Proboningsih Dwidanarti, menyampaikan pembangunan Depo Arsip sebagai perwujudan komitmen Pemkab Sukoharjo, dalam rangka penyediaan Pusat Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat. Selain itu, juga sebagai sarana peningkatan pencapaian hasil penilaian Audit (Pengawasan) Kearsipan, yaitu sebagai salah satu fasilitasi dalam intrumen penilaian yang harus dipenuhi.

“Depo Arsip juga dalam upaya meningkatkan Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Upaya Meningkatkan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Masyarakat Sukoharjo,” ujarnya. (*)

Bupati Serahkan Estafet Tunas Kelapa Kepada Wakil Walikota Solo

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan Estafet Tunas Kelapa kepada Wakil Walikota Solo, Teguh Prakosa, Rabu (23/8/2023) sore.

SUKOHARJO – Estafet Tunas Kelapa (ETK) sampai di Kabupaten Sukoharjo setelah sebelumnya diterima dari Kabupaten Wonogiri. Estafet Tunas Kelapa di Kabupaten Sukoharjo sendiri dimulai dari Balai Desa Gupit Kecamatan Nguter dan berakhir di kompleks The Park Mal Solo, Kecamatan Grogol.

Selanjutnya, ETK diserahkan kepada Kota Solo. Penyerahan ETK dilakukan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan diterima oleh Wakil Walikota Solo, Teguh Prakosa, Rabu (23/8/2023) sore.

Dalam serah terima ETK tersebut, terlihat Wakil Bupati Sukoharjo yang juga Ketua Kwarcab, Agus Santosa dan pejabat Forkopimda.

Seperti diketahui, Estafet Tunas Kelapa merupakan agenda yang digelar oleh Kwartir Daerah Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Jadi Pramuka Ke-62 tahun 2023.

Tahun ini, peringatan Hari Pramuka mengambil tema “Mari Kita Wujudkan SDM yang Profesional dan Berwawasan Kebangsaan”. (*)

DPMD Gelar Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Dibuka Bupati

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat membuka acara Pelatihan LPM, Rabu (23/8/2023).

SUKOHARJO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10 dan dibuka oleh Bupati Etik Suryani, Rabu (23/8/2023).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan, LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat dan sebagai mitra pemerintahan desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPM mempunyai peran yang strategis dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, mengerahkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan serta menggali berbagai macam potensi ekonomi dan sosial desa.

“Pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat, dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif disetiap pengambilan keputusan dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ungkap Bupati.

Oleh sebab itu, lanjutnya, bentuk partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu dipahami dengan baik. Untuk itu penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Kelurahan sangatlah penting mengingat aspirasi masyarakat merupakan kunci utama dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Bupati melanjutkan, peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan ini merupakan tindak lanjut amanah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat Desa serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dengan pelatihan tersebut diharapankan LPM mampu menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat, tercipta suasana tentram, damai dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, erta membantu pemerintah dalam hal percepatan pembangunan berbasis masyarakat agar tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap kepada seluruh pengurus LPM agar selalu menciptakan sinergi yang baik dengan warga masyarakat dan pemerintah desa/Kelurahan, sehingga rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tambah Bupati.

Bupati Canangkan 37 Kampung Tangguh Anti Narkoba

0
Pencanangan Kampung Tangguh Anti Narkoa di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Selasa (22/8/2023)

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mencangnakan 37 Kampung Tangguh Anti Narkoba. Pencanangan yang digagas Polres Sukoharjo tersebut dipusatkan di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Selasa (22/8/2023). Hadir dalam acara tersebut segenap pejabat Forkopimda.

Bupati menyampaikan, seiring dengan adanya kemajuan teknologi dan bidang kehidupan lain, berkembang pula permasalahan sosial di masyarakat sebagai dampaknya.

“Salah satu dampaknya adalah maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba,” kata Bupati.

Menurutnya, untuk mengantisipasi masalah peredaran narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, namun juga tugas seluruh masyarakat. Dalam upaya untuk menekan penurunan angka pemakai dan pengedar narkoba dibentuklah kampung tangguh anti narkoba dengan melibatkan peran masyarakat secara langsung.

“Dengan adanya kampung-kampung tangguh anti narkoba saya harap sinergi antara pemerintah dan warga mampu menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan terbebas dari ancaman narkoba,” ujarnya.

Sedangkan Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit, menyampaikan jika pencanangan kampung tangguh anti narkoba di Kabupaten Sukoharjo merupakan upaya pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Sukoharjo. Selain itum juga untuk menghindarkan generasi muda terjerumus narkoba.

“Total ada 37 kampung yang dicanangkan sebagai kampung tangguh anti narkoba,” ujarnya.

Kapolres berharap dengan adanya kampung tangguh anti narkoba dapat menekan peredaran narkoba di Sukoharjo. “Acara ini merupakan langkah konkret upaya pemerintah daerah dan kepolisan Sukoharjo untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat,” ujarnya. (*)

Pembinaan Kelembagaan Petani Kecamatan Gatak, Bupati: Surplus Beras Harus Dipertahankan

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyerahkan bantuan kepada kelompok tani di Kecamatan Gatak, Selasa (22/8/2023).

SUKOHARJO – Dalam rangka mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern di Kecamatan Gatak, pembinaan kelembagaan petani diperlukan. Seperti yang dilakukan di Balaidesa Wironanggan, Selasa (22/8/2023) dimana acara tersebut dibuka oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan dihadiri Wakil Bupati, Agus Santosa.

“Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah, meskipun luas wilayah Kabupaten Sukoharjo terkecil ke 2 (dua) setelah Kabupaten Kudus,” ujar Bupati.

Saat ini, lanjutnya, jumlah penduduk di Sukoharjo yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani hanya 4,16% dari total jumlah. Dengan prosentase jumlah petani ini tentunya bukan hal yang mudah untuk tetap mempertahankan surplus beras di Kabupaten Sukoharjo.

Pada kondisi semakin meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan juga semakin meningkat, namun kita dihadapkan pada keterbatasan lahan pertanian. Untuk itu harus dicari inovasi agar produksi pangan terus meningkat dan surplus beras dapat dipertahankan.

“Agar target surplus beras dapat kita capai, kuncinya adalah kolaborasi antar stakeholder, memperkuat jejaring kerja untuk meningkatkan produksi padi di Sukoharjo. Tercapainya swasembada pangan tidak bisa hanya dibebankan kepada petani, namun pemerintah, swasta, akademisi bahkan media masa ikut andil dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Sukoharjo,” tandasnya.

Terkait fenomena El Nino, ujar Bupati, dimana puncak kekeringan akan terjadi pada bulan September, Bupati berharap kepada semua petani untuk segera mempercepat proses tanam, memanfaatkan ketersediaan air, agar pada saat puncak El Nino nanti, fase pertumbuhan tanaman sudah tidak membutuhkan air.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyalurkan sejumlah bantuan untuk kelompok tani. Antara lain bantuan irigasi, jalan produksi pertanian, rehabilutasi jaringan irigasi tersier, kendaraan roda 3, cultivator, pompa air, dan lainnya. (*)

Sebanyak 2.000 Lowongan Kerja Tersedia Selama Job Fair Sukoharjo 2023

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat meninjau stan perusahaan peserta Job Fair Sukoharjo di GP3D, Selasa (22/8/2023).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka Job Fair Sukoharjo 2023 di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GP3D), Selasa (22/8/2023). Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker). Job Fair tersebut selama dua hari, 22-23 Agustus 2023. Terlihat hadir dalam pembukaan Wakil Bupati, Agus Santosa.

Bupati menyampaikan, masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo merupakan masalah bersama. Bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja untuk menyelesaikannya, namun diperlukan peran aktif masyarakat baik dari pihak pemberi kerja/perusahaan, para pengusaha, ataupun para pencari kerja, serta stake holder terkait yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, termasuk Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di SMK-SMK dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).

“Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengatasi pengangguran,” ujar Bupati.

Meski begitu, lanjutnya, masalah tersebut belum dapat tertangani secara keseluruhan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Laju peningkatan kesempatan kerja tidak sebanding dengan laju peningkatan pencari kerja. Kesempatan kerja yang tersediapun tidak semua dapat dimanfaatkan dengan optimal.

“Oleh karena itu guna mengatasi permasalahan tersebut serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari kerja, Pemkab Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan Kegiatan “Sukoharjo Job Fair 2023” ini,” tambahnya.

Sedangkan Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno, mengatakan dengan digelarnya job fair tersebut diharapkan dapat membantu proses bertemunya pencari kerja dan pengguna tenaga kerja lebih efektif dan efisien dengan layanan langsung dan terbuka bagi calon tenaga kerja.

“Dengan pertemuan langsung antara pencari kerja dan pengguna kerja diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Sukoharjo,” ujar Sumarno.

Menurutnya, Job Fair 2023 diikuti oleh 30 perusahaan dari Sukoharjo dan sekitarnya. Terkait lowongan pekerjaan, Sumarno mengaku terdapat 2.000 lowongan yang disediakan oleh perusahaan.

“Kami menargetkan 2.500 pengunjung selama dua hari pelaksanaan job fair dari berbagai latar belakang pendidikan. Di lokasi job fair ini sekaligus dilakukan seleksi awal berupa tes tertulis maupun wawancara,” ujarnya. (*)

Bupati dan Wakil Bupati Ikut Bernyanyi Bersama Ndarboy Genk dalam Konser Gempur Rokok Ilegal

0
Bupati, Wakil Bupati dan pejabat Forkopimda saat konser Gempur Rokok Ilegal bersama Ndarboy Genk, Senin 921/8/2023) malam.

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan Wakil Bupati, Agus Santosa bersama pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menikmati Konser Gempur Rokok Ilegal bersama Ndarnoy Genk di Alun-alun Satya Negara, Senin (21/8/2023) malam. Bahkan, Bupati pun ikut bernyani dengan sang artis yang menyanyikan “Koyo Jogja Istimewa”.

Kehadiran Ndarboy Genk di Sukoharjo sendiri mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat pecinta lagu dangdut-campursari. Terbukti, alun-alun penuh dengan penonton yang ingin berjoget bersama Ndarboy Genk.

Dalam konsernya, Ndarboy Genk menyanyikan sekitar tujuh lagu hits seperti “Balungan Kere, Mendung Tanpo Udan, dan Koyo Jogja Istimewa” yang dinyanyikan bersama bupati.

Terkait konser tersebut, sengaja digelar untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Sukoharjo dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Ke-78 RI sekaligus kampanye Gempur Rokok Ilegal.

“Saya minta yang tertib, jaga keamanan dan kondusifitas. Joget boleh tapi tertib yaa,” pesan Bupati.

Sedangkan Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Surakarta, Arif Budiman mengajak masyarakat Sukoharjo untuk menghindari rokok tanpa cukai karena merugikan negara.

“Mari bersama-sama menjadi pahlawan cukai dengan gempur rokok ilegal,” tegasnya. (*)

Bupati Sampaikan Draft KUA-PPAS Perubahan APBD 2023 ke DPRD

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani saat menyampaikan Nota pengantar Draft KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2023 di Rapat Paripurna DPRD, Senin (21/8/2023).

SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan Nota pengantar Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2023. Draft disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (21/8/2023).

Bupati menyampaikan, penyusunan Perubahan APBD 2023 dilakukan dengan memperhatikan sejumlah variabel-variabel. Antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Hal itu menyusul
diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Angaran 2023 setelah APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sehingga berdampak pada pos pendapatan transfer dari pemerintah pusat harus disesuaikan.

“Selain itu, pada pos Pendapatan Asli Daerah juga mengalami perubahan, dengan mendasarkan realisasi tahun berjalan, serta memperhitungkan potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi jenis-jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan,” ujar Bupati.

Menurutnya, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAF), bertambah sebesar Rp74.612 miliar atau naik sebesar 20,30%. Kenaikan tersebut berasal dari Pajak Daerah bertambah sebesar Rp60.300 miliar atau naik 31,85%. Juga, Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp1.047 miliar atau turun 4,99%. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian terhadap regulasi baru yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan bertambah sebesar Rp5.825 miliar atau naik 19,08%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp9.535 miliar atau naik 7,52%.

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah, berkurang sebesar Rp9.097 miliar atau turun sebesar 0,58%. Penurunan tersebut terjadi pada pos Pendapatan Transfer Pusat yang berkurang sebesar Rp45.279 miliar. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian pada pendapatan Dana Alokasi Umum untuk alokasi belanja Pegawai dengan Perjanjian Kerja disesuaikan dengan jumlah pegawai dan kebutuhan belanja pegawai yang mendapatkan SK pada tanggal 7 Agustus 2023.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer Dearah bertambah sebesar Rp36.182 miliar atau naik sebesar 21,93%, menyesuaikan atas surat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/020.62 tentang Pemberitahuan Kurang/(Lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

“Selanjutnya pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, alokasi sama dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023,” ujar Bupati. (*)

Bupati Kembali Blusukan Kampung, Serahkan Bantuan rehab RTLH di 4 Kecamatan

0
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani blusukan ke kampung-kampung untuk menyerahkan bantuan rehab RTLH, Senin (21/8/2023).

SUKOHARJO – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sukoharjo kembali menyalurkan bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni, Senin (21/8/2023). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Etik Suryani yang blusukan ke kampung-kampung. Total ada 21 warga yang menerima bantuan untuk rehab RTLH dan renovasi rumah.

Penerima bantuan tersebut tersebar di enam kecamatan. Masing-masing Kecamatan Sukoharjo delapan penerima, Mojolaban lima penerima, Polokarto tiga penerima, Grogol tiga penerima, dan Kecamatan Gatak serta Baki masing-masing satu penerima.

Bantuan tersebut diantar langsung oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani bersama Baznas. Nilai bantuan sendiri bervariasi mulai terkecil Rp4 juta untuk renovasi rumah dan terbesar Rp19 juta untuk rehab RTLH. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp183 juta.

Bupati sendiri menyalurkan bantuan di empat lokasi, masing-masing di Kecamatan Sukoharjo, Gatak, Mojolaban, dan Polokarto.

“Saya harap bantuan rehab ini dimanfaatkan betul untuk membangun rumah atau renovasi agar rumah menjadi layak huni. Nanti hasil rehab rumahnya dilaporkan melalui desa masing-masing,” kata Bupati.

Bupati mengatakan, selama ini memang ada permohonan bantuan yang masuk ke Bupati dan diteruskan ke Baznas. Sebelum bantuan diberikan, terlebih dahulu Baznas melakukan survei ke lokasi untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Memang sengaja datang langsung ke beberapa lokasi untuk melihat langsung kondisi rumah yang mendapat bantuan. Dari pantauan ini diketahui jika masih banyak rumah yang tidak layak huni sehingga benar-benar butuh dibantu. Dinding masih dari “gedhek”, lantai masih ada yang dari tanah, tidak punya kamar mandi, dan lainnya,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Baznas Sukoharjo, Sardiyono, mengatakan ada 21 warga yang menerima bantuan rehab RTLH dan renovasi rumah. Penerima bantuan tersebut tersebar di enam kecamatan.

“Nilai bantuannya memang berbeda, hal itu ditentukan berdasarkan survei di lapangan. Tergantung kondisi rumah masing-masing,” ujarnya. (*)

22,952FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts